Perbedaan Agen dan Distributor: Modal, Risiko, dan STP

Agen dan Distributor, Apa Bedanya

“Agen memperoleh komisi tanpa memiliki atau menguasai barang yang dipasarkan, sedangkan distributor menjalankan pemasaran atas nama sendiri dan/atau berdasarkan penunjukan. Pahami perbedaan modal, gudang, perjanjian, dan STP sebelum memilih model bisnis.”

Perusahaan Anda mendapatkan tawaran kerja sama dari sebuah produsen untuk memasarkan produknya ke jaringan ritel. Ada dua pilihan yang sedang dipertimbangkan: menjadi agen dengan sistem komisi atau menjadi distributor yang mengelola kegiatan pemasaran berdasarkan perjanjian.

Sekilas, keduanya terlihat serupa karena sama-sama memasarkan produk pihak lain. Namun, keputusan tersebut dapat memengaruhi kebutuhan modal kerja, tanggung jawab operasional, pengelolaan persediaan, hingga perizinan berusaha.

Perbedaan agen dan distributor terletak pada kedudukan hukum serta cara menjalankan kegiatan pemasaran. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal dengan imbalan komisi tanpa memiliki atau menguasai barang. Sementara itu, distributor menjalankan pemasaran atas namanya sendiri dan/atau berdasarkan penunjukan produsen, pemasok, atau importir melalui perjanjian.

Perbedaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29/2021), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 (PP 3/2026), serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 (Permendag 24/2021).

Bagi perusahaan yang ingin memperluas jaringan penjualan, memahami perbedaannya penting sebelum menandatangani perjanjian dan mengurus Surat Tanda Pendaftaran (STP).

Sebab, status agen atau distributor harus sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar istilah yang dicantumkan dalam kontrak.

Apa Perbedaan Agen dan Distributor dalam Bisnis?

Agen dan distributor sama-sama merupakan pelaku usaha dalam rantai distribusi barang. Namun, hubungan dengan prinsipal, mekanisme pendapatan, dan kewajiban operasionalnya berbeda.

Menurut ketentuan perdagangan, agen bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi.

Agen tidak memiliki atau menguasai barang yang dipasarkan.

Sementara itu, distributor menjalankan kegiatan pemasaran barang atas nama sendiri dan/atau berdasarkan penunjukan produsen, pemasok, atau importir melalui perjanjian.

Berikut perbedaan yang perlu dipahami perusahaan sebelum menentukan model kerja sama.

AspekAgenDistributor
KedudukanUntuk dan atas nama prinsipalAtas nama sendiri dan/atau berdasarkan penunjukan
PendapatanKomisiMengikuti struktur perdagangan; lazimnya margin
Kepemilikan barangTidak memiliki atau menguasai barang yang dipasarkanMengikuti skema transaksi dan perjanjian
Modal kerjaUmumnya lebih ringan dari sisi pembiayaan persediaanDapat lebih besar, bergantung pada pembayaran dan persediaan
Gudang terdaftarBukan persyaratan umum Pasal 39 PP 29/2021Wajib sesuai Pasal 38 PP 29/2021 sebagaimana diubah
PerjanjianPerjanjian keagenanPerjanjian distribusi
PerizinanPB Agen dan kewajiban STP yang relevanPB Distributor dan kewajiban STP yang relevan

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pilihan menjadi agen atau distributor tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan potensi keuntungan.

Perusahaan juga perlu mempertimbangkan kemampuan operasional, tanggung jawab terhadap pelanggan, dan kesiapan memenuhi persyaratan perizinan.

Agen: Perantara yang Memperoleh Komisi

Pasal 1 angka 6 Permendag 24/2021 mendefinisikan agen sebagai pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya.

Hubungan tersebut didasarkan pada perjanjian dan memberikan imbalan berupa komisi.

Agen tidak memiliki atau menguasai barang yang dipasarkan.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki jaringan pemasaran yang kuat dan memperoleh penunjukan dari produsen peralatan industri.

