“Mengapa akses SABH masih terkunci padahal sudah lapor Beneficial Ownership (BO)? Pahami jebakan verifikasi manual Kemenkumham dan cara buka blokir BO di AHU.”
Bagi jajaran Board of Directors (BOD) dan Corporate Secretary, mendapati akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) perusahaan diblokir adalah sebuah mimpi buruk operasional. Pemblokiran ini melumpuhkan seluruh tindakan korporasi, mulai dari perubahan susunan pengurus, penyesuaian Anggaran Dasar, hingga pengajuan perizinan operasional baru.
Salah satu penyebab paling dominan dari pemblokiran SABH di tahun 2026 ini adalah isu pelaporan Beneficial Ownership (BO) atau Pemilik Manfaat.
Banyak manajemen perusahaan yang merasa telah patuh dan mengeklik tombol “Kirim” pada form pelaporan BO di portal AHU Online, namun status perusahaan tetap ditandai merah (Terblokir). Untuk mengatasi kebuntuan ini, eksekutif perlu memahami prosedur buka blokir BO di AHU yang ternyata tidak bisa dilakukan secara otomatis oleh sistem.
Baca Juga: Konsekuensi Ketidaksesuaian Pelaporan Beneficial Ownership terhadap Keberlanjutan Perusahaan
Apa Itu Beneficial Ownership dan Mengapa Wajib Dilaporkan?
Beneficial Ownership (BO) atau Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang sebenarnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari suatu korporasi.
Kewajiban pelaporan BO diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Regulasi ini bertujuan meningkatkan transparansi perusahaan sekaligus mencegah penyalahgunaan badan usaha untuk tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
Sejak tahun 2019, pemerintah mewajibkan korporasi untuk melaporkan Pemilik Manfaat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019. Namun, kewajiban tersebut masih bersifat pelaporan pasif dan belum disertai mekanisme verifikasi yang memadai.
Setelah Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 2023, pemerintah memperkuat pengaturan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.
Pelaporan Pemilik Manfaat menjadi sangat penting karena meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Data Pemilik Manfaat membantu bank, investor, dan mitra usaha mengidentifikasi pihak pengendali utama perusahaan, sehingga dapat meminimalkan risiko pendanaan ilegal, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan badan usaha.
Sudah Lapor BO tapi Akses Masih Diblokir?
Sejak berlakunya Permenkum 2/2025, pelaporan BO tidak hanya sebatas mengisi data di sistem AHU. Pemerintah kini melakukan verifikasi dan pengawasan lebih ketat untuk memastikan data Pemilik Manfaat yang dilaporkan benar dan lengkap.
Jika setelah pelaporan akses AHU masih terblokir, hal ini wajar terjadi karena:
- Sistem pelaporan BO belum bersifat otomatis (real-time).
- Ditjen AHU masih melakukan verifikasi manual atas setiap laporan yang masuk.
Verifikasi ini bertujuan memastikan Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang benar-benar memiliki, mengendalikan, atau menerima manfaat dari korporasi (Perpres 13/2018).
Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, dokumen pendukung yang belum lengkap, atau terdapat indikasi informasi yang belum valid, pemblokiran akses AHU dapat tetap diberlakukan sampai proses verifikasi selesai.
Baca Juga: Ini Alasan Mengapa Pelaporan Beneficial Ownership Tidak Bisa Diabaikan oleh Pelaku Usaha
Solusi Jika Sudah Lapor BO tapi Masih Diblokir
Agar proses pembukaan blokir berjalan lebih lancar, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.
1. Pastikan Dokumen Pendukung Sudah Dikirim
Salah satu penyebab paling sering ditemui adalah perusahaan atau notaris hanya melakukan input data BO tanpa mengirim dokumen pendukung kepada Ditjen AHU.
Padahal berdasarkan pengumuman Ditjen AHU, notaris atau korporasi wajib mengirimkan dokumen pendukung berupa:
- Bukti Lapor BO;
- Surat Pernyataan;
- Surat Kuasa.
Karena saat ini belum tersedia fitur unggah dokumen secara langsung pada sistem AHU Online, dokumen tersebut harus dikirim secara terpisah untuk proses verifikasi.
2. Lakukan Audit Internal
Sebelum mengirim dokumen, perusahaan sebaiknya melakukan pengecekan ulang terhadap data Pemilik Manfaat yang dilaporkan.
Perusahaan perlu memastikan bahwa:
- Identitas Pemilik Manfaat sesuai dokumen resmi;
- Data kepemilikan dan pengendalian perusahaan konsisten;
- Pihak yang dilaporkan benar-benar memenuhi kriteria Beneficial Owner;
- Tidak terdapat perbedaan data antara laporan BO dan dokumen korporasi.
3. Cek Kembali Alamat Email Tujuan
Meskipun terdengar sederhana, kesalahan pengiriman email cukup sering terjadi. Ditjen AHU menegaskan bahwa proses pembukaan blokir BO hanya dilayani melalui email [email protected].
4. Pahami bahwa Verifikasi Dilakukan Secara Manual
Banyak pelaku usaha mengira sistem AHU bekerja otomatis seperti OSS, padahal Ditjen AHU masih memverifikasi BO secara manual. Tim Teknis memeriksa data satu per satu untuk memastikan Pemilik Manfaat yang dilaporkan benar-benar memenuhi ketentuan Perpres 13/2018.
Dalam pengumuman resminya, Ditjen AHU menyebutkan Tim Teknis memproses lebih dari 200 email setiap hari dari Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan. Volume ini menjadi alasan mengapa proses verifikasi memerlukan waktu dan kesabaran ekstra dari pemohon.
Sudah melaporkan BO bukan berarti blokir layanan korporasi otomatis terbuka. Ditjen AHU tetap mewajibkan pengiriman dokumen pendukung dan menjalankan verifikasi manual terhadap setiap laporan yang masuk.
Apabila akses AHU Anda masih diblokir setelah pelaporan BO, pastikan dokumen pendukung sudah dikirim ke email yang benar, data Pemilik Manfaat sesuai ketentuan, dan seluruh syarat verifikasi telah dipenuhi. Dengan begitu, proses pembukaan blokir dapat berjalan lebih lancar tanpa kendala tambahan.
Antrean Birokrasi: Jangan Lakukan Kesalahan Administrasi
Dengan volume antrean setinggi ini, akurasi dokumen Anda adalah kunci. Jika email yang Anda kirimkan tidak lengkap, salah ketik KTP, atau struktur Beneficial Owner yang dilaporkan tidak sesuai dengan struktur pemegang saham riil, permohonan Anda akan ditolak. Anda akan dipaksa mengulang proses dari awal dan kembali ke antrean paling belakang, memperpanjang masa kelumpuhan operasional bisnis Anda.
Pemblokiran SABH AHU yang berlarut-larut dapat menyandera tindakan korporasi, pendanaan investor, hingga kelancaran bisnis Anda.
Jangan biarkan kesalahan teknis kecil memperpanjang masa blokir! Serahkan proses pelaporan, verifikasi dokumen, hingga buka blokir BO di AHU perusahaan Anda kepada tim konsultan berpengalaman di Prolegal.id. Hubungi kami agar operasional perusahaan Anda segera kembali normal.
Author: Annisa Rendanianti
