“Pahami beda Sertifikat Standar OSS untuk kategori Menengah Rendah dan Menengah Tinggi berdasarkan PP 28/2025 agar bisnis terhindar dari sanksi.”
Banyak pelaku usaha mengira bahwa setelah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), seluruh kewajiban perizinan sudah tuntas. Padahal, sejak sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui OSS Risk Based Approach (OSS-RBA) diberlakukan, NIB hanyalah pintu masuk. Untuk usaha dengan kategori risiko menengah rendah dan menengah tinggi, masih ada satu tahap penting yang wajib diselesaikan yaitu pemenuhan Sertifikat Standar.
Jangan terjebak dalam “ilusi kepatuhan” merasa sudah legal karena memiliki NIB, padahal belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Berhenti pada tahap pengurusan NIB tanpa menyelesaikan tahapan Sertifikat Standar akan membuat operasional bisnis Anda dikategorikan sebagai kegiatan ilegal, yang berujung pada sanksi administratif hingga penyegelan fasilitas usaha.
Baca Juga: Siapa yang Wajib Memiliki Sertifikat Standar dan Mengapa Penting bagi Bisnis?
Apa Itu Sertifikat Standar dan Siapa yang Wajib Memilikinya?
Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025), Sertifikat Standar merupakan pernyataan, tanda, atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
Standar yang harus dipenuhi ditentukan berdasarkan karakteristik kegiatan usaha, dan dapat mencakup aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, perlindungan lingkungan, kelayakan sarana dan prasarana, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Melalui mekanisme PBBR, pemerintah menetapkan persyaratan perizinan sesuai tingkat risiko kegiatan usaha — semakin tinggi tingkat risikonya, semakin besar pula persyaratan yang harus dipenuhi. Klasifikasi risiko inilah yang menentukan bentuk perizinan berusaha yang wajib dimiliki:
| Tingkat Risiko | Syarat Dokumen di Sistem OSS |
| Rendah | Hanya butuh NIB |
| Menengah Rendah | NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri) |
| Menengah Tinggi | NIB + Sertifikat Standar (Wajib Verifikasi) |
| Tinggi | NIB + Izin Spesifik sektoral |
Bagi pelaku usaha dengan Risiko Menengah, Sertifikat Standar bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bukti legal bahwa kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan teknis, operasional, dan manajerial yang ditetapkan. Dengan kata lain, Sertifikat Standar merupakan instrumen penting yang memastikan usaha dapat berjalan secara sah.
Beda Sertifikat Standar OSS menengah rendah dan menengah tinggi
Secara sederhana, kuncinya ada pada satu kata: verifikasi. Kegiatan usaha berisiko menengah rendah cukup berbekal pernyataan mandiri untuk langsung mendapat legalitas penuh, sementara kegiatan usaha berisiko menengah tinggi harus melewati proses verifikasi lebih dulu sebelum boleh benar-benar beroperasi.
1. Skema Deklarasi Mandiri (Menengah Rendah)
Proses pada kategori ini relatif sederhana dan cepat. Setelah NIB terbit, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan mandiri (self declaration) melalui OSS, serta melampirkan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL atau SPPL bila diwajibkan.
- Status hukum: Sertifikat Standar terbit otomatis begitu pernyataan mandiri diisi.
- Hak operasional: Usaha dapat langsung beroperasi komersial secara penuh, tanpa menunggu verifikasi fisik.
Poin yang sering luput: kecepatan ini bukan berarti pemerintah lepas tangan. Standar usaha yang dinyatakan dalam pernyataan mandiri tetap wajib dipenuhi selama kegiatan usaha berlangsung, dan pemenuhannya diperiksa pada saat Pengawasan sesuai ketentuan PP 28/2025.
Artinya, skema ini bekerja dengan logika trust but verify yaitu kepercayaan diberikan di muka, tetapi konsekuensi hukum tetap menunggu di belakang lewat mekanisme pengawasan rutin maupun insidental (Pasal 238 ayat (3) PP 28/2025).
