Perizinan Berusaha
Penambahan KBLI 2025 di OSS: Wajib Urus Ulang PKKPR?
“Penambahan KBLI baru umumnya akan berdampak langsung pada dokumen PB utama, khususnya pembaruan data NIB dan klasifikasi kegiatan usaha dalam OSS-RBA.” Perubahan KBLI menjadi KBLI 2025 tidak hanya berdampak pada klasifikasi kegiatan usaha, tetapi juga dapat berpengaruh pada berbagai dokumen perizinan dalam sistem OSS-RBA. Dalam praktiknya, salah satu hal yang cukup sering terjadi adalah pelaku…
Read MoreKegiatan Usaha Tidak Sesuai RDTR? Ini Solusinya!
“Pengajuan izin lokasi di OSS terhambat notifikasi “Kegiatan Usaha Tidak Sesuai RDTR”? Temukan penyebab dan solusi legalnya agar operasional bisnis tak tertunda” Rencana pembukaan cabang atau pengembangan fasilitas baru, lokasi adalah investasi bernilai tinggi bagi perusahaan. Namun, tidak jarang jajaran manajemen dan Legal Manager menghadapi situasi genting: tanah sudah dibeli atau gedung sudah disewa, tetapi…
Read MoreDampak KBLI 2025 pada KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
“KBLI 70209 untuk konsultan manajemen mengalami perubahan di KBLI 2025. Apakah perusahaan wajib segera update NIB di OSS? Cek aturan dan risiko legalitasnya!” Pemberlakuan KBLI 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 membawa sejumlah penyesuaian terhadap klasifikasi kegiatan usaha, termasuk KBLI 70209 “Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya”. Dalam pembaruan ini, KBLI 70209 tidak…
Read MorePindah dari Marketplace ke Website Sendiri? Awas Jebakan Ini
“Berencana pindah dari marketplace ke website sendiri demi margin yang lebih besar? Ketahui keuntungan, biaya, dan jebakan fatal yang bisa membuat website Anda diblokir.” Belanja online kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Sejak awal kemunculannya, marketplace, yakni platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online, menjadi pilihan utama banyak pelaku usaha karena…
Read MoreKBLI Hotel 2025 Dipecah: Bagaimana Nasib Izin Usaha Hotel?
“Pahami dampak perubahan KBLI Hotel 2025 bagi sektor perhotelan. Kode KBLI 55110 resmi dipecah menjadi KBLI 55101-55105” Update KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan BPS 7/2025) membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Dalam pembaruannya, beberapa kode KBLI mengalami recoding, pemecahan,…
Read More4 Jebakan Pengurusan Izin Usaha Industri (Update 2026)
“Pahami risiko sanksi dalam pengurusan Izin Usaha Industri berdasarkan Permenperin 37/2025. Hindari pembekuan operasional akibat kesalahan administratif.” Adanya reformasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) memang membawa sejumlah perubahan terhadap berbagai sektor usaha, termasuk sektor industri. Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025), Kementerian Perindustrian…
Read MoreWajib Tahu! Perubahan KBLI Industri setelah PP 28/2025
“Pahami dampak perubahan KBLI industri pasca PP 28/2025. Ketahui penyederhanaan klasifikasi, skema KBLI 1 lini, dan langkah mitigasi “ Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sistem perizinan berusaha, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini…
Read MorePahami Aturan Baru Izin Usaha Industri OSS, Awas Izin Dicabut
“Pahami klasifikasi Izin Usaha Industri OSS berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha sesuai regulasi terbaru. Hindari sanksi operasional perusahan Anda” Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, pemerintah terus melakukan transformasi sistem perizinan melalui pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan…
Read MoreApa Itu PKKPR? Pahami Sebelum Izin Usaha Anda Ditolak
“Pelajari apa itu PKKPR, perbedaannya dengan KKKPR, serta kriteria perusahaan yang wajib memilikinya untuk memastikan kepatuhan tata ruang dalam sistem OSS.” Dalam proses perizinan berusaha di Indonesia, kesesuaian tata ruang menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko, setiap kegiatan usaha pada prinsipnya harus selaras dengan…
Read MoreMasa Berlaku PKKPR Habis? Ini Solusi Cegah Lahan Mangkrak
“Proyek terhambat karena pembebasan lahan molor? Jangan sampai izin kedaluwarsa. Ketahui aturan masa berlaku pkkpr dan syarat perpanjangannya di sini.” Dokumen KKPR, yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha, memiliki masa berlaku tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, tidak jarang pelaku usaha menghadapi berbagai kendala sehingga pemanfaatan ruang belum…
Read More