Begini Cara Mendirikan Perkumpulan Berbadan Hukum

Begini Cara Mendirikan Perkumpulan Berbadan Hukum

Jika pada artikel sebelumnya kita mengupas mengenai syarat dan prosedur pembuatan organisasi perkumpulan tidak berbadan hukum, kali ini kita akan mengupas mengenai perkumpulan yang berbadan hukum ya.

Konsep perkumpulan berbadan hukum sudah lama dikenal di Indonesia. Tercatat, pengaturan paling pertama terkait perkumpulan berbadan hukum ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1653 yang mengakui keberadaan perkumpulan berbadan hukum selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Pasal 1654 KUHP menjelaskan bahwa perkumpulan berbadan hukum memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan perdata secara mandiri atas namanya sendiri. Hal tersebut berbeda dengan perkumpulan tak berbadan hukum yang tak dapat melakukan tindakan perdata, sebagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendaftarkan perkumpulan berbadan hukum cukup mudah. Langkah-langkah tersebut disarikan dari ketentuan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 dan panduan online pendaftaran badan hukum perkumpulan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Pertama, para pihak tersebut langsung membuat akta pendirian perkumpulan yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan disahkan oleh Notaris.

Kedua, para pihak membuat Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai domisili sekretariat perkumpulan.

Ketiga, para pihak melakukan pemesanan nama secara online lewat situs ahu.go.id. milik Kementerian Hukum dan HAM.

Keempat, Notaris melakukan pemesanan nama lewat Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Kementerian Hukum dan HAM. Respons dari Kementerian Hukum dan HAM adalah paling lama 60 hari.

Kelima, para pihak dengan difasilitasi Notaris melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Pembayaran yang dilakukan adalah terkait pembayaran biaya pembuatan perkumpulan berbadan hukum yang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan setoran modal awal yang dipisahkan sebagai modal awal perkumpulan berbadan hukum.

Keenam, Notaris mengisi formulir pendirian Badan Hukum Perkumpulan secara online melalui SABH dengan memasukkan data yang dibutuhkan, termasuk keterangan-keterangan yang ada pada akta pendirian perkumpulan.

Ketujuh, Notaris dapat mengunduh dan mencetak Surat Pengesahan dan Lampiran Pendirian Perkumpulan.

Jika para pihak karena satu dan lain hal mengingkan perubahan atas aplikasi permohonan pendirian perkumpulan berbadan hukum, dapat mengajukan melalui Notaris. Notaris lalu akan mengajukan perubahan secara online melalui SABH.

Semua permohonan perkumpulan berbadan hukum diproses melalui sistem online. Pengecualian atas pemrosesan melalui sistem online hanya terjadi jika Notaris yang di tempat kedudukannya belum tersedia internet atau ada gangguan pada SABH yang secara resmi diumumkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan perkumpulanmu. Masih bingung? Atau tidak punya waktu untuk mengurusnya? Kami dapat membantu Anda. Silahkan hubungi Hotline kami di: 0822-1000-9872 atau email info@prolegal.id.

Author: TC-Thareq Akmal Hibatullah

Posted in
Whatsapp