Produk Mau Masuk Ritel Modern? Cek Syarat dan Izin

“Produk sudah memiliki NIB dan izin edar, tetapi belum tentu siap masuk supermarket. Periksa legalitas produk, barcode, kesiapan pasokan, dan ketentuan perjanjian pemasok sebelum menawarkan produk ke jaringan ritel modern.”

Sebuah perusahaan makanan kemasan berhasil meningkatkan penjualan melalui marketplace dan jaringan reseller. Produk mulai dikenal konsumen, kapasitas produksi bertambah, dan tim penjualan mendapat kesempatan mempresentasikan produknya kepada buyer jaringan supermarket.

Perusahaan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin edar produk. Namun, ketika proses seleksi pemasok dimulai, buyer meminta dokumen tambahan, termasuk identitas produk, barcode, spesifikasi kemasan, dan informasi kesiapan distribusi.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa syarat produk masuk ritel modern tidak berhenti pada kepemilikan NIB dan izin edar.

Pada 6 Oktober 2026, Kementerian Perdagangan meluncurkan program fasilitasi sertifikasi barcode bersama GS1 Indonesia untuk membantu produk UMKM memasuki jaringan ritel modern.

Salah satu peserta kurasi awal adalah PT Choco Kreasi Sehat. Pemiliknya menyampaikan bahwa belum tersedianya barcode menjadi salah satu kendala produknya untuk dipasarkan melalui ritel modern.

Program tersebut memperlihatkan pentingnya identifikasi produk dalam sistem distribusi modern.

Namun, barcode bukan satu-satunya persyaratan yang perlu dipenuhi.

Perusahaan harus membedakan kewajiban hukum atas kegiatan usaha dan produk dengan persyaratan komersial yang ditetapkan masing-masing jaringan ritel.

Pemeriksaan sejak awal dapat membantu perusahaan menghindari kendala dokumen ketika calon mitra sudah tertarik membeli atau mendistribusikan produknya.

Baca Juga: Cek Bisnis! NIB Tidak Cukup, Cek Sertifikat Standar OSS

Apakah NIB dan Izin Edar Sudah Cukup untuk Masuk Ritel Modern?

Belum tentu. NIB dan izin edar merupakan bagian penting dari legalitas usaha dan produk, tetapi tidak otomatis menjamin produk diterima jaringan ritel modern.

Dalam proses seleksi pemasok, perusahaan ritel dapat memeriksa kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumennya, standar kemasan, kapasitas produksi, dan kemampuan distribusi.

Secara umum, pemeriksaan dapat mencakup:

1. Legalitas pemasok, untuk memastikan pihak yang menawarkan produk memiliki kewenangan menjalankan kegiatan usaha.
2. Kepatuhan produk, meliputi izin edar, label, standar wajib, dan sertifikasi yang relevan.
3. Identitas produk, termasuk nama produk, varian, berat bersih, dan barcode yang digunakan.
4. Kapasitas pasokan, untuk memastikan produk dapat tersedia secara konsisten.
5. Kesiapan komersial, mencakup harga, margin, promosi, pengiriman, dan pembayaran.
6. Dokumen kerja sama, yang mengatur hak serta kewajiban pemasok dan peritel.

Sebagai contoh, sebuah produsen makanan ringan telah memiliki izin edar yang sesuai dan memenuhi ketentuan label.

Namun, perusahaan belum memiliki sistem pencatatan persediaan yang memadai dan kesulitan memenuhi pesanan dalam jumlah besar.

Dalam kondisi tersebut, persoalan utamanya bukan lagi izin edar, melainkan kesiapan operasional sebagai pemasok.

Karena itu, perusahaan perlu membedakan produk yang telah memenuhi ketentuan untuk diedarkan dengan produk yang telah memenuhi persyaratan seleksi bisnis suatu jaringan ritel.

Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan Pemasok Ritel Modern?

Tidak semua pemasok harus menyerahkan dokumen yang identik.

