
“Platform digital menambahkan fitur AI, mengubah proses bisnis, atau menggunakan infrastruktur pemrosesan data baru? Periksa apakah informasi dalam TDPSE masih sesuai sebelum fitur diluncurkan.”
Perusahaan penyedia layanan digital terus mengembangkan fitur untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Salah satu bentuk pengembangannya adalah integrasi Artificial Intelligence (AI) untuk otomatisasi layanan pelanggan, pengolahan data, dan pengambilan keputusan operasional.
Pada 5 Juni 2026, Mekari Qontak mengumumkan transformasi platform yang mengintegrasikan Customer Data Platform (CDP), Agentic AI, dan sistem loyalitas pelanggan dalam satu ekosistem layanan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bagaimana platform Software as a Service (SaaS) dapat memperluas fungsi sistem elektronik seiring kebutuhan bisnis.
Namun, bagi perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE), pengembangan fitur baru menimbulkan pertanyaan penting.
Apakah penambahan fitur AI mewajibkan perusahaan melakukan perubahan data TDPSE?
Jawabannya, tidak otomatis.
Penambahan fitur AI tidak selalu mengharuskan pendaftaran PSE ulang. Namun, apabila pengembangan tersebut mengubah informasi yang sebelumnya didaftarkan, perusahaan wajib melaporkan perubahannya kepada Menteri.
Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020).
Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 15 Tahun 2025 (Permenkomdigi 15/2025) juga mencantumkan kewajiban pelaporan perubahan data pendaftaran PSE Lingkup Privat.
Karena itu, perusahaan perlu membandingkan fungsi, proses bisnis, dan pengelolaan data setelah pengembangan dengan informasi yang sudah tercatat dalam pendaftaran PSE.
Langkah tersebut membantu perusahaan menentukan apakah perlu melakukan pembaruan informasi sebelum fitur baru dioperasikan.
Baca Juga: Lion Air hingga Shopify Terancam Diblokir! Cek Syarat TDPSE di Komdigi
Apakah Menambah Fitur AI Wajib Mengubah TDPSE?
Tidak semua penambahan fitur AI wajib menyebabkan perubahan data TDPSE. Kewajiban pelaporan muncul apabila terdapat perubahan informasi pendaftaran yang termasuk dalam ketentuan PSE Lingkup Privat.
Pasal 5 Permenkominfo 5/2020 mengatur bahwa perubahan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 4 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri.
Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan gambaran umum pengoperasian sistem elektronik, legalitas penyelenggara untuk kategori tertentu, serta informasi tambahan bagi PSE asing.
Pasal 3 ayat (4) juga merinci unsur gambaran umum pengoperasian sistem elektronik, termasuk model bisnis, fungsi, proses bisnis, Data Pribadi yang diproses, dan lokasi pengelolaan maupun pemrosesan data.
Karena itu, kewajiban pembaruan tidak ditentukan semata-mata berdasarkan penggunaan teknologi AI.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan hanya memperbaiki kemampuan chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan tanpa mengubah fungsi, model bisnis, kategori data, atau informasi lain yang telah didaftarkan.
Pengembangan tersebut tidak otomatis memerlukan perubahan TDPSE.
Sebaliknya, jika perusahaan menambahkan fitur AI yang menjalankan proses bisnis baru atau menggunakan kategori Data Pribadi yang sebelumnya tidak tercantum dalam informasi pendaftaran, perusahaan perlu memeriksa kewajiban pelaporannya.
