Perizinan Berusaha
Awas Diblokir! Cek Syarat Izin TDPSEF Distribusi Farmasi
“Jangan biarkan portal rantai pasok B2B Anda dibekukan Kemenkes! Pahami kewajiban dan syarat izin TDPSEF Distribusi bagi PBF berdasarkan Permenkes 11/2025.” Digitalisasi rantai pasok (supply chain) di sektor farmasi mendorong banyak Pedagang Besar Farmasi (PBF) untuk membangun sistem elektronik mandiri. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi transaksi Business-to-Business (B2B) lintas entitas, mulai dari portal pemesanan (procurement) hingga…
Read MoreProses Lama? Solusi Lolos Sertifikat Standar Menengah Tinggi
“NIB saja belum cukup! Pahami alur verifikasi Sertifikat Standar menengah tinggi berdasarkan PP 28/2025 agar operasional korporasi Anda tidak berstatus ilegal.” Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan berarti seluruh kewajiban perizinan telah selesai. Sejak berlakunya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025), kegiatan usaha berisiko…
Read MoreBatas Waktu Sertifikat Standar Belum Terverifikas
“Operasional komersial Anda tertahan di sistem OSS? Pahami risiko hukum dan batas waktu dari status Sertifikat Standar belum terverifikasi agar jadwal bisnis aman.” Banyak pelaku usaha mengira izin usahanya sudah dapat digunakan begitu Sertifikat Standar terbit di akun OSS. Padahal, bagi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, dokumen tersebut belum otomatis berlaku karena masih…
Read MoreKenali Beda Sertifikat Standar OSS Usaha Risiko Menengah
“Pahami beda Sertifikat Standar OSS untuk kategori Menengah Rendah dan Menengah Tinggi berdasarkan PP 28/2025 agar bisnis terhindar dari sanksi.” Banyak pelaku usaha mengira bahwa setelah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), seluruh kewajiban perizinan sudah tuntas. Padahal, sejak sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui OSS Risk Based Approach (OSS-RBA) diberlakukan, NIB hanyalah pintu masuk.…
Read MoreBisnis Farmasi Aman? Urus Izin PSE dan PSEF
“Jangan sampai platform e-pharmacy Anda diblokir Komdigi! Pahami hierarki dan perbedaan izin PSE dan PSEF agar legalitas korporasi Anda aman.” Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) semakin agresif mengeksekusi sanksi pemutusan akses (access blocking) terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang beroperasi tanpa izin. Bagi korporasi di sektor digital health dan e-pharmacy, ancaman penertiban ini…
Read MoreMau Buka Apotek Online? Cek Syarat Izin Apotek Online
“Penetrasi pasar digital kefarmasian diperketat! Pahami syarat izin apotek online berdasarkan Permenkes 11/2025 dan aturan BPOM agar aplikasi Anda tidak diblokir.” Layanan kesehatan digital (healthtech) dan telefarmasi kini menjadi strategi esensial bagi jaringan fasilitas kesehatan untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Namun, mendistribusikan sediaan farmasi ke kanal digital—baik melalui marketplace maupun aplikasi mandiri—bukanlah sekadar…
Read MoreIzin JPT Mandek? Cara Mengurus SIUJPT 2026
“Pahami transisi KBLI 2025 dan cara mengurus SIUJPT 2026 berdasarkan aturan terbaru Permenhub PM 1/2026.” Transisi regulasi perizinan logistik nasional di tahun 2026 membawa implikasi hukum yang krusial bagi entitas korporasi di sektor freight forwarding dan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Banyak perusahaan logistik mengalami kebuntuan administrasi di sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS…
Read MoreAwas Ditolak! Cek Syarat Izin PSEF Jakarta
“Peluncuran platform e-pharmacy Anda tertunda akibat PB UMKU ditolak? Pahami syarat izin PSEF Jakarta berdasarkan Permenkes 11/2025 agar lolos verifikasi OSS.” Bagi pelaku usaha digital health dan e-commerce farmasi yang berkantor di Jakarta, memahami syarat daftar PSEF adalah langkah wajib sebelum meluncurkan platform. Pemerintah melalui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar…
Read MoreAwas Disegel! Berikut Golongan Gudang Wajib TDG
“Pahami klasifikasi golongan gudang wajib TDG beserta pengecualiannya berdasarkan PP 3/2026 agar fasilitas logistik Anda tidak disegel.” Penutupan fasilitas pergudangan secara paksa bukanlah sekadar skenario teoretis. Tindakan penyegelan adalah instrumen hukum yang dapat dieksekusi langsung oleh petugas pengawas perdagangan tanpa melalui proses peringatan yang panjang. Bagi Supply Chain Director, Warehouse Manager, atau Tim Legal yang…
Read MoreAwas Disegel! Syarat Tanda Daftar Gudang 2026
“Rantai pasok bisnis Anda terancam mandek tanpa izin legal! Pahami syarat Tanda Daftar Gudang (TDG) terbaru berdasarkan aturan PP 3/2026.” Pelaku usaha yang menggunakan gudang untuk menyimpan barang yang diperdagangkan perlu memastikan bahwa gudangnya telah memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Saat ini, pengajuan TDG dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai Perizinan…
Read More