Apa yang Harus Ada dan Tak Boleh Ada di Anggaran Dasar PT?

Apa yang Harus Ada dan Tak Boleh Ada di Anggaran Dasar PT?

Pendirian suatu organisasi pada era modern membutuhkan suatu bentuk dokumen atau surat yang menyatakan pendirian organisasi yang bersangkutan. Dokumen tersebut menjadi bukti yang sah di mata hukum atas keberadaan organisasi tersebut. Apalagi, jika organisasi yang didirikan mau mendapatkan status badan hukum. Maka, dokumen yang jelas sudah pasti harus ada.

 

Bentuk dokumen tersebut adalah berupa anggaran dasar. Anggaran dasar menjadi bukti pendirian organisasi. Hal yang sama berlaku dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), di mana dibutuhkan pembuatan anggaran dasar di depan Notaris. Apa saja yang harus dan tak boleh ada di anggaran dasar suatu PT? Simak ulasannya berikut ini.

 

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT), anggaran dasar suatu PT minimal harus memuat poin-poin sebagai berikut:

 

  1. Nama dan tempat kedudukan PT;
  2. Maksud dan tujuan pendirian PT;
  3. Kegiatan usaha PT; jangka waktu berdirinya PT;
  4. Modal PT;
  5. Jumlah, nilai, dan klasifikasi saham serta hak-hak yang melekat pada setiap saham PT;
  6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT; tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  7. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  8. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

 

Selain itu, anggaran dasar suatu PT harus memuat ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri Anggota Direksi, tata cara pengisian jabatan Anggota Direksi yang lowong, dan pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

 

Catatan tambahan mengenai penamaan PT pada anggaran dasar antara lain sebagai berikut:

Pertama, PT tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama PT lain; bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

Lalu nama PT juga tidak boleh: tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan PT saja tanpa nama diri; terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

 

Kedua, frasa ‘Perseroan Terbatas’ harus mendahului nama PT. Frasa tersebut bisa disingkat menjadi’PT’.

 

Ketiga, jika PT yang bersangkutan merupakan PT Terbuka, maka pada akhir nama PT ditambahkan frasa singkatan ‘Tbk’.

 

Anggaran dasar dapat pula mengandung ketentuan lainnya, selama tidak bertentangan dengan yang ada di dalam undang-undang, termasuk UU PT. Salah satunya, UU PT mengatur bahwa anggaran dasar tidak boleh mengatur materi mengenai ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

 

Baca juga: Syarat dan prosedur pendirian PT 2019

Jika Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut mengenai Jasa Pendirian PT, Anda dapat menghubungi kami melalui 0822-9900-3757 atau email info@prolegal.id

 

Author: TC-Thareq Akmal Hibatullah

Posted in
1
Mau mendirikan Badan Usaha (PT / CV / Yayasan / Koperasi, dsb)? Konsultasi sekarang
Powered by