Perubahan Fitur Apa yang Perlu Diperiksa?
| Perubahan pada platform | Pemeriksaan terhadap TDPSE |
|---|---|
| Peningkatan kemampuan chatbot tanpa perubahan informasi pendaftaran | Tidak otomatis memerlukan pembaruan |
| AI menjalankan fungsi bisnis baru | Periksa perubahan deskripsi fungsi dan proses bisnis |
| Penambahan layanan AI berbayar | Periksa kesesuaian model bisnis yang didaftarkan |
| Pemrosesan kategori Data Pribadi tambahan | Periksa perubahan keterangan Data Pribadi |
| Penggunaan penyedia AI atau infrastruktur baru | Periksa apakah lokasi pengelolaan atau pemrosesan yang terdaftar berubah |
| Perubahan domain atau informasi server | Periksa perubahan data teknis pendaftaran |
| Penambahan sistem elektronik baru yang terpisah | Evaluasi apakah cakupan pendaftaran lama masih sesuai atau diperlukan pendaftaran tersendiri |
Tabel tersebut merupakan panduan pemeriksaan awal.
Penentuan kewajiban tetap harus didasarkan pada informasi pendaftaran perusahaan dan perubahan operasional sistem yang sebenarnya.
Perusahaan tidak sebaiknya langsung mengajukan pendaftaran ulang hanya karena menggunakan teknologi baru. Langkah pertama adalah mengidentifikasi informasi apa yang berubah.
Bagaimana Contoh Pengembangan AI pada Platform SaaS?
Pengembangan fitur pada Mekari Qontak dapat digunakan sebagai ilustrasi perubahan fungsi platform digital.
Pada Juni 2026, perusahaan tersebut memperkenalkan integrasi CDP, Agentic AI, dan layanan loyalitas pelanggan.
Sebelumnya, Mekari Qontak dikenal menyediakan layanan omnichannel dan Customer Relationship Management (CRM) untuk membantu perusahaan mengelola komunikasi dan hubungan dengan pelanggan.
Melalui pengembangan platform, beberapa fungsi menjadi lebih terintegrasi.
1. Customer Data Platform Mengintegrasikan Informasi Pelanggan
CDP membantu menggabungkan data pelanggan dari berbagai sumber dalam satu profil.
Data yang terintegrasi dapat mencakup percakapan melalui kanal komunikasi, riwayat transaksi, aktivitas CRM, dan interaksi pelanggan lainnya.
Dari sisi operasional, integrasi tersebut dapat membantu perusahaan memahami aktivitas pelanggan secara lebih menyeluruh.
Namun, bagi penyelenggara sistem elektronik, penambahan fungsi pengolahan data perlu diperiksa terhadap informasi yang sebelumnya didaftarkan.
Misalnya, perusahaan sebelumnya hanya mencatat nama dan kontak pelanggan, kemudian menambahkan integrasi riwayat transaksi serta aktivitas pengguna.
Jika kategori Data Pribadi yang diproses berubah, kesesuaiannya dengan informasi pendaftaran perlu diperiksa.
2. Agentic AI Menjalankan Proses Bisnis Secara Otomatis
Berbeda dengan chatbot sederhana yang hanya memberikan jawaban, Agentic AI dapat dirancang untuk menjalankan tindakan berdasarkan informasi dan instruksi yang diterima.
Contohnya, AI dapat membantu memeriksa status pesanan, membuat catatan transaksi, atau meneruskan permintaan pelanggan ke bagian tertentu.
Dalam konteks pendaftaran PSE, hal yang perlu diperiksa bukan sekadar penggunaan istilah AI.
Perusahaan perlu melihat apakah fitur tersebut menambah atau mengubah fungsi sistem elektronik serta proses bisnis yang sebelumnya dideskripsikan.
Jika fungsi baru berada di luar deskripsi yang telah didaftarkan, pembaruan informasi dapat diperlukan.
3. Loyalty Management Memperluas Fungsi Layanan
Program loyalitas pelanggan dapat melibatkan pencatatan poin, status keanggotaan, dan transaksi pelanggan.
Ketika fungsi tersebut diintegrasikan ke platform yang sebelumnya hanya berfokus pada komunikasi atau CRM, perusahaan perlu mengevaluasi perubahan deskripsi operasionalnya.
Perlu ditegaskan bahwa pengembangan fitur Mekari Qontak tidak dapat dijadikan bukti bahwa perusahaan tersebut melanggar kewajiban pendaftaran atau belum memperbarui TDPSE.
