“Pahami tahapan penapisan Amdalnet, SLA izin lingkungan terbaru PP 28/2025, dan cara mencegah error integrasi sistem OSS”
Dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia, Persetujuan Lingkungan (PL) menjadi salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan.
Seiring berkembangnya sistem perizinan berbasis digital, proses pengurusan dokumen lingkungan kini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui platform elektronik yang saling terintegrasi.
Salah satu platform yang memiliki peran paling penting dalam proses tersebut adalah Amdalnet, yaitu sistem milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang digunakan dalam proses penapisan, pengajuan, penilaian, hingga penerbitan PL secara elektronik.
Dengan demikian, pemahaman pelaku usaha terhadap platform ini menjadi penting agar proses pengurusan perizinan lingkungan dapat berjalan lebih efektif.
Baca juga: Tahapan Penapisan AMDAL untuk Perizinan Berusaha di OSS-RBA
Integrasi Sistem Perizinan Lingkungan di Indonesia
Dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia, aspek lingkungan hidup merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan.
Ketentuan ini diatur dalam rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang PBBR (PP 28/2025), yang menempatkan Persetujuan Lingkungan (PL) sebagai bagian penting dalam proses legalitas usaha.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa kegiatan usaha tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Dalam praktiknya, sistem perizinan lingkungan di Indonesia dijalankan melalui beberapa platform yang saling terintegrasi. OSS-RBA berfungsi sebagai pintu masuk utama dalam pengurusan perizinan berusaha dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Selain itu, terdapat PTSP Online KLH yang digunakan untuk pengurusan berbagai Persetujuan Teknis (Pertek), seperti pengelolaan limbah B3, emisi, dan air limbah.
Setelah kegiatan usaha berjalan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban melakukan pelaporan berkala melalui SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup).
Di antara berbagai platform tersebut, Amdalnet menjadi salah satu sistem yang penting dipahami oleh pelaku usaha karena berperan dalam proses pengajuan, pemeriksaan, hingga penerbitan dokumen lingkungan secara digital. Platform ini mulai diperkenalkan pada tahun 2023 sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan persetujuan lingkungan di Indonesia.
Dalam penggunaannya, Amdalnet tidak hanya berfungsi sebagai platform pengajuan dokumen lingkungan, tetapi juga menjadi sarana penentuan kewajiban lingkungan melalui proses penapisan risiko kegiatan usaha.
Dari proses tersebut akan ditentukan apakah suatu kegiatan usaha memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau cukup Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Selain berfungsi untuk proses penapisan, Amdalnet juga digunakan dalam berbagai tahapan lain, mulai dari asistensi pelingkupan, konsultasi, penilaian teknis, hingga penerbitan Persetujuan Lingkungan secara digital.
Seiring perkembangan sistem perizinan berusaha berbasis digital, Amdalnet kini telah terintegrasi dengan OSS-RBA melalui mekanisme Single Sign-On (SSO).
Secara sederhana, pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan perizinan berusaha dan memperoleh NIB melalui OSS-RBA, kemudian sistem akan mengarahkan pelaku usaha ke Amdalnet untuk melakukan penapisan dan pengurusan dokumen lingkungan sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.
Selain integrasi dengan OSS-RBA, pada tahun 2026 pemerintah juga mulai memperkuat integrasi antara Amdalnet dan SIMPEL melalui Surat Edaran PPMU No. P.144/F.2/PKL.3.7/02/2026 mengenai Sinkronisasi Akun AMDALNET–SIMPEL dan Pengisian Koordinat Profil SIMPEL.
Dengan integrasi tersebut, proses perizinan dan pengawasan lingkungan diharapkan menjadi semakin terhubung, transparan, dan tertib secara administratif.
Baca juga: OSS, Amdalnet, hingga SIMPEL, Kupas Tuntas Proses Perizinan Lingkungan di Indonesia
Sistem Penapisan dalam Amdalnet
Sebagaimana telah dibahas, salah satu fungsi utama Amdalnet adalah sebagai sarana penentuan kewajiban lingkungan melalui proses “penapisan” risiko kegiatan usaha.
Melalui proses ini, sistem akan menentukan jenis PL yang wajib dimiliki pelaku usaha berdasarkan tingkat risiko dan potensi dampak lingkungan dari kegiatan usahanya. Dalam sistem perizinan lingkungan di Indonesia sendiri, terdapat tiga jenis utama Persetujuan Lingkungan, yaitu AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.
AMDAL diperuntukkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
Sementara itu, UKL-UPL berlaku untuk kegiatan dengan dampak signifikan namun tidak termasuk kategori wajib AMDAL.
Adapun SPPL diperuntukkan bagi usaha dengan dampak lingkungan relatif kecil dan umumnya digunakan oleh usaha mikro maupun kecil.
Penentuan jenis Persetujuan Lingkungan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti skala usaha, lokasi kegiatan, karakteristik usaha, serta tingkat risiko dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Dalam praktiknya, seluruh proses penentuan tersebut dilakukan melalui mekanisme penapisan di dalam Amdalnet sebelum pelaku usaha melanjutkan ke tahap penyusunan dan pengajuan dokumen lingkungan.
Dengan kata lain, melalui proses ini sistem akan menilai apakah suatu kegiatan usaha tergolong wajib AMDAL, UKL-UPL, atau cukup SPPL sebelum pelaku usaha melanjutkan ke tahap penyusunan dokumen lingkungan.
