Posts Tagged ‘Permenkum 49/2025’
Awas Blokir! Deadline Laporan Tahunan PT 2026
“Laporan Tahunan PT 2026 wajib memperoleh persetujuan paling lambat 30 Juni 2026. Keterlambatan pelaporan dapat berujung pada pemblokiran akses SABH.” Saat ini kalender telah menunjukkan pertengahan bulan Juni. Bagi jajaran Board of Directors (BOD) dan Corporate Secretary, ini adalah masa paling kritis dalam kalender kepatuhan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), Rapat Umum Pemegang…
Read MoreAwas Blokir! Wajib Laporan Tahunan PT di SABH
“Wajib tahu! Aturan Permenkum 49/2025 mensyaratkan penyetoran laporan tahunan PT di SABH per 1 Juni 2026. Abaikan kewajiban ini, akses operasional AHU Anda berisiko diblokir!” Banyak Perseroan Terbatas (PT) menganggap kewajiban laporan tahunan telah selesai setelah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum…
Read MoreLaporan Tahunan RUPS Pasca Permenkum 49/2025, Ini Prosedur dan Risiko Jika Tidak Lapor RUPS!
“Dengan diberlakukannya Permenkum 49/2025, kewajiban ini tidak hanya berakhir pada persetujuan RUPS, tetapi juga harus dilaporkan kepada negara melalui mekanisme administratif yang ditentukan, lantas apa risiko jika tidak lapor RUPS?” Kementerian Hukum telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkum…
Read MorePenyesuaian Laporan Tahunan RUPS Setelah Terbitnya Permenkum 49/2025
“Laporan RUPS Permenkumham 49/2025 mengatur sanksi bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melewati batas waktu, mulai dari teguran tertulis, penghentian hak akses SABH, hingga pencabutan status badan hukum.” Belum lama ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata…
Read MorePermenkum 49/2025 Resmi Berlaku, Ini Poin Poin Penting yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha
Permenkum 49/2025 Resmi Berlaku, Ini Poin Poin Penting yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha “Permenkum 49/2025 resmi berlaku menggantikan Permenkumham 21/2021 yang sebelumnya menjadi dasar pengaturan pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan terbatas.” Pada 11 Desember 2025, Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan,…
Read More