Ingin Mendirikan Usaha Perdagangan di DKI Jakarta? Perhatikan Bidang Usaha Yang Bisa Didaftarkan Berikut Ini

Ingin Mendirikan Usaha Perdagangan di DKI Jakarta Perhatikan Bidang Usaha Yang Bisa Didaftarkan Berikut Ini

Ingin Mendirikan Usaha Perdagangan di DKI Jakarta? Perhatikan Bidang Usaha Yang Bisa Didaftarkan Berikut Ini

DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Pada Perizinan Bidang Perdagangan yang telah diubah dengan Kepdis Nomor 105 Tahun 2020. Bagi pelaku usaha yang domisili perusahaannya berada di wilayah DKI Jakarta, implikasi dari terbitnya aturan tersebut adalah izin usaha perdagangan yang diproses melalui OSS akan berstatus belum berlaku efektif jika Kode KBLI yang digunakan tidak ada dalam daftar tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 telah melahirkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai satu-satunya gerbang pengajuan perizinan berusaha, termasuk izin usaha perdagangan. Setelah urusan pendirian beres, Anda wajib mendaftarkan perusahaan yang telah didirikan ke dalam sistem OSS guna mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Perusahaan yang ingin mendaftarkan bidang usaha di Akta atau NIB harus memasukkan kode yang sesuai dengan klasifikasi di KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yaitu bahwa bagi pelaku usaha non-perseorangan yang melakukan pendaftaran di OSS diharuskan mengisi data bidang usaha. “Bidang usaha” diatur dalam KBLI yang berfungsi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia.

Apabila Anda ingin mendirikan usaha perdagangan di DKI Jakarta, DPMPTSP DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Pada Perizinan Bidang Perdagangan yang telah diubah dengan Kepdis Nomor 105 Tahun 2020 yang mulai diberlakukan pada 8 September 2020. Implikasi dari terbitnya aturan tersebut adalah izin usaha perdagangan yang diproses melalui OSS akan berstatus belum berlaku efektif jika Kode KBLI yang digunakan tidak ada dalam daftar tersebut. Pastikan Kode KBLI 2017 yang dicantumkan di anggaran dasar perusahaan sudah sesuai dengan Kode KBLI yang tersedia dalam Kepdis Nomor 105 Tahun 2020 tersebut  agar izin usaha perdagangan Anda berlaku efektif.

KBLI 2017 membagi klasifikasi lapangan usaha Indonesia menjadi 21 kategori, yaitu:

  1. Kategori A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
  2. Kategori B Pertambangan dan Penggalian;
  3. Kategori C Industri Pengolahan;
  4. Kategori D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
  5. Kategori E Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi;
  6. Kategori F Konstruksi;
  7. Kategori G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
  8. Kategori H Pengangkutan dan Pergudangan;
  9. Kategori I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
  10.  Kategori J Informasi dan Komunikasi;
  11.  Kategori K Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
  12.  Kategori L Real Estat;
  13. Kategori M Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
  14. Kategori N Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
  15. Kategori O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
  16.  Kategori P Pendidikan;
  17. Kategori Q Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
  18.  Kategori R Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;
  19.  Kategori S Aktivitas Jasa Lainnya;
  20. Kategori T Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; dan
  21.  Kategori U Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya.

Beberapa Kode KBLI yang tercantum dalam PP Nomor 105 Tahun 2020 ialah:

  1. Pengelolaan Air;
  2. Perdagangan Mobil;
  3. Reparasi dan Perawatan Mobil;
  4. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
  5. Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya;
  6. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
  7. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup;
  8. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian;
  9. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan;
  10. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau;
  11. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki;
  12. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan;
  13. Perdagangan Besar Alat Potografi dan Barang Optik;
  14. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya;
  15. Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak.

Lebih lengkapnya, lihat di Kepdis Nomor 105 Tahun 2020 Download Disini Namun jika anda bingung dalam menentukan KBLI Anda, Anda dapat berkonsultasi kepada Kami melalui nomor telepon 082210009872 atau email info@prolegal.id. Prolegal siap membantu Anda!

Author : Raissa Arlyn Manikam

Posted in