Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar Tidak Muncul di OSS? Cek Penyebab Sebelum Operasional Bisnis Tertunda
“NIB sudah terbit tetapi Sertifikat Standar OSS tidak muncul? Ketahui penyebab, risiko, dan langkah penyelesaian agar bisnis sesuai izin.” Banyak pelaku usaha menganggap bahwa setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS), seluruh proses perizinan telah selesai. Padahal, dalam skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025…
Read MoreKP3A Wajib SIUP3A? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya
“Kantor perwakilan asing terancam ditolak OSS? Pahami aturan legalisasi Apostille dan syarat SIUP3A KP3A berdasarkan Permen BKPM 5/2025.” Bagi prinsipal luar negeri yang membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) di Indonesia, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) saja belum cukup. Sebelum menjalankan fungsi perwakilannya, KP3A wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).…
Read MoreAwas Diblokir! Ini Perusahaan yang Wajib Urus Izin PSE & SIUPMSE
“Satu notifikasi pemblokiran bisa menghentikan seluruh transaksi! Kenali ciri perusahaan yang wajib mengurus izin PSE dan SIUPMSE” Bagi founder startup maupun General Counsel korporasi, meluncurkan aplikasi atau website bukan akhir dari kewajiban legalitas. Justru di titik itulah dua rezim perizinan berbeda mulai berlaku sekaligus. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun…
Read MoreAwas Ditarik! Tips Mengurus Sertifikasi Halal Kosmetik 2026
“Tenggat waktu semakin dekat! Telat mengurus Sertifikasi Halal Kosmetik, produk berisiko ditarik dari peredaran.” Waktu tersisa untuk pelaku usaha kosmetik semakin sempit. Pemerintah menetapkan 17 Oktober 2026 sebagai batas akhir bagi seluruh produk kosmetik untuk mengantongi Sertifikat Halal, baik produk lokal maupun impor. Ketentuan ini bukan wacana baru. Kewajiban tersebut sudah “diketuk” sejak 2014, hanya…
Read MoreAwas Disanksi! Usaha Tanpa Sertifikat Standar OSS Terverifikasi
“Operasional Tanpa Sertifikat Standar Terverifikasi? Kenali Risiko Hukum dan Sanksinya Sebelum Bisnis Anda Dihentikan!.” Banyak pelaku usaha dengan risiko menengah tinggi menganggap dokumen “Sertifikat Standar Belum Terverifikasi” yang terbit otomatis melalui Sistem OSS setelah Nomor Induk Berusaha (NIB), sudah cukup sebagai dasar untuk beroperasi atau berjualan. Padahal, selama status Sertifikat Standar belum berubah menjadi “Terverifikasi”, legalitas…
Read MoreNIB Belum Cukup! Begini Proses Sertifikat Standar Menengah Rendah di OSS
“NIB saja belum cukup! Pahami aturan hukum dan mekanisme penerbitan Sertifikat Standar Menengah Rendah di OSS berdasarkan PP 28/2025 agar operasional sah.” Banyak pelaku usaha berhenti begitu Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit di Sistem OSS, lalu langsung merasa aman untuk mulai berjualan atau berproduksi. Padahal, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, NIB hanyalah…
Read MoreAwas Diblokir! Cek Syarat Daftar SIUPMSE
“Platform digital korporasi Anda terancam diblokir? Pahami aturan dan syarat daftar SIUPMSE berdasarkan Permendag 19/2026 untuk mengamankan operasional komersial.” Transaksi online di Indonesia tidak lagi sekadar soal produk laris dan traffic tinggi. Sejak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Permendag 19/2026) berlaku, legalitas menjadi syarat mutlak sebelum…
Read MoreSyarat Daftar SIUJPT di OSS: Panduan Lengkap Izin Usaha JPT
“Izin logistik Anda tertahan? Pahami transisi KBLI 52311 dan syarat daftar SIUJPT di OSS berdasarkan Permenhub PM 1/2026 agar operasional JPT sah.” Bisnis freight forwarding atau Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) tidak cukup hanya mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Karena masuk kategori risiko Menengah Tinggi, JPT wajib memiliki Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebelum digunakan untuk…
Read MoreWajib Ada Apoteker: Syarat Izin PSEF OSS
“Aplikasi telefarmasi Anda terancam ditolak? Pahami kualifikasi Apoteker Penanggung Jawab sebagai syarat izin PSEF OSS berdasarkan Permenkes 11/2025.” Miskonsepsi yang paling sering menjebak eksekutif HealthTech adalah mengandalkan kecanggihan sistem teknologi tanpa memastikan kepatuhan regulasi farmasi di baliknya. Faktanya, mendaftarkan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang sah ke dalam struktur organisasi merupakan syarat izin PSEF OSS mutlak.…
Read MoreAwas Dicabut! Penyebab & Cara Atasi Gagal Verifikasi Sertifikat Standar OSS
“Pahami penyebab dan solusi mitigasi gagal verifikasi Sertifikat Standar agar legalitas korporasi Anda tidak dicabut sepihak.” Bagi pelaku usaha dengan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) saja tidak cukup untuk mulai beroperasi. Sistem OSS Risk Based Approach (OSS RBA) mewajibkan tahap verifikasi Sertifikat Standar. Verifikasi ini wajib selesai sebelum dokumen sah…
Read More