Prosedur Pendirian PT di Masa Pandemi Covid 19

Prosedur Pendirian PT di Masa Pandemi Covid 19

Pandemi Covid 19 memberikan memberikan dampak selain kepada kesehatan masyarakat tentunya juga memberikan dampak kepada perekonomian. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar- besaran juga terjadi, mengakibatkan banyaknya pengangguran. Tentunya menjadi pengusaha merupakah salah satu solusi untuk dapat bertahan di masa pandemi. Ketika Anda sudah menentukan akan melakukan sebuah usaha, Anda juga harus memikirkan legalisasi dari usaha Anda. Tentunya hal tersebut untuk memberikan rasa aman bagi Anda dan memberikan kesempatan lebih luar agar bisnis Anda semakin besar. Badan usaha yang dapat menjadi solusi bisnis Anda salah satunya ialah Perseoran Terbatas (PT). Lalu bagaimana prosedur pendirian PT di masa pandemi? Apa saja keuntungan PT? Dan bagaimana syarat- syarat pendiriannya? Untuk mengetahui lebih lanjut simak artikel berikut ini.

 

Pengertian PT

 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT menyebutkan   PT adalah badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa unsur penting yang terdapat dalam PT adalah sebagai berikut:

 

 

  1. PT merupakan badan hukum;
    Sebagai badan hukum PT memberikan banyak keuntungan terutama dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum dimana semuanya ini dilindungi oleh undang-undang.  PT sebagai subjek dapat mendirikan suatu badan usaha atas namanya sendiri, membuat kontrak, dan menjalankan bidang usaha tertentu. Ia juga dapat digugat dan menggugat di pengadilan, menjalankan kewajiban lainnya, seperti membayar pajak, dan memiliki harta kekayaan tersendiri.

    Karakteristik utama PT sebagai badan hukum adalah terdapat pemisahan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan sehingga apabila terjadi kerugian atau kebangkrutan, tidak akan menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Hal ini juga terkait dengan pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam PT dimana seseorang pemegang saham hanya bertanggung jawab sesuai dengan besaran modal yang ia setorkan ke dalam PT.
  2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
    Mengingat konsep dasar perjanjian adalah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, maka pendirian PT dibuktikan dengan adanya suatu akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris berisikan anggaran dasar. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa  PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian ini yang nantinya wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai bukti keabsahan pendirian PT. Akta tersebut juga wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi.
  3. Melakukan kegiatan usaha tertentu;
    PT berhak menjalankan usaha di bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
  4. Modal yang terbagi dalam saham-saham;
    Pengaturan mengenai modal PT diatur dari Pasal 31 sampai Pasal 47 UU PT. Di dalam Pasal 41 ayat (1) UU PT terdapat 3 jenis  modal perseroan yakni modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.  Penjelasannya adalah sebagai berikut:

    1. Modal Dasar
      R.T. Sytantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro menjelaskan, modal dasar jumlah modal yang disebutkan dalam akta pendirian. Jumlah yang tertera dalam akta pendirian menunjukkan jumlah maksimum modal dasar suatu PT dan tidak mempengaruhi kekuatan finansial PT tersebut, melainkan hanya memperlihatkan jumlah nominal dari semua saham yang dikeluarkan dalam anggaran dasar.Pasal 32 UU PT menyebutkan jumlah minimal untuk modal dasar adalah sebesar Rp50.000.000,00. Jumlah ini tidak berlaku mutlak karena undang-undang masih memberikan kemungkinan bagi suatu PT dengan bidang usaha tertentu memiliki jumlah minimal yang berbeda.
    2. Modal Ditempatkan
      Pengaturan mengenai modal ditempatkan dan modal disetor diatur dalam Pasal 33-Pasal 34 UU PT. Modal ditempatkan sendiri berarti saham yang telah diambil dan terjual, baik kepada pendiri maupun pemegang saham. Para pendiri atau pemegang saham pada mulanya telah sepakat untuk mengambil sejumlah tertentu dari saham PT. Oleh karena itu, mereka melakukan pembayaran atau yang dikenal dengan penyetoran kepada PT itu sendiri.
    3. Modal Disetor.
      Modal disetor berarti saham yang telah dibayar penuh kepada PT yang menjadi pernyataan atau penyerahan riil yang telah dilakukan pendiri atau pemegang saham.Jumlah minimal dari modal ditempatkan dan modal disetor adalah sebesar 25 persen dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Penyetoran modal dapat dilakukan dengan uang atau bentuk lainnya yang ditentukan berdasarkan nilai yang wajar. Nilai ini diperoleh berdasarkan riset mengenai harga pasar atau ahli terkait. Dalam hal penyetoran modal dilakukan dengan benda tidak bergerak, harus diumumkan dalam surat kabar dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditangani atau setelah diputuskan oleh RUPS.Seluruh modal ini kemudian dikategorikan sebagai kekayaan PT yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pemegang saham. Harta kekayaan ini yang nantinya dijadikan jaminan perikatan yang dilakukan PT dengan pihak ketiga dan dalam hal terjadi kerugian atau kebangkrutan, maka pertanggungjawabannya dibebankan berdasarkan harta kekayaan PT.
  5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.
    Setiap pendirian PT harus sesuai dengan UU PT dan peraturan pelaksanannya.

