Perizinan Berusaha
Pabrik Di Cimahi Kena Sanksi! Sanksi Melanggar PBG
“Belajar dari teguran keras Dinas PUPR terhadap pabrik di Cimahi. Amankan legalitas fasilitas Anda dan pahami efek domino sanksi melanggar PBG.” Pemerintah daerah kini semakin ketat mengawasi kesesuaian fisik bangunan usaha dengan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini terlihat dari langkah Pemerintah Kota Cimahi, yang pada Sabtu, 19 September 2026, melayangkan surat peringatan tertulis…
Read MoreLion Air hingga Shopify Terancam Diblokir! Cek Syarat TDPSE di Komdigi
“Kasus teguran terhadap Lion Air dan Shopify membuktikan ketatnya pengawasan pemerintah. Segera amankan aset digital Anda dengan memenuhi syarat TDPSE.” Pemerintah kembali menunjukkan ketegasan dalam mengawasi kepatuhan digital di Indonesia. Kali ini, sejumlah perusahaan besar, mulai dari maskapai penerbangan hingga raksasa e-commerce global, masuk radar pengawasan karena belum memenuhi kewajiban Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE). Dikutip…
Read MoreAwas Kedaluwarsa: Migrasi KBLI 2017 ke 2025
“NIB perusahaan Anda gagal diperbarui di OSS? Pahami prosedur perubahan akta AHU dan pemetaan manual migrasi KBLI 2017 ke 2025.” Pemberlakuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (PerBPS 7/2025) memaksa korporasi untuk kembali memutakhirkan arsitektur legalitasnya. Regulasi ini secara resmi mencabut KBLI 2020 untuk mengakomodasi ekosistem ekonomi digital dan keberlanjutan iklim. Isu terbesar…
Read MoreAwas Logistik Lumpuh! Syarat Pengajuan TDG OSS
“Hindari penolakan sistem perizinan! Pahami verifikasi teknis dan syarat pengajuan TDG OSS (PB UMKU) untuk mengamankan legalitas operasional gudang Anda.” Transformasi digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) memang memangkas jalur birokrasi, namun di saat yang sama, ia memberlakukan standar verifikasi data yang jauh lebih rigid. Bagi korporasi yang mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi logistik,…
Read MoreWajib SIUPMSE? Ini Bedanya untuk Website Sendiri vs Marketplace
“Pindah ke website sendiri bisa mengubah status hukum Anda jadi PPMSE penuh. Pahami beda kewajiban SIUPMSE website vs marketplace berdasarkan Permendag 19/2026.” Kenaikan biaya layanan sejumlah marketplace besar mendorong jajaran manajemen dan Business Development mulai mengalihkan investasinya untuk membangun aset digital mandiri (Direct-to-Consumer/D2C). Ekosistem e-commerce Indonesia juga kini memasuki babak pengawasan baru. Pemerintah resmi mengganti…
Read MoreAturan Baru 2026: Kriteria Perusahaan Wajib Izin SIUJPT
“Perusahaan logistik Anda bertindak sebagai freight forwarder? Pahami parameter operasional wajib izin SIUJPT dan transisi KBLI 52311 agar sah beroperasi.” Banyak korporasi logistik dan perusahaan rintisan (startup) di sektor pengiriman tidak menyadari bahwa skala dan model operasional mereka telah melampaui batas sekadar angkutan barang biasa. Bagi entitas yang menjalankan fungsi manajemen rantai pasok (supply chain)…
Read MorePemilik vs Penyewa: Siapa Wajib Mengurus TDG?
“Perusahaan Anda menyewa fasilitas logistik? Pahami pembagian liabilitas hukum antara pemilik dan penyewa terkait siapa wajib mengurus TDG di sistem OSS.” Skema penyewaan fasilitas logistik komersial kerap memunculkan area abu-abu (grey area) dalam hal kepatuhan perizinan. Ketika sebuah korporasi menyewa gudang yang dimiliki oleh pihak ketiga (developer atau perorangan), pertanyaan krusial yang langsung dihadapi oleh…
Read MoreAwas Disegel! Cek Syarat Wajib TDG Gudang
“Fasilitas logistik Anda terancam ditutup paksa? Pahami kualifikasi, batas luasan, dan syarat wajib TDG gudang berdasarkan aturan terbaru Permendag 33/2025.” Gudang yang wajib mengurus Tanda Daftar Gudang (TDG) pada dasarnya adalah tempat penyimpanan barang dagangan untuk kegiatan usaha. Penentuannya tidak bergantung pada nama bangunan. Fungsi penyimpanan menjadi unsur utama. Luas dan kapasitas digunakan untuk menentukan…
Read MoreIzin Usaha Biro Perjalanan Wisata: Cara Verifikasi Sertifikat Standar
“NIB saja belum cukup! Pahami parameter audit Dokumen Penilaian Mandiri dan proses verifikasi izin usaha biro perjalanan wisata (KBLI 79121) agar sah beroperasi.” Banyak pemilik usaha biro perjalanan wisata mengira usahanya sudah legal begitu Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit di Sistem OSS. Padahal, untuk KBLI 79121 dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, NIB hanyalah separuh legalitas.…
Read MoreGudang Di Bawah Rumah untuk Bisnis Wajib TDG? Ini Aturannya
“Gudang di bawah rumah untuk bisnis bisa wajib memiliki TDG. Simak aturan, pengecualian, OSS, dan risiko jika legalitas gudang tidak sesuai.” Banyak bisnis yang berkembang melalui kanal digital memulai operasionalnya dari rumah. Garasi, ruang bawah rumah, atau area kosong sering digunakan untuk menyimpan stok sebelum barang dikirim kepada pelanggan. Pada tahap awal, penggunaan ruang rumah…
Read More