Punya PT dan Merek, Sudah Bisa Franchise? Cek Syaratnya

“Sudah memiliki PT, merek terdaftar, dan beberapa gerai yang menghasilkan keuntungan? Sebelum menawarkan franchise kepada calon mitra, pastikan bisnis memenuhi syarat waralaba, memiliki sistem operasional yang siap direplikasi, serta melengkapi prospektus dan STPW.”

Sebuah perusahaan makanan dan minuman berhasil mengembangkan bisnis hingga memiliki delapan gerai yang seluruhnya dikelola sendiri. Penjualan terus bertumbuh dan sejumlah investor mulai menghubungi pemilik brand untuk membuka gerai di kota lain.

Daripada menambah cabang menggunakan modal perusahaan sendiri, Direksi mulai mempertimbangkan sistem franchise atau waralaba agar ekspansi dapat dilakukan bersama mitra.

Perusahaan telah berbentuk PT, mereknya terdaftar, dan seluruh gerai menggunakan identitas serta konsep bisnis yang sama.

Namun, apakah kondisi tersebut sudah cukup untuk menawarkan franchise?

Jawabannya, belum tentu.

Syarat franchise tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan badan usaha dan merek. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (PP 35/2024) mensyaratkan adanya sistem bisnis yang jelas, rekam jejak keuntungan, kekayaan intelektual yang tercatat atau terdaftar, serta dukungan berkesinambungan kepada penerima waralaba.

Selain itu, pemberi waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebelum membuat Perjanjian Waralaba.

Bagi pemilik brand yang sedang mempersiapkan ekspansi, pemeriksaan tersebut penting agar rencana pembukaan gerai mitra tidak terhambat karena persyaratan waralaba belum terpenuhi.

Baca Juga: Bisnis Franchise Kian Menjamur, Apa Bedanya dengan Cabang dan Kemitraan?

Apakah PT dan Merek Terdaftar Cukup untuk Menawarkan Franchise?

Tidak. PT dan merek terdaftar saja belum memenuhi seluruh persyaratan untuk menyelenggarakan usaha waralaba.

Pasal 1 angka 1 PP 35/2024 mendefinisikan waralaba sebagai hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha atas sistem bisnis dengan kriteria tertentu untuk memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil.

Hak tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Artinya, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, bentuk badan usaha bukan satu-satunya penentu kelayakan menjadi pemberi waralaba. PP 35/2024 memungkinkan orang perseorangan maupun badan usaha menjadi pemberi waralaba.

Kedua, merek yang sudah terdaftar merupakan salah satu unsur penting, tetapi belum membuktikan bahwa sistem bisnis telah memenuhi kriteria waralaba.

Misalnya, perusahaan memiliki merek restoran yang terdaftar dan lima gerai dengan penjualan cukup baik.

Jika perusahaan belum mempunyai standar operasional tertulis, belum dapat membuktikan rekam jejak keuntungan sesuai ketentuan, atau belum mempersiapkan dukungan untuk calon mitra, bisnis tersebut belum memenuhi seluruh kriteria penyelenggaraan waralaba.

Bagaimana Menilai Kesiapan Brand?

Sebelum menawarkan franchise, pemilik usaha dapat memeriksa beberapa kondisi berikut.

Tabel tersebut merupakan pemeriksaan awal, bukan pengganti evaluasi dokumen.

Bagi perusahaan yang berencana menawarkan franchise, penilaian sebaiknya dilakukan sebelum menerima komitmen komersial atau menandatangani kontrak dengan calon penerima waralaba.

Apa Syarat Usaha Franchise Menurut PP 35/2024?

Pasal 4 ayat (2) PP 35/2024 menetapkan empat kriteria utama yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan waralaba.

Kriteria tersebut mencakup sistem bisnis, keuntungan yang telah terbukti, kekayaan intelektual, dan dukungan yang berkesinambungan.

1. Bisnis Sudah Berjalan dan Memberikan Keuntungan

Pasal 4 ayat (5) PP 35/2024 mengatur bahwa kriteria bisnis telah memberikan keuntungan dibuktikan melalui:

• Kegiatan usaha yang akan diwaralabakan telah berlangsung paling sedikit tiga tahun berturut-turut.
• Laporan keuangan dua tahun terakhir menunjukkan adanya keuntungan dan telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kedua ketentuan tersebut perlu diperhatikan sebelum perusahaan memutuskan menjual hak waralaba.

Misalnya, sebuah brand baru beroperasi selama dua tahun. Meskipun telah memiliki beberapa cabang dengan penjualan tinggi, perusahaan belum memenuhi persyaratan masa kegiatan usaha tiga tahun berturut-turut.