Kebutuhan dokumen dipengaruhi bentuk badan usaha, jenis produk, karakter kegiatan, dan prosedur penerimaan pemasok masing-masing peritel.

Berikut pemeriksaan awal yang dapat digunakan perusahaan.

Perusahaan juga dapat diminta menyiapkan NPWP, informasi rekening pembayaran, profil usaha, dan dokumen korporasi sesuai status badan hukumnya.

Jika pemasok berbentuk PT, misalnya, dokumen pendirian, pengesahan badan hukum, dan kewenangan penandatangan perjanjian dapat menjadi bagian dari pemeriksaan.

Namun, tidak semua pemasok wajib berbentuk PT. Ketentuan tersebut harus dibedakan dari persyaratan administratif yang ditetapkan jaringan ritel tertentu.

Apa Perbedaan NIB, Izin BPOM, Sertifikat Halal, Merek, dan Barcode?

Kelima unsur tersebut sering diperiksa dalam persiapan distribusi produk, tetapi mempunyai fungsi hukum dan operasional yang berbeda.

1. NIB: Legalitas Pelaku Usaha

NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Dalam sistem tersebut, kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan KBLI dan tingkat risiko untuk menentukan jenis perizinan yang diperlukan.

Karena itu, NIB tidak boleh langsung diartikan sebagai bukti bahwa seluruh persyaratan produk telah terpenuhi.

Sebuah perusahaan mungkin telah mempunyai NIB untuk kegiatan produksi atau perdagangan, tetapi produk yang akan dipasarkan masih memerlukan izin edar, sertifikasi, atau pemenuhan standar teknis tertentu.

Perusahaan perlu memastikan KBLI dan perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya.

2. SPP-IRT dan BPOM MD/ML: Legalitas Peredaran Pangan

Bagi perusahaan yang memasarkan makanan atau minuman kemasan, salah satu pemeriksaan penting adalah kesesuaian izin edar produk.

Tidak semua pangan olahan menggunakan skema pendaftaran yang sama.

Secara umum, ketentuannya dapat dibedakan sebagai berikut.

Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 mengatur pedoman penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Sementara itu, standar kegiatan usaha dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan telah diperbarui melalui Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2025.

Perusahaan perlu memastikan kategori produknya memang dapat menggunakan skema SPP-IRT atau harus memperoleh izin edar BPOM.

Sebagai contoh, tidak seluruh makanan kemasan produksi UMKM otomatis dapat menggunakan SPP-IRT.

Produk dengan karakteristik tertentu, proses pengolahan khusus, atau persyaratan keamanan yang berada di luar cakupan SPP-IRT perlu mengikuti mekanisme perizinan yang sesuai.

Sebaliknya, produk yang secara hukum memenuhi skema SPP-IRT tidak otomatis diwajibkan memiliki BPOM MD hanya karena dipasarkan melalui supermarket.

Namun, jaringan ritel tertentu dapat menetapkan persyaratan penerimaan produk berdasarkan kebijakan internalnya.

Perbedaan antara kewajiban izin edar dan persyaratan komersial peritel harus dikonfirmasi sebelum perusahaan menyiapkan dokumen.

3. Sertifikat Halal: Perhatikan PP 40/2026

Kewajiban sertifikasi halal perlu diperiksa berdasarkan kategori produk dan skala usaha.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang mengubah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Perubahan tersebut menyesuaikan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk.

Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari pelaku usaha mikro dan kecil, masa penahapan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Sementara itu, produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha menengah serta besar tetap mengikuti ketentuan kewajiban yang berlaku sejak 18 Oktober 2024.

Untuk kategori lain, termasuk kosmetik dan beberapa barang gunaan, berlaku penahapan tersendiri sesuai PP 42/2024 sebagaimana diubah PP 40/2026.

Artinya, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh produk memperoleh penundaan kewajiban halal hingga 2028.

