Posts Tagged ‘izin usaha oss’
Sertifikat Standar Tidak Muncul di OSS? Cek Penyebab Sebelum Operasional Bisnis Tertunda
“NIB sudah terbit tetapi Sertifikat Standar OSS tidak muncul? Ketahui penyebab, risiko, dan langkah penyelesaian agar bisnis sesuai izin.” Banyak pelaku usaha menganggap bahwa setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS), seluruh proses perizinan telah selesai. Padahal, dalam skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025…
Read MoreKenali Beda Sertifikat Standar OSS Usaha Risiko Menengah
“Pahami beda Sertifikat Standar OSS untuk kategori Menengah Rendah dan Menengah Tinggi berdasarkan PP 28/2025 agar bisnis terhindar dari sanksi.” Banyak pelaku usaha mengira bahwa setelah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), seluruh kewajiban perizinan sudah tuntas. Padahal, sejak sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui OSS Risk Based Approach (OSS-RBA) diberlakukan, NIB hanyalah pintu masuk.…
Read MoreCek Bisnis! NIB Tidak Cukup, Cek Sertifikat Standar OSS
“Jangan terjebak ilusi kepatuhan! Pahami perbedaan risiko menengah rendah dan menengah tinggi dalam mengurus Sertifikat Standar OSS berdasarkan PP 28/2025.” Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan berarti seluruh kewajiban perizinan telah selesai. Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), banyak kegiatan usaha juga diwajibkan memiliki Sertifikat Standar sesuai tingkat risiko usahanya. Berhenti…
Read MoreAwas Salah Akta! Pendirian PT Wajib KBLI 2025
“Jangan copy-paste KBLI perusahaan induk! Sejak 15 Juni 2026, sistem AHU dan OSS mensyaratkan pendirian PT baru wajib mengacu pada KBLI 2025.” Bagi jajaran Board of Directors (BOD) yang merencanakan pembentukan anak perusahaan atau entitas bisnis baru pada Kuartal III tahun ini, lanskap perizinan hukum baru saja berubah drastis. Sejak tanggal 15 Juni 2026, sistem…
Read MoreApa Itu PKKPR? Pahami Sebelum Izin Usaha Anda Ditolak
“Pelajari apa itu PKKPR, perbedaannya dengan KKKPR, serta kriteria perusahaan yang wajib memilikinya untuk memastikan kepatuhan tata ruang dalam sistem OSS.” Dalam proses perizinan berusaha di Indonesia, kesesuaian tata ruang menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko, setiap kegiatan usaha pada prinsipnya harus selaras dengan…
Read MoreKBLI 2025 Sektor Transportasi dan Logistik: Wajib Ubah Izin?
“Panduan esensial bagi direksi menghadapi SEB KBLI 2025 sektor transportasi dan logistik. Pahami jebakan migrasi izin JPT ke Multimoda dan mitigasi risikonya.” Belum lama ini pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. SEB ini menjadi pedoman bagi…
Read More