Begitu pula dengan perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari tiga tahun tetapi laporan keuangan dua tahun terakhir belum menunjukkan keuntungan.

Perusahaan perlu membedakan pertumbuhan omzet dari keuntungan yang dapat dibuktikan secara keuangan.

Apakah Semua Pemberi Waralaba Wajib Melakukan Audit?

Tidak seluruhnya.

Pasal 4 ayat (6) PP 35/2024 memberikan pengecualian terhadap persyaratan audit akuntan publik bagi pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan dengan skala Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Namun, pengecualian tersebut tidak menghapus persyaratan masa kegiatan usaha dan pembuktian keuntungan.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa klasifikasi skala usahanya sebelum menentukan dokumen keuangan yang harus disiapkan.

2. Memiliki Sistem Bisnis yang Bisa Direplikasi

Memiliki gerai yang sukses tidak otomatis berarti sistem bisnisnya sudah siap diwaralabakan.

Pasal 4 ayat (3) PP 35/2024 mensyaratkan adanya standar operasional dan prosedur (SOP) yang paling sedikit mencakup pengelolaan SDM, administrasi, kegiatan operasional, metode pengoperasian, pemilihan lokasi, desain tempat usaha, persyaratan karyawan, dan strategi pemasaran.

Sistem tersebut juga harus dibuat secara tertulis, mudah diajarkan, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh penerima waralaba.

Sebagai contoh, sebuah restoran berhasil mempertahankan kualitas makanan karena seluruh proses memasak diawasi langsung oleh pendirinya.

Namun, ketika gerai baru dijalankan oleh mitra, kualitas produk dapat berubah apabila perusahaan belum mempunyai standar resep, prosedur penyimpanan bahan, dan mekanisme pengawasan.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu mengembangkan sistem operasional sebelum memperluas jaringan menggunakan waralaba.

Kesiapan franchise bukan hanya soal apakah bisnis berhasil dijalankan oleh pemiliknya, melainkan apakah bisnis tersebut dapat dijalankan pihak lain menggunakan sistem yang sama.

3. Memiliki Kekayaan Intelektual yang Tercatat atau Terdaftar

Pasal 4 ayat (2) huruf c PP 35/2024 mewajibkan waralaba memiliki kekayaan intelektual yang tercatat atau terdaftar.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (7), kekayaan intelektual tersebut dapat berupa:

• Merek.
• Hak cipta.
• Paten.
• Rahasia dagang.
• Desain industri.
• Desain tata letak sirkuit terpadu.

Aset yang relevan bergantung pada karakter kegiatan usaha.

Untuk restoran, misalnya, aset kekayaan intelektual dapat berkaitan dengan merek dan berbagai elemen sistem bisnis yang dilindungi menurut ketentuan masing-masing jenis kekayaan intelektual.

Sementara itu, perusahaan teknologi yang menggunakan sistem bisnis tertentu mungkin perlu mempertimbangkan perlindungan atas perangkat lunak, dokumentasi, atau inovasi yang relevan.

Pasal 6 ayat (2) huruf b PP 35/2024 juga mengatur bahwa kekayaan intelektual yang digunakan dalam perjanjian masih berada dalam masa pelindungan.

Karena itu, perusahaan perlu memeriksa status kepemilikan, pencatatan atau pendaftaran, masa perlindungan, serta kewenangan menggunakan dan memberikan hak atas aset kekayaan intelektual tersebut.

4. Memberikan Dukungan Berkesinambungan kepada Mitra

Pemberi waralaba tidak cukup hanya menyerahkan merek dan SOP kepada penerima.

Pasal 4 ayat (8) dan Pasal 8 PP 35/2024 mengatur dukungan berkesinambungan yang mencakup pelatihan, bimbingan manajemen operasional, promosi, penelitian, pengembangan pasar, dan bentuk pembinaan lainnya.

Dalam praktiknya, perusahaan perlu menyiapkan sumber daya untuk menjalankan dukungan tersebut.

Misalnya, pemilik brand makanan dan minuman yang hendak membuka 20 gerai mitra perlu mempertimbangkan kemampuan tim untuk melatih karyawan, mengevaluasi kualitas produk, melakukan pengawasan operasional, serta menindaklanjuti keluhan pelanggan.

Jika kapasitas pembinaan belum siap, pertumbuhan jumlah gerai justru dapat meningkatkan risiko penurunan kualitas dan merusak reputasi merek.

Karena itu, kebutuhan dukungan mitra perlu dihitung sebagai bagian dari biaya dan kesiapan ekspansi.