Status kewajiban pembaruan hanya dapat dipastikan dengan membandingkan informasi yang benar-benar didaftarkan dengan kondisi penyelenggaraan sistem elektronik.
Contoh tersebut menunjukkan jenis perubahan yang perlu diperhatikan perusahaan SaaS ketika melakukan pengembangan produk.
Data Apa Saja yang Dicatat dalam Pendaftaran PSE?
Untuk menentukan kebutuhan perubahan data TDPSE, perusahaan perlu memahami informasi yang disampaikan ketika melakukan pendaftaran.
Pasal 3 ayat (3) Permenkominfo 5/2020 mengatur bahwa permohonan pendaftaran PSE Lingkup Privat memuat informasi yang benar mengenai:
- Gambaran umum pengoperasian sistem elektronik.
- Kewajiban memastikan keamanan informasi.
- Kewajiban melakukan pelindungan Data Pribadi.
- Kewajiban melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai ketentuan.
Gambaran umum pengoperasian sistem elektronik kemudian dirinci dalam Pasal 3 ayat (4).
Informasi yang Perlu Diperiksa Ketika Platform Berkembang
| Informasi pendaftaran | Contoh perubahan yang perlu dievaluasi |
|---|---|
| Nama sistem elektronik | Perubahan identitas sistem |
| Sektor sistem elektronik | Perluasan atau perubahan kegiatan layanan |
| URL website | Perubahan alamat layanan |
| Domain atau alamat IP server | Perubahan informasi teknis yang didaftarkan |
| Deskripsi model bisnis | Penambahan layanan atau skema pendapatan baru |
| Deskripsi fungsi dan proses bisnis | AI menjalankan fungsi operasional tambahan |
| Keterangan Data Pribadi | Perubahan kategori Data Pribadi yang diproses |
| Lokasi pengelolaan, pemrosesan, atau penyimpanan | Perpindahan atau penambahan infrastruktur terkait |
| Jaminan akses pengawasan | Kesesuaian dengan kewajiban yang dinyatakan dalam pendaftaran |
Informasi tersebut membantu pemerintah memahami gambaran penyelenggaraan sistem elektronik.
Karena itu, ketika perusahaan mengubah fungsi layanan secara signifikan, dokumen pendaftaran sebelumnya perlu diperiksa.
Bagaimana dengan PSE Asing?
Pasal 4 ayat (2) Permenkominfo 5/2020 menetapkan informasi tambahan bagi PSE Lingkup Privat asing.
Informasi tersebut mencakup identitas penyelenggara, pimpinan atau penanggung jawab, domisili atau dokumen pendirian, jumlah pengguna Indonesia, serta nilai transaksi dari Indonesia.
Perubahan informasi yang termasuk ketentuan tersebut juga perlu dilaporkan sesuai Pasal 5.
Sementara itu, bagi PSE yang dikecualikan dari mekanisme pendaftaran melalui OSS, Pasal 3 ayat (5) mengatur informasi legalitas tambahan yang relevan.
Apa Aturan Pembaruan TDPSE pada 2026?
Kewajiban pendaftaran dan pembaruan informasi PSE Lingkup Privat tidak hanya didasarkan pada satu regulasi.
Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan perusahaan.
Permenkominfo 5/2020 jo. Permenkominfo 10/2021
Permenkominfo 5/2020 mengatur kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat, informasi yang wajib disampaikan, penerbitan tanda daftar, serta sanksi administratif.
Peraturan tersebut telah diubah melalui Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021.
Pasal 5 Permenkominfo 5/2020 secara khusus mewajibkan pelaporan perubahan informasi pendaftaran kepada Menteri.
Artinya, kewajiban PSE tidak berhenti setelah TDPSE diterbitkan.
Penyelenggara tetap harus memastikan informasi yang disampaikan kepada pemerintah sesuai dengan kondisi penyelenggaraan sistem elektronik.