Bagi perusahaan yang sedang menyiapkan ekspansi ke ritel modern, pemeriksaan status sertifikasi halal perlu dilakukan berdasarkan jenis produk dan klasifikasi skala usaha.

Perlu diperhatikan pula bahwa penahapan kewajiban hukum tidak otomatis menentukan seluruh persyaratan seleksi komersial.

Calon peritel dapat meminta dokumen sertifikasi tertentu berdasarkan kebijakan penerimaan produknya. Perusahaan perlu membedakan permintaan tersebut dari tenggat kewajiban menurut peraturan.

4. Merek: Perlindungan Identitas Produk

Merek berfungsi untuk membedakan barang atau jasa suatu pelaku usaha dari pelaku usaha lainnya.

Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik yang sah sesuai ketentuan kekayaan intelektual.

Bagi perusahaan yang berencana memperluas distribusi, pemeriksaan merek penting untuk memastikan identitas produk tidak menimbulkan persoalan kepemilikan atau penggunaan hak.

Misalnya, perusahaan telah memasarkan produk dengan nama tertentu selama beberapa tahun, tetapi belum melakukan pemeriksaan terhadap status mereknya.

Ketika perusahaan mulai menandatangani kerja sama distribusi jangka panjang, potensi persoalan merek dapat menjadi risiko bisnis.

Namun, pendaftaran merek tidak boleh digambarkan sebagai persyaratan izin edar yang berlaku universal untuk seluruh kategori produk.

Kewajiban hukum mengenai merek dan kebutuhan verifikasi hak merek oleh peritel harus dinilai secara terpisah.

5. Barcode: Identitas Produk dalam Sistem Ritel

Barcode membantu proses identifikasi produk dalam sistem perdagangan.

Dalam standar GS1, Global Trade Item Number (GTIN) digunakan sebagai nomor identifikasi unik untuk barang perdagangan.

Nomor tersebut dapat direpresentasikan melalui barcode yang dibaca oleh perangkat pemindai.

Dalam operasional ritel, identitas ini membantu pencatatan penerimaan produk, transaksi kasir, pengelolaan persediaan, dan pelacakan informasi produk.

Perlu diperhatikan bahwa varian produk tertentu memerlukan GTIN yang berbeda.

Misalnya, produk minuman dengan ukuran kemasan 250 ml dan 500 ml merupakan varian berbeda yang perlu diidentifikasi secara tepat.

Namun, barcode bukan izin edar, sertifikat keamanan produk, atau bukti bahwa suatu produk sudah memenuhi seluruh kewajiban hukum.

Kepemilikan barcode hanya melengkapi kesiapan identifikasi dan administrasi produk.

Apakah Barcode GS1 Wajib untuk Semua Produk yang Masuk Ritel Modern?

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh produk yang dijual di Indonesia wajib memiliki barcode GS1 hanya karena terdapat program fasilitasi pemerintah.

Kebutuhan barcode harus dibedakan antara ketentuan hukum produk dan kebutuhan operasional masing-masing jaringan ritel.

Pada 6 Oktober 2026, Kementerian Perdagangan bersama GS1 Indonesia meluncurkan fasilitasi barcode bagi UMKM produk pangan kemasan dan produk kecantikan.

Program tersebut bertujuan membantu perusahaan meningkatkan kesiapan produk untuk mengakses ritel modern.

Kemendag juga melanjutkan upaya fasilitasi barcode bersama HIPPINDO dalam rangkaian Pangan Nusa Expo 2026.

Namun, program fasilitasi tersebut tidak mengubah barcode menjadi izin edar ataupun menjamin produk diterima oleh peritel.

Bagi perusahaan yang sedang mempersiapkan produk, langkah yang lebih tepat adalah:

1. Memeriksa persyaratan barcode dari jaringan ritel yang dituju.
2. Menentukan jumlah produk dan varian yang perlu didaftarkan.
3. Memastikan informasi nama, ukuran, kemasan, dan identitas produk konsisten.
4. Menyesuaikan pencatatan produk dalam sistem inventaris dan distribusi.
5. Memastikan barcode dapat digunakan sesuai standar teknis yang diminta peritel.