2. Skema Verifikasi Ketat (Menengah Tinggi)
Di sinilah letak jebakan administratif yang sering menghentikan laju operasional bisnis. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi, Perizinan Berusaha juga berupa NIB dan Sertifikat Standar, tetapi mekanismenya jauh berbeda dari kategori menengah rendah.
Pada risiko menengah tinggi, pengajuan melalui OSS hanya menghasilkan dokumen berstatus “Sertifikat Standar Belum Terverifikasi”. Status ini hanya menjadi dasar untuk melakukan persiapan kegiatan usaha misalnya sewa lahan, pengadaan peralatan, atau pembangunan fasilitas, bukan untuk beroperasi apalagi berjualan.
Instansi yang berwenang (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB) kemudian melakukan verifikasi, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada lembaga atau profesi ahli bersertifikat/terakreditasi. Setelah dinyatakan terverifikasi, barulah NIB bersama Sertifikat Standar tersebut sah menjadi Perizinan Berusaha penuh untuk kegiatan operasional dan komersial (Pasal 132 ayat (6) PP 28/2025).
Perlu dicatat bahwa jika dalam waktu satu tahun perusahaan gagal memenuhi standar verifikasi ini, sistem OSS akan otomatis mencabut Sertifikat Standar sementara Anda. (Pasal 132 ayat (7) PP 28/2025). Tidak ada jalur peringatan berjenjang seperti pada sanksi administratif umum.
Baca Juga: Cek Bisnis! NIB Tidak Cukup, Cek Sertifikat Standar OSS
Apa Risiko Jika Usaha Anda Tidak Memenuhi Sertifikat Standar
Kesalahan paling sering terjadi karena pelaku usaha hanya berfokus memperoleh NIB tanpa memeriksa tingkat risiko KBLI di OSS. Padahal, setiap tingkat risiko memiliki konsekuensi perizinan yang berbeda, dan sekali gagal memenuhinya, risikonya bukan cuma soal administrasi di atas kertas melainkan bisa menghentikan roda bisnis Anda.
Pada usaha Menengah Rendah, ketidakpatuhan baru “ketahuan” saat Pengawasan, dan hasilnya langsung menempatkan usaha Anda ke dalam profil sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik. Begitu profil jatuh ke kategori kurang baik atau tidak baik, sanksi administratif bisa langsung dijatuhkan (Pasal 242 PP 28/2025).
Pada usaha Menengah Tinggi, risikonya lebih tajam. Beroperasi selagi status masih Belum Terverifikasi berarti usaha dianggap belum berlegalitas dan berpotensi ditindak sebagai kegiatan ilegal. Begitu batas waktu satu tahun sejak NIB terbit terlampaui tanpa pemenuhan standar sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (7) PP 28/2025, Sistem OSS langsung mencabut sertifikat tanpa peringatan bertahap.
Untuk kedua kategori, Pasal 355 PP 28/2025 tetap mengancam sanksi administratif atas pelanggaran persyaratan dasar, PB, maupun PB UMKU, mulai dari peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, daya paksa polisional, hingga pencabutan lisensi, sertifikasi, atau persyaratan dasar, sesuai berat ringannya temuan Pengawasan.
Pada akhirnya, semua ini bermuara pada operasional yang terhenti, biaya yang membengkak, dan akses bisnis yang tertutup, sebab NIB serta Sertifikat Standar yang valid menjadi syarat untuk memperoleh PB UMKU, insentif investasi, pembiayaan, hingga mengikuti tender pemerintah.
Memastikan Sertifikat Standar OSS telah diterbitkan sesuai kategori risiko sejak awal menjadi langkah penting agar kegiatan operasional tidak terkendala pada saat pengawasan maupun verifikasi.
Jangan biarkan bisnis Anda berjalan di atas legalitas yang keliru! Percayakan pengurusan NIB dan Sertifikat Standar OSS Anda kepada tim konsultan profesional di Prolegal.id. Hubungi kami sekarang.
Author: Annisa Rendanianti
