Ganti Kemasan Produk Makanan? Cek Aturan BPOM 2026

“Brand akan mengganti material atau desain kemasan sebelum masuk ritel modern? Periksa ketentuan keamanan kemasan, uji migrasi, serta kewajiban perubahan registrasi BPOM sebelum memesan kemasan dalam jumlah besar.”

Sebuah perusahaan makanan kemasan berhasil mendapatkan peluang kerja sama dengan jaringan ritel modern. Tim pemasaran kemudian mengusulkan desain kemasan baru agar produk terlihat lebih menarik di rak supermarket.

Pada saat yang sama, pemasok menawarkan material kemasan alternatif dengan harga lebih rendah dan bobot lebih ringan. Dari sisi bisnis, perubahan tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat daya saing produk.

Namun, sebelum perusahaan menerbitkan purchase order kemasan dalam jumlah besar, muncul pertanyaan penting: apakah material baru tersebut sudah memenuhi aturan kemasan pangan BPOM?

Perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan desain yang menarik atau keterangan food grade dari pemasok.

Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemasan Pangan (PerBPOM 11/2026) mengatur persyaratan keamanan bahan kemasan, batas migrasi, zat kontak pangan, hingga penggunaan kemasan guna ulang dan bahan daur ulang.

Peraturan ini berlaku sejak 30 Juni 2026 dan mencabut Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019.

Selain memastikan keamanan material, perusahaan juga harus memeriksa apakah perubahan kemasan memengaruhi data registrasi pangan olahan dan ketentuan label yang berlaku.

Sebab, kepatuhan material kemasan dan penyesuaian izin edar BPOM merupakan dua pemeriksaan yang berbeda.

Bagi perusahaan yang sedang memperluas distribusi, kedua aspek tersebut perlu dipastikan sebelum kemasan baru digunakan dalam produksi komersial.

Baca Juga: Benarkah Variasi Pangan Olahan Wajib Urus Izin Edar BPOM?

Apakah Kemasan Baru Harus Memenuhi Aturan BPOM 11/2026?

Ya. Kemasan pangan yang digunakan untuk produk yang akan diedarkan harus memenuhi ketentuan keamanan yang berlaku. Namun, kebutuhan pemeriksaannya bergantung pada perubahan yang dilakukan.

PerBPOM 11/2026 mengatur bahwa produsen pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 4 ayat (2) mewajibkan bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan memenuhi persyaratan batas migrasi.

Kemudian, Pasal 6 ayat (1) mewajibkan penggunaan zat kontak pangan yang aman.

Sebagai contoh, perusahaan sebelumnya menggunakan kemasan plastik dengan komposisi tertentu, kemudian menggantinya dengan material berbeda karena menawarkan biaya produksi lebih rendah.

Perusahaan perlu memastikan material pengganti sesuai dengan karakteristik pangan dan kondisi penggunaannya.

Material yang digunakan untuk pangan kering pada suhu ruang belum tentu sesuai untuk makanan berminyak yang dikemas dalam kondisi panas.

Sebaliknya, jika perusahaan hanya mengubah warna atau penempatan logo pada kemasan luar tanpa mengubah material yang bersentuhan dengan pangan, kebutuhan pengujian dan penyesuaian dokumen dapat berbeda.

Karena itu, perubahan kemasan perlu diklasifikasikan terlebih dahulu agar perusahaan tidak salah menentukan kewajiban yang harus dipenuhi.

Apa Perbedaan Mengganti Desain dan Material Kemasan?

Perubahan desain dan material sering dilakukan bersamaan, tetapi mempunyai konsekuensi kepatuhan yang berbeda.

Perusahaan yang hanya mengganti tampilan grafis belum tentu menghadapi persyaratan pengujian yang sama dengan perusahaan yang mengganti jenis plastik atau struktur kemasan.

Tabel tersebut merupakan pemeriksaan awal.

Penentuan kewajiban harus mempertimbangkan spesifikasi material, jenis pangan, proses produksi, serta data registrasi produk yang telah disetujui BPOM.

Mengapa Perubahan Material Perlu Diperiksa Lebih Mendalam?

Material kemasan berfungsi melindungi pangan selama penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan.

