Tambah Lini Produksi, Perlukah Ubah Izin CPPOB?

“Pabrik akan menambah mesin, mengubah proses, atau memperluas fasilitas produksi? Periksa kewajiban perubahan Izin Penerapan CPPOB dan dampaknya terhadap izin edar BPOM MD sebelum lini baru beroperasi.”

Pabrik pangan olahan baru saja memperoleh kontrak pasokan dengan volume lebih besar. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perusahaan berencana menambah mesin, memperluas area pengemasan, dan meningkatkan kapasitas produksi.

Dari sisi operasional, ekspansi sudah direncanakan. Namun, sebelum lini baru digunakan, muncul pertanyaan penting: apakah Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang dimiliki perusahaan masih mencakup kegiatan produksi setelah ekspansi?

Jawabannya bergantung pada jenis perubahan yang dilakukan.

Penambahan mesin tidak otomatis mewajibkan perubahan izin CPPOB. Namun, apabila penambahan tersebut menyebabkan perubahan proses produksi, penambahan fasilitas baru, atau perubahan denah bangunan, produsen wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Penerapan CPPOB kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 (PerBPOM 22/2021) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan CPPOB.

Perusahaan juga perlu memeriksa apakah perubahan fasilitas atau proses memengaruhi data registrasi pangan olahan yang telah memperoleh izin edar BPOM MD.

Sebab, persetujuan perubahan CPPOB tidak otomatis menyelesaikan seluruh kewajiban registrasi produk.

Bagi produsen yang sedang meningkatkan kapasitas pabrik, evaluasi kedua aspek tersebut penting untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian perizinan dan gangguan jadwal produksi.

Baca Juga: Syarat Izin Penerapan CPPOB, Produsen Pangan Olahan Wajib Paham

Apakah Penambahan Mesin Otomatis Mengubah Izin CPPOB?

Tidak selalu.

Pasal 3 ayat (3) PerBPOM 22/2021 mengatur bahwa Izin Penerapan CPPOB diterbitkan sesuai lokasi dan/atau proses produksi pangan olahan.

Artinya, izin berkaitan dengan kegiatan produksi dan sarana yang telah dinilai, bukan semata-mata jumlah mesin yang dimiliki perusahaan.

Pasal 10 ayat (2) juga tidak menyebutkan penambahan atau penggantian mesin sebagai kategori perubahan izin yang berdiri sendiri.

Namun, perusahaan perlu melihat dampak dari perubahan mesin terhadap kondisi produksi.

Misalnya, produsen makanan ringan mengganti mesin pengemas lama dengan mesin baru yang mempunyai fungsi dan metode operasi setara.

Jika penggantian tersebut tidak mengubah proses produksi, tidak menambah fasilitas baru, serta tidak mengubah denah bangunan yang menjadi dasar penilaian, penggantian mesin tidak otomatis termasuk kategori perubahan Pasal 10 ayat (2).

Sebaliknya, apabila perusahaan menambah sistem sterilisasi, membangun ruang produksi tambahan, atau mengubah alur perpindahan bahan, kondisi tersebut dapat termasuk perubahan yang wajib diajukan kepada BPOM.

Karena itu, tim produksi dan penanggung jawab regulasi perlu melakukan evaluasi teknis sebelum menentukan kebutuhan perubahan izin.

Bagaimana Menentukan Apakah Perubahan Izin Diperlukan?

Perusahaan dapat menggunakan pemeriksaan awal berikut.

Tabel tersebut merupakan panduan pemeriksaan awal. Penentuan kebutuhan perubahan tetap harus didasarkan pada kondisi sarana, dokumen izin yang dimiliki, dan ketentuan BPOM.

Jangan hanya menilai perubahan dari nilai investasi mesin atau kapasitas produksi yang bertambah. Periksa apakah kondisi aktual pabrik masih sesuai dengan proses, fasilitas, dan denah yang sebelumnya dinilai.

Perubahan Apa Saja yang Wajib Diajukan ke BPOM?

Pasal 10 ayat (1) PerBPOM 22/2021 mewajibkan produsen mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan Izin Penerapan CPPOB.

Pasal 10 ayat (2) merinci lima kategori perubahan.

1. Perubahan Nama Pemegang Izin

Perubahan nama pemegang Izin Penerapan CPPOB tanpa perubahan kepemilikan termasuk perubahan yang wajib diajukan.

