Persetujuan Lingkungan bagi Industri Semen, Aspek Penting yang Wajib Dipahami

“Berdasarkan klasifikasi dalam Permen LHK 4/2021, kewajiban persetujuan lingkungan bagi industri semen berupa AMDAL dengan KBLI 23941 termasuk dalam kategori C.”

Industri semen merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, namun di sisi lain juga membawa potensi dampak besar terhadap lingkungan hidup.

Proses produksi semen melibatkan kegiatan penambangan bahan baku, pembakaran clinker dengan suhu tinggi, serta penggunaan energi dan air dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, sebelum menjalankan kegiatan usaha, pelaku industri semen wajib memahami dan memenuhi ketentuan persetujuan lingkungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha berbasis risiko.

Persetujuan Lingkungan sebagai Persyaratan Dasar Usaha

Persetujuan Lingkungan merupakan persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usaha.

Dokumen ini menempati posisi yang setara dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi sebagai prasyarat awal dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Tanpa adanya Persetujuan Lingkungan, pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses perizinan berusaha secara sah.

Kedudukan Persetujuan Lingkungan sebagai persyaratan dasar ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025).

Pasal 78 ayat (1) PP 28/2025 mengatur bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, baik berdampak penting maupun tidak penting, wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban lingkungan tidak hanya berlaku bagi usaha berskala besar, tetapi juga mencakup usaha skala menengah hingga kecil sesuai karakteristik kegiatannya.

Secara substansi, Persetujuan Lingkungan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa rencana usaha telah dinilai kelayakannya dari aspek lingkungan hidup.

Melalui dokumen ini, potensi dampak lingkungan diidentifikasi sejak awal, disertai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha selama kegiatan berlangsung.

Dengan demikian, Persetujuan Lingkungan menjadi bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pengaturan teknis mengenai jenis Persetujuan Lingkungan yang wajib dimiliki diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL (Permen LHK 4/2021).

Regulasi ini mengklasifikasikan usaha dan atau kegiatan berdasarkan KBLI maupun non KBLI, serta menentukan apakah suatu usaha wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL UPL, atau SPPL.

Penetapan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menegaskan bahwa Persetujuan Lingkungan merupakan fondasi awal yang tidak dapat dipisahkan dari legalitas menjalankan usaha di Indonesia.

Persetujuan Lingkungan bagi Industri Semen KBLI 23941

Usaha industri semen dengan KBLI 23941 pada prinsipnya wajib memiliki Persetujuan Lingkungan sebagai persyaratan dasar sebelum kegiatan usaha dijalankan.

Kewajiban ini timbul karena industri semen termasuk kegiatan manufaktur berat yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya alam, proses produksi, maupun dampak sosial di sekitar lokasi usaha.

Mengacu pada Permen LHK 4/2021, industri semen KBLI 23941 termasuk dalam kategori usaha wajib AMDAL sesuai skala atau besaran kegiatan pada sektor multisektor.

Penetapan kewajiban AMDAL tersebut didasarkan pada potensi dampak yang dapat ditimbulkan, antara lain potensi terjadinya konflik sosial, pencemaran udara akibat emisi debu dan gas buang, serta penurunan kualitas air permukaan sebagai dampak dari aktivitas produksi dan kegiatan pendukung lainnya.

Lebih lanjut, berdasarkan klasifikasi dalam Permen LHK 4/2021, kewajiban AMDAL untuk industri semen KBLI 23941 termasuk dalam kategori C.

Kategori ini menunjukkan bahwa kegiatan industri semen dinilai tidak sensitif atau tidak kompleks, namun tetap memiliki potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup sehingga memerlukan kajian AMDAL.

Dengan klasifikasi ini, pendekatan penyusunan AMDAL dilakukan secara proporsional tanpa mengurangi kewajiban analisis dampak dan perumusan rencana pengelolaan serta pemantauan lingkungan.

Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan berdasarkan dokumen AMDAL tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan industri semen.

Selain sebagai syarat awal perizinan berusaha, Persetujuan Lingkungan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang mengikat pelaku usaha untuk melaksanakan seluruh komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Setiap perubahan skala, kapasitas, atau ruang lingkup kegiatan usaha wajib disesuaikan dengan Persetujuan Lingkungan agar kegiatan industri semen tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek Apa yang Perlu Diperhatikan dalam Pengurusan AMDALnya?

Pengurusan AMDAL industri semen memiliki karakteristik khusus karena skala usaha dan potensi dampak lingkungannya yang signifikan.

AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai syarat Persetujuan Lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan kegiatan industri semen direncanakan dan dijalankan secara bertanggung jawab sejak tahap awal.

Aspek pertama yang harus diperhatikan adalah proses penapisan AMDAL melalui sistem OSS RBA yang terintegrasi dengan Amdalnet. Penetapan kewajiban AMDAL ditentukan berdasarkan KBLI industri semen, skala kapasitas produksi, serta lokasi kegiatan usaha.

Ketepatan pengisian data pada tahap penapisan menjadi krusial karena akan menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib disusun, ruang lingkup kajian dampak, serta kewenangan instansi penilai.

Kesalahan pada tahap ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses perizinan selanjutnya.

Selanjutnya, kesesuaian tata ruang dan legalitas lokasi usaha menjadi aspek mendasar dalam pengurusan AMDAL industri semen. Lokasi kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang dibuktikan melalui dokumen KKPR atau dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang lainnya.

Selain itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan kebijakan sektoral di bidang perindustrian yang mengatur pembatasan investasi baru pada industri semen.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, investasi baru hanya diperkenankan untuk pabrik terintegrasi dan pabrik penggilingan semen dengan kapasitas produksi minimal 1,7 juta ton semen per tahun atau 1,5 juta ton clinker per tahun, dan hanya dapat dilakukan di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Ketentuan pembatasan investasi tersebut tidak berlaku bagi perusahaan pabrik terintegrasi yang telah berdiri dan akan melakukan perluasan usaha berupa unit penggilingan semen dan atau unit pengantongan semen.

Pengecualian ini didasarkan pada Surat Menteri Perindustrian Nomor B/446/M-IND/IND/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Usulan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan untuk Industri Semen dalam Daftar Prioritas Investasi.

Aspek kapasitas dan lokasi ini berpengaruh langsung terhadap proses penilaian AMDAL karena menentukan tingkat dampak lingkungan dan kompleksitas kajian yang harus disusun.

Aspek berikutnya adalah penyusunan dokumen AMDAL yang komprehensif dan berkualitas, meliputi Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, serta Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

RKL RPL harus disusun secara implementatif dengan indikator keberhasilan yang jelas, metode pengelolaan dan pemantauan yang terukur, serta dukungan persetujuan teknis seperti baku mutu air limbah, emisi, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas apabila dipersyaratkan. Kualitas dokumen ini menjadi faktor utama dalam penilaian kelayakan lingkungan.

Dengan demikian, pengurusan AMDAL industri semen menuntut ketelitian tidak hanya pada aspek teknis lingkungan, tetapi juga pada aspek regulasi dan kebijakan sektoral yang berlaku.

Pemahaman yang menyeluruh atas penapisan, tata ruang, skala usaha, serta kewajiban dokumen lingkungan akan membantu pelaku usaha menjalani proses perizinan secara efektif dan meminimalkan risiko hambatan dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Masih bingung dengan dokumen lingkungan hidup yang tepat dan diperlukan bagi usaha Anda? Konsultasikan saja ke Prolegal Indonesia, berpengalaman dalam legalitas bisnis.

Author: Sabilla Salsabilla

Editor: Genies Wisnu Pradana

Konsultasi Sekarang!