Namun, bahan penyusun kemasan dapat mengandung zat yang berpotensi berpindah ke pangan.

Proses perpindahan tersebut dikenal sebagai migrasi.

Risikonya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komposisi material, karakteristik pangan, suhu, dan lama kontak.

Karena itu, penggantian material perlu diperiksa berdasarkan kondisi penggunaan yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan penampilan atau harga kemasan.

Apa Kewajiban Uji Migrasi Kemasan Pangan?

Pasal 1 angka 6 PerBPOM 11/2026 mendefinisikan migrasi sebagai proses perpindahan zat dari kemasan pangan ke dalam pangan.

Pasal 4 membedakan dua jenis migrasi, yakni migrasi total dan migrasi spesifik.

Migrasi Total

Migrasi total mengukur jumlah keseluruhan zat yang berpindah dari bahan kemasan ke pangan atau simulan pangan tanpa membedakan apakah zat tersebut berbahaya atau tidak.

Pengujian ini membantu menilai jumlah keseluruhan perpindahan zat dari kemasan dalam kondisi penggunaan tertentu.

Migrasi Spesifik

Migrasi spesifik mengukur perpindahan zat tertentu yang diketahui dapat membahayakan kesehatan.

Pengujian dilakukan berdasarkan jenis material serta zat yang relevan dengan komposisi kemasan.

Batas migrasi total dan spesifik diatur dalam Lampiran I PerBPOM 11/2026, sedangkan metode serta kondisi pengujiannya tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa pemenuhan persyaratan batas migrasi dibuktikan melalui pengujian migrasi.

Namun, jenis pengujian tidak selalu sama untuk seluruh bahan kemasan.

Perusahaan perlu menggunakan metode pengujian yang sesuai dengan jenis bahan dan kondisi penggunaan.

Misalnya, hasil uji kemasan untuk produk kering pada suhu ruang tidak otomatis membuktikan bahwa kemasan tersebut aman untuk digunakan dalam proses sterilisasi bersuhu tinggi.

Karena itu, tim research and development (R&D) dan quality assurance (QA) sebaiknya menetapkan kondisi penggunaan terlebih dahulu sebelum menentukan kebutuhan pengujian.

Apakah Semua Pergantian Desain Wajib Melakukan Uji Migrasi Baru?

Tidak otomatis.

Jika perusahaan hanya mengganti desain grafis tanpa mengubah bahan kemasan kontak pangan dan kondisi penggunaannya, kebutuhan pengujian ulang harus dinilai berdasarkan perubahan yang sebenarnya terjadi.

Sebaliknya, apabila perusahaan mengganti material, lapisan yang bersentuhan dengan pangan, atau kondisi penggunaannya, bukti kepatuhan material baru perlu dievaluasi.

Perusahaan dapat meminta dokumen teknis dan hasil pengujian dari pemasok, kemudian memastikan kecukupannya terhadap persyaratan BPOM.

Jika dokumen pemasok belum memadai atau tidak sesuai dengan kondisi penggunaan produk, pengujian tambahan dapat diperlukan.

Apa Persyaratan Bahan dan Zat Kontak Pangan?

PerBPOM 11/2026 membagi bahan kemasan pangan menjadi tujuh kelompok berdasarkan Pasal 4 ayat (1), yaitu:

1. Plastik.
2. Karet dan elastomer.
3. Kertas dan karton.
4. Keramik.
5. Gelas.
6. Logam dan paduan logam.
7. Multilapis.

Setiap kelompok mempunyai persyaratan keamanan yang perlu diperiksa berdasarkan material dan penggunaannya.

Selain bahan utama, perusahaan juga harus memperhatikan zat kontak pangan yang digunakan dalam pembuatan kemasan.

Pasal 6 membedakan zat kontak pangan yang diizinkan dengan batas migrasi dan zat kontak pangan yang diizinkan tanpa batas migrasi tertentu.

Daftarnya tercantum dalam Lampiran III.

Sementara itu, Lampiran IV mengatur zat kontak pangan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 7.

Karena itu, dokumen pemasok sebaiknya tidak hanya mencantumkan nama bahan utama, tetapi juga informasi komposisi dan komponen tambahan yang relevan.

Apakah Keterangan Food Grade Sudah Cukup?