 

 

Organ PT

 

Mungkin timbul kebingungan mengenai apa itu pemegang saham, siapa yang dapat menjadi pemegang saham, dan hak serta kewajibannya. Atau apakah terdapat struktur organisasi tertentu dalam PT? 

 

PT terdiri dari 3 (tiga) organ yakni Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, direksi, dan dewan komisaris. 

 

  • RUPS

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PT disebutkan bahwa RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dari pengertian di atas, memberikan 2 (dua) kewenangan kepada RUPS yakni kewenangan yang diberikan undang-undang (de facto) dan kewenangan de facto yang dijalankan RUPS dalam berdasarkan anggaran dasar PT.

Berikut jenis-jenis kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS:

  1. Penetapan dan perubahan anggaran dasar yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1);
  2. Pembelian kembali saham yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1);
  3. Penetapan penambahan modal yang terdapat dalam Pasal 41;
  4. Penetapan pengurangan modal yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1);
  5. Pengajuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1);
  6. Penentuan penggunaan laba yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1);
  7. Pengangkatan/pemberhentian/pembagian tugas dan  wewenang direksi dan dewan komisaris yang terdapat dalam Pasal 94 ayat (1), Pasal 92 ayat (5), Pasal 105, Pasal 109 ayat (2), dan Pasal 111 ayat (1);
  8. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan direksi yang terdapat dalam Pasal 96;
  9. Persetujuan pengalihan/penjaminan kekayaan perseroan yang terdapat dalam Pasal 102 ayat (1); dan
  10. Persetujuan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang terdapat dalam Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3) huruf b, Pasal 34 ayat (4) huruf b, dan Pasal 125 ayat (4) huruf b.

 

  • Direksi

Selanjutnya, direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT itu sendiri serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Segala pengurusan yang dilakukan oleh direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh. 

Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila ia lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kecuali anggota direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih maka dapat dilakukan tanggung jawab  secara renteng atau bersama-sama.

 

  • Dewan Komisaris

Dewan komisaris berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan maupun kebijakan pengurusan baik mengenai PT sendiri atau usaha yang dijalankan oleh PT serta memberikan nasehat kepada direksi. Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Bagi PT yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) dewan komisaris. Sebagai tambahan, bagi PT yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dewan komisaris memiliki 2 (dua) fungsi dasar yakni fungsi pengawasan dan fungsi penasehat. Fungsi pengawasan dijalankan dengan cara audit keuangan, audit organisasi, dan audit personalia. Sedangkan fungsi penasehat dilakukan dengan pembuatan dan pelaksanaan agenda program. 

Dalam hal terjadi kepailitan yang disebabkan kelalaian direksi atau dewan komisaris dan kekayaan PT tidak mencukupi, maka setiap anggota direksi atau anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara renteng atau bersama-sama.

 

 

Syarat dan Prosedur Pendirian PT

 

Setelah membaca dan memahami serba-serbi PT di atas, selanjutnya kami sajikan prosedur pendirian PT beserta dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan.

