Investor Siap Beli Franchise, STPW Belum Terbit? Cek Tahapan Penawaran!

STPW pemberi waralaba

“Investor sudah menyepakati franchise fee dan siap menandatangani kontrak, tetapi STPW pemberi waralaba belum terbit? Periksa urutan prospektus, perizinan, dan perjanjian agar ekspansi tidak terhambat persoalan legalitas.”

Sebuah brand makanan dan minuman sedang mempersiapkan ekspansi ke beberapa kota. Setelah melakukan presentasi bisnis, salah satu investor menyatakan kesediaannya membuka gerai menggunakan sistem franchise.

Nilai franchise fee telah dinegosiasikan. Lokasi usaha mulai dipersiapkan dan tim legal diminta menyelesaikan rancangan perjanjian sebelum akhir bulan.

Namun, ketika dokumen diperiksa, perusahaan ternyata belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagai pemberi waralaba.

Apakah Perjanjian Waralaba tetap boleh ditandatangani karena investor sudah menyetujui persyaratan komersial?

Jawabannya, tidak.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (PP 35/2024) mewajibkan pemberi waralaba memiliki STPW sebelum membuat Perjanjian Waralaba.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) mengatur kewajiban menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan perjanjian.

Artinya, kesepakatan harga dan kesiapan investor tidak menghapus kewajiban legalitas yang harus dipenuhi oleh pemilik brand.

Bagi perusahaan yang sedang memperluas jaringan, pengurusan STPW pemberi waralaba perlu diselaraskan dengan jadwal penawaran, penyampaian prospektus, dan penandatanganan kontrak.

Jika salah satu persyaratan belum terpenuhi, perusahaan perlu mengevaluasi kembali rencana kerja sama sebelum membuat komitmen hukum dengan calon penerima waralaba.

Baca Juga: Syarat Franchise 2026: PT, Merek, Prospektus & STPW

Bolehkah Menandatangani Kontrak Franchise Jika STPW Belum Terbit?

Tidak. Pemberi waralaba wajib memiliki STPW sebelum membuat Perjanjian Waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP 35/2024.

STPW merupakan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang membuktikan pendaftaran penyelenggara waralaba.

Ketentuan ini berlaku bagi pemberi waralaba maupun pemberi waralaba lanjutan.

Karena itu, perusahaan yang telah mencapai kesepakatan bisnis dengan calon investor tetap harus memastikan STPW telah diperoleh sebelum Perjanjian Waralaba dibuat.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan restoran memiliki calon investor yang telah menyetujui besaran biaya waralaba, lokasi gerai, dan kewajiban pembelian bahan baku.

Namun, permohonan STPW pemberi masih diproses melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat melanjutkan pemeriksaan internal terhadap rancangan kontrak, tetapi tidak sebaiknya membuat Perjanjian Waralaba yang mengikat sebelum STPW diterbitkan.

Kesepakatan komersial tidak dapat menggantikan persyaratan perizinan.

Hal ini perlu dipahami oleh tim pengembangan bisnis yang sering kali telah menyepakati jadwal penandatanganan sebelum seluruh dokumen legalitas selesai.

Mengapa STPW Pemberi Waralaba Harus Terbit Lebih Dulu?

Kewajiban STPW tidak hanya berkaitan dengan legalitas pemilik brand.

Perizinan pemberi juga mempunyai hubungan langsung dengan proses pendaftaran penerima waralaba.

Pasal 12 PP 35/2024 mewajibkan empat kategori penyelenggara memiliki STPW, yaitu pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan.

Namun, waktu pemenuhannya berbeda.

PihakBatas waktu kepemilikan STPW
Pemberi WaralabaSebelum membuat Perjanjian Waralaba
Pemberi Waralaba LanjutanSebelum membuat Perjanjian Waralaba
Penerima WaralabaSebelum memulai kegiatan usaha
Penerima Waralaba LanjutanSebelum memulai kegiatan usaha

Perbedaan waktu tersebut membentuk hubungan antara dokumen yang harus dipenuhi para pihak.

Pemberi waralaba mengajukan STPW menggunakan bukti Prospektus Penawaran Waralaba.

Sementara itu, penerima waralaba mengajukan STPW dengan melampirkan Perjanjian Waralaba.

Artinya, perizinan penerima tidak dapat dipisahkan dari kesiapan legalitas pemberi dan dokumen perjanjian yang telah dibuat sesuai ketentuan.

Apakah STPW Penerima Bisa Ditolak Jika STPW Pemberi Belum Ada?

Ya, dalam mekanisme yang diatur Permendag Nomor 25 Tahun 2025.