Perusahaan tersebut bertugas mencari calon pembeli, memperkenalkan produk, dan memfasilitasi transaksi sesuai kewenangan yang diberikan.

Atas kegiatan tersebut, perusahaan memperoleh komisi berdasarkan kesepakatan.

Model ini dapat menjadi pilihan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan pendapatan dari jaringan pemasaran tanpa mengambil kepemilikan atau penguasaan atas barang yang dipasarkan.

Namun, menjadi agen tidak berarti menjalankan bisnis tanpa biaya.

Perusahaan tetap perlu menghitung biaya tenaga penjualan, pemasaran, administrasi, pengembangan pelanggan, dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian.

Distributor: Menjalankan Pemasaran atas Nama Sendiri

Pasal 1 angka 7 Permendag 24/2021 mengatur distributor sebagai pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau berdasarkan penunjukan produsen, pemasok, atau importir melalui perjanjian.

Dalam praktik perdagangan, distributor sering memperoleh pendapatan dari selisih harga pembelian dan harga penjualan kembali.

Namun, mekanisme tersebut merupakan praktik komersial, bukan satu-satunya pola transaksi yang secara otomatis berlaku bagi seluruh distributor.

Kewajiban pembelian barang, pengalihan kepemilikan, penyimpanan persediaan, dan mekanisme pembayaran perlu ditentukan berdasarkan perjanjian serta kegiatan aktual.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan ditunjuk untuk memasarkan produk makanan kemasan kepada jaringan supermarket.

Perusahaan tersebut dapat memiliki tanggung jawab terkait pengadaan produk, pengelolaan gudang, pengiriman, pembayaran, dan hubungan dengan pelanggan.

Besarnya tanggung jawab tersebut bergantung pada struktur distribusi yang disepakati.

Karena itu, sebelum menerima penunjukan, perusahaan perlu memastikan bahwa proyeksi pendapatan sebanding dengan kebutuhan modal kerja serta biaya operasionalnya.

Bagaimana Agen dan Distributor Memperoleh Keuntungan?

Perbedaan model pendapatan merupakan salah satu pertimbangan utama bagi manajemen ketika memilih bentuk kerja sama dengan prinsipal.

Pendapatan Agen Berasal dari Komisi

Pasal 39 PP 29/2021 sebagaimana diubah PP 3/2026 mengatur bahwa agen menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

Besaran komisi, dasar penghitungan, waktu pembayaran, serta kondisi yang menimbulkan hak atas komisi perlu diatur dalam perjanjian.

Misalnya, perusahaan agen memperoleh komisi sebesar 5% dari nilai transaksi yang memenuhi ketentuan kontrak.

Jika penjualan yang menjadi dasar komisi mencapai Rp1 miliar, nilai komisi secara ilustratif adalah Rp50 juta.

Namun, contoh tersebut bukan tarif komisi yang ditetapkan pemerintah. Besar dan mekanismenya bergantung pada perjanjian para pihak.

Bagi agen, persoalan komersial penting bukan hanya persentase komisi, tetapi juga kapan komisi dianggap timbul dan apakah pembayaran tetap menjadi hak agen jika kontrak berakhir sebelum pelanggan menyelesaikan transaksi.

Distributor Perlu Memperhitungkan Margin dan Biaya Operasional

Berbeda dari agen, distributor dapat menjalankan skema perdagangan dengan membeli barang dari produsen atau pemasok, kemudian menjual kembali kepada pelanggan.

Dalam model tersebut, keuntungan tidak hanya ditentukan selisih harga.

Distributor juga perlu menghitung biaya gudang, pengiriman, tenaga penjualan, risiko piutang, dan kemungkinan barang tidak terjual.

Sebagai ilustrasi, distributor membeli produk senilai Rp800 juta dan menjualnya dengan total Rp1 miliar.

Selisih Rp200 juta belum dapat dianggap sebagai laba bersih karena masih harus memperhitungkan biaya operasional dan kewajiban lain.