Perusahaan juga perlu memeriksa kembali kebutuhan perubahan identitas produk ketika terdapat penyesuaian kemasan, ukuran, atau varian.

Hal ini penting agar identitas produk yang dipakai pemasok sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem peritel.

Apa yang Diperiksa Buyer Saat Menyeleksi Produk?

Meskipun seluruh dokumen legalitas telah tersedia, perusahaan masih harus melewati proses seleksi komersial.

Buyer jaringan ritel perlu memastikan bahwa produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, dapat dipasok secara konsisten, dan memenuhi pertimbangan bisnis perusahaan.

Persyaratan ini dapat berbeda untuk setiap jaringan.

Secara umum, beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah:

Kesesuaian Produk dan Kemasan

Perusahaan perlu memastikan kemasan melindungi produk, menampilkan informasi yang diwajibkan, dan sesuai dengan karakter distribusi.

Untuk pangan olahan, pemeriksaan dapat mencakup label, komposisi, informasi nilai gizi apabila diwajibkan, tanggal kedaluwarsa, dan informasi produsen.

Kapasitas dan Konsistensi Pasokan

Peritel dapat menilai apakah pemasok mampu memenuhi jumlah pesanan, jadwal pengiriman, dan standar mutu yang disepakati.

Bagi perusahaan yang sebelumnya hanya menjual produk melalui marketplace, perubahan skala distribusi dapat membutuhkan penyesuaian sistem produksi dan logistik.

Harga dan Margin

Perusahaan perlu menghitung harga yang ditawarkan dengan memperhatikan biaya produksi, pengiriman, promosi, dan skema kerja sama.

Harga yang kompetitif tidak cukup apabila perusahaan tidak mampu mempertahankan margin atau memenuhi kewajiban pasokan.

Kesiapan Administrasi Produk

Calon pemasok perlu menyiapkan informasi produk secara konsisten.

Perbedaan data antara izin edar, label, identitas barcode, dan dokumen penawaran dapat menimbulkan kebutuhan klarifikasi tambahan.

Karena itu, persiapan data produk sebaiknya dilakukan sebelum perusahaan mengikuti proses seleksi atau negosiasi dengan buyer.

Bagaimana Jika Produk Masuk Melalui Distributor?

Perusahaan dapat mempertimbangkan dua skema pemasokan, yaitu menjual langsung kepada jaringan ritel atau menggunakan distributor.

Pemilihan model bergantung pada perizinan, kemampuan distribusi, hubungan perdagangan, dan kebutuhan operasional.

Pemasokan Langsung

Dalam skema langsung, perusahaan pemilik produk menjalankan hubungan pemasokan dengan toko swalayan sesuai kegiatan usaha dan perizinannya.

Perusahaan perlu memastikan kesesuaian perjanjian, kemampuan pengiriman, dan persyaratan perdagangan yang berlaku.

Pemasokan Melalui Distributor

Dalam skema distributor, perusahaan menunjuk atau bekerja sama dengan pelaku usaha distribusi untuk memasarkan produk.

PP Nomor 29 Tahun 2021 sebagaimana diubah PP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur kegiatan distribusi dan persyaratan pelaku usaha yang menjalankannya.

Perusahaan yang menggunakan distributor perlu memastikan peran distributor sesuai dengan perizinannya.

Pasal 38 PP 29/2021 sebagaimana diubah PP 3/2026, antara lain, mengatur persyaratan perizinan distributor, tempat usaha, gudang terdaftar, dan perikatan dengan produsen, pemasok, atau importir.

Karena itu, penggunaan distributor tidak menghapus kebutuhan pemeriksaan legalitas hubungan usaha.

Baca Juga: Syarat Distributor Resmi 2026: NIB, STP, dan Gudang Terdaftar

Apa yang Harus Diperhatikan dalam Kontrak Pemasok Ritel Modern?

