STPW Master Franchise Asing: Siapa Wajib Memiliki Izin?

STPW master franchise

“Brand luar negeri ingin mengembangkan jaringan franchise di Indonesia? Pahami kewajiban STPW master franchise, perbedaan kedudukan para pihak, dan persyaratan perizinan sebelum menjalankan usaha.”

STPW master franchise menjadi salah satu aspek legalitas yang harus diperiksa ketika perusahaan Indonesia memperoleh hak untuk mengembangkan jaringan waralaba milik brand asing.

Skema ini kembali menjadi perhatian setelah Lotte GRS, perusahaan asal Korea Selatan, mengumumkan kerja sama dengan Bogajaya Group pada 25 Agustus 2026 untuk menghadirkan kembali jaringan kedai kopi Angel-in-us di Indonesia.

Perjanjian master franchise tersebut ditandatangani pada 24 Agustus 2026. Melalui kerja sama ini, Angel-in-us menargetkan pembukaan gerai pertama pada akhir 2026 dan pengembangan 10 gerai dalam lima tahun.

Bagi perusahaan lokal, kesempatan menjadi pemegang master franchise dapat membuka peluang pengembangan bisnis menggunakan merek serta sistem operasional yang telah dikenal di negara lain.

Namun, kerja sama tersebut menimbulkan pertanyaan penting: siapa yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ketika perusahaan asing menunjuk mitra Indonesia?

Apakah cukup pemilik brand asing yang memiliki STPW, atau mitra lokal juga harus mengurus perizinan tersendiri?

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (PP 35/2024) mewajibkan pemberi, penerima, pemberi lanjutan, dan penerima lanjutan memiliki STPW sesuai kedudukan masing-masing.

Namun, kategori STPW, waktu pemenuhannya, dan instansi penerbitnya tidak selalu sama.

Bahkan, perusahaan yang berperan sebagai penerima waralaba dari brand asing dapat mempunyai kewajiban tambahan apabila memperoleh hak untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.

Karena itu, perusahaan yang akan menjalankan skema master franchise perlu memastikan struktur hubungan hukum dan kewajiban perizinan sebelum menandatangani perjanjian lanjutan atau mengembangkan gerai.

Baca Juga: Perbedaan Izin Usaha untuk Kantor Cabang dan Franchise

Apa Itu Master Franchise dan Apa Bedanya dengan Franchise Gerai?

Master franchise merupakan skema kerja sama ketika pemilik sistem waralaba memberikan hak kepada mitra untuk mengembangkan bisnis pada wilayah tertentu berdasarkan perjanjian.

Perbedaan utamanya dengan franchise gerai terletak pada cakupan hak dan kewenangan yang diberikan.

Dalam franchise gerai, penerima biasanya memperoleh hak menjalankan satu atau beberapa lokasi usaha sesuai kesepakatan.

Sementara itu, dalam skema master franchise, mitra dapat memperoleh hak pengembangan jaringan pada wilayah yang lebih luas, termasuk kemungkinan menunjuk pihak lain apabila diizinkan dalam perjanjian.

Sebagai contoh, perusahaan kopi asing ingin memasuki pasar Indonesia.

Perusahaan tersebut dapat memberikan hak kepada mitra lokal untuk mengoperasikan jaringan kedai kopi di wilayah Indonesia.

Namun, apabila mitra lokal juga ingin menunjuk investor lain untuk membuka gerai, kewenangan tersebut harus diperiksa dalam Perjanjian Waralaba.

Istilah master franchisee tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk menjual sub-franchise.

Pasal 6 ayat (3) PP 35/2024 mengatur bahwa Perjanjian Waralaba dapat memuat klausul pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.

Dengan demikian, kewenangan menunjuk mitra berikutnya harus memiliki dasar yang jelas dalam perjanjian.

Perusahaan yang memperoleh hak mengoperasikan sejumlah gerai belum tentu memiliki hak untuk bertindak sebagai pemberi waralaba lanjutan.

Siapa yang Wajib Memiliki STPW Master Franchise?

Kewajiban STPW master franchise ditentukan berdasarkan kedudukan setiap pihak dalam hubungan waralaba, bukan hanya berdasarkan istilah bisnis yang digunakan.

Pasal 12 PP 35/2024 mengatur bahwa pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan wajib memiliki STPW sebagai Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).

Pasal 13 dan Pasal 14 kemudian membedakan waktu kepemilikannya.

Berikut pembagian kategori dalam skema waralaba asing.

