“Melalui Peraturan BPS 7/2025, pemerintah resmi mencabut KBLI 2020 dan menetapkan KBLI 2025 sebagai acuan baru, ini tips menentukan KBLI 2025”
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan fondasi penting dalam perizinan berusaha karena menjadi dasar penentuan legalitas, tingkat risiko, dan jenis izin usaha.
Di awal tahun, pelaku usaha dihadapkan pada pembaruan KBLI dari 2020 ke 2025 yang membawa berbagai penyesuaian, baik bagi usaha yang sudah berjalan maupun pelaku usaha baru yang masih menentukan arah bisnisnya.
Perubahan ini kerap menimbulkan kebingungan dalam memilih KBLI yang tepat, padahal kesalahan pemilihan dapat berdampak pada perizinan dan kepatuhan usaha.
Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas tips praktis menentukan KBLI 2025 di OSS RBA agar proses perizinan berjalan lebih mudah, aman, dan sesuai ketentuan. Simak Selengkapnya1
Baca juga: Apakah Ketentuan Investasi Berubah Setelah KBLI 2025 Terbit? Apa yang Perlu Pelaku Usaha Siapkan?
Perubahan KBLI 2020 ke KBLI 2025
Perubahan KBLI 2020 ke KBLI 2025 merupakan pembaruan sistem klasifikasi kegiatan usaha yang dilakukan untuk menyesuaikan klasifikasi usaha dengan perkembangan struktur ekonomi nasional.
Melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan BPS 7/2025), pemerintah resmi mencabut KBLI 2020 dan menetapkan KBLI 2025 sebagai acuan baru.
Pembaruan ini bertujuan untuk mengakomodasi munculnya model bisnis baru, kemajuan teknologi digital, serta kebutuhan akan klasifikasi yang lebih presisi dalam penyusunan statistik, analisis ekonomi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan perizinan berusaha.
Dari sisi struktur, KBLI 2025 mengalami perluasan yang signifikan melalui penambahan kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, dan kelompok usaha.
Perluasan ini berdampak langsung pada pemetaan kegiatan ekonomi serta administrasi perizinan dalam sistem OSS RBA.
Salah satu perubahan penting adalah penataan ulang jasa intermediasi berbasis teknologi, di mana platform digital tidak lagi diperlakukan sebagai kategori tersendiri, melainkan diklasifikasikan sesuai dengan sektor jasa yang diintermediasikan.
KBLI 2025 juga memperkenalkan sejumlah aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya belum terakomodasi dalam KBLI 2020. Aktivitas tersebut antara lain:
- jasa intermediasi digital,
- Factoryless Goods Producer (FGP),
- penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage),
- aktivitas konten digital seperti podcast dan layanan streaming,
- pembedaan pembangkit tenaga listrik berdasarkan sumber energi,
- penambahan komoditas kegiatan industri,
- aktivitas baru di sektor jasa keuangan, serta
- perluasan ruang lingkup aktivitas real estat.
Penambahan ini mencerminkan kompleksitas model bisnis modern dan kebutuhan klasifikasi usaha yang lebih spesifik serta relevan dengan praktik usaha aktual.
Baca juga: Izin “Otomatis” di OSS-RBA? Memahami Konsep Fiktif Positif dalam OSS
Kenapa KBLI Penting? Kewajiban Penyesuaian ke KBLI 2025
Bagi pelaku usaha, KBLI memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar utama perizinan usaha melalui sistem OSS RBA.
KBLI digunakan sebagai acuan standar untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menentukan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.
Seluruh proses perizinan berusaha, mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga izin operasional, ditentukan berdasarkan KBLI yang dipilih. Oleh karena itu, ketepatan pemilihan dan pembaruan KBLI menjadi faktor kunci dalam menjaga legalitas dan kepatuhan usaha.
Selain sebagai dasar perizinan, KBLI juga menentukan tingkat risiko usaha yang berdampak langsung pada jenis perizinan yang wajib dipenuhi. Pemilihan KBLI akan menentukan klasifikasi risiko tersebut sekaligus menentukan kewajiban perizinan yang melekat pada kegiatan usaha.
Untuk usaha risiko rendah, pelaku usaha cukup memiliki NIB sebagai identitas dan izin usaha. Usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi memerlukan NIB serta Sertifikat Standar, sedangkan usaha risiko tinggi wajib memiliki izin usaha dan/atau izin operasional tambahan.
Dengan demikian, kesalahan dalam memilih KBLI dapat langsung berdampak pada ketidaksesuaian perizinan dan legalitas usaha. Selaras dengan itu, pembaruan KBLI 2025 menuntut pelaku usaha untuk meninjau kembali KBLI yang digunakan, karena perubahan struktur klasifikasi dapat memengaruhi tingkat risiko, jenis perizinan, serta kewajiban pelaporan.