Contohnya, perusahaan melakukan perubahan nama badan hukum, tetapi kepemilikan dan kegiatan produksinya tetap sama.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (4), perubahan ini dinilai melalui verifikasi dokumen.

Perusahaan perlu memastikan nama pemegang izin sesuai dengan data badan hukum dan dokumen legalitas lainnya.

2. Perubahan Alamat Tanpa Perubahan Lokasi

Perubahan alamat administratif tanpa perpindahan lokasi sarana juga termasuk kategori perubahan izin.

Contohnya, terdapat perubahan nama jalan atau penyesuaian alamat administratif, sementara pabrik tetap berada di lokasi yang sama.

Perubahan tersebut diperiksa melalui verifikasi dokumen.

Namun, perubahan alamat administratif tidak boleh disamakan dengan perpindahan kegiatan produksi ke pabrik lain.

Apabila lokasi fisik berubah, perusahaan perlu memeriksa kebutuhan perizinan untuk sarana produksi yang baru.

3. Perubahan Proses Produksi

Pasal 10 ayat (2) huruf c mewajibkan permohonan perubahan apabila terjadi perubahan proses produksi.

Perubahan tersebut dapat menyangkut tahapan pengolahan, metode produksi, atau pengendalian proses yang sebelumnya menjadi bagian dari penilaian CPPOB.

Sebagai contoh, produsen saus kemasan berencana mengganti metode pemanasan dengan teknologi pengolahan berbeda.

Perusahaan perlu memeriksa apakah perubahan tersebut memengaruhi parameter pengolahan, pengendalian bahaya, dan dokumen proses produksi.

Perubahan proses tidak cukup hanya dicatat dalam prosedur operasional internal.

Apabila termasuk kategori Pasal 10, produsen wajib mengajukan perubahan Izin Penerapan CPPOB.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (5), penilaiannya dilaksanakan sesuai mekanisme Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, yang mencakup evaluasi dokumen dan audit sesuai ketentuan.

4. Penambahan Fasilitas Baru

Pasal 10 ayat (2) huruf d mengatur penambahan fasilitas baru sebagai perubahan yang wajib diajukan.

Misalnya, perusahaan membangun ruang pengolahan tambahan, menambah area pengemasan, atau mengembangkan fasilitas produksi lain yang sebelumnya tidak termasuk dalam kondisi sarana yang dinilai.

Perusahaan perlu memeriksa dokumen teknis yang terdampak.

Pemeriksaan dapat mencakup fungsi ruangan, hubungan antararea, sanitasi, utilitas, pengendalian kontaminasi, dan kemampuan fasilitas memenuhi persyaratan CPPOB.

Karena penilaian perubahan fasilitas mengikuti mekanisme evaluasi dan audit, kesiapan fasilitas perlu diperhitungkan dalam jadwal proyek.

Apabila perubahan wajib memperoleh persetujuan BPOM, perusahaan sebaiknya tidak menjalankan produksi komersial menggunakan fasilitas baru sebelum persetujuan yang diperlukan diperoleh.

5. Perubahan Denah Bangunan atau Layout

Pasal 10 ayat (2) huruf e mengatur perubahan denah bangunan sebagai kategori perubahan izin.

Denah merupakan bagian penting dari penilaian penerapan CPPOB karena berkaitan dengan pemisahan kegiatan dan pengendalian keamanan pangan.

Misalnya, perusahaan mengubah ruang penyimpanan bahan menjadi area pengemasan atau memindahkan jalur keluar produk jadi melewati area penerimaan bahan baku.

Perubahan tersebut dapat memengaruhi alur orang, bahan, peralatan, dan produk.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan denah terbaru mencerminkan kondisi aktual dan tetap mendukung penerapan CPPOB.

Perubahan layout yang termasuk cakupan Pasal 10 harus diajukan untuk memperoleh persetujuan BPOM.

Bagaimana Jika Lini Baru Masih Berada di Pabrik yang Sama?

Penambahan lini produksi dalam lokasi yang sama tetap perlu dievaluasi berdasarkan perubahan aktualnya.

Sebagai contoh, sebuah pabrik makanan kemasan mempunyai dua lini produksi dan berencana menambah lini ketiga dalam bangunan yang sama.

Jika lini ketiga membutuhkan ruang baru, perubahan alur proses, atau penyesuaian denah, perusahaan perlu mengajukan perubahan Izin Penerapan CPPOB sesuai kategori yang relevan.