KedudukanKapan STPW wajib dimiliki?Penerbit melalui OSS
Pemberi Waralaba dari Luar NegeriSebelum membuat Perjanjian WaralabaLembaga OSS atas nama Menteri
Penerima Waralaba dari Waralaba Luar NegeriSebelum memulai usahaLembaga OSS atas nama Menteri
Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar NegeriSebelum membuat Perjanjian Waralaba dengan penerima lanjutanLembaga OSS atas nama Menteri
Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar NegeriSebelum memulai usaha, dengan memperhatikan mekanisme bukti sementara yang berlakuLembaga OSS atas nama pemerintah daerah berwenang

Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 PP 35/2024, dengan mekanisme penerbitan daerah lebih lanjut diatur Permendag Nomor 25 Tahun 2025.

Apakah Satu Perusahaan Bisa Memiliki Dua Kedudukan Hukum?

Bisa, apabila struktur dan kewenangan yang diberikan memenuhi ketentuan masing-masing peran.

Misalnya, sebuah perusahaan Indonesia menerima hak langsung dari pemberi waralaba asing untuk mengembangkan jaringan restoran.

Dalam hubungan pertama, perusahaan Indonesia tersebut berkedudukan sebagai Penerima Waralaba dari Waralaba Luar Negeri.

Jika perusahaan kemudian diberikan hak untuk menunjuk penerima lanjutan dan melaksanakan pemberian hak tersebut, kedudukannya juga menjadi Pemberi Waralaba Lanjutan.

Dua kedudukan tersebut mempunyai kewajiban perizinan yang perlu dipetakan secara tepat.

Karena itu, perusahaan tidak dapat langsung menganggap STPW sebagai penerima waralaba sudah mencakup seluruh kewajiban ketika mulai memberikan hak waralaba kepada pihak lain.

Jenis STPW harus sesuai dengan kegiatan dan kedudukan hukum perusahaan.

Selain itu, perusahaan perlu memeriksa identitas badan hukum yang sebenarnya menjadi pihak perjanjian.

Nama grup perusahaan atau merek dagang tidak selalu sama dengan entitas yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan waralaba.

Bagaimana Struktur Master Franchise Asing dalam Contoh Angel-in-us?

Kerja sama Angel-in-us dapat digunakan untuk memahami kemungkinan struktur pengembangan waralaba asing di Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan Yonhap pada 25 Agustus 2026, Lotte GRS dan Bogajaya Group menandatangani perjanjian master franchise untuk pengembangan jaringan Angel-in-us di Indonesia.

Dari informasi tersebut, diketahui adanya hubungan kerja sama antara perusahaan asing dan mitra lokal untuk pengembangan jaringan gerai.

Namun, pemberitaan publik tidak memuat keseluruhan klausul perjanjian, identitas lengkap entitas hukum yang menandatangani, ataupun seluruh kewenangan yang diberikan.

Karena itu, tidak dapat langsung dipastikan bahwa Bogajaya mempunyai hak menunjuk penerima waralaba lanjutan atau sudah memiliki kategori STPW tertentu.

Untuk memahami kemungkinan strukturnya, berikut ilustrasi berdasarkan PP 35/2024.

Pemberi Waralaba Asing

Pihak asing yang memberikan hak penggunaan sistem bisnis kepada mitra Indonesia berkedudukan sebagai pemberi waralaba.

Dalam hubungan kerja sama seperti ini, pihak pemberi harus memenuhi kewajiban STPW sebelum membuat Perjanjian Waralaba.

Penerima Waralaba dari Waralaba Luar Negeri

Entitas Indonesia yang memperoleh hak langsung dari pemberi asing berkedudukan sebagai penerima waralaba dari waralaba luar negeri.

Entitas tersebut wajib mempunyai STPW sesuai kategorinya sebelum memulai usaha.

Pemberi Waralaba Lanjutan

Apabila perjanjian memberikan hak kepada penerima untuk menunjuk mitra lain, perusahaan penerima dapat berkedudukan sebagai pemberi waralaba lanjutan ketika menjalankan kewenangan tersebut.

Dalam kedudukan ini, STPW pemberi lanjutan wajib dimiliki sebelum membuat Perjanjian Waralaba dengan penerima lanjutan.

Penerima Waralaba Lanjutan

Mitra yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan berkedudukan sebagai penerima waralaba lanjutan.