Belum tentu.

Istilah food grade yang dicantumkan pemasok perlu didukung bukti bahwa kemasan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk jenis pangan dan kondisi penggunaannya.

Sebagai contoh, sebuah pemasok menyatakan material plastiknya aman untuk pangan.

Namun, pernyataan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa material memenuhi seluruh persyaratan migrasi ketika digunakan untuk makanan berminyak pada suhu tinggi.

Perusahaan perlu meminta spesifikasi dan bukti pengujian yang sesuai.

Dokumen yang relevan dapat berupa:

• Spesifikasi teknis material.
• Informasi komposisi dan zat kontak pangan.
• Hasil uji migrasi yang sesuai.
• Identitas material dan ketertelusuran pemasok.
• Keterangan kondisi penggunaan yang telah diuji.

Kelengkapan dokumen perlu dinilai berdasarkan jenis bahan dan persyaratan yang berlaku.

Bagaimana Ketentuan BPA pada Kemasan Plastik?

Salah satu perubahan penting PerBPOM 11/2026 adalah pengaturan batas migrasi bisfenol A (BPA).

Lampiran I memuat batas migrasi BPA untuk material tertentu, termasuk polikarbonat.

BPOM menjelaskan bahwa pengetatan batas migrasi BPA pada polikarbonat dilakukan secara bertahap hingga mencapai 0,05 mg/kg pada tahun kelima.

Artinya, tidak tepat menganggap seluruh pengetatan batas migrasi langsung berlaku penuh sejak 30 Juni 2026.

Pasal 4 ayat (7) dan ayat (8) memungkinkan pemberlakuan batas migrasi secara bertahap berdasarkan kajian risiko yang ditetapkan Kepala BPOM.

Perusahaan yang menggunakan material terkait perlu memeriksa ketentuan penahapan yang berlaku ketika melakukan pengujian dan mengevaluasi kepatuhan.

Untuk kemasan yang digunakan bagi bayi dan anak, persyaratan khusus dalam lampiran juga perlu mendapat perhatian.

Bagi perusahaan yang berencana mengganti material kemasan, batas migrasi harus diperiksa berdasarkan material, kategori penggunaan, dan tahap pemberlakuannya.

Bagaimana Aturan Kemasan Multilapis, Guna Ulang, dan Daur Ulang?

PerBPOM 11/2026 tidak hanya mengatur bahan kemasan konvensional.

Regulasi tersebut juga memberikan perhatian terhadap kemasan multilapis, kemasan guna ulang, dan kemasan dari bahan daur ulang.

Ketiga jenis kemasan ini perlu dibedakan karena mempunyai karakteristik serta kebutuhan pemeriksaan yang berbeda.

Kemasan Multilapis

Kemasan multilapis terdiri atas beberapa lapisan material dengan fungsi yang berbeda.

Contohnya, kemasan makanan yang menggabungkan plastik dan lapisan penghalang untuk membantu menjaga mutu produk.

Perusahaan perlu memeriksa struktur lapisan, bahan penyusunnya, serta persyaratan pengujian yang relevan berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II PerBPOM 11/2026.

Penggunaan beberapa lapisan tidak berarti perusahaan dapat menilai keamanan kemasan hanya berdasarkan material bagian luarnya.

Informasi mengenai material yang bersentuhan dengan pangan dan karakteristik lapisan lainnya perlu diperiksa sesuai ketentuan.

Kemasan Guna Ulang

Pasal 8 PerBPOM 11/2026 mengatur penggunaan kemasan pangan guna ulang.

Produsen tetap wajib memastikan kemasan memenuhi persyaratan batas migrasi.

Khusus bahan kemasan plastik guna ulang, Pasal 8 ayat (3) mengatur pengujian migrasi berdasarkan Lampiran V.

Lampiran tersebut memuat mekanisme pengujian berulang untuk menilai migrasi dan kestabilan bahan selama penggunaan berulang, termasuk ketentuan pengujian hingga tiga kali sesuai metode serta pengecualian teknis yang diatur.

Karena itu, perusahaan yang menggunakan kemasan plastik guna ulang perlu memastikan bukti pengujiannya sesuai ketentuan khusus tersebut.

