Distributor Belum Punya STP? Ini Sanksi dan Cara Mengatasinya

“Perusahaan sudah mendistribusikan barang, tetapi STP belum terbit atau kedaluwarsa? Pahami risiko sanksi, dampak terhadap jaringan subdistributor, dan langkah pengurusan legalitasnya.” Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan prinsipal. Barang mulai masuk gudang, jaringan pemasaran telah dibentuk, dan pesanan dari pelanggan terus berdatangan. Namun, ketika tim legal memeriksa kelengkapan administrasi, ditemukan satu persoalan: Surat Tanda Pendaftaran (STP)…

Read More

Belajar dari Kopi Kenangan: Syarat Izin Gerai Baru

“Ekspansi gerai sudah siap, tetapi apakah legalitas lokasinya lengkap? Belajar dari proses perizinan Kopi Kenangan di Bontang agar pembukaan outlet tidak terkendala KKPR, KBLI, maupun dokumen bangunan.” Perusahaan berencana membuka 20 gerai baru dalam satu tahun. Tim ekspansi sudah menentukan lokasi strategis, negosiasi sewa hampir selesai, dan anggaran renovasi telah disetujui. Namun, ketika perusahaan mulai…

Read More

Peraturan BPS 6/2026 Ubah KBLI 2025: Perlu Update NIB?

“KBLI 2025 kembali diperbarui pada September 2026. Apakah perusahaan harus mengubah NIB dan akta lagi? Periksa perubahan klasifikasi usaha sebelum mengambil keputusan administratif.” Perusahaan baru saja menyelesaikan penyesuaian kegiatan usaha dari KBLI 2020 ke KBLI 2025. Data OSS telah diperbarui, dokumen legalitas sudah diperiksa, dan kegiatan operasional berjalan seperti biasa. Namun, belum lama setelah proses…

Read More

Marketplace Obat Multi-Apotek: Wajib Izin PSEF?

“Berencana mengembangkan marketplace obat dengan puluhan apotek mitra? Izin masing-masing apotek belum menggantikan kewajiban PSEF operator platform. Pahami persyaratan sebelum layanan digital diluncurkan.” Perusahaan healthtech sedang mengembangkan marketplace obat yang akan menghubungkan pelanggan dengan puluhan apotek di berbagai kota. Kerja sama dengan fasilitas kefarmasian mulai disiapkan, aplikasi hampir selesai dikembangkan, dan strategi pemasaran digital telah…

Read More

Apotek Wajib PSEF? Pilih Platform Sendiri atau Bermitra

“Ingin mengembangkan penjualan obat secara online? Izin apotek saja belum tentu cukup. Pahami kapan apotek wajib PSEF sendiri dan kapan bisa bermitra sebelum meluncurkan layanan digital.” Perusahaan memiliki beberapa cabang apotek dan berencana memperluas penjualan melalui website atau aplikasi sendiri. Sistem pemesanan mulai dikembangkan, anggaran pemasaran digital telah disiapkan, dan layanan pengantaran obat akan menjadi…

Read More

PKKPR Lama Terbit? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

“Pengurusan PKKPR belum selesai, sementara jadwal ekspansi terus berjalan? Periksa status RDTR, dokumen lokasi, pembayaran PNBP, dan tahapan penilaian di OSS sebelum keterlambatan mengganggu proyek perusahaan.” Perusahaan sudah menyiapkan anggaran untuk membangun gudang baru. Lokasi proyek telah dipilih, rencana konstruksi disusun, dan target operasional ditetapkan. Namun, satu persyaratan dasar perizinan belum selesai: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan…

Read More

Syarat Distributor Resmi 2026: NIB, STP dan Gudang Terdaftar

“NIB saja belum cukup untuk menjalankan usaha sebagai distributor resmi. PP 3/2026 menegaskan kewajiban perizinan, gudang terdaftar, dan perjanjian distribusi. Pastikan legalitas perusahaan lengkap sebelum kegiatan usaha terhambat.” Perusahaan sudah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), menjalin kerja sama dengan produsen, dan menyiapkan jaringan penjualan ke berbagai daerah. Gudang mulai digunakan untuk menyimpan stok, sementara pesanan…

Read More

STP Distributor Brand Asing: Syarat dan Cara Mengurusnya

“Ditunjuk menjadi distributor resmi brand asing? Surat penunjukan dan NIB saja belum tentu cukup. Pastikan perusahaan memiliki STP Distributor sesuai ketentuan agar rencana distribusi produk di Indonesia tidak terhambat.” Perusahaan berhasil memperoleh hak distribusi produk dari brand internasional. Kontrak kerja sama sudah disepakati, jaringan pemasaran mulai disiapkan, dan target penjualan di Indonesia telah ditetapkan. Namun,…

Read More

Sertifikat Halal UMK 2026: NIB Belum Cukup, Apa Risikonya?

“Sudah memiliki NIB bukan berarti produk otomatis memenuhi kewajiban halal. Batas sertifikasi halal UMK berakhir 17 Oktober 2026. Pelaku usaha perlu memastikan produk, bahan, dan proses produksinya memenuhi ketentuan sebelum menghadapi risiko sanksi.” Usaha makanan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), produk mulai dipasarkan, dan pesanan dari distributor maupun mitra penjualan terus bertambah. Namun, ada…

Read More

Pabrik Di Cimahi Kena Sanksi! Sanksi Melanggar PBG 

“Belajar dari teguran keras Dinas PUPR terhadap pabrik di Cimahi. Amankan legalitas fasilitas Anda dan pahami efek domino sanksi melanggar PBG.”  Pemerintah daerah kini semakin ketat mengawasi kesesuaian fisik bangunan usaha dengan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini terlihat dari langkah Pemerintah Kota Cimahi, yang pada Sabtu, 19 September 2026, melayangkan surat peringatan tertulis…

Read More