Peraturan tersebut mengatur tata cara penerbitan STPW oleh pemerintah daerah, termasuk bagi penerima waralaba dari waralaba dalam negeri.

Pasal 4 ayat (4) mengatur bahwa verifikasi permohonan penerima mencakup pemeriksaan kelengkapan formulir dan kepemilikan STPW pemberi waralaba.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (9) mengatur penolakan permohonan apabila pemberi waralaba tidak memiliki STPW.

Sebagai ilustrasi, seorang investor telah menyewa ruko dan menyiapkan renovasi untuk membuka gerai franchise.

Namun, ketika mengajukan STPW penerima, diketahui bahwa STPW pemberi belum tersedia.

Kondisi tersebut dapat menghambat proses perizinan gerai, sementara investor sudah mengeluarkan biaya persiapan usaha.

Karena itu, kesiapan STPW pemberi perlu dipastikan sebelum perusahaan menetapkan jadwal pembukaan gerai bersama mitra.

Bagaimana Urutan Prospektus, STPW, dan Perjanjian Waralaba?

PP 35/2024 mengatur beberapa kewajiban yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan waralaba.

Perusahaan perlu membedakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum perjanjian dari kegiatan persiapan yang dapat dilakukan secara bersamaan.

Berikut urutan kerja yang dapat digunakan.

1. Periksa Kelayakan dan Legalitas Bisnis Waralaba

Sebelum mempersiapkan kerja sama dengan investor, perusahaan perlu memastikan kegiatan usahanya memenuhi kriteria waralaba dalam Pasal 4 PP 35/2024.

Kriteria tersebut mencakup:

  • Sistem bisnis yang terdokumentasi dan dapat direplikasi.
  • Rekam jejak kegiatan usaha dan keuntungan sesuai ketentuan.
  • Kekayaan intelektual yang tercatat atau terdaftar.
  • Dukungan berkesinambungan kepada penerima waralaba.

Pemeriksaan ini menjadi dasar untuk menentukan kesiapan perusahaan sebagai pemberi waralaba.

Apabila persyaratan substansial belum terpenuhi, perusahaan perlu menyelesaikannya sebelum melanjutkan penyelenggaraan waralaba.

2. Siapkan Prospektus Penawaran Waralaba

Prospektus merupakan dokumen informasi tertulis mengenai bisnis yang akan diwaralabakan.

Pasal 13 ayat (2) PP 35/2024 mengatur bahwa permohonan STPW pemberi dilakukan dengan melampirkan bukti Prospektus Penawaran Waralaba.

Karena itu, dokumen prospektus perlu disiapkan sebagai bagian dari permohonan STPW.

Perusahaan juga perlu memastikan informasi yang tercantum sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya.

3. Ajukan STPW Pemberi melalui OSS

Setelah dokumen yang diperlukan disiapkan, perusahaan mengajukan permohonan STPW melalui OSS.

Pasal 15 ayat (2) PP 35/2024 mengatur bahwa STPW pemberi waralaba dalam negeri diterbitkan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri.

Perusahaan perlu memantau proses pengajuan dan memastikan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai.

Pengajuan permohonan saja tidak menggantikan kewajiban memiliki STPW sebelum membuat Perjanjian Waralaba.

4. Sampaikan Prospektus kepada Calon Investor

Pasal 5 ayat (1) PP 35/2024 mengharuskan prospektus disampaikan paling lambat 14 hari kalender sebelum Perjanjian Waralaba ditandatangani.

Perusahaan sebaiknya mendokumentasikan tanggal penerimaan prospektus oleh calon investor.

Perlu diperhatikan bahwa pengurusan STPW pemberi dan penyampaian prospektus kepada calon penerima dapat dipersiapkan secara paralel.

Peraturan tidak mengharuskan perusahaan selalu menyelesaikan penerbitan STPW terlebih dahulu sebelum prospektus disampaikan.

Namun, STPW harus sudah dimiliki dan kewajiban 14 hari kalender telah terpenuhi sebelum perjanjian dibuat.

5. Buat Perjanjian Waralaba Setelah Persyaratan Terpenuhi

Perjanjian baru dapat dibuat setelah pemberi memiliki STPW dan kewajiban penyampaian prospektus telah dipenuhi.

Selain itu, rancangan perjanjian harus memuat klausul yang diwajibkan dalam Pasal 6 PP 35/2024.

6. Pastikan Penerima Mengurus STPW sebelum Beroperasi

Setelah Perjanjian Waralaba dibuat sesuai ketentuan, penerima waralaba perlu memenuhi kewajiban STPW.

Pasal 14 ayat (1) mensyaratkan STPW penerima dimiliki sebelum kegiatan usaha dimulai.

