Artikel ID
Penyelenggaraan RUPS oleh Komisaris, Perlukah Penetapan Pengadilan?
Penyelenggaraan RUPS oleh Komisaris, Perlukah Penetapan Pengadilan? “Artinya, kewajiban memperoleh penetapan pengadilan hanya berlaku bagi pemegang saham, bukan bagi Dewan Komisaris.” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ penting dalam Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan. RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi atau dewan komisaris, sesuai batas yang diatur…
Read MorePelajaran Penting bagi Bisnis, Kasus eFishery dan Risiko Manipulasi dalam Akuisisi CV
Pelajaran Penting bagi Bisnis, Kasus eFishery dan Risiko Manipulasi dalam Akuisisi CV “Risiko akuisisi CV juga lebih tinggi karena sulit memisahkan harta pribadi dan harta usaha, yang dapat memicu masalah hukum atau pajak setelah akuisisi dilakukan.” Kasus hukum yang menjerat mantan CEO eFishery, Gibran Huzaifah, memasuki babak baru setelah penyidik menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan…
Read MoreMK Kabulkan Uji Materi Aturan Pelindungan Data Pribadi, Penunjukan DPO Jadi Lebih Ketat
MK Kabulkan Uji Materi Aturan Pelindungan Data Pribadi, Penunjukan DPO Jadi Lebih Ketat “Hakim menilai penggunaan frasa “dan” dalam pasal tersebut membatasi kewajiban penunjukan DPO karena mensyaratkan pemenuhan seluruh kriteria secara bersamaan.” Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi aturan pelindungan data pribadi. Uji materi ini menyasar Pasal 53 ayat (1) huruf b…
Read MoreMengandung Data Pribadi, Pahami Risiko Penyerahan Akta Perusahaan ke Pihak Lain
Mengandung Data Pribadi, Pahami Risiko Penyerahan Akta Perusahaan ke Pihak Lain “Sesuai dengan UU PDP, setiap transfer data pribadi, baik di dalam maupun luar negeri, hanya dapat dilakukan jika pihak penerima memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP.” Akta perusahaan berisi lebih dari sekadar informasi hukum mengenai…
Read MoreKasus Penyebaran Data Rekam Medis Dara Arafah, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Kasus Penyebaran Data Rekam Medis Dara Arafah, Siapa yang Bertanggung Jawab? “Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 UU PDP yang mewajibkan pengendali menunjukkan akuntabilitas dalam pelaksanaan prinsip pelindungan data pribadi.” Dewasa ini, di era kemajuan teknologi dan digitalisasi layanan, data pribadi menjadi aset yang sangat penting. Informasi yang sebelumnya bersifat privat kini tersimpan secara elektronik…
Read MoreAturan Baru OJK Ubah Skema Asuransi Kesehatan, Ini Tanggung Jawab Baru Perusahaan Asuransi
Aturan Baru OJK Ubah Skema Asuransi Kesehatan, Ini Tanggung Jawab Baru Perusahaan Asuransi “Co-payment adalah sistem di mana peserta asuransi ikut menanggung sebagian biaya layanan kesehatan yang mereka gunakan.” Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat edaran terbaru yang mengatur penyelenggaraan produk asuransi kesehatan. Inti dari aturan tersebut adalah kewajiban mencantumkan fitur pembayaran bersama atau…
Read MoreBelajar Dari Pengalihan Bisnis dan Saham Unilever ke Magnum: Bagaimana Proses dan Ketentuannya?
Belajar Dari Pengalihan Bisnis dan Saham Unilever ke Magnum: Bagaimana Proses dan Ketentuannya? “Pengalihan bisnis dan saham Unilever berupa produk es krim Magnum menegaskan pentingnya proses legal yang terstruktur. Setiap langkah transaksi harus dilakukan dengan cermat agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.” PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengumumkan transaksi besar terkait penjualan bisnis…
Read MoreApa Saja Ketentuan dalam Pembubaran PT? Ini Penjelasannya!
Apa Saja Ketentuan dalam Pembubaran PT? Ini Penjelasannya! “Pembubaran adalah keputusan resmi untuk mengakhiri eksistensi PT sebagai badan hukum, sementara likuidasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah pembubaran untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan.” Setiap awal pasti selalu akan ada akhir, termasuk dalam perjalanan sebuah Perseroan Terbatas (PT). Meski didirikan dengan semangat untuk berkembang dan meraih…
Read MoreTanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi pada Kontrak Bisnis, Apakah Sah?
“Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, tanda tangan elektronik diakui sah menurut hukum Indonesia, dapat dijadikan alat bukti hukum di pengadilan, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan basah atau konvensional.” Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong transformasi digital di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu dampaknya adalah semakin…
Read MoreAturan Baru Perlindungan Anak di Ruang Digital, Apa yang Harus Diperhatikan Platform Digital?
Aturan Baru Perlindungan Anak di Ruang Digital, Apa yang Harus Diperhatikan Platform Digital? “Yang dimaksud dengan “Anak” dalam PP ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan menggunakan atau mengakses produk, layanan, serta fitur digital.” Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan…
Read More