Proses penapisan di Amdalnet pada dasarnya dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Secara umum, alur penapisan tersebut meliputi:
- Menambahkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Pelaku usaha terlebih dahulu membuat rencana usaha atau proyek di dalam sistem berdasarkan data kegiatan usaha yang akan dijalankan. - Mengisi Data Tapak Proyek
Pada tahap ini, pelaku usaha perlu menginput informasi lokasi usaha sekaligus mengunggah dokumen pendukung, seperti:- Surat Kesesuaian Tata Ruang;
- Peta tapak proyek dalam format PDF maupun SHP;
- Surat pengecualian PIPPIB apabila lokasi berada dalam kawasan PIPPIB; dan
- Surat pengecualian kawasan lindung apabila lokasi usaha berada dalam kawasan lindung tertentu.
- Mengisi Pendekatan Studi dan Penetapan Kewenangan
Sistem akan meminta data terkait pendekatan studi lingkungan serta kewenangan instansi yang berwenang memproses dokumen lingkungan tersebut. - Menentukan Status dan Jenis Kegiatan
Pelaku usaha kemudian menentukan status kegiatan usaha serta jenis kegiatan yang dijalankan sesuai karakteristik usaha dan KBLI yang digunakan. - Mengisi Persetujuan Awal dan Persetujuan Teknis
Pada tahap ini, pelaku usaha perlu mengunggah dokumen Persetujuan Awal maupun Persetujuan Teknis sesuai kebutuhan kegiatan usaha yang dijalankan. - Hasil Penapisan Keluar
Berdasarkan seluruh data dan dokumen yang telah diinput, sistem Amdalnet akan mengeluarkan hasil penapisan yang menentukan apakah kegiatan usaha tersebut wajib AMDAL, UKL-UPL, atau cukup SPPL.
Baca juga: Hotel MNC di KEK Lido Disegel Karena Tak Miliki AMDAL, Kenapa Penting?
Fitur Amdalnet dan Update SLA Melalui PP 28/2025
Selain digunakan untuk proses penapisan dan pengajuan dokumen lingkungan, Amdalnet juga memiliki berbagai fitur yang mendukung proses persetujuan lingkungan agar lebih terstruktur dan transparan.
Salah satunya adalah fitur Asistensi Pelingkupan yang membantu memastikan konsistensi dalam penyusunan dokumen AMDAL maupun UKL-UPL.
Selanjutnya terdapat fitur Amdal Digital Workspace yang memungkinkan proses penyusunan, pemeriksaan, hingga penilaian dokumen dilakukan secara digital, online, dan kolaboratif antar pihak terkait.
Amdalnet juga dilengkapi fitur Tracking Document yang memudahkan pelaku usaha memantau perkembangan proses persetujuan lingkungan secara real time, sehingga proses menjadi lebih transparan dan mudah dilacak.
Selain itu, tersedia pula Basic Data Amdalnet yang memuat berbagai data dan informasi di bidang lingkungan hidup, termasuk daftar sektor usaha yang memerlukan PL dan informasi pendukung lainnya.
Adapun, seiring implementasi PP 28/2025, Amdalnet juga mulai menerapkan Service Level Agreement (SLA) atau tata waktu layanan dalam proses perizinan lingkungan.
Melalui PP 28/2025, tahapan perolehan PL kini diatur lebih jelas, mulai dari penapisan dokumen lingkungan dan Pertek, permohonan PL, penilaian dokumen lingkungan, pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup, hingga penerbitan PL itu sendiri.
Selain memperjelas alur proses, PP 28/2025 juga mulai menetapkan batas waktu definitif pada beberapa tahapan pemeriksaan dokumen lingkungan. Untuk dokumen AMDAL misalnya, penilaian administrasi dilakukan paling lama 3 hari sejak permohonan diterima dalam sistem OSS, sedangkan penilaian substansi dilakukan maksimal 50 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
Sementara itu, untuk UKL-UPL, pemeriksaan administratif dilakukan paling lama 1 hari dan pemeriksaan substansi UKL-UPL standar spesifik bagi usaha risiko menengah tinggi dan tinggi dilakukan maksimal 3 hari.
Adapun Pertek pada prinsipnya diterbitkan atau ditolak maksimal dalam 3 hari, meskipun untuk kegiatan tertentu yang memerlukan kajian teknis dapat memakan waktu sekitar 3–30 hari tergantung jenis dampaknya.
Dalam implementasinya di Amdalnet, SLA tersebut juga tercermin pada estimasi waktu penerbitan PL. Untuk kegiatan risiko rendah hingga menengah rendah, PL berupa Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) kini dapat diterbitkan otomatis dalam 1 hari kerja.
Sementara itu, untuk kegiatan risiko menengah tinggi hingga tinggi, SLA penerbitan PKPLH berkisar antara 8–10 hari kerja. Adapun untuk kegiatan yang wajib AMDAL, penerbitan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) diproses dengan batas waktu maksimal 93 hari kerja.
Jangan biarkan proyek miliaran rupiah terhenti karena error administratif di Amdalnet. Pastikan kelancaran izin lingkungan Anda tuntas bersama Prolegal.id. Klik tombol di bawah ini.
Author: Sabilla Salsabilla