Dengan demikian, distributor yang memiliki nilai penjualan lebih besar belum tentu memperoleh keuntungan bersih yang lebih tinggi dibandingkan agen.

Pilihan model bisnis sebaiknya didasarkan pada struktur pendapatan dan risiko, bukan hanya omzet yang diproyeksikan.

Apakah Agen dan Distributor Harus Menyimpan Stok Barang?

Salah satu anggapan yang sering muncul adalah agen selalu beroperasi tanpa stok, sedangkan distributor harus membeli seluruh persediaan barang.

Anggapan tersebut perlu diperjelas.

Berdasarkan definisinya, agen tidak memiliki atau menguasai barang yang dipasarkan. Agen berperan sebagai perantara sesuai kewenangan yang diberikan prinsipal.

Sementara itu, definisi distributor tidak otomatis menetapkan bahwa setiap distributor harus membeli seluruh barang sebelum kegiatan pemasaran dilakukan.

Namun, distributor memiliki kewajiban operasional yang berbeda.

Pasal 38 PP 29/2021 sebagaimana diubah PP 3/2026 mewajibkan distributor memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.

Artinya, kepemilikan barang dan kewajiban memiliki atau menguasai gudang merupakan dua hal yang berbeda.

Perusahaan yang memilih model distributor tetap harus memeriksa persyaratan pergudangan meskipun mekanisme penyediaan barangnya diatur secara khusus dalam kontrak.

Apakah Distributor Harus Mempunyai Gudang Sendiri?

Tidak harus memiliki bangunan gudang sendiri.

Pasal 38 menggunakan istilah memiliki atau menguasai gudang. Namun, fasilitas yang digunakan harus sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Apabila perusahaan menggunakan gudang sewa atau fasilitas penyimpanan pihak lain, hubungan penguasaan dan status pendaftaran gudang tersebut perlu diperiksa.

Sebaliknya, Pasal 39 yang mengatur persyaratan umum agen tidak memuat kewajiban gudang terdaftar seperti yang berlaku bagi distributor.

Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting ketika perusahaan ingin memperluas kegiatan pemasaran tanpa menambah kompleksitas pengelolaan fasilitas logistik.

Baca Juga: Syarat Distributor Resmi 2026: NIB, STP, dan Gudang Terdaftar

Apa Syarat Legalitas Agen dan Distributor Berdasarkan Aturan 2026?

PP 3/2026 yang berlaku sejak 15 Januari 2026 mengubah sejumlah ketentuan PP 29/2021, termasuk Pasal 38 dan Pasal 39 mengenai persyaratan distributor dan agen.

Pembaruan tersebut perlu diperhatikan oleh perusahaan yang sedang membentuk atau memperluas jaringan perdagangan.

Syarat Distributor Berdasarkan Pasal 38

Distributor wajib memenuhi ketentuan berikut:

  1. Memiliki Perizinan Berusaha sebagai distributor.
  2. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.
  3. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.
  4. Memiliki perikatan berupa perjanjian dengan produsen, pemasok, atau importir mengenai barang yang akan didistribusikan.

Dengan demikian, perusahaan yang ingin menjadi distributor perlu memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dalam OSS, tempat usaha, legalitas gudang, dan hubungan perjanjian dengan pihak yang menunjuknya.

Syarat Agen Berdasarkan Pasal 39

Agen wajib memenuhi ketentuan berikut:

  1. Memiliki Perizinan Berusaha sebagai agen.
  2. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.
  3. Memiliki perikatan berupa perjanjian dengan pihak yang menunjuknya dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing.
  4. Menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa persyaratan distributor dan agen tidak sepenuhnya sama.

Bagi perusahaan yang sedang mengubah model bisnis, perbedaan ini perlu diperiksa sebelum menyesuaikan kegiatan usaha atau menandatangani perjanjian baru.

Apakah Semua Perusahaan yang Menjual Produk Pihak Lain Wajib Memiliki STP?

Tidak otomatis.

Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran (STP) harus ditentukan berdasarkan kedudukan perusahaan dalam kegiatan perdagangan dan hubungan penunjukannya.

Peraturan perdagangan membedakan distributor, agen, grosir atau perkulakan, dan pengecer.

Pasal 40 PP 29/2021 sebagaimana diubah PP 3/2026, misalnya, mengatur persyaratan grosir/perkulakan dengan dasar hubungan usaha yang dapat berupa perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi tertulis.

Karena itu, perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tidak otomatis menjadi distributor dalam pengertian peraturan hanya karena menggunakan istilah reseller atau distributor dalam kegiatan pemasaran.

Sebaliknya, perusahaan yang secara nyata menjalankan kegiatan distributor atau agen berdasarkan hubungan penunjukan perlu memastikan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Apa Fungsi STP Agen dan Distributor?

Pasal 1 angka 13 Permendag 24/2021 mendefinisikan STP sebagai tanda bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai:

  1. Distributor;
  2. Distributor Tunggal;
  3. Subdistributor;
  4. Agen;
  5. Agen Tunggal; atau
  6. Subagen barang dan/atau jasa.

Permendag Nomor 33 Tahun 2025 juga menempatkan STP Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa sebagai salah satu Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sektor perdagangan.

Namun, STP tidak menggantikan Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan utama, atau perizinan sektoral lainnya.

Perusahaan tetap harus memastikan kegiatan usaha, KBLI, status penunjukan, dan dokumen prinsipal sesuai dengan perizinan yang diajukan.

Apakah Persyaratan STP Agen dan Distributor Sama?

Tidak seluruhnya.

Persyaratan STP bergantung pada kategori pendaftaran, kedudukan prinsipal di dalam atau luar negeri, serta jenjang hubungan distribusi.

Sebagai contoh, penunjukan oleh prinsipal luar negeri dapat memerlukan perjanjian yang dilegalisasi sesuai ketentuan, surat keterangan dari perwakilan RI, serta terjemahan tersumpah apabila dokumen hanya menggunakan bahasa asing.

Untuk subdistributor atau subagen, persyaratan dapat mencakup STP aktif milik distributor atau agen yang memberikan penunjukan.

Karena itu, perusahaan perlu menentukan status penunjukan terlebih dahulu sebelum menyiapkan dokumen STP.

Untuk pemeriksaan persyaratan STP dan tahapan pengajuan melalui OSS serta INATRADE, perusahaan dapat merujuk pada panduan perizinan yang lebih spesifik.

Baca Juga: STP Distributor Brand Asing: Syarat dan Cara Mengurusnya

Bagaimana Menentukan Model Kerja Sama dengan Prinsipal?

Pemilihan agen atau distributor perlu dimulai dari aktivitas yang akan dilakukan, bukan hanya dari judul perjanjian.

Bagi perusahaan yang sedang mempertimbangkan kerja sama baru, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperiksa.

1. Siapa yang Berwenang Melakukan Transaksi?

Perusahaan perlu memastikan apakah transaksi dilakukan untuk dan atas nama prinsipal atau atas nama perusahaan sendiri.

Jika perusahaan hanya bertindak sebagai perantara berdasarkan komisi, karakter kegiatannya perlu dinilai berdasarkan ketentuan keagenan.

Sebaliknya, apabila perusahaan menjalankan kegiatan pemasaran atas nama sendiri dalam skema distribusi, ketentuan distributor perlu diperiksa.

Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap pengaturan kewenangan, tagihan, pembayaran, dan tanggung jawab transaksi.

2. Bagaimana Pembagian Risiko Keuangan?

Perusahaan perlu menentukan siapa yang menanggung biaya persediaan, pengiriman, piutang, dan pengembalian barang.

Untuk model agen, perhatian dapat difokuskan pada penghitungan komisi dan kewajiban pemasaran.

Sementara itu, distributor perlu menghitung kewajiban operasional berdasarkan mekanisme perdagangan dan pengelolaan barang yang disepakati.

Pembagian risiko tersebut sebaiknya dituangkan secara tegas dalam perjanjian.