Pihak tersebut mempunyai kewajiban STPW sendiri sebelum memulai kegiatan usaha, dengan memperhatikan mekanisme penerbitan dan bukti sementara yang berlaku.

Pemetaan ini merupakan ilustrasi hukum dan bukan penilaian terhadap kelengkapan izin atau isi perjanjian Lotte GRS dan Bogajaya Group.

Bagi perusahaan yang sedang bernegosiasi dengan pemilik brand asing, struktur aktual harus diperiksa berdasarkan perjanjian dan entitas yang menjadi pihak dalam hubungan tersebut.

Baca Juga: Bisnis Franchise Kian Menjamur, Apa Bedanya dengan Cabang dan Kemitraan?

Apa Syarat STPW Pemberi Waralaba Asing?

Pemberi waralaba yang berasal dari luar negeri harus memenuhi persyaratan khusus ketika mengajukan STPW di Indonesia.

Pasal 13 ayat (2) PP 35/2024 mewajibkan permohonan STPW pemberi dilengkapi bukti Prospektus Penawaran Waralaba.

Sementara itu, Pasal 13 ayat (3) menetapkan persyaratan dokumen tambahan bagi pemberi waralaba asing.

1. Prospektus Penawaran Waralaba

Prospektus merupakan dokumen yang memberikan informasi mengenai bisnis yang akan diwaralabakan.

Pasal 5 ayat (2) PP 35/2024 mengatur bahwa prospektus paling sedikit memuat identitas pemberi, legalitas usaha, sejarah kegiatan usaha, struktur organisasi, sistem bisnis, laporan keuangan dua tahun terakhir, jumlah gerai, daftar penerima, hak dan kewajiban para pihak, serta bukti kekayaan intelektual.

Terdapat pengecualian kewajiban mencantumkan daftar penerima bagi pemberi yang baru mewaralabakan bisnisnya sesuai Pasal 5 ayat (3).

Prospektus wajib menggunakan bahasa Indonesia.

2. Dokumen Izin Usaha dari Negara Asal

Pemberi waralaba asing wajib melampirkan dokumen izin usaha yang diterbitkan lembaga berwenang di negara asal.

Dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan legalisasi dalam Pasal 13 ayat (3).

Untuk negara peserta Konvensi Apostille, legalisasi dilakukan melalui otoritas yang berwenang berdasarkan konvensi tersebut.

Sementara itu, untuk negara yang bukan peserta konvensi, legalisasi dilakukan melalui pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara asal.

Karena itu, perusahaan tidak boleh menganggap seluruh dokumen usaha asing dapat langsung digunakan dalam permohonan STPW tanpa pemeriksaan persyaratan legalisasinya.

3. Surat Keterangan Keberlangsungan Kegiatan Usaha

Selain izin usaha, pemberi waralaba asing harus melampirkan surat keterangan keberlangsungan kegiatan usaha waralaba.

Dokumen ini diterbitkan oleh Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara asal pemberi waralaba.

Persyaratan tersebut berfungsi sebagai dokumen pendukung mengenai keberlangsungan kegiatan usaha yang akan diwaralabakan.

Bagi perusahaan Indonesia yang sedang menegosiasikan kerja sama dengan brand asing, kelengkapan dokumen tersebut sebaiknya diperiksa sejak tahap persiapan.

Keterlambatan memperoleh atau melegalisasi dokumen dari negara asal dapat memengaruhi rencana pengurusan STPW dan penandatanganan perjanjian.

Kapan Prospektus Harus Disampaikan kepada Mitra Indonesia?

Prospektus Penawaran Waralaba wajib disampaikan paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP 35/2024 dan berlaku bagi pemberi waralaba maupun pemberi waralaba lanjutan.

Dengan demikian, perusahaan yang sedang mempersiapkan kontrak master franchise tidak cukup hanya memastikan prospektus sudah selesai disusun.

Perusahaan juga perlu memperhatikan kapan dokumen tersebut disampaikan kepada calon penerima.

Misalnya, perjanjian direncanakan untuk ditandatangani pada 20 Desember.

Agar memenuhi tenggat 14 hari kalender, prospektus perlu sudah diterima calon penerima paling lambat 6 Desember.

Bukti penyampaian sebaiknya didokumentasikan untuk membantu menunjukkan bahwa kewajiban tersebut telah dipenuhi.

Apakah Pengurusan STPW Harus Selesai Sebelum Prospektus Disampaikan?

Tidak harus demikian.

Penyampaian prospektus dan persiapan pengajuan STPW dapat dikoordinasikan dalam periode yang sama.