  1. Dokumen yang harus dipersiapkan

    1. Nama perusahaan;
    2. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar;
    3. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan akta pendirian PT;
    4. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB dan bukti pembayaran terakhir PBB tempat usaha;
    5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP;
    6. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak atau SKT Pajak;
    7. Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP;
    8. Nomor Induk Berusaha atau NIB;
    9. E-KTP, KK, dan NPWP Pengurus Perusahaan (Direktur dan Komisaris);
    10. E-KTP, KK, dan NPWP Pemegang Saham;
    11. NPWP perusahaan.
  2. Prosedur Pendirian

    Prosedur pendirian dilakukan bersama notaris. Notaris ini tidak harus berada dalam wilayah yang sama dengan domisili PT selama notaris tersebut memiliki surat pengangkatan, telah disumpah, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

     

    1. Pendaftaran nama PT

      Pendaftaran nama PT dapat dilakukan melalui ahu.go.id yang dapat dibantu oleh notaris sebelum PT didirikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih nama PT berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

      1. ditulis dengan huruf latin; 
      2. belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya
          dengan Nama Perseroan lain; 
      3. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
      4. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau
          lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; 
      5. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak
          membentuk kata; 
      6. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata; 
      7. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama
          Perseroan; dan 
      8. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal
          maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama
          Perseroan.

      Apabila permohonan pengajuan nama PT diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menyampaikan persetujusn kepada pemohon secara online terhitung sejak 3 (tiga) hari kerja setelah berkas pengajuan diterima secara lengkap. Apabila permohonan pengajuan nama PT ditolak, akan disampaikan secara online setelah 3 (tiga) hari kerja beserta alasan penolakannya.

    2. Penyusunan Akta Pendirian

      Langkah berikutnya adalah penyusunan draft anggaran dasar bersama notaris. Berikut adalah hal-hal yang harus termuat dalam anggaran dasar PT sesuai dengan Pasal 15 UU PT antara lain:

      1. nama dan tempat kedudukan Perseroan; 
      2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 
      3. jangka waktu berdirinya Perseroan; 
      4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 
      5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; 
      6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
      7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
      8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
      9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.Maksud dan tujuan kegiatan usaha harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. KBLI klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.Terkait jangka waktu pendirian PT, Pasal 6 UU PT menerangkan bahwa suatu PT dapat didirikan dengan jangka waktu terbatas maupun tidak terbatas, tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Terbatas di sini berarti, PT tersebut disepakati berdiri untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun dengan tujuan tertentu pula. Mengingat konsep dasar perjanjian adalah setiap orang dapat melakukan perikatan dengan siapa saja dan dengan syarat apapun selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

        Anggaran dasar dapat memuat hal-hal lain selain yang ditentukan oleh undang-undang selama tidak memuat ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham dan pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

        Para pendiri PT wajib untuk hadir secara bersama-sama selama pengurusan draft  akta pendirian agar tercapai kesepakatan bagi seluruh pihak. Terkait penandatanganan akta pendirian, setiap pendiri harus menandatanganinya. Apabila berhalangan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa.

       

    3. Pengesahan akta pendirian

      Setelah akta pendirian didirikan, maka notaris akan membuat salinannya dan mendaftarkannya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, akta pendirian anda akan diproses. Apabila diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan pendirian PT anda.

    4. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP

      Surat ini diperlukan sebagai tanda bukti domisili dari PT anda. Surat ini juga nantinya akan digunakan untuk mengurus berbagai surat lainnya, salah satunya NPWP. Surat keterangan ini dapat diurus di kantor keluruhan dimana PT akan didirikan. Adapun dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

      1. Akta pendirian perusahaan;
      2. Surat keputusan pengesahan akta pendirian;
      3. KTP direktur utama perusahaan;
      4. NPWP direktur utama perusahaan;
      5. Bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa gedung;
      6. Surat pengantar dari RT/RW setempat; dan
      7. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


      Setelah mengumpulkan seluruh dokumen yang diperlukan, Anda dapat mengisi formulir permohonan SKDP di kantor kelurahan dan menyerahkan formulir tersebut kepada Kepala Satuan Pelaksana Layanan Terpadu Satu Pintu. Proses penerbitan SDKP maksimal 7 (tujuh) hari kerja.


      Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, SKDP sudah tidak diberlakukan lagi dalam rangka mempermudah proses perizinan usaha berdasarkan SK DPMPTSP DKI Jakarta No 25 Tahun 2019. Perlu diingat bahwa ketentuan mengenai sistem zonasi perusahaan masih tetap berlaku. Perusahaan dalam hal ini PT atau CV di DKI Jakarta harus berada dalam zona perkantoran dan tidak diperbolehkan menggunakan domisili rumah sebagai domisili PT atau CV.

       

    5. Pengurusan NPWP dan SKT

      Terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan, khususnya bagi para pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan NPWP bagi perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan, antara lain.