Penerima juga tetap harus memenuhi NIB dan perizinan sektoral yang relevan dengan jenis kegiatan gerainya.

Baca Juga: PP Waralaba Baru: Kriteria, Prospektus, dan Muatan Perjanjian

Kapan Prospektus Harus Diberikan kepada Investor?

Prospektus wajib disampaikan paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP 35/2024.

Artinya, perusahaan perlu menghitung tenggat berdasarkan tanggal penandatanganan yang direncanakan.

Misalnya, kontrak dijadwalkan ditandatangani pada 20 Desember.

Untuk memenuhi tenggat tersebut, prospektus harus sudah diterima calon investor paling lambat 6 Desember.

Perusahaan sebaiknya tidak hanya mencatat tanggal penyusunan dokumen, tetapi juga menyimpan bukti penyampaiannya kepada calon penerima.

Bukti tersebut dapat berupa tanda terima tertulis atau konfirmasi penerimaan melalui sarana komunikasi yang dapat didokumentasikan.

Apa yang Harus Dicantumkan dalam Prospektus?

Pasal 5 ayat (2) PP 35/2024 mengatur muatan minimum Prospektus Penawaran Waralaba, antara lain:

  1. Identitas dan legalitas pemberi waralaba.
  2. Sejarah kegiatan usaha.
  3. Struktur organisasi.
  4. Sistem bisnis.
  5. Laporan keuangan dua tahun terakhir.
  6. Jumlah gerai atau tempat usaha.
  7. Daftar penerima waralaba.
  8. Hak dan kewajiban pemberi serta penerima.
  9. Sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual.

Untuk pemberi waralaba yang baru akan mewaralabakan bisnisnya, Pasal 5 ayat (3) memberikan pengecualian terhadap kewajiban mencantumkan daftar penerima waralaba.

Prospektus juga harus menggunakan bahasa Indonesia.

Mengapa Prospektus Penting dalam Negosiasi?

Prospektus membantu calon investor memeriksa informasi bisnis sebelum membuat keputusan investasi.

Dokumen tersebut juga membantu perusahaan memastikan bahwa penjelasan mengenai sistem usaha, kondisi keuangan, dan hak serta kewajiban para pihak telah disampaikan secara tertulis.

Jika informasi biaya, penggunaan kekayaan intelektual, atau dukungan operasional yang dijelaskan kepada investor berbeda dari rancangan perjanjian, potensi sengketa dapat meningkat.

Karena itu, perusahaan perlu menjaga konsistensi antara prospektus, komunikasi penawaran, dan dokumen kontrak.

Apakah Letter of Intent Boleh Ditandatangani Sebelum STPW Terbit?

Perusahaan perlu berhati-hati menggunakan letter of intent (LOI) atau nota kesepahaman sebelum memperoleh STPW.

Dalam praktik bisnis, dokumen tersebut dapat digunakan untuk mencatat hasil pembicaraan awal.

Namun, PP 35/2024 tidak memberikan pengecualian otomatis hanya karena dokumen diberi nama LOI.

Sifat hukum suatu dokumen perlu dinilai berdasarkan isi serta kewajiban yang dibentuknya.

Sebagai contoh, perusahaan menandatangani LOI dengan calon investor yang memuat kewajiban pembayaran, pemberian hak eksklusif atas wilayah tertentu, hak penggunaan sistem bisnis, dan komitmen membuka gerai.

Meskipun dinamai LOI, dokumen tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diperiksa.

Karena itu, perusahaan tidak sebaiknya menggunakan LOI sebagai pengganti Perjanjian Waralaba yang belum memenuhi persyaratan STPW.

Apa yang Masih Bisa Dipersiapkan?

Ketika STPW pemberi belum terbit, perusahaan dapat memprioritaskan persiapan internal, seperti:

  • Menyelesaikan pemeriksaan legalitas dan dokumen prospektus.
  • Meninjau rancangan klausul perjanjian.
  • Memeriksa status kekayaan intelektual.
  • Menyusun anggaran dukungan operasional.
  • Mengidentifikasi kebutuhan perizinan calon gerai.
  • Menyesuaikan rencana jadwal penandatanganan dengan proses perizinan.

Untuk komunikasi atau dokumen pendahuluan dengan calon investor, perusahaan perlu memastikan substansinya tidak digunakan untuk menghindari persyaratan penyelenggaraan waralaba.

Bagaimana Jika Investor Sudah Membayar Franchise Fee?

Pembayaran sebelum seluruh persyaratan legalitas terpenuhi dapat menimbulkan risiko perselisihan.

