Perizinan Berusaha
Wajib SIUPMSE? Ini Bedanya untuk Website Sendiri vs Marketplace
“Pindah ke website sendiri bisa mengubah status hukum Anda jadi PPMSE penuh. Pahami beda kewajiban SIUPMSE website vs marketplace berdasarkan Permendag 19/2026.” Kenaikan biaya layanan sejumlah marketplace besar mendorong jajaran manajemen dan Business Development mulai mengalihkan investasinya untuk membangun aset digital mandiri (Direct-to-Consumer/D2C). Ekosistem e-commerce Indonesia juga kini memasuki babak pengawasan baru. Pemerintah resmi mengganti…
Read MoreAturan Baru 2026: Kriteria Perusahaan Wajib Izin SIUJPT
“Perusahaan logistik Anda bertindak sebagai freight forwarder? Pahami parameter operasional wajib izin SIUJPT dan transisi KBLI 52311 agar sah beroperasi.” Banyak korporasi logistik dan perusahaan rintisan (startup) di sektor pengiriman tidak menyadari bahwa skala dan model operasional mereka telah melampaui batas sekadar angkutan barang biasa. Bagi entitas yang menjalankan fungsi manajemen rantai pasok (supply chain)…
Read MorePemilik vs Penyewa: Siapa Wajib Mengurus TDG?
“Perusahaan Anda menyewa fasilitas logistik? Pahami pembagian liabilitas hukum antara pemilik dan penyewa terkait siapa wajib mengurus TDG di sistem OSS.” Skema penyewaan fasilitas logistik komersial kerap memunculkan area abu-abu (grey area) dalam hal kepatuhan perizinan. Ketika sebuah korporasi menyewa gudang yang dimiliki oleh pihak ketiga (developer atau perorangan), pertanyaan krusial yang langsung dihadapi oleh…
Read MoreAwas Disegel! Cek Syarat Wajib TDG Gudang
“Fasilitas logistik Anda terancam ditutup paksa? Pahami kualifikasi, batas luasan, dan syarat wajib TDG gudang berdasarkan aturan terbaru Permendag 33/2025.” Gudang yang wajib mengurus Tanda Daftar Gudang (TDG) pada dasarnya adalah tempat penyimpanan barang dagangan untuk kegiatan usaha. Penentuannya tidak bergantung pada nama bangunan. Fungsi penyimpanan menjadi unsur utama. Luas dan kapasitas digunakan untuk menentukan…
Read MoreIzin Usaha Biro Perjalanan Wisata: Cara Verifikasi Sertifikat Standar
“NIB saja belum cukup! Pahami parameter audit Dokumen Penilaian Mandiri dan proses verifikasi izin usaha biro perjalanan wisata (KBLI 79121) agar sah beroperasi.” Banyak pemilik usaha biro perjalanan wisata mengira usahanya sudah legal begitu Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit di Sistem OSS. Padahal, untuk KBLI 79121 dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, NIB hanyalah separuh legalitas.…
Read MoreGudang Di Bawah Rumah untuk Bisnis Wajib TDG? Ini Aturannya
“Gudang di bawah rumah untuk bisnis bisa wajib memiliki TDG. Simak aturan, pengecualian, OSS, dan risiko jika legalitas gudang tidak sesuai.” Banyak bisnis yang berkembang melalui kanal digital memulai operasionalnya dari rumah. Garasi, ruang bawah rumah, atau area kosong sering digunakan untuk menyimpan stok sebelum barang dikirim kepada pelanggan. Pada tahap awal, penggunaan ruang rumah…
Read MoreSertifikat Standar Tidak Muncul di OSS? Cek Penyebab Sebelum Operasional Bisnis Tertunda
“NIB sudah terbit tetapi Sertifikat Standar OSS tidak muncul? Ketahui penyebab, risiko, dan langkah penyelesaian agar bisnis sesuai izin.” Banyak pelaku usaha menganggap bahwa setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS), seluruh proses perizinan telah selesai. Padahal, dalam skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025…
Read MoreKP3A Wajib SIUP3A? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya
“Kantor perwakilan asing terancam ditolak OSS? Pahami aturan legalisasi Apostille dan syarat SIUP3A KP3A berdasarkan Permen BKPM 5/2025.” Bagi prinsipal luar negeri yang membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) di Indonesia, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) saja belum cukup. Sebelum menjalankan fungsi perwakilannya, KP3A wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).…
Read MoreAwas Diblokir! Ini Perusahaan yang Wajib Urus Izin PSE & SIUPMSE
“Satu notifikasi pemblokiran bisa menghentikan seluruh transaksi! Kenali ciri perusahaan yang wajib mengurus izin PSE dan SIUPMSE” Bagi founder startup maupun General Counsel korporasi, meluncurkan aplikasi atau website bukan akhir dari kewajiban legalitas. Justru di titik itulah dua rezim perizinan berbeda mulai berlaku sekaligus. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun…
Read MoreAwas Ditarik! Tips Mengurus Sertifikasi Halal Kosmetik 2026
“Tenggat waktu semakin dekat! Telat mengurus Sertifikasi Halal Kosmetik, produk berisiko ditarik dari peredaran.” Waktu tersisa untuk pelaku usaha kosmetik semakin sempit. Pemerintah menetapkan 17 Oktober 2026 sebagai batas akhir bagi seluruh produk kosmetik untuk mengantongi Sertifikat Halal, baik produk lokal maupun impor. Ketentuan ini bukan wacana baru. Kewajiban tersebut sudah “diketuk” sejak 2014, hanya…
Read More