Baca Juga: PP Waralaba Baru: Kriteria, Prospektus, dan Muatan Perjanjian

Apa Perbedaan Franchise dengan Kemitraan atau Lisensi Merek?

Tidak semua kegiatan kerja sama yang melibatkan penggunaan merek merupakan waralaba.

Perusahaan dapat memiliki berbagai bentuk kerja sama bisnis, antara lain pembukaan cabang, lisensi merek, distribusi, atau kemitraan usaha.

Namun, masing-masing memiliki karakter hukum dan operasional berbeda.

Perbedaan ini penting karena nama perjanjian tidak selalu menentukan karakter hukum hubungan usaha yang sebenarnya.

Misalnya, perusahaan menyebut programnya sebagai kemitraan, tetapi mitra diwajibkan menggunakan sistem operasional yang seragam, membayar imbalan waralaba, dan menerima dukungan berkelanjutan sebagai bagian dari hubungan yang mempunyai karakter waralaba.

Dalam kondisi tersebut, struktur kerja sama perlu dievaluasi berdasarkan substansi kegiatannya.

Sebaliknya, perusahaan yang hanya memberikan izin menggunakan merek untuk tujuan tertentu tidak otomatis menjalankan waralaba apabila unsur sistem bisnis dan kriteria waralaba lainnya tidak terpenuhi.

Karena itu, sebelum menentukan model ekspansi, perusahaan perlu memeriksa kegiatan aktual, pembagian tanggung jawab, dan persyaratan hukum yang berlaku.

Kapan Prospektus dan Perjanjian Waralaba Harus Disiapkan?

Setelah perusahaan memenuhi kriteria usaha waralaba, tahap berikutnya adalah mempersiapkan dokumen yang akan menjadi dasar hubungan dengan calon mitra.

Dua dokumen penting yang perlu diperhatikan adalah Prospektus Penawaran Waralaba dan Perjanjian Waralaba.

Prospektus Penawaran Waralaba

Pasal 5 ayat (1) PP 35/2024 mewajibkan pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan menyampaikan prospektus kepada calon penerima paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.

Prospektus merupakan dokumen yang memberikan informasi mengenai usaha yang akan diwaralabakan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), informasi minimum mencakup:

1. Identitas dan legalitas pemberi waralaba.
2. Riwayat kegiatan usaha.
3. Struktur organisasi.
4. Sistem bisnis yang digunakan.
5. Laporan keuangan dua tahun terakhir.
6. Jumlah gerai atau tempat usaha.
7. Daftar penerima waralaba, jika sudah ada.
8. Hak dan kewajiban para pihak.
9. Sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual.

Untuk pemberi yang baru akan mewaralabakan bisnisnya, ketentuan mengenai daftar penerima waralaba memiliki pengecualian sebagaimana Pasal 5 ayat (3).

Prospektus wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Bagi calon penerima, dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai kondisi bisnis sebelum mengambil keputusan investasi.

Sementara bagi pemberi waralaba, penyusunan prospektus membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada calon mitra mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian Waralaba

Perjanjian Waralaba merupakan dasar hubungan hukum antara pemberi dan penerima waralaba.

Pasal 6 PP 35/2024 mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum setara dan perjanjian tunduk pada hukum Indonesia.

Perjanjian wajib memuat berbagai klausul, antara lain identitas para pihak, kekayaan intelektual, kegiatan usaha, sistem bisnis, hak dan kewajiban, dukungan operasional, wilayah usaha, jangka waktu, serta tata cara pembayaran imbalan.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan ketentuan mengenai pengakhiran kerja sama, penyelesaian sengketa, peralihan kepemilikan waralaba, dan jaminan kewajiban pemberi telah diatur sesuai ketentuan.

Dari perspektif bisnis, perjanjian juga perlu dirancang untuk menjelaskan pembagian tanggung jawab terhadap kualitas produk, standar operasional, pengawasan gerai, dan biaya yang muncul selama hubungan waralaba berlangsung.

Dokumen yang disusun dengan jelas akan membantu mengurangi risiko perbedaan penafsiran antara pemberi dan penerima waralaba.

Siapa yang Wajib Mengurus STPW dan Kapan?

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) merupakan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang membuktikan pendaftaran penyelenggara waralaba.

Pasal 12 PP 35/2024 mengatur kewajiban STPW bagi pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan.

Namun, waktu pemenuhan kewajiban masing-masing pihak berbeda.

Pasal 13 ayat (2) PP 35/2024 mengatur permohonan STPW pemberi dilakukan dengan melampirkan bukti Prospektus Penawaran Waralaba.

Sementara itu, Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa penerima waralaba mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan Perjanjian Waralaba.

Permohonan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Mengapa STPW Pemberi Harus Didahulukan?

