Perizinan Berusaha
Marketplace Obat Multi-Apotek: Wajib Izin PSEF?
“Berencana mengembangkan marketplace obat dengan puluhan apotek mitra? Izin masing-masing apotek belum menggantikan kewajiban PSEF operator platform. Pahami persyaratan sebelum layanan digital diluncurkan.” Perusahaan healthtech sedang mengembangkan marketplace obat yang akan menghubungkan pelanggan dengan puluhan apotek di berbagai kota. Kerja sama dengan fasilitas kefarmasian mulai disiapkan, aplikasi hampir selesai dikembangkan, dan strategi pemasaran digital telah…
Read MoreApotek Wajib PSEF? Pilih Platform Sendiri atau Bermitra
“Ingin mengembangkan penjualan obat secara online? Izin apotek saja belum tentu cukup. Pahami kapan apotek wajib PSEF sendiri dan kapan bisa bermitra sebelum meluncurkan layanan digital.” Perusahaan memiliki beberapa cabang apotek dan berencana memperluas penjualan melalui website atau aplikasi sendiri. Sistem pemesanan mulai dikembangkan, anggaran pemasaran digital telah disiapkan, dan layanan pengantaran obat akan menjadi…
Read MorePKKPR Lama Terbit? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
“Pengurusan PKKPR belum selesai, sementara jadwal ekspansi terus berjalan? Periksa status RDTR, dokumen lokasi, pembayaran PNBP, dan tahapan penilaian di OSS sebelum keterlambatan mengganggu proyek perusahaan.” Perusahaan sudah menyiapkan anggaran untuk membangun gudang baru. Lokasi proyek telah dipilih, rencana konstruksi disusun, dan target operasional ditetapkan. Namun, satu persyaratan dasar perizinan belum selesai: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan…
Read MoreSyarat Distributor Resmi 2026: NIB, STP dan Gudang Terdaftar
“NIB saja belum cukup untuk menjalankan usaha sebagai distributor resmi. PP 3/2026 menegaskan kewajiban perizinan, gudang terdaftar, dan perjanjian distribusi. Pastikan legalitas perusahaan lengkap sebelum kegiatan usaha terhambat.” Perusahaan sudah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), menjalin kerja sama dengan produsen, dan menyiapkan jaringan penjualan ke berbagai daerah. Gudang mulai digunakan untuk menyimpan stok, sementara pesanan…
Read MoreSTP Distributor Brand Asing: Syarat dan Cara Mengurusnya
“Ditunjuk menjadi distributor resmi brand asing? Surat penunjukan dan NIB saja belum tentu cukup. Pastikan perusahaan memiliki STP Distributor sesuai ketentuan agar rencana distribusi produk di Indonesia tidak terhambat.” Perusahaan berhasil memperoleh hak distribusi produk dari brand internasional. Kontrak kerja sama sudah disepakati, jaringan pemasaran mulai disiapkan, dan target penjualan di Indonesia telah ditetapkan. Namun,…
Read MoreSertifikat Halal UMK 2026: NIB Belum Cukup, Apa Risikonya?
“Sudah memiliki NIB bukan berarti produk otomatis memenuhi kewajiban halal. Batas sertifikasi halal UMK berakhir 17 Oktober 2026. Pelaku usaha perlu memastikan produk, bahan, dan proses produksinya memenuhi ketentuan sebelum menghadapi risiko sanksi.” Usaha makanan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), produk mulai dipasarkan, dan pesanan dari distributor maupun mitra penjualan terus bertambah. Namun, ada…
Read MorePabrik Di Cimahi Kena Sanksi! Sanksi Melanggar PBG
“Belajar dari teguran keras Dinas PUPR terhadap pabrik di Cimahi. Amankan legalitas fasilitas Anda dan pahami efek domino sanksi melanggar PBG.” Pemerintah daerah kini semakin ketat mengawasi kesesuaian fisik bangunan usaha dengan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini terlihat dari langkah Pemerintah Kota Cimahi, yang pada Sabtu, 19 September 2026, melayangkan surat peringatan tertulis…
Read MoreLion Air hingga Shopify Terancam Diblokir! Cek Syarat TDPSE di Komdigi
“Kasus teguran terhadap Lion Air dan Shopify membuktikan ketatnya pengawasan pemerintah. Segera amankan aset digital Anda dengan memenuhi syarat TDPSE.” Pemerintah kembali menunjukkan ketegasan dalam mengawasi kepatuhan digital di Indonesia. Kali ini, sejumlah perusahaan besar, mulai dari maskapai penerbangan hingga raksasa e-commerce global, masuk radar pengawasan karena belum memenuhi kewajiban Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE). Dikutip…
Read MoreAwas Kedaluwarsa: Migrasi KBLI 2017 ke 2025
“NIB perusahaan Anda gagal diperbarui di OSS? Pahami prosedur perubahan akta AHU dan pemetaan manual migrasi KBLI 2017 ke 2025.” Pemberlakuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (PerBPS 7/2025) memaksa korporasi untuk kembali memutakhirkan arsitektur legalitasnya. Regulasi ini secara resmi mencabut KBLI 2020 untuk mengakomodasi ekosistem ekonomi digital dan keberlanjutan iklim. Isu terbesar…
Read MoreAwas Logistik Lumpuh! Syarat Pengajuan TDG OSS
“Hindari penolakan sistem perizinan! Pahami verifikasi teknis dan syarat pengajuan TDG OSS (PB UMKU) untuk mengamankan legalitas operasional gudang Anda.” Transformasi digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) memang memangkas jalur birokrasi, namun di saat yang sama, ia memberlakukan standar verifikasi data yang jauh lebih rigid. Bagi korporasi yang mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi logistik,…
Read More