3. Apakah Perusahaan Memiliki Kesiapan Operasional?

Distributor wajib memperhatikan persyaratan tempat usaha dan gudang terdaftar.

Hal ini dapat menambah kebutuhan administrasi dan biaya operasional.

Sementara itu, agen tetap membutuhkan tempat usaha yang sesuai, tetapi tidak memiliki persyaratan umum gudang terdaftar sebagaimana Pasal 38 bagi distributor.

4. Apakah Terdapat Hak Distribusi Eksklusif?

Perusahaan juga perlu memastikan apakah penunjukan bersifat eksklusif atau tidak.

Permendag 24/2021 mengatur kategori distributor tunggal dan agen tunggal yang memperoleh hak eksklusif berdasarkan perjanjian.

Pasal 7 mengatur penunjukan untuk jenis barang, merek, wilayah pemasaran, dan jangka waktu tertentu.

Ketentuan tersebut penting karena hak eksklusif dapat memengaruhi kemampuan prinsipal menunjuk mitra lain di wilayah yang sama.

5. Bagaimana Jika Kerja Sama Berakhir?

Sebelum menandatangani kontrak, perusahaan perlu memeriksa tata cara pengakhiran, kewajiban yang belum diselesaikan, dan pengalihan hubungan distribusi.

Dalam hubungan distributor atau agen, pengakhiran kontrak tidak selalu berhenti pada tanggal berakhirnya perjanjian.

Status STP, kewajiban kepada pelanggan, serta kemungkinan penunjukan distributor atau agen baru juga perlu dipertimbangkan.

Apa Risiko Perjanjian Eksklusif dan Penggantian Distributor?

Dalam praktik perdagangan, hubungan antara prinsipal dan distributor dapat berubah karena evaluasi kinerja, perubahan wilayah pemasaran, atau strategi bisnis.

Namun, perubahan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8 Permendag 24/2021 mengatur beberapa kondisi pengakhiran perjanjian serta mekanisme penunjukan distributor atau agen pengganti.

Dalam keadaan tertentu, STP bagi pihak pengganti baru dapat diterbitkan setelah hubungan sebelumnya diselesaikan secara tuntas.

Selain itu, Pasal 8 ayat (4) mengatur kewajiban khusus apabila prinsipal melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa diikuti penunjukan distributor atau agen baru.

Dalam kondisi tersebut, prinsipal wajib melanjutkan pasokan suku cadang kepada distributor atau agen sebelumnya paling sedikit dua tahun untuk menjaga kesinambungan pelayanan purna jual.

Ketentuan ini tidak boleh digeneralisasikan kepada seluruh bentuk pemutusan kontrak.

Belajar dari Sengketa Distribusi AC AUX

Kompleksitas hubungan distribusi juga terlihat dalam perkara Nomor 13/KPPU-L/2025 mengenai pendistribusian dan penjualan AC merek AUX di Indonesia.

Perkara tersebut mencakup dugaan persoalan terkait pasokan produk, hubungan kerja sama, dan penunjukan distributor.

Pada 8 September 2026, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan yang menyatakan ketiga terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana yang didalilkan.

Kasus tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa penunjukan distributor eksklusif atau penggantian distributor otomatis merupakan pelanggaran persaingan usaha.

Namun, dari perspektif pengelolaan risiko bisnis, perkara tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan penunjukan, dokumentasi kontrak, mekanisme pasokan, serta penyelesaian hubungan distribusi.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu konflik muncul untuk memeriksa ketentuan perjanjian dan legalitas kedistributorannya.

Agen atau Distributor: Mana yang Lebih Sesuai untuk Bisnis Anda?

Tidak ada model yang selalu memberikan keuntungan lebih besar atau risiko lebih kecil dalam setiap kondisi.

Pilihan yang tepat bergantung pada strategi perusahaan, kemampuan pembiayaan, struktur operasional, dan hubungan yang akan dibangun dengan prinsipal.

