Ketentuan Pajak Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik Mulai Berlaku Loh!

Pajak Pulsa

“Pemerintah bakal segera menarik pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher mulai Februari 2021”

Regulasi ini  dikeluarkan pada 22 Januari 2021 lalu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 (PMK 6/2021) tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Pulsa, kartu perdana, token, dan voucher merupakan barang yang kena pajak. Artinya kesemuanya merupakan barang kena pajak dan kena PPN. Harga yang biasa dibayarkan selama ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalamnya.

Baca Juga : Hal – hal yang perlu diketahui tentang Akta Pendirian PT

Peraturan tersebut terdapat berbagai ketentuan yang harus dipahami. Nah apa saja sih ketentuannya? Yuk simak ulasan di bawah ini:

Pajak Pulsa dan Kartu Perdana

PMK 6/2021 mengatur apabila distributor pertama memungut PPN dari distributor kedua, distributor kedua memungut PPN dari distributor selanjutnya (pengecer). Pengecer tidak perlu memungut PPN lagi dari masyarakat dengan demikian tak ada pungutan PPN di setiap rantai. 

Menurut Pasal 13 ayat (1) PMK 6/2021 menyatakan pengenaan pajak pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi dengan jasa kena pajak yang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10%.  Meski demikian, pengenaan pajak ke konsumen dinilai tidak dilakukan oleh semua pengecer tetapi tarif PPN tersebut dikenakan hanya sampai distributor tahap dua. 

Pengenaan tarif merupakan menyederhanakan pemungutan PPN dalam penjualan pulsa dan kartu perdana, sehingga jelas tidak ada jenis dan objek pajak baru, konsumen juga tak mengeluarkan tambahan uang saat membeli keduanya. Pembaruan pajak pulsa, kartu perdana, token, dan voucher bertujuan untuk menyederhanakan pemungutan PPN dan Pajak Penghasilan (PPh). 

Voucher

Perhitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atas voucher diatur dalam pasal 7 ayat (1) PMK 6/2021 yang menyatakan PPN yang terutang dipungut oleh penyelenggara voucher. PPN dikenakan atas imbalan atau komisi atau fee yang diterima oleh distributor voucher dari penyelenggara voucher.

Token Listrik

PPN dikenakan pada tarif listrik dengan atas biaya administrasi yang dilakukan oleh Bank ataupun marketplace yang menyediakan jasa pembayaran listrik. Memang pengenaan PPN Pulsa 10% sesuai ketentuan PMK 6/2021 tidak akan sampai dirasakan pada tingkat konsumen begitu juga dengan token listrik yang pengenaan pajaknya tidak sampai dikenakan oleh konsumen. 

Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) PMK 6/2021 menyatakan dasar pengenaan pajak mengenai transaksi pembayaran distribusi token yang hanya berupa penggantian salah satunya, yaitu berupa komisi atau pendapatan administrasi. Sehingga masyarakat hanya membayar biaya administrasi kepada distributor saja tanpa harus dipungut PPh. 

Khawatir bisnis Anda tersandung masalah hukum? Ingin melakukan pendirian PT? Jangan khawatir! Konsultasikan saja kepada kami. Hubungi Prolegal.id Sekarang juga. 

Author: Turfatul Atiyah

Posted in