       

      1. Akta pendirian atau dokumen pendirian, perubahan, dan pengesahan anggaran dasar;
      2. NPWP salah seorang organ PT; dan
      3. SKDP.


      Pengurusan NPWP perusahaan dapat dilakukan   www.pajak.go.id atauhttps://ereg.pajak.go.id/login dengan langkah-langkah sebagai berikut:

      1. Pilih menu sistem e-Registration. Jika Anda belum pernah mendaftarkan diri, silahkan mendaftar terlebih dahulu dengan cara memilih menu “daftar” dengan mengisi data-data yang diperlukan. Jangan lupa untuk menyimpan data anda. 
      2. Setelah itu anda harus mengaktivasi akun anda dengan cara menunggu email konfirmasi yang akan diberikan dan mengikuti langkah-langkah yang diperintahkan.
      3. Selanjutnya silahkan login kembali untuk memulai proses pendaftaran NPWP. Silahkan mengisi seluruh data yang ada. Pastikan data yang anda isi adalah benar agar berkas lengkap dan dapat langsung diperiksa. Jika sudah, silahkan mengirim formulir pendaftaran anda.
      4. Anda akan diminta untuk mencetak beberapa berkas untuk selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sesuai dengan domisili PT anda. Berkas tersebut diantaranya adalah formulir pendaftaran dan surat keterangan terdaftar sementara.


      Jika permohonan anda diterima, maka NPWP PT anda akan langsung dikirimkan sesuai dengan domisili PT anda.

       

    6. Pendaftaran SIUP dan NIB

      Langkah terakhir adalah pendaftaran SIUP dan NIB. Semenjak tahun 2018, pemerintah memberikan kemudahan dalam pendaftaran izin usaha secara online melalui website atau aplikasi online single submission  atau OSS. Banyak izin usaha yang dapat didaftarkan melalui OSS, salah satunya izin usaha non-perseorangan yakni perseroan. Perlu anda ingat bahwa  NIB akan diterbitkan bersamaan dengan SIUP PT anda apabila permohonan anda diterima. Langkah-langkah dalam melakukan pengisian SIUP dan NIB melalui OSS adalah sebagai berikut:

       

      1. Pada halaman home, pilih menu jenis badan usaha;
      2. Pilih jenis perusahaan atau badan usaha anda, kemudian anda dapat menekan tombol pendaftaran NIB pada jenis perusahaan atau badan usaha yang telah dipilih untuk menarik data atau merekam data legalitasnya.Pada submenu Dokumen Legal, pelaku usaha dapat melakukan pengambilan data legalitas dari AHU Online dan SABU Online dengan menekan tombol ambil data legalitas. Silahkan isi data yang ditampilkan;
      3. Selanjutnya kita akan mengisi legalitas data perusahaan, meliputi data perusahaan, data legalitas, data pengurus dan pemegang saham, data maksud dan tujuan, dan terakhir adalah validasi data;
      4. Pada halaman validasi data anda dapat melihat validasi dari data-data yang telah diinputkan sebelumnya. Apabila data sudah benar, maka anda dapat melanjutkan untuk memproses NIB dengan memilih menu lanjut proses NIB;
      5. Selanjutnya klik menu perusahaan dan lengkapi data berupa data legalitas, input data KBLI, input kelengkapan data, periksa draft NIB, lalu cetak NIB anda;
      6. Setelah memperoleh NIB, langkah selanjutnya adalah melakukan permohonan izin usaha  permohonan | non perseorangan | perizinan berusaha | izin usaha. Pelaku usaha akan dihadapkan dengan 8 langkah untuk menyelesaikan permohonan Izin Usaha. Langkah – langkah itu adalah pengisian Data Proyek, Data Lokasi, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB + SLF, Izin Usaha, Draft Proyek dan Izin dan Output Proyek.Silahkan isi data anda dengan benar;
      7. Terakhir, cetak detail izin usaha merupakan tombol untuk menampilkan semua lokasi usaha yang jenis Izin Usaha tersebut. Akan ada status dari masing-masing lokasi, apakah telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif; atau belum memenuhi komitmen.

Di masa pandemi saat ini tentunya Anda diharapkan untuk stay at home dan menerapkan physical distancing, namun Anda tidak perlu khawatir. Kami akan membantu proses pendirian PT Anda hingga selesai. Silahkan hubungi Kami melalui melalui tombol dibawah ini.

 

Author : Olivia Nabila

Posted in