Transisi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 membawa konsekuensi administratif, baik melalui penggabungan (many to one) maupun pemecahan (one to many) kode KBLI, yang berpotensi mengubah kewajiban perizinan yang sebelumnya telah dipenuhi.
Melalui Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025, pemerintah memberikan jangka waktu maksimal 6 bulan bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian, sehingga peninjauan KBLI secara tepat waktu menjadi langkah penting untuk memastikan kegiatan usaha tetap berjalan sesuai dengan rezim perizinan berbasis risiko yang berlaku.
Oleh karena itu, penyesuaian KBLI ke versi 2025 bukan hanya kewajiban administratif, tetapi langkah penting untuk memastikan kegiatan usaha tetap selaras dengan rezim perizinan berbasis risiko dan terhindar dari hambatan legalitas di kemudian hari.
Baca juga: Ketahui Peran Verifikasi RDTR dalam Proses Penerbitan NIB
Ini Dia Tips Menentukan KBLI 2025 yang Tepat
KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha aktual dapat menimbulkan risiko penolakan atau pencabutan izin, sanksi administratif, hingga masalah hukum.
Kesalahan KBLI juga dapat menghambat kegiatan bisnis, seperti kesulitan memperoleh pembiayaan, izin tambahan, dan kerja sama, serta berdampak pada reputasi usaha.
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menentukan KBLI 2025 secara cermat dan sistematis agar terhindar dari risiko tersebut. Langkah pertama adalah memahami dengan jelas sektor dan jenis usaha yang dijalankan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang.
Dalam sistem OSS, terdapat berbagai sektor usaha yang menggunakan NIB sebagai izin dasar, seperti perindustrian, perdagangan, transportasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga pos dan telekomunikasi.
Pelaku usaha perlu menyesuaikan sektor utama yang paling mencerminkan kegiatan usahanya, kemudian menentukan sektor pendukung jika ada.
Setelah memahami sektor usaha, pelaku usaha perlu menentukan kategori utama KBLI yang sesuai dengan karakter bisnisnya. Setiap kegiatan usaha memiliki kategori utama, seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan lain sebagainya.
Penentuan kategori utama ini penting karena menjadi pintu masuk untuk menelusuri subklasifikasi hingga menemukan KBLI yang paling spesifik. Misalnya, usaha produksi kue rumahan untuk dijual secara berkelanjutan masuk dalam kategori industri pengolahan, yang kemudian diturunkan hingga kelompok KBLI yang menggambarkan kegiatan usaha secara tepat.
Pelaku usaha juga perlu mencermati uraian setiap KBLI dengan teliti, karena banyak kode yang tampak serupa tetapi memiliki perbedaan mendasar. Contohnya, perbedaan antara restoran, rumah makan, kedai makanan, dan penyediaan makanan keliling sering kali sulit dibedakan dalam sekali baca.
Kunci utamanya adalah membaca uraian KBLI secara lengkap dan memperhatikan ciri kegiatan usaha, seperti lokasi usaha, bentuk bangunan, serta cara pelayanan kepada konsumen.
Selain itu, pelaku usaha harus berhati-hati pada kegiatan usaha yang secara makna hampir mirip, terutama pada usaha berbasis layanan. Misalnya, usaha coffee shop yang menyediakan tempat untuk berkumpul tidak dapat diklasifikasikan sebagai perdagangan eceran minuman, melainkan masuk dalam kategori rumah minum atau kafe.
Kesalahan dalam memahami karakter kegiatan usaha seperti ini sering menjadi penyebab utama ketidaksesuaian KBLI.
Oleh karena itu, pemanfaatan fitur pencarian di OSS dengan kata kunci yang relevan, serta pemahaman terhadap hierarki kode KBLI lima digit, mulai dari kategori hingga kelompok, menjadi langkah penting agar KBLI yang dipilih benar-benar mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan.
Segera Daftar untuk Acara KBLI & OSS 2026: Era Baru, Aturan Baru, Risiko Mengancam! Dapatkan pemahaman mendalam tentang perubahan besar dalam sistem KBLi & OSS 2026 bersama para ahli hukum terkemuka.
Hanya Tersedia 30 Kursi!
Dalam praktiknya, penentuan KBLI sering menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha baru atau usaha dengan model bisnis yang kompleks.
Prolegal Indonesia hadir untuk membantu memastikan KBLI sesuai dengan kegiatan usaha dan meminimalkan risiko kesalahan perizinan, konsultasikan kebutuhan Anda melalui tautan di bawah.
Author: Sabilla Salsabilla
Editor: Genies Wisnu Pradana
