Posts by Intern Prolegal
Izin Usaha Tersendat di KKPR? Cek Persyaratan Wajib KKPR
“Rencana ekspansi proyek komersial tertahan di sistem OSS? Pahami mitigasi risiko tata ruang dan persyaratan KKPR untuk amankan legalitas operasional.” Sebuah kesalahan presisi sekecil beberapa meter pada penarikan garis poligon tata ruang di sistem Online Single Submission (OSS) dapat berakibat fatal bagi jadwal ekspansi korporasi. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan gerbang absolut (absolute gatekeeper)…
Read MoreTanah LSD Bisa Dibangun untuk Usaha? Ini Syaratnya
“Sudah beli lahan sawah untuk proyek properti, tetapi KKPR tidak kunjung terbit? Bisa jadi lahan Anda masuk LSD. Pahami syarat alih fungsinya sebelum rencana usaha tertahan.” Banyak pelaku usaha, mulai dari pemilik gudang, pabrik, hingga properti komersial, tergiur harga murah lahan sawah di pinggiran kota tanpa mengecek statusnya lebih dulu. Padahal, jika lahan tersebut masuk…
Read MoreAwas KKPR Ditolak! Cara Cek Status LSD Tanah Sebelum Urus Izin Usaha
“KKPR Anda bisa ditolak otomatis oleh sistem OSS hanya karena satu hal ini. Pahami cara cek status LSD tanah sebelum ajukan izin usaha” Pemerintah kini semakin ketat mengawasi alih fungsi lahan sawah lewat penerbitan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Bagi pelaku usaha yang sedang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang…
Read MoreWajib SIUPMSE? Ini Bedanya untuk Website Sendiri vs Marketplace
“Pindah ke website sendiri bisa mengubah status hukum Anda jadi PPMSE penuh. Pahami beda kewajiban SIUPMSE website vs marketplace berdasarkan Permendag 19/2026.” Kenaikan biaya layanan sejumlah marketplace besar mendorong jajaran manajemen dan Business Development mulai mengalihkan investasinya untuk membangun aset digital mandiri (Direct-to-Consumer/D2C). Ekosistem e-commerce Indonesia juga kini memasuki babak pengawasan baru. Pemerintah resmi mengganti…
Read MoreSPPL dan K3L: Kenali Bedanya Sebelum Urus Izin Usaha
“NIB tertunda karena SPPL dan K3L tertukar? Kenali perbedaan dua dokumen wajib ini agar usaha Anda terhindar sanksi administratif.” Salah satu dokumen yang ditemui dalam perizinan berbasis OSS adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L). Dalam proses perizinan usaha, dokumen lingkungan dan keselamatan…
Read MoreIzin Usaha Biro Perjalanan Wisata: Cara Verifikasi Sertifikat Standar
“NIB saja belum cukup! Pahami parameter audit Dokumen Penilaian Mandiri dan proses verifikasi izin usaha biro perjalanan wisata (KBLI 79121) agar sah beroperasi.” Banyak pemilik usaha biro perjalanan wisata mengira usahanya sudah legal begitu Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit di Sistem OSS. Padahal, untuk KBLI 79121 dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, NIB hanyalah separuh legalitas.…
Read MoreLahan Usaha Melebihi PKKPR OSS? Awas Kena Sanksi!
“Bangunan usaha melebihi luas PKKPR OSS? Selisih pemanfaatan lahan dapat memicu sanksi hingga penghentian operasional.” Pemerintah daerah belakangan semakin tegas menindak pelaku usaha yang lokasi usahanya menyimpang dari dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Tidak sedikit pabrik atau bangunan usaha yang harus menghentikan operasionalnya karena lahan yang dipakai ternyata lebih luas dari yang tercantum…
Read MoreKP3A Wajib SIUP3A? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya
“Kantor perwakilan asing terancam ditolak OSS? Pahami aturan legalisasi Apostille dan syarat SIUP3A KP3A berdasarkan Permen BKPM 5/2025.” Bagi prinsipal luar negeri yang membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) di Indonesia, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) saja belum cukup. Sebelum menjalankan fungsi perwakilannya, KP3A wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).…
Read MoreAwas Diblokir! Ini Perusahaan yang Wajib Urus Izin PSE & SIUPMSE
“Satu notifikasi pemblokiran bisa menghentikan seluruh transaksi! Kenali ciri perusahaan yang wajib mengurus izin PSE dan SIUPMSE” Bagi founder startup maupun General Counsel korporasi, meluncurkan aplikasi atau website bukan akhir dari kewajiban legalitas. Justru di titik itulah dua rezim perizinan berbeda mulai berlaku sekaligus. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun…
Read MoreAwas Ditarik! Tips Mengurus Sertifikasi Halal Kosmetik 2026
“Tenggat waktu semakin dekat! Telat mengurus Sertifikasi Halal Kosmetik, produk berisiko ditarik dari peredaran.” Waktu tersisa untuk pelaku usaha kosmetik semakin sempit. Pemerintah menetapkan 17 Oktober 2026 sebagai batas akhir bagi seluruh produk kosmetik untuk mengantongi Sertifikat Halal, baik produk lokal maupun impor. Ketentuan ini bukan wacana baru. Kewajiban tersebut sudah “diketuk” sejak 2014, hanya…
Read More