NIB Tidak Cukup! Sertifikat Standar Usaha Pariwisata 

“NIB saja tidak cukup! Pahami kewajiban Sertifikat Standar Usaha Pariwisata di Permenpar 6/2025 agar operasional bisnis Anda terhindar dari pencabutan izin.” Banyak manajemen entitas bisnis pariwisata baru menyadari adanya celah kepatuhan ketika proses perizinan lanjutan mereka tertahan di sistem Online Single Submission (OSS) atau ketika menerima surat peringatan dari instansi pengawas. Akar masalahnya sering kali…

Read More

Aturan Baru: Syarat Seller Asing E-Commerce di Indonesia

“Penetrasi pasar cross-border makin ketat! Pahami syarat seller asing e-commerce di Permendag 19/2026 agar pendaftaran toko Anda tidak ditolak oleh platform.” Pemerintah Indonesia secara resmi memperketat arus masuk barang impor lintas negara (cross-border) melalui platform perdagangan digital. Jika sebelumnya entitas luar negeri dapat dengan mudah mendaftarkan akun di marketplace lokal, lanskap regulasi tersebut kini telah…

Read More

Awas Blokir! Platform Asing Wajib KP3A & SIUP3A PMSE 

“Platform digital asing terancam diblokir jika tidak mematuhi aturan PMSE. Pahami syarat pembentukan KP3A dan SIUP3A PMSE berdasarkan Permendag 19/2026.” Bagi entitas teknologi multinasional dan platform e-commerce cross-border, pasar Indonesia merupakan salah satu ekosistem digital paling menggiurkan di Asia Tenggara. Namun, kemudahan menjual produk dari luar negeri tanpa kehadiran fisik di Indonesia kini telah dibatasi…

Read More

Awas Jangan Sampai Salah! Ini KBLI Restoran 2025 Terbaru

“Jangan tunda Grand Opening cabang baru Anda akibat cacat administrasi! Pahami aturan KBLI 56101 dan panduan KBLI Restoran 2025 agar izin PB-UMKU tidak ditolak.” Bisnis restoran di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap industri kuliner. Tidak hanya restoran konvensional, berbagai model usaha baru seperti restoran cepat saji, cloud kitchen, food truck, hingga layanan…

Read More

Toko Online Diblokir Tanpa NIB Seller Marketplace 

“Permendag 19/2026 resmi memperketat pengawasan PMSE. Jaringan distributor dan Official Store wajib mengamankan NIB Seller Marketplace agar transaksi tidak dibekukan” Lanskap perdagangan digital di Indonesia baru saja mengalami perombakan regulasi yang krusial. Pemerintah secara resmi memperketat pengawasan ekosistem e-commerce melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik…

Read More

Awas Salah! Cara update KBLI 2025 di OSS 

“Jangan asal klik sistem OSS! Pahami strategi dan cara update KBLI 2025 agar perusahaan Anda terhindar dari kewajiban izin tambahan atau perubahan akta” Melalui Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah resmi menetapkan KBLI 2025 sebagai acuan tunggal dalam sistem perizinan dan administrasi usaha korporasi di Indonesia. Pembaruan ini memaksa seluruh ekosistem…

Read More

Aturan Baru: EduTech & Izin Lembaga Kursus Pelatihan 

“Startup EduTech bukan sekadar portal digital. Pahami pemetaan KBLI 2025 dan syarat izin lembaga kursus pelatihan agar bisnis lolos audit investor!” Perkembangan industri startup Education Technology (EduTech) di Indonesia bergerak sangat masif. Banyak startup yang awalnya hanya beroperasi sebagai portal penyedia konten video (VOD) kini berekspansi menjadi penyelenggara bootcamp interaktif, pelatihan kerja intensif, hingga penerbit…

Read More

Mitra Shopee Farma Wajib Izin PSEF Apotek Online? 

“Ingin ekspansi jualan obat di Shopee Farma? Pahami apakah apotek Anda wajib memiliki Izin PSEF Apotek Online dan kenali jebakan tanggung jawab hukumnya!” Tren ekspansi apotek ke kanal digital terus meningkat pesat. Terobosan terbaru datang dari Shopee yang meluncurkan layanan Shopee Farma, sebuah ekosistem marketplace yang mempertemukan konsumen langsung dengan apotek secara online. Langkah ini…

Read More

Pengurusan NIB Perusahaan Setelah PP 28/2025 Jadi Lebih Sulit? 

“Pengurusan NIB perusahaan kini lebih ketat akibat aturan PP 28/2025. Pahami jebakan persyaratan dasar di OSS-RBA agar izin usaha tidak tertolak.” Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025), banyak pelaku usaha mulai merasa proses Pengurusan NIB Perusahaan dan perizinan usaha dianggap menjadi lebih rumit dibanding sebelumnya. …

Read More