Namun, apabila perusahaan hanya mengganti peralatan dengan spesifikasi setara tanpa menimbulkan perubahan yang termasuk Pasal 10 ayat (2), kebutuhan permohonan perubahan tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya peralatan baru.

Apa yang Perlu Diperiksa Tim Pabrik?

Sebelum pemasangan mesin atau pembangunan fasilitas, perusahaan sebaiknya membandingkan kondisi rencana ekspansi dengan dokumen perizinan yang telah dimiliki.

Pemeriksaan dapat meliputi:

• Denah bangunan dan pembagian area produksi.
• Diagram alir serta tahapan proses produksi.
• Jenis pangan dan kegiatan yang tercakup dalam izin.
• Sistem sanitasi, utilitas, serta pengendalian kontaminasi silang.
• Dokumen mutu dan prosedur pengawasan proses.
• Kesesuaian lokasi dan data perusahaan dalam perizinan.

Hasil pemeriksaan perlu didokumentasikan agar perusahaan mempunyai dasar dalam menentukan apakah diperlukan permohonan perubahan izin.

Bagi pabrik yang mempunyai jadwal pemasangan mesin dan target produksi ketat, pemeriksaan tersebut sebaiknya dilakukan pada tahap perencanaan, bukan setelah seluruh fasilitas selesai dipasang.

Bagaimana Jika Perusahaan Menambah Pabrik di Lokasi Berbeda?

Penambahan pabrik di alamat lain perlu dibedakan dari perluasan fasilitas dalam satu lokasi.

Pasal 3 ayat (3) PerBPOM 22/2021 mengatur bahwa Izin Penerapan CPPOB diterbitkan sesuai lokasi dan/atau proses produksi pangan olahan.

Karena itu, perusahaan yang membuka sarana produksi baru tidak dapat otomatis menganggap Izin Penerapan CPPOB untuk pabrik lama telah mencakup lokasi tambahan.

BPOM juga telah menegaskan bahwa Izin Penerapan CPPOB diperlukan dalam registrasi akun perusahaan untuk penambahan pabrik dan penambahan KBLI atau jenis pangan melalui sistem registrasi pangan olahan.

Sebagai contoh, produsen minuman mempunyai pabrik utama di Jawa Barat dan berencana membuka fasilitas kedua di Jawa Timur.

Meskipun produk dan mereknya sama, perusahaan tetap perlu memeriksa kebutuhan Izin Penerapan CPPOB untuk lokasi kedua serta penyesuaian data sarana pada registrasi pangan olahan.

Bagaimana Jika Perusahaan Memindahkan Pabrik?

Perpindahan seluruh kegiatan produksi ke lokasi lain memiliki konsekuensi berbeda.

Pasal 16 ayat (2) huruf c PerBPOM 22/2021 mengatur perpindahan lokasi produksi sebagai salah satu kondisi yang dapat menyebabkan pencabutan Izin Penerapan CPPOB.

Karena itu, perusahaan yang merelokasi kegiatan produksi harus memeriksa status izin lama sekaligus menyiapkan perizinan untuk sarana baru.

Perpindahan lokasi juga perlu dievaluasi terhadap izin edar produk yang mencantumkan atau didasarkan pada data sarana produksi sebelumnya.

Apa Risiko Berproduksi di Luar Cakupan Izin CPPOB?

Risiko utama muncul ketika kegiatan produksi yang dijalankan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang menjadi dasar izin.

Misalnya, pabrik telah menambahkan proses pengolahan baru dan mengubah tata letak bangunan, tetapi belum mengajukan perubahan Izin Penerapan CPPOB sesuai Pasal 10.

Ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi temuan pengawasan BPOM.

Pasal 14 PerBPOM 22/2021 mengatur bahwa Izin Penerapan CPPOB dapat dinilai kembali berdasarkan hasil pengawasan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan pedoman penerapan CPPOB.

Pasal 15 juga mengatur pengawasan rutin dan insidental.

Apa Sanksi Jika Kewajiban Perubahan Tidak Dipenuhi?

Pasal 16 ayat (1) PerBPOM 22/2021 mengatur sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban memiliki Izin Penerapan CPPOB dan/atau mengajukan perubahan izin.

Sanksi yang diatur meliputi:

1. Peringatan.
2. Penghentian sementara kegiatan.
3. Denda administratif.
4. Penarikan pangan olahan dari peredaran.
5. Pemusnahan.
6. Pencabutan Izin Penerapan CPPOB.