Namun, sebelum Perjanjian Waralaba dibuat, dua persyaratan penting harus sudah terpenuhi.

Pertama, prospektus telah disampaikan sesuai tenggat 14 hari kalender.

Kedua, pemberi waralaba telah memiliki STPW sesuai Pasal 13 ayat (1).

Hal yang sama perlu diperhatikan ketika pemberi waralaba lanjutan akan membuat perjanjian dengan mitra berikutnya.

Karena itu, jadwal penandatanganan master franchise tidak sebaiknya ditentukan hanya berdasarkan kesepakatan komersial.

Tim legal harus memastikan kesiapan prospektus, STPW, dan perjanjian sebelum tanggal penandatanganan ditetapkan.

Bagaimana Alur Pengurusan STPW Master Franchise melalui OSS?

Pengurusan STPW master franchise perlu disesuaikan dengan kategori penyelenggara dan hubungan hukum para pihak.

Pasal 15 PP 35/2024 mengatur bahwa permohonan STPW diajukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Namun, kewenangan penerbitannya berbeda menurut kategori waralaba.

Berikut tahapan yang perlu diperhatikan dalam struktur waralaba asing.

TahapProses dan pemeriksaan
1. Pemeriksaan struktur kerja samaIdentifikasi pemberi asing, penerima langsung, dan kemungkinan penerima lanjutan
2. Persiapan dokumen asingPastikan prospektus, izin usaha terlegalisasi, dan surat keberlangsungan usaha tersedia
3. STPW pemberi asingAjukan sesuai kategori melalui OSS dan pastikan terbit sebelum Perjanjian Waralaba dibuat
4. Perjanjian dengan mitra lokalPenuhi kewajiban penyampaian prospektus dan klausul wajib perjanjian
5. STPW penerima dari waralaba asingAjukan dengan perjanjian serta STPW pemberi asing sesuai Pasal 14
6. Pemeriksaan hak sub-franchisePastikan terdapat kewenangan menunjuk penerima lanjutan
7. STPW pemberi waralaba lanjutanPastikan STPW sesuai kategori diperoleh sebelum membuat perjanjian lanjutan
8. Perjanjian dengan penerima lanjutanPenuhi kewajiban prospektus dan perjanjian sesuai PP 35/2024
9. STPW penerima lanjutanAjukan melalui OSS untuk kewenangan pemerintah daerah
10. Persiapan operasional geraiPeriksa NIB, perizinan sektoral, dan kewajiban lain sebelum kegiatan usaha

Tabel tersebut menggambarkan urutan kerja yang dapat digunakan untuk mengoordinasikan proses perizinan.

Beberapa kegiatan persiapan dapat berjalan bersamaan selama ketentuan hukum dipenuhi.

Namun, penerbitan STPW pada satu kategori tidak otomatis berarti seluruh pihak dalam jaringan telah memenuhi kewajibannya.

Mengapa STPW Pemberi Berpengaruh terhadap Penerima?

Pasal 14 ayat (3) PP 35/2024 mensyaratkan penerima waralaba dari waralaba luar negeri melampirkan STPW pemberi waralaba asing ketika mengajukan permohonannya.

Dengan demikian, permohonan penerima berkaitan langsung dengan dokumen perizinan pemberi.

Hubungan serupa juga muncul dalam proses verifikasi STPW penerima lanjutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Karena itu, jika dokumen pemberi belum memenuhi persyaratan, proses perizinan mitra berikutnya dapat terhambat.

Apakah Master Franchisee Selalu Boleh Menunjuk Sub-Franchisee?

Tidak.

Hak menunjuk penerima waralaba lanjutan harus diperiksa berdasarkan klausul perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PP 35/2024.

Sebagai contoh, perusahaan Indonesia mendapatkan hak pengembangan merek restoran asing untuk wilayah tertentu.

Perjanjian memberikan kewenangan membuka dan mengelola sejumlah gerai yang dimiliki perusahaan sendiri.

Namun, tidak terdapat klausul yang memberikan hak menunjuk perusahaan lain sebagai penerima waralaba lanjutan.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan tidak dapat langsung menganggap dirinya berwenang menjual hak sub-franchise hanya karena disebut sebagai master franchisee dalam komunikasi bisnis.

Sebaliknya, jika perjanjian secara tegas memberikan hak menunjuk penerima lanjutan, perusahaan perlu memeriksa kewajiban sebagai pemberi waralaba lanjutan.