Permenkomdigi 15/2025
Permenkomdigi Nomor 15 Tahun 2025 mengatur standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
Peraturan ini diundangkan pada 22 Oktober 2025.
Dalam lampiran mengenai Pendaftaran PSE Lingkup Privat, peraturan tersebut mencantumkan kewajiban pelaporan apabila terdapat perubahan data pendaftaran.
Selain itu, standar tersebut mengatur mekanisme pendaftaran melalui OSS dan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, kewajiban pembaruan informasi PSE tetap relevan bagi perusahaan digital pada 2026, termasuk ketika terjadi perubahan fungsi layanan akibat integrasi teknologi AI.
Kapan Perubahan Data TDPSE Harus Dilaporkan?
Perubahan informasi yang termasuk dalam cakupan Pasal 5 Permenkominfo 5/2020 wajib dilaporkan kepada Menteri.
Namun, tidak setiap pembaruan kode aplikasi atau peningkatan teknologi otomatis menyebabkan perubahan informasi pendaftaran.
Perusahaan perlu melakukan penilaian berdasarkan kondisi sistem.
Misalnya, sebuah platform SaaS mengembangkan tiga fitur berikut:
Kasus pertama: chatbot diperbarui tanpa menambah fungsi bisnis.
Perusahaan hanya memperbaiki kemampuan sistem memahami pertanyaan dan memberikan respons.
Jika fungsi, model bisnis, kategori Data Pribadi, lokasi pemrosesan, serta informasi lain yang didaftarkan tetap sesuai, perubahan tersebut tidak otomatis memerlukan pembaruan.
Kasus kedua: AI mulai menjalankan proses bisnis baru.
Perusahaan menambahkan kemampuan AI untuk memproses permintaan layanan, mengelola alur transaksi, dan mengambil tindakan dalam sistem.
Perubahan tersebut dapat memengaruhi deskripsi fungsi dan proses bisnis yang didaftarkan.
Kasus ketiga: data pelanggan diproses pada infrastruktur baru.
Perusahaan mengintegrasikan layanan AI dari penyedia pihak ketiga.
Jika integrasi menyebabkan perubahan lokasi pengelolaan, pemrosesan, atau penyimpanan data yang tercantum dalam pendaftaran, informasi tersebut perlu dievaluasi untuk pembaruan.
Perbedaan ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan ditentukan berdasarkan perubahan informasi yang didaftarkan, bukan penggunaan AI semata.
Apakah Ada Tenggat Khusus Setelah Fitur AI Diluncurkan?
Pasal 5 Permenkominfo 5/2020 mewajibkan pelaporan perubahan informasi pendaftaran, tetapi tidak menetapkan tenggat universal berupa sejumlah hari setelah setiap peluncuran fitur AI.
Karena itu, perusahaan tidak sebaiknya mengasumsikan adanya masa kelonggaran tertentu tanpa dasar.
Untuk mengurangi risiko, pemeriksaan kesesuaian TDPSE sebaiknya dilakukan sebelum fitur baru diluncurkan.
Apabila terdapat perubahan yang wajib dilaporkan, perusahaan perlu mengikuti mekanisme dan ketentuan layanan yang berlaku pada saat pembaruan diajukan.
Bagaimana Jika Fitur AI Memproses Data Pribadi melalui Pihak Ketiga?
Penggunaan AI yang melibatkan Data Pribadi perlu diperiksa dari dua sisi hukum yang berbeda.
Pertama, perusahaan harus memastikan informasi pendaftaran PSE masih sesuai.
Kedua, perusahaan harus memenuhi kewajiban pelindungan Data Pribadi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Memiliki TDPSE tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi telah memenuhi ketentuan pelindungan data.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur kewajiban pengendali dan prosesor dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 20, misalnya, mewajibkan pengendali memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah.
Bagi perusahaan yang mengintegrasikan fitur AI, pemeriksaan dapat mencakup:
- Kategori Data Pribadi yang diproses.
