Izin JPT Mandek? Cara Mengurus SIUJPT 2026 

“Pahami transisi KBLI 2025 dan cara mengurus SIUJPT 2026 berdasarkan aturan terbaru Permenhub PM 1/2026.” Transisi regulasi perizinan logistik nasional di tahun 2026 membawa implikasi hukum yang krusial bagi entitas korporasi di sektor freight forwarding dan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Banyak perusahaan logistik mengalami kebuntuan administrasi di sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS…

Read More

Awas Ditolak! Cek Syarat Izin PSEF Jakarta

“Peluncuran platform e-pharmacy Anda tertunda akibat PB UMKU ditolak? Pahami syarat izin PSEF Jakarta berdasarkan Permenkes 11/2025 agar lolos verifikasi OSS.”  Bagi pelaku usaha digital health dan e-commerce farmasi yang berkantor di Jakarta, memahami syarat daftar PSEF  adalah langkah wajib sebelum meluncurkan platform.  Pemerintah melalui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar…

Read More

Awas Disegel! Berikut Golongan Gudang Wajib TDG

“Pahami klasifikasi golongan gudang wajib TDG beserta pengecualiannya berdasarkan PP 3/2026 agar fasilitas logistik Anda tidak disegel.” Penutupan fasilitas pergudangan secara paksa bukanlah sekadar skenario teoretis. Tindakan penyegelan adalah instrumen hukum yang dapat dieksekusi langsung oleh petugas pengawas perdagangan tanpa melalui proses peringatan yang panjang. Bagi Supply Chain Director, Warehouse Manager, atau Tim Legal yang…

Read More

Awas Disegel! Syarat Tanda Daftar Gudang 2026

“Rantai pasok bisnis Anda terancam mandek tanpa izin legal! Pahami syarat Tanda Daftar Gudang (TDG) terbaru berdasarkan aturan PP 3/2026.” Pelaku usaha yang menggunakan gudang untuk menyimpan barang yang diperdagangkan perlu memastikan bahwa gudangnya telah memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Saat ini, pengajuan TDG dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai Perizinan…

Read More

NIB Tidak Cukup! Sertifikat Standar Usaha Pariwisata 

“NIB saja tidak cukup! Pahami kewajiban Sertifikat Standar Usaha Pariwisata di Permenpar 6/2025 agar operasional bisnis Anda terhindar dari pencabutan izin.” Banyak manajemen entitas bisnis pariwisata baru menyadari adanya celah kepatuhan ketika proses perizinan lanjutan mereka tertahan di sistem Online Single Submission (OSS) atau ketika menerima surat peringatan dari instansi pengawas. Akar masalahnya sering kali…

Read More

Aturan Baru: Syarat Seller Asing E-Commerce di Indonesia

“Penetrasi pasar cross-border makin ketat! Pahami syarat seller asing e-commerce di Permendag 19/2026 agar pendaftaran toko Anda tidak ditolak oleh platform.” Pemerintah Indonesia secara resmi memperketat arus masuk barang impor lintas negara (cross-border) melalui platform perdagangan digital. Jika sebelumnya entitas luar negeri dapat dengan mudah mendaftarkan akun di marketplace lokal, lanskap regulasi tersebut kini telah…

Read More

Awas Blokir! Platform Asing Wajib KP3A & SIUP3A PMSE 

“Platform digital asing terancam diblokir jika tidak mematuhi aturan PMSE. Pahami syarat pembentukan KP3A dan SIUP3A PMSE berdasarkan Permendag 19/2026.” Bagi entitas teknologi multinasional dan platform e-commerce cross-border, pasar Indonesia merupakan salah satu ekosistem digital paling menggiurkan di Asia Tenggara. Namun, kemudahan menjual produk dari luar negeri tanpa kehadiran fisik di Indonesia kini telah dibatasi…

Read More

Awas Jangan Sampai Salah! Ini KBLI Restoran 2025 Terbaru

“Jangan tunda Grand Opening cabang baru Anda akibat cacat administrasi! Pahami aturan KBLI 56101 dan panduan KBLI Restoran 2025 agar izin PB-UMKU tidak ditolak.” Bisnis restoran di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap industri kuliner. Tidak hanya restoran konvensional, berbagai model usaha baru seperti restoran cepat saji, cloud kitchen, food truck, hingga layanan…

Read More

Toko Online Diblokir Tanpa NIB Seller Marketplace 

“Permendag 19/2026 resmi memperketat pengawasan PMSE. Jaringan distributor dan Official Store wajib mengamankan NIB Seller Marketplace agar transaksi tidak dibekukan” Lanskap perdagangan digital di Indonesia baru saja mengalami perombakan regulasi yang krusial. Pemerintah secara resmi memperketat pengawasan ekosistem e-commerce melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik…

Read More