Termasuk kewajiban memperoleh STPW sebelum membuat perjanjian dengan pihak yang akan menerima hak tersebut.

Apa yang Perlu Diperiksa dalam Perjanjian Master Franchise?

Perusahaan perlu memastikan perjanjian menjelaskan wilayah usaha, jangka waktu kerja sama, cakupan hak penggunaan kekayaan intelektual, kewenangan menunjuk penerima lanjutan, mekanisme pembayaran imbalan, dukungan operasional, pengakhiran kerja sama, dan penyelesaian sengketa.

Pasal 6 ayat (2) PP 35/2024 mengatur klausul minimum Perjanjian Waralaba.

Selain itu, status pelindungan kekayaan intelektual perlu diperiksa agar hak yang digunakan masih berada dalam masa perlindungan yang berlaku.

Bagi calon pemegang master franchise, pemeriksaan ini penting karena hak mengoperasikan gerai dan hak memberikan waralaba kepada pihak lain merupakan kewenangan yang berbeda.

Kapan Bukti Pengajuan STPW Bisa Digunakan sebagai Izin Sementara?

Permendag Nomor 25 Tahun 2025 mengatur mekanisme penerbitan STPW oleh pemerintah daerah untuk kategori penerima waralaba tertentu.

Kategori tersebut meliputi penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.

Pasal 4 ayat (11) menetapkan bahwa proses verifikasi dan penerbitan STPW dilakukan paling lama lima hari kerja.

Kemudian, Pasal 4 ayat (12) mengatur bahwa apabila STPW tidak diterbitkan dalam jangka waktu tersebut, bukti pengajuan permohonan STPW digunakan sebagai bukti sementara kegiatan usaha waralaba sampai STPW diterbitkan.

Ketentuan tersebut penting bagi perusahaan yang sedang mempersiapkan pembukaan gerai.

Namun, penggunaannya harus dipahami secara tepat.

Apakah Ketentuan Lima Hari Berlaku bagi Semua STPW?

Tidak.

Permendag 25/2025 mengatur penerbitan STPW yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Karena itu, mekanisme bukti sementara dalam peraturan tersebut tidak otomatis berlaku bagi STPW pemberi waralaba asing atau kategori lain yang diterbitkan atas nama Menteri.

Kewajiban STPW pemberi dan pemberi lanjutan sebelum membuat Perjanjian Waralaba tetap harus diperhatikan sesuai Pasal 13 PP 35/2024.

Apakah Gerai Boleh Beroperasi dengan Bukti Pengajuan Sementara?

Untuk kategori yang termasuk cakupan Permendag 25/2025, peraturan memang mengakui bukti pengajuan sebagai bukti sementara kegiatan usaha dalam kondisi yang ditentukan.

Namun, bukti tersebut tidak menghapus kewajiban memenuhi persyaratan lain.

Perusahaan tetap perlu memastikan permohonan diajukan sesuai ketentuan, tidak terdapat penolakan yang menghalangi proses, dan perizinan operasional lainnya telah dipenuhi.

Misalnya, restoran tetap perlu memeriksa legalitas tempat usaha, perizinan sesuai kegiatan, serta kewajiban keamanan pangan dan sertifikasi halal yang relevan.

Dengan demikian, bukti pengajuan sementara bukan pengganti seluruh perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan gerai.

Dari sisi manajemen risiko, perusahaan tetap dapat mengutamakan penerbitan STPW definitif sebelum menetapkan jadwal pembukaan, terutama apabila masih terdapat persoalan dalam proses verifikasi.

Kapan Perubahan Perjanjian Mengharuskan Perubahan STPW?

Kewajiban perusahaan tidak berhenti setelah STPW terbit.

Pasal 18 PP 35/2024 mengatur perubahan STPW apabila terdapat perubahan data tertentu yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Waralaba dan/atau Perjanjian Waralaba.

Kewajiban tersebut berlaku bagi pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan penerima waralaba yang berasal dari waralaba luar negeri sebagaimana disebutkan dalam pasal.

Namun, terdapat pengecualian untuk perubahan informasi prospektus tertentu, yaitu laporan keuangan dua tahun terakhir, jumlah gerai, dan daftar penerima sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf f, g, dan h.

Bagi perusahaan pemegang master franchise, pemeriksaan perubahan STPW dapat menjadi relevan ketika struktur hak atau dokumen perjanjian berubah.