Namun, daftar tersebut tidak berarti setiap keterlambatan atau ketidaksesuaian langsung mengakibatkan penarikan produk atau pencabutan izin.

Pengenaan sanksi mengikuti ketentuan dan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 16 ayat (2) menetapkan kondisi khusus pencabutan izin, antara lain apabila hasil pemeriksaan menunjukkan perubahan yang mengakibatkan CPPOB tidak terlaksana, NIB dicabut oleh instansi berwenang, atau produsen berpindah lokasi produksi.

Bagaimana Dampaknya terhadap Operasional Perusahaan?

Dari sisi bisnis, persoalan perizinan berpotensi memengaruhi pelaksanaan kontrak pasokan, pengiriman, dan penggunaan fasilitas produksi baru.

Apabila perusahaan sudah menjadwalkan produksi untuk memenuhi pesanan distributor atau jaringan ritel, kebutuhan perbaikan dokumen dan proses penilaian dapat mengganggu rencana operasional.

Karena itu, perencanaan ekspansi sebaiknya memasukkan tahapan pemeriksaan izin sebelum perusahaan menetapkan tanggal produksi komersial.

Bagaimana Cara Mengajukan Perubahan Izin CPPOB?

Pasal 10 ayat (3) PerBPOM 22/2021 mengatur bahwa permohonan perubahan Izin Penerapan CPPOB diajukan kepada Kepala BPOM dengan mengisi data dan mengunggah dokumen perubahan.

Secara umum, perusahaan perlu menjalankan beberapa tahapan berikut.

1. Identifikasi Jenis Perubahan

Perusahaan terlebih dahulu menentukan apakah ekspansi mencakup perubahan proses produksi, penambahan fasilitas, perubahan layout, atau perubahan administratif lainnya.

Satu proyek ekspansi dapat mencakup lebih dari satu kategori perubahan.

2. Siapkan Dokumen yang Diperbarui

Dokumen yang perlu disiapkan bergantung pada jenis perubahan.

Untuk perubahan proses atau fasilitas, perusahaan perlu menyesuaikan dokumen teknis yang menggambarkan kondisi terbaru.

Dokumen tersebut dapat mencakup denah, diagram alir proses, panduan mutu, dan informasi sarana yang relevan.

3. Ajukan Permohonan kepada BPOM

Produsen mengisi data perubahan dan mengunggah dokumen melalui layanan resmi yang digunakan BPOM.

Permohonan perubahan dikenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Ikuti Proses Penilaian

Untuk perubahan nama pemegang izin tanpa perubahan kepemilikan dan perubahan alamat tanpa perpindahan lokasi, penilaian dilakukan melalui verifikasi dokumen.

Sementara itu, perubahan proses produksi, penambahan fasilitas baru, dan perubahan denah dinilai melalui mekanisme Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 PerBPOM 22/2021.

Dalam mekanisme tersebut, penilaian dapat mencakup evaluasi dokumen dan audit penerapan CPPOB.

5. Lakukan Tindakan Perbaikan Jika Diperlukan

Jika ditemukan ketidaksesuaian, BPOM dapat meminta produsen melakukan tindakan perbaikan.

Pasal 8 mengatur mekanisme tindak lanjut, termasuk kewajiban menyampaikan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Setelah dilakukan penilaian, BPOM menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan berdasarkan Pasal 10 ayat (6).

Apakah Perubahan Izin CPPOB Selesai dalam 40 Hari Kerja?

Tidak dapat dijamin demikian.

Pasal 9 ayat (4) PerBPOM 22/2021 mengatur jangka waktu keputusan pada mekanisme penerbitan izin dengan memperhitungkan hasil penilaian dan tindakan perbaikan.

Sementara itu, Pasal 10 mengatur tata cara khusus perubahan izin.

Untuk perubahan proses, fasilitas, dan denah, penilaiannya merujuk pada mekanisme Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.

Karena itu, angka 40 hari kerja tidak sebaiknya digunakan sebagai jaminan penyelesaian setiap permohonan perubahan.

Lama penyelesaian aktual perlu memperhatikan kelengkapan dokumen, mekanisme penilaian, tindakan perbaikan, dan ketentuan pelayanan yang berlaku saat pengajuan.

Bagi perusahaan yang mempunyai tenggat produksi, waktu pengurusan izin perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan investasi.

Apakah Izin Edar BPOM MD Harus Diubah Setelah Lini Produksi Bertambah?

Tidak selalu.

