Laporan Tahunan RUPS Pasca Permenkum 49/2025, Ini Prosedur dan Risiko Jika Tidak Lapor RUPS!

“Dengan diberlakukannya Permenkum 49/2025, kewajiban ini tidak hanya berakhir pada persetujuan RUPS, tetapi juga harus dilaporkan kepada negara melalui mekanisme administratif yang ditentukan, lantas apa risiko jika tidak lapor RUPS?” Kementerian Hukum telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkum…

Read More

Penyesuaian Laporan Tahunan RUPS Setelah Terbitnya Permenkum 49/2025

“Laporan RUPS Permenkumham 49/2025 mengatur sanksi bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melewati batas waktu, mulai dari teguran tertulis, penghentian hak akses SABH, hingga pencabutan status badan hukum.” Belum lama ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata…

Read More