Posts by adminprolegal
Apa Saja Jenis-jenis Koperasi di Indonesia?
Apa Saja Jenis-jenis Koperasi di Indonesia? “Terdapat beberapa jenis Koperasi di Indonesia.” Berikut merupakan jenis-jenis Koperasi di Indonesia menurut KBLI yang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tenatang Perizinan Usaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi. Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam Primer (Kode KBLI 64141)…
Read MoreCatat! Kewajiban dan Kendala Migrasi OSS RBA bagi Pelaku Usaha!
Catat! Kewajiban dan Kendala Migrasi OSS RBA bagi Pelaku Usaha! “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” demikian bunyi Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan…
Read MoreAwas, Tak Lapor LKPM, Pengusaha Dapat Disanksi!
Awas, Tak Lapor LKPM, Pengusaha Dapat Disanksi! “Ada sanksi yang menanti pelaku usaha jika tidak menyampaikan LKPM, lho! Sehingga penting sekali untuk pelaku usaha mengetahui kewajiban LKPM!” Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Demikian ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan…
Read MoreAda Dua Jenis Pelaporan LKPM, Apa Sajakah Itu?
Ada Dua Jenis Pelaporan LKPM, Apa Sajakah Itu? “LKPM merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.” Pelaporan LKPM melalui OSS terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Tahap Konstruksi Pada tahap ini, perusahaan belum berproduksi secara komersial. Perusahaan masih dalam proses membangun, mempersiapkan segala…
Read MoreVerifikasi dan Evaluasi LKPM, Pentingkah?
Verifikasi dan Evaluasi LKPM, Pentingkah? “Pemantauan LKPM dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap LKPM.” Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan penjelasan atau meminta perbaikan penyampaian LKPM untuk kepentingan Verifikasi dan Evaluasi data. Bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM akan dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), Dinas Penanaman Modal dan…
Read MoreWajibkah Produk/Jasa Saya Ber-SNI? Berikut Ketentuan Lengkap SNI Beserta Sanksinya!
Wajibkah Produk/Jasa Saya Ber-SNI? Berikut Ketentuan Lengkap SNI Beserta Sanksinya! “Apabila secara sukarela, penerapan SNI dilakukan sesuai kebutuhan pelaku usaha. Namun jika secara wajib, penerapan SNI dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian.” Masyarakat tentunya tak asing lagi dengan tanda SNI (Standar Nasional Indonesia), yang mudah dijumpai di berbagai produk…
Read MoreMau Mengajukan Permohonan Surat Izin Penggunaan Air untuk Kegiatan Usaha? Di OSS RBA atau di DPMPTSP?
Mau Mengajukan Permohonan Surat Izin Penggunaan Air untuk Kegiatan Usaha? Di OSS RBA atau di DPMPTSP? “….air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Demikian bunyi konsiderans huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang…
Read MorePersetujuan Bangunan Gedung Gantikan Izin Mendirikan Bangunan? Catat Kewajiban dan Sanksinya!
Persetujuan Bangunan Gedung Gantikan Izin Mendirikan Bangunan? Catat Kewajiban dan Sanksinya! “Pihak-pihak tertentu yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif.” Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang yang ingin melakukan pembangunan suatu bangunan agar desain dan tata ruangnya jelas dan sesuai dengan ketentuan…
Read MoreHaruskah Pelaku Usaha Melakukan Perubahan Akta Akibat Perubahan Acuan KBLI di OSS RBA?
Haruskah Pelaku Usaha Melakukan Perubahan Akta Akibat Perubahan Acuan KBLI di OSS RBA? “OSS RBA menyediakan fitur peralihan dan konversi dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017 ke KBLI 2020.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) melakukan perubahan sistem perizinan pengesahan menjadi pendaftaran. Salah satu hal adalah perubahan nomenklatur dan…
Read MoreSeperti Inilah Sistem OSS RBA dengan Ketentuan KBLI Terbaru 2020!
Seperti Inilah Sistem OSS RBA dengan Ketentuan KBLI Terbaru 2020! “Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik telah merilis KBLI 2020 yang merupakan revisi dari KBLI 2017 dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit baru.” Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sejak tanggal 2 Juni 2021. Hal ini mempermudah pelaku…
Read More