Kondisi perusahaanModel yang dapat dipertimbangkan
Memiliki jaringan pemasaran kuat dan ingin memperoleh komisiAgen
Tidak ingin memiliki atau menguasai barang yang dipasarkanAgen
Ingin menjalankan pemasaran atas nama sendiri dalam skema distribusiDistributor
Siap memenuhi persyaratan tempat usaha dan gudang terdaftarDistributor
Membutuhkan hak pemasaran eksklusifPertimbangkan Agen Tunggal atau Distributor Tunggal sesuai struktur kegiatan
Ingin memperluas jaringan secara bertingkatEvaluasi skema subagen atau subdistributor dan persyaratan STP

Tabel tersebut merupakan panduan awal, bukan penetapan status hukum secara otomatis.

Perusahaan tetap perlu menguji kesesuaian antara model pendapatan, kegiatan aktual, perjanjian, dan kewajiban perizinan.

Jangan memilih status agen hanya untuk menghindari kewajiban gudang apabila kegiatan yang sebenarnya dijalankan memiliki karakter distribusi.

Demikian pula, perusahaan tidak perlu menggunakan struktur distributor apabila hubungan bisnis yang disepakati dan kegiatan aktualnya merupakan keagenan.

Checklist Sebelum Menjadi Agen atau Distributor

Sebelum perusahaan menerima penunjukan dari prinsipal, lakukan pemeriksaan berikut.

  1. Identifikasi model bisnis. Tentukan apakah perusahaan bertindak sebagai perantara atau menjalankan pemasaran atas nama sendiri.
  2. Periksa struktur pendapatan. Pastikan apakah imbalan berasal dari komisi atau mekanisme perdagangan lainnya.
  3. Hitung modal kerja. Evaluasi kebutuhan pembiayaan, pembayaran, logistik, dan risiko piutang.
  4. Periksa tempat usaha dan gudang. Pastikan persyaratan Pasal 38 atau Pasal 39 terpenuhi sesuai status kegiatan.
  5. Verifikasi legalitas prinsipal. Periksa kewenangan pemberian penunjukan dan dokumen pendukung.
  6. Tinjau perjanjian. Pastikan wilayah pemasaran, hak eksklusif, target, kewajiban, dan pengakhiran diatur dengan jelas.
  7. Periksa NIB, KBLI, dan STP. Pastikan perizinan sesuai kegiatan serta kategori penunjukan.
  8. Periksa izin sektoral produk. Identifikasi perizinan atau standar khusus yang berlaku bagi produk yang dipasarkan.
  9. Siapkan kepatuhan berkelanjutan. Pantau masa berlaku dokumen, pelaporan kegiatan usaha, serta perubahan hubungan dengan prinsipal.

Pemeriksaan ini dapat membantu perusahaan memilih model kerja sama yang sesuai sekaligus mengurangi risiko ketidaksesuaian legalitas setelah kegiatan usaha berjalan.

Menyiapkan Kerja Sama Agen atau Distributor? Pastikan Legalitasnya Sesuai

Memilih menjadi agen atau distributor bukan hanya persoalan komisi, margin penjualan, atau kebutuhan stok barang.

Keputusan tersebut juga menentukan kedudukan perusahaan dalam hubungan perdagangan, tanggung jawab terhadap prinsipal, persyaratan gudang, serta kewajiban perizinan.

Bagi perusahaan yang sedang mengembangkan jaringan pemasaran atau menerima penunjukan dari prinsipal, pemeriksaan sejak awal dapat membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian kontrak dan perizinan.

Perusahaan Anda sedang menyiapkan kerja sama sebagai agen, distributor, atau distributor tunggal?

Prolegal.id dapat membantu perusahaan memeriksa kesesuaian model keagenan atau distribusi, mengevaluasi dokumen penunjukan, serta mempersiapkan kebutuhan perizinan dan STP sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasikan kebutuhan legalitas dan perizinan distribusi perusahaan Anda bersama Prolegal.id sebelum menandatangani kerja sama.

Author: Annisa Rendanianti