Izin Penerapan CPPOB dan izin edar pangan olahan mempunyai fungsi yang berkaitan, tetapi keduanya tidak identik.

Izin Penerapan CPPOB berkaitan dengan pemenuhan persyaratan cara produksi pada sarana dan proses yang dinilai.

Sementara itu, izin edar BPOM MD berkaitan dengan registrasi pangan olahan beserta data produk dan sarana yang menjadi dasar persetujuannya.

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 (PerBPOM 23/2023) tentang Registrasi Pangan Olahan mengatur pendaftaran pangan olahan, termasuk registrasi baru, variasi, dan ulang.

Karena itu, perubahan proses atau sarana produksi perlu diperiksa untuk mengetahui apakah data registrasi produk terdampak.

Sebagai contoh, perusahaan menambah mesin pengemasan dengan fungsi setara, sementara komposisi, proses produksi, kemasan, label, dan sarana yang tercatat tidak mengalami perubahan yang memengaruhi data registrasi.

Dalam kondisi tersebut, penambahan mesin tidak otomatis mewajibkan registrasi produk baru.

Sebaliknya, apabila ekspansi menyebabkan perubahan komposisi, proses pengolahan, jenis kemasan, atau lokasi sarana produksi, perusahaan perlu memeriksa kebutuhan penyesuaian registrasi berdasarkan PerBPOM 23/2023.

Jangan menganggap perubahan CPPOB selalu mengharuskan penerbitan nomor BPOM MD baru. Namun, jangan pula menganggap izin edar lama otomatis mencakup seluruh perubahan produksi.

Baca Juga: Seluk Beluk Izin Edar BPOM, Syarat Penting dalam Penjualan Pangan Olahan

Kapan Registrasi Variasi atau Registrasi Baru Diperlukan?

PerBPOM 23/2023 membedakan jenis registrasi pangan olahan berdasarkan karakter pendaftaran dan perubahan yang dilakukan.

Perusahaan perlu memeriksa apakah perubahan hanya memengaruhi data yang dapat diajukan melalui registrasi variasi atau sudah membutuhkan registrasi baru.

Beberapa kondisi yang perlu dievaluasi antara lain:

Hasil pemeriksaan tidak cukup ditentukan dari nama perubahan.

Perusahaan perlu membandingkan data registrasi yang telah disetujui dengan kondisi produk dan sarana setelah ekspansi.

Bagaimana Jika Produk Diproduksi di Beberapa Pabrik?

PerBPOM 23/2023 mengatur bahwa pangan olahan dengan perbedaan tertentu, termasuk nama dan/atau alamat sarana produksi di Indonesia, pada prinsipnya memerlukan pendaftaran terpisah.

Namun, terdapat mekanisme Single MD.

Pasal 32 mengatur bahwa perusahaan dengan beberapa sarana produksi di wilayah Indonesia yang memiliki alamat berbeda dapat memperoleh nomor PB UMKU yang sama untuk produk tertentu apabila persyaratannya terpenuhi.

Kesamaan yang dinilai antara lain mencakup:

• Nama dan jenis produk.
• Komposisi.
• Jenis kemasan serta berat atau isi bersih.
• Spesifikasi bahan baku dan bahan tambahan pangan.
• Proses produksi.
• Nama perusahaan.
• Sertifikasi keamanan dan mutu yang relevan.
• Informasi halal.
• Rancangan label.

Meskipun nomor PB UMKU dapat sama, registrasi tetap diajukan untuk masing-masing sarana produksi.

Karena itu, penambahan pabrik tidak berarti seluruh produk harus selalu menggunakan nomor izin edar berbeda. Namun, penggunaan Single MD juga tidak otomatis berlaku hanya karena perusahaan dan mereknya sama.

Bagaimana Jika Lini Baru Mengubah Tingkat Risiko Produk?

Pasal 20 PerBPOM 23/2023 mengatur klasifikasi risiko registrasi pangan olahan dengan mempertimbangkan karakteristik produk, bahan, proses produksi, klaim, dan kelompok konsumen tertentu.

Misalnya, perusahaan berencana menambahkan proses pengolahan yang mempunyai persyaratan pengendalian keamanan pangan lebih ketat dibandingkan proses sebelumnya.

Perubahan tersebut perlu dievaluasi untuk menentukan apakah klasifikasi risiko produk dan dokumen registrasinya terdampak.

Pangan olahan risiko tinggi juga berkaitan dengan penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa hubungan antara perubahan proses, persyaratan CPPOB, dan klasifikasi risiko registrasi sebelum produk dari lini baru diedarkan.