- Tujuan dan dasar hukum pemrosesan.
- Peran perusahaan dan penyedia layanan AI.
- Keamanan serta akses terhadap Data Pribadi.
- Lokasi pemrosesan dan potensi transfer data ke luar negeri.
- Kesesuaian pemberitahuan privasi serta dokumentasi pemrosesan.
Pada 2026, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 33 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan UU PDP, dengan pemberlakuan setelah masa enam bulan sejak pengundangannya pada Juli 2026.
Perusahaan yang sedang merencanakan pengembangan layanan hingga 2027 perlu memperhitungkan ketentuan tersebut.
Namun, kewajiban pelindungan data tidak dapat dianggap selesai hanya dengan memperbarui TDPSE.
Apakah Mengganti Penyedia Cloud AI Selalu Harus Dilaporkan?
Tidak otomatis.
Pergantian penyedia AI perlu dievaluasi terhadap informasi pendaftaran yang terdampak.
Jika tidak mengubah informasi yang didaftarkan, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa perusahaan wajib memperbarui TDPSE hanya karena berganti vendor.
Namun, apabila perpindahan tersebut mengubah lokasi pemrosesan atau informasi teknis lain yang tercantum dalam pendaftaran, kewajiban pelaporannya perlu diperiksa.
Terlepas dari perubahan TDPSE, perusahaan juga harus memastikan hubungan pemrosesan Data Pribadi dengan penyedia layanan telah sesuai dengan UU PDP dan ketentuan terkait.
Apa Perbedaan Update Data TDPSE dan Daftar Ulang PSE?
Pembaruan data TDPSE tidak sama dengan pendaftaran ulang PSE.
Pembaruan dilakukan ketika terdapat perubahan informasi pendaftaran yang wajib dilaporkan.
Sementara itu, pendaftaran ulang dapat menjadi bagian dari proses normalisasi setelah pemutusan akses dan pencabutan tanda daftar sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) Permenkominfo 5/2020.
Perbedaannya sebagai berikut.
| Kondisi | Mekanisme yang relevan |
|---|---|
| PSE sudah terdaftar dan informasi berubah | Melaporkan serta memperbarui informasi pendaftaran |
| Fitur baru tidak mengubah informasi yang didaftarkan | Tidak otomatis memerlukan pembaruan |
| Perusahaan mengoperasikan sistem elektronik lain yang terpisah | Evaluasi cakupan dan kebutuhan pendaftaran tersendiri |
| PSE belum pernah mendaftar padahal wajib | Melakukan pendaftaran sesuai ketentuan |
| Tanda daftar dicabut setelah proses sanksi dan akses diputus | Pendaftaran ulang dengan informasi benar untuk normalisasi |
Perusahaan sebaiknya tidak langsung mengajukan pendaftaran baru ketika hanya perlu menyesuaikan data yang telah tercatat.
Sebaliknya, jika pengembangan menghasilkan sistem elektronik baru yang tidak tercakup dalam pendaftaran sebelumnya, kebutuhan pendaftaran tersendiri harus dievaluasi.
Bagaimana Cara Memperbarui Informasi TDPSE?
Pendaftaran PSE Lingkup Privat domestik pada umumnya terintegrasi dengan sistem OSS melalui layanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
Namun, mekanisme pembaruan informasi perlu mengikuti layanan dan prosedur yang tersedia sesuai kategori PSE.
Perusahaan dapat mempersiapkan tahapan berikut.
1. Periksa Informasi Pendaftaran Existing
Tim legal perlu memperoleh kembali informasi yang digunakan ketika sistem elektronik pertama kali didaftarkan.
Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat nomor tanda daftar.
Perusahaan perlu meninjau deskripsi model bisnis, fungsi sistem, kategori data, dan informasi teknis yang telah dilaporkan.
2. Identifikasi Perubahan Fitur
Tim produk dan teknis perlu menjelaskan fungsi baru yang akan diluncurkan.