Kemasan dari Bahan Daur Ulang

Pasal 9 PerBPOM 11/2026 mengatur kemasan pangan dari bahan daur ulang.

Penggunaannya wajib memenuhi ketentuan cara produksi kemasan dari bahan daur ulang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 juga menetapkan bahwa ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kemasan dari bahan daur ulang.

Artinya, kemasan daur ulang tetap harus memenuhi persyaratan keamanan bahan dan zat kontak pangan yang relevan.

Namun, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh kemasan daur ulang selalu menggunakan mekanisme pengujian identik tanpa melihat jenis bahan dan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Jika Material Tidak Tercantum dalam Ketentuan?

Pasal 11 mengatur bahwa bahan kemasan pangan atau zat kontak pangan di luar ketentuan yang telah ditetapkan hanya dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala BPOM berdasarkan pengkajian keamanan.

Permohonan pengkajian harus didukung data pemohon, informasi material atau zat, serta hasil uji kemasan.

Karena itu, perusahaan yang ingin menggunakan material baru di luar daftar yang diatur tidak dapat langsung menggunakannya hanya karena tersedia secara komersial.

Perusahaan perlu memastikan kebutuhan pengkajian dan persetujuan sebelum material digunakan.

Kapan Masa Transisi PerBPOM 11/2026 Berakhir?

PerBPOM 11/2026 diundangkan dan mulai berlaku pada 30 Juni 2026.

Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa kemasan pangan yang telah beredar ketika peraturan mulai berlaku wajib memenuhi ketentuan baru paling lambat 12 bulan sejak pengundangan.

Dengan demikian, batas penyesuaian umum tersebut adalah 30 Juni 2027.

Namun, terdapat pengecualian.

Pasal 13 ayat (2) mengecualikan persyaratan batas migrasi yang pemberlakuannya dilakukan secara bertahap berdasarkan kajian risiko sebagaimana Pasal 4 ayat (8).

Oleh karena itu, perusahaan perlu membedakan antara ketentuan penyesuaian bagi kemasan yang telah beredar dan ketentuan batas migrasi yang mempunyai jadwal pemberlakuan tersendiri.

Masa transisi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk langsung memakai material kemasan baru tanpa memeriksa persyaratan keamanannya.

Bagi perusahaan yang sedang merancang atau memesan kemasan pengganti pada 2026, pemeriksaan kepatuhan sebaiknya dilakukan sebelum produksi komersial.

Langkah tersebut dapat mengurangi risiko penyesuaian material setelah pesanan dalam jumlah besar selesai diproduksi.

Apakah Ganti Kemasan Memerlukan Registrasi Variasi BPOM?

Tidak selalu, tetapi dampaknya terhadap data registrasi tetap harus diperiksa.

PerBPOM 11/2026 mengatur keamanan bahan kemasan pangan.

Sementara itu, perubahan data pangan olahan yang telah memiliki izin edar mengikuti ketentuan registrasi pangan olahan, termasuk Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 (PerBPOM 23/2023).

Karena itu, hasil pengujian yang menyatakan material kemasan memenuhi ketentuan keamanan tidak otomatis berarti perusahaan telah menyelesaikan seluruh kewajiban registrasi.

Perusahaan perlu memeriksa apakah perubahan kemasan memengaruhi data produk yang sebelumnya telah disetujui BPOM.

Apa Perbedaan Variasi Minor dan Mayor?

Pasal 35 PerBPOM 23/2023 mengatur klasifikasi perubahan data registrasi pangan olahan.

Beberapa perubahan termasuk variasi minor, sedangkan perubahan lain termasuk variasi mayor.

Klasifikasi tersebut perlu diterapkan sesuai kondisi produk dan status perizinan yang dimiliki.

Sebagai contoh, perusahaan hanya mengganti warna dominan label dan memindahkan posisi logo.

Perubahan tersebut berbeda dari perusahaan yang mengganti komposisi produk, informasi gizi, dan klaim pada kemasan.

Karena itu, tidak tepat menganggap setiap kegiatan redesign otomatis merupakan variasi mayor.

Bagaimana Jika Material Kemasan Berubah?

Perubahan material memerlukan evaluasi dari dua sisi.