Setelah perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan produk dan dipertimbangkan sebagai pemasok, tahap berikutnya adalah memastikan hubungan komersial diatur dengan jelas.

Perjanjian pemasok perlu memperhatikan ketentuan perdagangan yang berlaku.

Salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 18 Tahun 2022.

Pasal 11 mengatur persyaratan perdagangan dalam perjanjian antara pemasok dan toko swalayan.

1. Biaya Perdagangan dan Potongan Harga

Permendag 23/2021 sebagaimana diubah Permendag 18/2022 membatasi biaya yang dapat dibebankan kepada pemasok dan mengatur mekanisme tertentu terkait potongan harga.

Pasal 11 ayat (1) antara lain menentukan bahwa pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berkaitan langsung dengan penjualan barang.

Ketentuan tersebut juga mengatur batas biaya sebesar 15% berdasarkan rumusan perhitungan persyaratan perdagangan di luar potongan harga reguler.

Batas tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi anggapan bahwa seluruh peritel otomatis dapat mengenakan biaya listing sebesar 15% dari nilai transaksi.

Perusahaan harus menilai jenis biaya, dasar perhitungan, dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing komponen perjanjian.

2. Biaya Administrasi Pendaftaran Barang

Pasal 11 ayat (2) huruf i mengatur batas biaya administrasi pendaftaran untuk barang baru.

Catatan: Nominal di atas merupakan batas yang tercantum dalam ketentuan. Pasal 11 ayat (2) huruf j memungkinkan penyesuaian biaya administrasi berdasarkan perkembangan inflasi, sehingga penerapannya perlu diperiksa pada saat negosiasi.

Perusahaan sebaiknya memastikan apakah biaya yang ditawarkan merupakan biaya administrasi pendaftaran barang, biaya promosi, potongan harga, atau komponen lain.

Masing-masing mempunyai dasar dan ketentuan yang berbeda.

3. Promosi dan Potongan Harga Khusus

Peraturan juga mengatur perencanaan promosi bersama antara pemasok dan toko swalayan.

Potongan harga khusus dapat berkaitan dengan pencapaian target penjualan sesuai tingkatan yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2).

Dengan demikian, besaran dan dasar pemberian potongan harga perlu dinyatakan secara jelas.

Perusahaan tidak sebaiknya hanya menyetujui nominal potongan tanpa memahami target dan metode perhitungannya.

4. Penggunaan Jasa Distribusi

Pasal 11 ayat (1) huruf d sebagaimana diubah Permendag 18/2022 menyatakan bahwa toko swalayan tidak boleh memaksakan penggunaan jasa distribusinya kepada pemasok yang mampu mendistribusikan barang sendiri.

Kemampuan tersebut dinilai berdasarkan kriteria waktu, mutu, harga, dan jumlah yang disepakati para pihak.

Ketentuan ini relevan bagi perusahaan yang sudah memiliki jaringan logistik atau distributor sendiri.

5. Retur Barang dan Delisting

Pasal 11 ayat (1) mengatur bahwa barang baru yang dipasarkan dapat dikembalikan tanpa sanksi dalam kondisi evaluasi tiga bulan menunjukkan target yang disepakati tidak tercapai.

Selain itu, toko swalayan harus memberikan pemberitahuan tertulis paling sedikit tiga bulan sebelumnya apabila akan melakukan stop order, delisting, atau pengurangan jenis barang atau SKU pemasok.

Bagi pemilik produk, ketentuan tersebut penting untuk mengelola risiko persediaan, investasi promosi, dan kesinambungan penjualan.

6. Pembayaran dan Denda

Perjanjian juga perlu mengatur ketepatan jumlah dan waktu pasokan serta pembayaran.

Pemasok dapat dikenai denda apabila tidak memenuhi kewajiban pasokan sesuai ketentuan.