Informasi tersebut dapat mencakup proses bisnis baru, kategori data tambahan, perubahan API, serta penyedia infrastruktur yang digunakan.
3. Bandingkan Informasi Lama dan Kondisi Terbaru
Tim legal dan teknis perlu membuat daftar perbedaan antara informasi pendaftaran existing dan kondisi platform terbaru.
Langkah ini membantu menentukan bagian yang perlu diperbarui.
4. Siapkan Data dan Dokumen Pendukung
Perusahaan perlu menyiapkan informasi yang akurat sesuai perubahan.
Dokumen dapat berupa pembaruan deskripsi sistem, informasi data yang diproses, atau dokumen teknis lain sesuai persyaratan layanan.
5. Lakukan Pelaporan melalui Mekanisme Resmi
Perusahaan perlu menggunakan layanan pembaruan yang disediakan pemerintah sesuai kategori PSE dan status pendaftarannya.
Bagi PSE domestik yang menggunakan OSS, periksa layanan PB UMKU dan fasilitas penyesuaian data yang tersedia, serta ikuti petunjuk Komdigi jika diperlukan.
Perusahaan tidak sebaiknya menganggap prosedur pendaftaran awal selalu identik dengan prosedur perubahan informasi.
6. Simpan Bukti dan Lakukan Pemeriksaan Akhir
Setelah pembaruan diajukan atau diproses, perusahaan perlu menyimpan bukti permohonan, konfirmasi, dan dokumen terkait.
Informasi yang telah tercatat kemudian perlu dibandingkan kembali dengan kondisi operasional sistem.
Tujuannya agar perubahan yang telah dilaporkan benar-benar sesuai dengan layanan yang dijalankan.
Apa Risiko Jika Data TDPSE Tidak Diperbarui?
Kelalaian melaporkan perubahan informasi pendaftaran dapat menimbulkan sanksi administratif.
Pasal 7 Permenkominfo 5/2020 membedakan sanksi terhadap PSE yang belum melakukan pendaftaran dan PSE yang telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan atau memberikan informasi yang tidak benar.
1. Teguran Tertulis
Bagi PSE yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi kewajiban pelaporan perubahan, Menteri dapat memberikan teguran tertulis melalui surat elektronik atau media elektronik lain.
Tahap ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan.
2. Penghentian Sementara
Apabila teguran tertulis tidak diindahkan, Pasal 7 ayat (3) mengatur kemungkinan penghentian sementara terhadap PSE Lingkup Privat.
Bagi perusahaan SaaS, penghentian sementara berpotensi mengganggu penyelenggaraan layanan kepada pelanggan.
3. Pemutusan Akses dan Pencabutan Tanda Daftar
Apabila PSE tidak memberikan konfirmasi dalam waktu tujuh hari setelah penghentian sementara, Menteri dapat menjatuhkan pemutusan akses dan pencabutan tanda daftar sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf c.
Tenggat tujuh hari tersebut dihitung setelah penghentian sementara, bukan sejak fitur AI diluncurkan atau sejak perubahan sistem dilakukan.
Hal ini perlu diperhatikan agar perusahaan tidak salah memahami tahapan sanksi.
4. Normalisasi Akses
Pasal 7 juga mengatur mekanisme normalisasi berdasarkan kondisi pelanggaran.
Jika sistem dihentikan sementara karena informasi tidak diperbarui, normalisasi dilakukan setelah perusahaan memperbarui informasi pendaftaran dengan benar.
Namun, apabila akses telah diputus dan tanda daftar dicabut, normalisasi mengikuti mekanisme pendaftaran ulang dengan informasi yang benar.
Sementara itu, bagi PSE yang belum pernah mendaftar meskipun diwajibkan, Pasal 7 ayat (2) mengatur sanksi pemutusan akses.
Karena itu, risiko dan mekanisme pemulihan perlu dibedakan berdasarkan status pendaftaran perusahaan.