Misalnya, calon investor telah membayar sejumlah dana untuk memperoleh hak membuka gerai, tetapi pelaksanaan kerja sama tertunda karena STPW pemberi belum terbit.

Dalam kondisi tersebut, dapat muncul pertanyaan mengenai dasar pembayaran, kewajiban pengembalian dana, dan pelaksanaan kerja sama.

Namun, pembayaran sebelum STPW terbit tidak berarti kontrak otomatis batal atau seluruh dana pasti harus dikembalikan.

Konsekuensi hukumnya perlu diperiksa berdasarkan dokumen yang dibuat, fakta transaksi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila pembayaran telah diterima, perusahaan sebaiknya meninjau:

  • Dokumen atau komunikasi yang menjadi dasar pembayaran.
  • Status kesepakatan para pihak.
  • Hak dan kewajiban yang sudah timbul.
  • Ketentuan pembatalan atau pengembalian dana, jika ada.
  • Dampak belum terpenuhinya persyaratan waralaba.

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah yang sesuai.

Bagi perusahaan yang masih berada pada tahap persiapan, pengaturan pembayaran sebaiknya tidak mendahului pemeriksaan legalitas serta akibat hukum dari komitmen yang akan dibuat.

Apakah Boleh Mempromosikan Franchise Jika STPW Belum Terbit?

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus.

Pasal 37 PP 35/2024 melarang orang perseorangan atau badan usaha menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya apabila tidak memiliki STPW.

Karena itu, perusahaan perlu memeriksa materi promosi dan kegiatan penawaran yang menggunakan istilah waralaba.

Sebagai contoh, pemilik brand telah memasang materi pemasaran yang menyebut programnya sebagai franchise resmi, lengkap dengan harga paket, wilayah usaha, dan fasilitas yang diperoleh investor.

Jika STPW belum dimiliki, perusahaan perlu meninjau kegiatan tersebut berdasarkan larangan Pasal 37.

Perusahaan juga tidak dapat menganggap penggunaan istilah “kemitraan” otomatis menghilangkan kewajiban hukum apabila hubungan usaha yang dijalankan secara substansial memenuhi karakter waralaba.

Penilaian harus memperhatikan sistem bisnis, hak yang diberikan, kewajiban para pihak, dan praktik usaha sebenarnya.

Apa Risiko Hukum Jika Waralaba Dijalankan Tanpa STPW?

Kegiatan waralaba yang belum memenuhi persyaratan STPW dapat menimbulkan risiko administratif dan komersial.

Namun, konsekuensi hukumnya perlu dibedakan berdasarkan jenis pelanggaran.

1. Sanksi Administratif atas Kewajiban STPW

Pasal 17 PP 35/2024 mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban STPW dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.

Artinya, kewajiban STPW tidak dapat dianggap sebagai formalitas yang dapat diselesaikan setelah seluruh kontrak dibuat.

2. Sanksi atas Penggunaan Istilah Waralaba

Pasal 39 ayat (1) PP 35/2024 mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran larangan penggunaan istilah waralaba tanpa STPW sebagaimana Pasal 37.

Pasal 39 ayat (2) juga menyatakan bahwa sanksi administratif tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, ketentuan tersebut tidak berarti seluruh pelanggaran otomatis merupakan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana tetap bergantung pada dasar hukum serta terpenuhinya unsur tindak pidana yang relevan.

3. Hambatan Pengurusan STPW Penerima

Permendag 25/2025 mengatur bahwa permohonan penerima dapat ditolak apabila pemberi tidak memiliki STPW.

Risiko ini dapat memengaruhi jadwal pembukaan gerai, terutama jika investor telah melakukan renovasi atau menyiapkan kebutuhan operasional.

4. Risiko Sengketa dengan Investor

Ketidaksiapan dokumen dapat menimbulkan perselisihan mengenai jadwal pelaksanaan, pembayaran, dan kewajiban para pihak.

Misalnya, perusahaan telah menjanjikan pembukaan gerai pada tanggal tertentu, tetapi dokumen perizinan belum siap.

Kondisi tersebut perlu ditangani berdasarkan dokumen dan komitmen yang telah dibuat, bukan hanya melalui penundaan operasional.

Checklist Sebelum Menandatangani Kontrak Franchise

Sebelum perusahaan menetapkan tanggal penandatanganan dengan calon investor, lakukan pemeriksaan berikut.