Pertama, perusahaan perlu memastikan keamanan material dan kesesuaian hasil pengujian berdasarkan PerBPOM 11/2026.

Kedua, perusahaan harus memeriksa apakah perubahan tersebut memengaruhi spesifikasi kemasan, data registrasi, masa simpan, atau informasi lain yang telah disetujui BPOM.

Jalur perubahan registrasi ditentukan berdasarkan karakter perubahan tersebut, bukan semata-mata dari istilah “ganti kemasan”.

Dalam kondisi tertentu, perubahan data dapat memerlukan persetujuan registrasi variasi atau tindakan registrasi lain sesuai ketentuan.

Bagi perusahaan yang akan melakukan pergantian kemasan dalam skala besar, evaluasi ini sebaiknya diselesaikan sebelum desain dan material diproduksi massal.

Baca Juga: Seluk Beluk Izin Edar BPOM, Syarat Penting dalam Penjualan Pangan Olahan

Bagaimana Aturan Informasi Nilai Gizi dan Nutri-Level pada Kemasan Baru?

Perusahaan yang mengganti kemasan juga perlu memeriksa informasi label pangan olahan.

Salah satu pembaruan penting adalah Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (PerBPOM 10/2026).

Peraturan tersebut diundangkan pada 17 Juni 2026 dan mencabut PerBPOM 26/2021 serta sejumlah ketentuan ING sebelumnya.

PerBPOM 10/2026 mengatur pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING), termasuk ketentuan mengenai takaran saji, format informasi, dan kategori pangan yang terkait.

Kewajiban serta pengecualian perlu diperiksa berdasarkan jenis produk dan ketentuan yang berlaku.

Apakah Ukuran Kemasan Baru Memengaruhi Informasi Nilai Gizi?

Bisa.

Apabila perusahaan mengubah berat atau isi bersih produk, jumlah sajian per kemasan dapat berubah.

Perusahaan perlu memeriksa apakah informasi takaran saji, jumlah sajian, dan penyajian ING masih sesuai.

Demikian pula apabila bentuk kemasan berubah secara signifikan.

Tim pengembangan produk perlu memastikan informasi wajib tetap dapat dicantumkan dengan benar berdasarkan ukuran dan ketentuan label.

Perubahan informasi ING juga perlu diperiksa terhadap klasifikasi registrasi variasi BPOM.

Apakah Nutri-Level Sudah Wajib pada 2026?

Belum memasuki tahap pelaksanaan wajib pada November 2026.

Pasal 27 ayat (1) PerBPOM 10/2026 mengatur pencantuman Nutri-Level untuk kategori minuman yang disebutkan dalam peraturan, termasuk minuman siap konsumsi serta minuman dalam bentuk bubuk dan konsentrat.

Namun, Pasal 32 menetapkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut dimulai setelah 24 bulan sejak peraturan diundangkan.

PerBPOM 10/2026 diundangkan pada 17 Juni 2026, sehingga 17 Juni 2028 menjadi tanggal acuan penting bagi pelaksanaan wajib Nutri-Level.

Selain itu, Pasal 31 memberikan masa penyesuaian 24 bulan bagi pangan olahan yang telah memperoleh perizinan sebelum peraturan berlaku dan produk yang sedang dalam proses pengajuan sesuai kondisi yang diatur.

Artinya, perusahaan tidak boleh langsung menganggap seluruh produk minuman sudah wajib menampilkan Nutri-Level pada November 2026.

Namun, bagi brand minuman yang sedang melakukan redesign, ketentuan tersebut perlu dipertimbangkan sejak tahap pengembangan.

Perusahaan dapat merencanakan ruang dan komposisi informasi pada label agar tidak perlu mengubah desain secara berulang ketika kewajiban tersebut mulai dilaksanakan.

Bagaimana dengan Logo Pilihan Lebih Sehat?

PerBPOM 10/2026 juga mengatur pencantuman logo Pilihan Lebih Sehat.

Pencantumannya bersifat pilihan dan harus memenuhi persyaratan yang diatur, termasuk ketentuan profil gizi.

Karena itu, perusahaan tidak dapat langsung menempatkan logo tersebut pada kemasan tanpa memastikan pemenuhan persyaratannya.

Apa Risiko Memproduksi Kemasan Baru Sebelum Kepatuhan Diperiksa?