Sebaliknya, toko swalayan dapat dikenai denda apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, dengan besaran sesuai kesepakatan.

Sebelum menandatangani kontrak, perusahaan sebaiknya menilai dampak seluruh biaya dan kewajiban terhadap margin serta arus kas.

Apakah Masih Ada Kewajiban Kuota 30% Produk UMKM di Ritel Modern?

Pada 15 Oktober 2026, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi menggunakan kewajiban porsi minimal 30% produk UMKM yang dijual di ritel modern dan mengarahkan pendekatan kebijakan pada kemitraan serta peningkatan daya saing.

Namun, pernyataan tersebut perlu dibedakan dari ketentuan mengenai ruang usaha dan ruang promosi pada pusat perbelanjaan.

Pasal 7 ayat (7) Permendag 23/2021 mengatur penyediaan ruang usaha dan/atau ruang promosi bagi usaha mikro dan kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri paling sedikit 30% dari luas areal pusat perbelanjaan sesuai ketentuan.

Kewajiban menyediakan ruang usaha atau promosi bukan hal yang sama dengan kewajiban menempatkan 30% produk UMKM pada rak supermarket atau minimarket.

Karena itu, perusahaan tidak boleh menganggap bahwa status sebagai UMKM otomatis menjamin produknya diterima oleh suatu jaringan ritel.

Produk tetap perlu memenuhi persyaratan hukum dan seleksi bisnis calon mitra.

Bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan program kemitraan atau fasilitasi pemerintah, kesiapan izin, identitas produk, kemasan, dan kemampuan pasokan tetap menjadi faktor penting.

Checklist Sebelum Mengajukan Produk ke Ritel Modern

Sebelum perusahaan mengirimkan proposal kepada buyer, pemeriksaan internal perlu dilakukan agar dokumen produk dan kebutuhan bisnis telah dipersiapkan.

Pemeriksaan tersebut membantu perusahaan mengetahui apakah hambatan ada pada legalitas produk, dokumen perusahaan, atau kesiapan komersial.

Jika izin edar belum sesuai, perusahaan perlu memprioritaskan pemenuhan persyaratan produk.

Jika legalitas sudah lengkap tetapi barcode atau sistem data produk belum siap, perusahaan dapat memperbaiki identifikasi dan administrasi produknya.

Sementara itu, jika seluruh dokumen sudah lengkap dan perusahaan memasuki tahap negosiasi, perhatian perlu diarahkan pada perjanjian pemasok, biaya perdagangan, serta kemampuan memenuhi kontrak.

Produk Siap Masuk Ritel Modern? Pastikan Legalitas dan Dokumen Pemasok Lengkap

Memasuki jaringan ritel modern bukan hanya tentang mendapatkan kesempatan bertemu buyer atau memiliki produk dengan penjualan yang baik.

Perusahaan juga perlu memastikan seluruh aspek hukum dan komersial telah dipersiapkan sebelum bekerja sama dengan supermarket atau minimarket.

NIB, izin edar, sertifikat halal, merek, barcode, dan perjanjian pemasok mempunyai fungsi yang berbeda.

Kelengkapan satu dokumen tidak otomatis menggantikan kewajiban lainnya.

Bagi perusahaan yang sedang memperluas pasar, pemeriksaan sejak awal dapat membantu mengidentifikasi hambatan sebelum melakukan pengiriman dalam jumlah besar atau menandatangani kontrak jangka panjang.

Perusahaan Anda sudah memiliki produk yang diminati jaringan supermarket atau minimarket, tetapi masih perlu memastikan kesiapan legalitas dan dokumen pemasok?

Prolegal.id dapat membantu perusahaan memeriksa legalitas kegiatan usaha, mengevaluasi kebutuhan perizinan produk, serta mendampingi persiapan aspek hukum kerja sama pemasok sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasikan kesiapan legalitas produk dan distribusi perusahaan Anda bersama Prolegal.id sebelum memasuki jaringan ritel modern.

Author: Annisa Rendanianti