Baca Juga: Komdigi Beri Peringatan 36 PSE Privat Tak Terdaftar, Kenali Kewajiban dan Aturannya
Checklist Legal dan Teknis Sebelum Merilis Fitur AI
Bagi perusahaan digital yang telah memiliki TDPSE, pemeriksaan kepatuhan sebaiknya menjadi bagian dari proses pengembangan produk.
Checklist berikut dapat digunakan sebelum fitur AI baru diluncurkan.
| Area pemeriksaan | Pertanyaan yang perlu dijawab |
|---|---|
| Status PSE | Apakah sistem elektronik sudah terdaftar dan TDPSE masih sesuai? |
| Cakupan sistem | Apakah fitur baru masih bagian dari sistem existing atau merupakan sistem terpisah? |
| Fungsi layanan | Apakah AI mengubah fungsi atau proses bisnis yang didaftarkan? |
| Model bisnis | Apakah terdapat perubahan layanan atau sumber pendapatan? |
| Data Pribadi | Apakah kategori data yang diproses bertambah atau berubah? |
| Infrastruktur | Apakah lokasi pengelolaan, pemrosesan, atau penyimpanan berubah? |
| Domain dan server | Apakah informasi teknis yang didaftarkan masih sesuai? |
| Vendor AI | Apakah perubahan vendor berdampak pada informasi pendaftaran atau pemrosesan data? |
| Kepatuhan PDP | Apakah dasar pemrosesan, keamanan, dan hubungan pengendali-prosesor sudah diperiksa? |
| Dokumen pendaftaran | Apakah deskripsi sistem dan dokumen yang disampaikan sebelumnya masih sesuai? |
| Kebutuhan pelaporan | Apakah terdapat perubahan informasi yang wajib dilaporkan? |
| Bukti kepatuhan | Apakah keputusan evaluasi dan bukti pembaruan terdokumentasi? |
Jika pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat perubahan informasi yang wajib dilaporkan, perusahaan perlu menyimpan hasil evaluasinya sebagai dokumentasi internal.
Sebaliknya, apabila terdapat perubahan yang termasuk dalam ketentuan pendaftaran PSE, perusahaan perlu melakukan pembaruan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemeriksaan ini membantu tim legal dan teknis memastikan inovasi produk berjalan seiring dengan pemenuhan kewajiban administratif.
Platform Akan Meluncurkan Fitur AI? Pastikan Data TDPSE Masih Sesuai
Pengembangan fitur AI dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, memperluas layanan, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Namun, inovasi teknologi juga perlu diselaraskan dengan kewajiban administratif penyelenggaraan sistem elektronik.
Penambahan fitur AI tidak otomatis mengharuskan pendaftaran PSE ulang. Akan tetapi, setiap perubahan informasi pendaftaran yang termasuk dalam ketentuan wajib dilaporkan kepada Menteri.
Perusahaan perlu memeriksa apakah fitur baru memengaruhi fungsi sistem, model bisnis, kategori Data Pribadi, atau lokasi pemrosesan yang telah tercatat.
Selain itu, penggunaan AI yang melibatkan Data Pribadi juga harus dievaluasi berdasarkan ketentuan pelindungan data yang berlaku.
Pemeriksaan sejak tahap pengembangan membantu perusahaan mengurangi risiko ketidaksesuaian administratif sebelum fitur baru digunakan pelanggan.
Perusahaan Anda sedang menambahkan fitur AI, memperbarui model bisnis, atau menggunakan infrastruktur pemrosesan data baru?
Prolegal.id dapat membantu perusahaan meninjau kesesuaian informasi pendaftaran PSE, mengidentifikasi perubahan yang perlu dilaporkan, serta mendampingi persiapan pembaruan data TDPSE sesuai ketentuan yang berlaku.
Konsultasikan kesiapan legalitas platform digital perusahaan Anda bersama Prolegal.id sebelum fitur baru diluncurkan.
Author: Annisa Rendanianti