Risiko penggantian kemasan tidak hanya berkaitan dengan biaya pembelian material.

Perusahaan juga perlu memperhitungkan kemungkinan ketidaksesuaian regulasi, perubahan jadwal produksi, dan kebutuhan penyesuaian dokumen.

1. Material Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan

Material baru dapat gagal memenuhi persyaratan migrasi atau menggunakan zat kontak pangan yang tidak sesuai ketentuan.

Apabila hal tersebut baru diketahui setelah kemasan diproduksi dalam jumlah besar, perusahaan dapat menghadapi kebutuhan penggantian material atau pemeriksaan tambahan.

2. Dokumen Registrasi Tidak Sesuai

Perubahan kemasan dapat memengaruhi data produk yang telah disetujui BPOM.

Jika perusahaan tidak memeriksa kebutuhan perubahan registrasi, ketidaksesuaian dapat menimbulkan persoalan ketika produk akan dipasarkan.

3. Label Tidak Memenuhi Ketentuan

Perubahan ukuran, isi bersih, desain, atau informasi gizi dapat menimbulkan kebutuhan penyesuaian label.

Kesalahan yang diketahui setelah kemasan dicetak berpotensi menyebabkan biaya cetak ulang dan penundaan produksi.

4. Risiko Sanksi Administratif

Pasal 12 PerBPOM 11/2026 mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan tertentu, termasuk kewajiban keamanan bahan kemasan, batas migrasi, zat kontak pangan, serta kemasan guna ulang dan bahan daur ulang.

Sanksi diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, tidak berarti setiap perubahan kemasan otomatis menimbulkan sanksi atau mengharuskan produk ditarik dari peredaran.

Konsekuensi hukum bergantung pada jenis pelanggaran dan hasil pengawasan yang dilakukan.

Bagi perusahaan yang sedang mempersiapkan distribusi ke supermarket, pemeriksaan sebelum pengadaan massal dapat membantu mengurangi risiko operasional dan kebutuhan penyesuaian di tengah jadwal peluncuran produk.

Checklist Sebelum Memesan Kemasan Baru

Sebelum menerbitkan purchase order kemasan dalam jumlah besar, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap material, dokumen registrasi, dan kebutuhan label.

Perusahaan dapat menyimpan hasil evaluasi dalam dokumen perubahan kemasan yang menghubungkan spesifikasi material, bukti pengujian, desain label, dan data registrasi produk.

Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan internal sebelum kemasan digunakan dalam produksi komersial.

Apabila terdapat ketidaksesuaian, perusahaan dapat menentukan apakah perbaikannya berkaitan dengan material, pengujian, informasi label, atau registrasi produk.

Baca Juga: Produk Mau Masuk Ritel Modern? Cek Syarat dan Izin

Brand Akan Mengganti Kemasan? Pastikan Kepatuhan BPOM Sebelum Produksi Massal

Mengganti kemasan dapat membantu perusahaan memperkuat identitas brand, meningkatkan efisiensi biaya, dan menyesuaikan kebutuhan distribusi ke ritel modern.

Namun, keputusan tersebut tidak cukup didasarkan pada desain, harga, atau keterangan teknis singkat dari pemasok.

Perusahaan harus memastikan material kemasan memenuhi persyaratan keamanan dalam PerBPOM 11/2026 serta mengevaluasi dampak perubahan terhadap registrasi pangan olahan dan ketentuan label.

Pemeriksaan sebelum produksi massal dapat membantu perusahaan mengurangi risiko ketidaksesuaian dokumen, perubahan jadwal produksi, dan kebutuhan penggantian material.

Perusahaan Anda sedang mengganti material kemasan, mengembangkan desain baru, atau menyiapkan produk untuk masuk jaringan ritel modern?

Prolegal.id dapat membantu perusahaan meninjau kebutuhan kepatuhan regulasi kemasan, memetakan persyaratan dokumen, serta mendampingi penyesuaian aspek perizinan dan registrasi pangan olahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasikan kesiapan legalitas kemasan dan registrasi produk perusahaan Anda bersama Prolegal.id sebelum kemasan baru diproduksi dalam jumlah besar.

Author: Annisa Rendanianti