Sebagai contoh, perusahaan awalnya hanya memperoleh hak mengoperasikan gerai sendiri.

Kemudian, para pihak menyepakati perubahan perjanjian yang memberikan kewenangan menunjuk penerima waralaba lanjutan.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi dampak perubahan perjanjian terhadap STPW yang dimiliki dan kebutuhan kategori perizinannya.

Pasal 19 PP 35/2024 juga mengatur sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban perubahan STPW sesuai Pasal 18.

Sanksi yang diatur mencakup teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau pencabutan STPW, sesuai mekanisme yang berlaku.

Karena itu, perubahan perjanjian yang berdampak pada data perizinan sebaiknya diperiksa sebelum kewenangan baru dijalankan.

Checklist Sebelum Mengambil Hak Master Franchise Brand Asing

Sebelum menandatangani kerja sama atau mengembangkan jaringan, perusahaan Indonesia perlu melakukan pemeriksaan legalitas dan struktur hubungan waralaba.

Berikut checklist yang dapat digunakan oleh tim legal, investasi, dan pengembangan bisnis.

Area pemeriksaanHal yang harus dipastikan
Pihak dalam perjanjianIdentitas entitas asing dan lokal sesuai dengan dokumen legalnya
Struktur hakPerjanjian menjelaskan hak pengoperasian dan hak menunjuk penerima lanjutan
Status kekayaan intelektualMerek dan kekayaan intelektual yang digunakan mempunyai perlindungan yang sesuai
ProspektusInformasi wajib tersedia dalam bahasa Indonesia
Tenggat prospektusDisampaikan paling lambat 14 hari kalender sebelum perjanjian
Dokumen pemberi asingIzin usaha negara asal dilegalisasi sesuai ketentuan dan surat keberlangsungan usaha tersedia
STPW pemberi asingDiperoleh sebelum Perjanjian Waralaba dibuat
STPW penerimaDiajukan sesuai kategori dan tenggat kewajiban
STPW pemberi lanjutanDiperoleh sebelum membuat perjanjian dengan penerima lanjutan
STPW penerima lanjutanDiajukan kepada instansi berwenang melalui OSS
Bukti sementaraHanya digunakan apabila memenuhi ruang lingkup dan kondisi Permendag 25/2025
NIB dan izin sektoralKegiatan dan lokasi gerai memenuhi persyaratan perizinan lainnya
Perubahan dokumenKebutuhan perubahan STPW dievaluasi berdasarkan Pasal 18 PP 35/2024

Pemeriksaan tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi kewajiban sebelum menanggung biaya ekspansi atau membuat komitmen kepada calon mitra.

Apabila struktur perjanjian belum jelas, perusahaan sebaiknya menyelesaikan pemetaan kewenangan terlebih dahulu.

Hal ini terutama penting bagi perusahaan yang berencana membuka gerai milik sendiri sekaligus mengembangkan jaringan melalui pihak ketiga.

Akan Mengambil Hak Master Franchise Brand Asing? Pastikan STPW Sudah Sesuai

Skema master franchise dapat menjadi peluang bagi perusahaan Indonesia untuk mengembangkan jaringan bisnis menggunakan merek dan sistem usaha dari luar negeri.

Namun, keberhasilan negosiasi komersial tidak otomatis berarti seluruh kewajiban legalitas telah terpenuhi.

STPW master franchise perlu diperiksa berdasarkan hubungan hukum dan kewenangan masing-masing pihak, mulai dari pemberi waralaba asing hingga penerima waralaba lanjutan.

Perusahaan juga harus memastikan kelengkapan dokumen asing, penyampaian prospektus, kewenangan menunjuk mitra, serta perizinan kegiatan gerai.

Pemeriksaan sejak tahap perjanjian dapat membantu perusahaan mengurangi risiko hambatan penerbitan STPW dan keterlambatan pengembangan jaringan.

Perusahaan Anda sedang bernegosiasi untuk menjadi pemegang master franchise brand luar negeri atau berencana menunjuk mitra sub-franchise di Indonesia?

Prolegal.id dapat membantu perusahaan meninjau struktur kerja sama, memetakan kategori STPW yang diperlukan, memeriksa kebutuhan dokumen dan perjanjian, serta mendampingi persiapan pengajuan perizinan melalui OSS sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasikan kesiapan legalitas master franchise perusahaan Anda bersama Prolegal.id sebelum menandatangani perjanjian dan mengembangkan jaringan gerai di Indonesia.

Author: Annisa Rendanianti