AspekPemeriksaan
Kriteria waralabaSistem bisnis, keuntungan, KI, dan dukungan berkelanjutan memenuhi PP 35/2024
ProspektusMuatan wajib lengkap dan menggunakan bahasa Indonesia
Tenggat prospektusTelah disampaikan paling lambat 14 hari kalender sebelum kontrak
Bukti penerimaanTanggal penyampaian prospektus terdokumentasi
STPW pemberiSudah diterbitkan sebelum Perjanjian Waralaba dibuat
OSSData perusahaan dan permohonan sesuai dokumen
Rancangan perjanjianKlausul wajib Pasal 6 telah diperiksa
LOI/dokumen awalSubstansi dan daya ikatnya telah ditelaah
Franchise feeDasar dan konsekuensi pembayaran telah diperiksa
Materi penawaranPenggunaan istilah waralaba sesuai ketentuan
STPW penerimaProses pengajuan dipersiapkan untuk dilakukan sebelum usaha dimulai
Legalitas geraiNIB dan perizinan sektoral sesuai kegiatan usaha telah dipetakan

Pemeriksaan tersebut membantu perusahaan memastikan bahwa jadwal ekspansi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan investor atau tim penjualan.

Jika STPW pemberi belum terbit, penandatanganan Perjanjian Waralaba perlu ditunda sampai kewajiban tersebut terpenuhi.

Apabila prospektus belum disampaikan sesuai tenggat, jadwal penandatanganan juga harus disesuaikan.

FAQ STPW dan Perjanjian Waralaba

1. Apakah STPW pemberi waralaba wajib ada sebelum kontrak?

Ya. Pasal 13 ayat (1) PP 35/2024 mengharuskan pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan memiliki STPW sebelum membuat Perjanjian Waralaba.

2. Apakah cukup mengajukan STPW melalui OSS sebelum menandatangani kontrak?

Tidak. Kewajiban Pasal 13 ayat (1) adalah memiliki STPW sebelum membuat perjanjian. Bukti pengajuan tidak otomatis menggantikan STPW pemberi yang belum diterbitkan.

3. Apakah prospektus harus disampaikan sebelum STPW diajukan?

Prospektus harus disiapkan sebagai bagian dari persyaratan permohonan STPW. Adapun penyampaian prospektus kepada calon penerima wajib dilakukan paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan perjanjian. Kedua proses dapat dikoordinasikan secara paralel sepanjang seluruh ketentuan terpenuhi.

4. Apakah investor boleh menandatangani LOI sebelum STPW terbit?

Tidak ada pengecualian otomatis berdasarkan nama LOI. Dokumen harus dinilai menurut substansi, daya ikat, dan akibat hukumnya agar tidak digunakan untuk menggantikan Perjanjian Waralaba sebelum persyaratan dipenuhi.

5. Apakah franchise fee harus dikembalikan jika STPW belum terbit?

Tidak dapat disimpulkan secara otomatis. Konsekuensi pembayaran perlu diperiksa berdasarkan dokumen, fakta transaksi, serta ketentuan hukum yang berlaku.

6. Apakah penerima waralaba membutuhkan STPW sendiri?

Ya. Pasal 14 ayat (1) PP 35/2024 mewajibkan penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan memiliki STPW sebelum memulai kegiatan usaha.

7. Apakah permohonan STPW penerima dapat ditolak jika pemberi belum memiliki STPW?

Ya, untuk kategori permohonan yang diatur Permendag 25/2025. Pasal 4 ayat (9) mengatur penolakan apabila pemberi waralaba tidak memiliki STPW.

Investor Siap Kontrak Franchise? Pastikan Prospektus dan STPW Sudah Sesuai

Kesediaan investor untuk membuka gerai merupakan peluang bagi perusahaan yang sedang memperluas jaringan waralaba.

Namun, keberhasilan negosiasi komersial tidak berarti seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi.

Pemberi waralaba wajib memiliki STPW sebelum membuat Perjanjian Waralaba, dan prospektus harus disampaikan kepada calon penerima paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan.

Perusahaan juga perlu memeriksa isi dokumen penawaran, rancangan perjanjian, status kekayaan intelektual, dan bentuk komitmen yang telah dibuat dengan investor.

Jika salah satu persyaratan belum terpenuhi, penyesuaian jadwal kerja sama dapat diperlukan untuk mengurangi risiko hukum dan operasional.

Perusahaan Anda sudah mempunyai calon investor franchise, tetapi STPW pemberi belum terbit atau prospektus belum disiapkan?

Prolegal.id dapat membantu perusahaan memeriksa kesiapan dokumen penawaran waralaba, meninjau rancangan Perjanjian Waralaba, dan mendampingi persiapan pengurusan STPW melalui sistem resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasikan kesiapan legalitas kerja sama waralaba perusahaan Anda bersama Prolegal.id sebelum menandatangani kontrak dengan investor.

Author: Annisa Rendanianti