Bagaimana Menyelaraskan Perubahan CPPOB dan Registrasi Produk?

Pemeriksaan kedua perizinan sebaiknya dilakukan dalam satu proses evaluasi ekspansi.

Untuk produsen yang telah memiliki beberapa produk terdaftar, perubahan proses atau fasilitas dapat berdampak berbeda pada masing-masing produk.

Misalnya, pabrik menambah ruang pengemasan yang digunakan oleh tiga produk dengan komposisi dan metode pengolahan berbeda.

Perusahaan perlu memeriksa apakah perubahan fasilitas hanya memengaruhi Izin Penerapan CPPOB atau juga mengubah data registrasi salah satu produk.

Langkah yang dapat dilakukan adalah membandingkan tiga kelompok dokumen:

1. Dokumen sarana: Izin Penerapan CPPOB, denah, proses, dan fasilitas produksi.
2. Dokumen produk: data registrasi, komposisi, kemasan, label, serta nomor BPOM MD.
3. Dokumen operasional: SOP, pengendalian mutu, produksi berdasarkan kontrak jika ada, dan catatan perubahan fasilitas.

Jika ditemukan perbedaan, perusahaan perlu menentukan jalur penyesuaian yang sesuai sebelum fasilitas baru digunakan untuk produksi komersial.

Perlu diperhatikan pula bahwa Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2025 telah memperbarui standar kegiatan usaha dan produk dalam perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.

Peraturan tersebut mencabut PerBPOM 10/2021 mengenai standar kegiatan usaha dan produk, bukan PerBPOM 23/2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.

Dengan demikian, pemeriksaan perizinan perlu mempertimbangkan ketentuan penerbitan CPPOB, registrasi pangan olahan, dan standar perizinan berbasis risiko yang relevan.

Checklist Sebelum Mengoperasikan Lini Produksi Baru

Sebelum perusahaan menetapkan jadwal produksi komersial, lakukan pemeriksaan berikut.

Hasil pemeriksaan dapat digunakan untuk memisahkan kebutuhan perubahan Izin Penerapan CPPOB dari kebutuhan penyesuaian registrasi produk.

Jika perubahan hanya menyangkut penggantian mesin tanpa memengaruhi aspek yang diatur Pasal 10, perusahaan perlu mendokumentasikan hasil evaluasinya.

Jika terdapat perubahan proses, fasilitas, atau denah, perusahaan perlu menyiapkan permohonan perubahan sesuai ketentuan.

Sementara itu, jika ekspansi memengaruhi data pangan olahan yang telah terdaftar, kebutuhan registrasi variasi atau registrasi baru harus diperiksa secara terpisah.

Pemeriksaan tersebut membantu perusahaan menyelaraskan investasi fasilitas, kesiapan operasional, dan kewajiban perizinan.

Pabrik Akan Menambah Lini Produksi? Pastikan Izin CPPOB Masih Sesuai

Penambahan kapasitas produksi merupakan langkah penting bagi perusahaan pangan olahan yang ingin memenuhi permintaan pasar atau memperluas jaringan distribusi.

Namun, investasi mesin dan pembangunan fasilitas baru harus diselaraskan dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Perubahan proses produksi, penambahan fasilitas baru, dan perubahan denah bangunan merupakan kondisi yang wajib dievaluasi untuk pengajuan perubahan Izin Penerapan CPPOB sesuai Pasal 10 PerBPOM 22/2021.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa perubahan kegiatan produksi tidak menyebabkan ketidaksesuaian dengan data registrasi pangan olahan dan izin edar BPOM MD.

Pemeriksaan sejak tahap perencanaan dapat membantu perusahaan mengurangi risiko perubahan jadwal, kebutuhan perbaikan dokumen, dan hambatan saat produksi komersial dimulai.

Perusahaan Anda sedang menambah mesin, membangun fasilitas produksi, atau mengubah proses pengolahan pangan?

Prolegal.id dapat membantu perusahaan memeriksa kesesuaian Izin Penerapan CPPOB yang telah dimiliki, mengidentifikasi kebutuhan perubahan izin, serta mempersiapkan dokumen dan proses perizinan terkait sesuai ketentuan.

Konsultasikan kesiapan legalitas ekspansi produksi perusahaan Anda bersama Prolegal.id sebelum lini baru dioperasikan.

Author: Annisa Rendanianti