STPW pemberi menjadi dokumen penting dalam proses pendaftaran penerima waralaba.

Permendag Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan STPW oleh Pemerintah Daerah mengatur bahwa salah satu unsur verifikasi permohonan penerima adalah kepemilikan STPW pemberi waralaba.

Pasal 4 ayat (9) mengatur bahwa permohonan dapat ditolak apabila pemberi waralaba belum memiliki STPW.

Artinya, kelalaian pemberi waralaba dalam menyiapkan dokumen perizinan dapat memengaruhi kesiapan calon mitra untuk memperoleh legalitas kegiatan waralabanya.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya mempersiapkan perjanjian, tetapi juga memastikan STPW pemberi telah diperoleh sebelum penandatanganan.

Apakah Semua STPW Terbit dalam Lima Hari Kerja?

Tidak dapat digeneralisasikan.

Permendag 25/2025 mengatur mekanisme penerbitan STPW melalui kewenangan pemerintah daerah untuk:

1. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri.
2. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
3. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.

Permohonan kategori tersebut diperiksa melalui dua tahap verifikasi, yaitu pemeriksaan persyaratan dan verifikasi dalam rangka persetujuan.

Pasal 4 ayat (11) menetapkan proses verifikasi dan penerbitan paling lama lima hari kerja.

Pasal 4 ayat (12) juga mengatur penggunaan bukti permohonan sebagai bukti sementara kegiatan usaha apabila STPW belum diterbitkan setelah jangka waktu tersebut.

Namun, ketentuan tersebut harus dibaca sesuai ruang lingkup Permendag 25/2025 dan tidak otomatis berlaku bagi seluruh jenis STPW.

Untuk STPW pemberi waralaba, ketentuan penerbitan mengikuti kewenangan dan persyaratan yang diatur dalam PP 35/2024 serta peraturan perizinan berusaha yang berlaku.

Baca Juga: Serba-serbi Pendaftaran Izin Usaha Franchise

Apakah Penerima Waralaba Harus Memiliki Legalitas Usaha Sendiri?

Ya. STPW tidak menggantikan seluruh persyaratan legalitas usaha.

Pasal 1 angka 3 PP 35/2024 memungkinkan penerima waralaba berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha.

Namun, penerima tetap harus memenuhi perizinan sesuai kegiatan yang dijalankan.

Sebagai contoh, penerima waralaba makanan dan minuman perlu memastikan NIB, klasifikasi KBLI, persyaratan lokasi, serta perizinan atau standar sektoral yang relevan dengan jenis usahanya.

Jika kegiatan membutuhkan persyaratan teknis atau perizinan tertentu, pemenuhan STPW tidak otomatis menghapus kewajiban tersebut.

Hal yang sama berlaku bagi waralaba bidang jasa pendidikan.

Pasal 5 Permendag 25/2025 secara khusus menambahkan verifikasi terhadap perizinan berusaha di bidang pendidikan bimbingan belajar untuk kategori kegiatan yang masuk cakupannya.

Karena itu, pemberi waralaba yang berencana memperluas jaringan perlu memastikan calon mitra memahami legalitas yang harus dipenuhi sebelum gerai mulai beroperasi.

Apa Risiko Menawarkan Franchise Sebelum Persyaratan Terpenuhi?

Menawarkan program waralaba ketika persyaratan hukum dan sistem bisnis belum siap dapat menimbulkan risiko administrasi dan komersial.

Namun, konsekuensinya berbeda tergantung jenis kewajiban yang dilanggar.

1. Tidak Memenuhi Kewajiban STPW

Pasal 12–14 PP 35/2024 mengatur kewajiban kepemilikan STPW serta waktu pemenuhannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 17, sesuai ketentuan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 37 juga melarang orang perseorangan atau badan usaha menggunakan istilah atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya jika tidak memiliki STPW.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan legalitas telah terpenuhi sebelum menyelenggarakan kegiatan yang menggunakan status waralaba.

2. Tidak Memberikan Dukungan Berkesinambungan

Pemberi waralaba mempunyai kewajiban memberikan dukungan kepada penerima.

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 PP 35/2024, pelanggaran kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan STPW melalui tahapan yang diatur.

Bagi pemberi waralaba yang STPW-nya dicabut berdasarkan mekanisme Pasal 11, permohonan STPW kembali baru dapat dilakukan setelah jangka waktu lima tahun sejak penetapan pencabutan.

Ketentuan ini tidak berarti semua kekurangan dokumen langsung mengakibatkan pencabutan STPW.

3. Terhambatnya Perizinan Penerima Waralaba

Jika pemberi belum memiliki STPW, permohonan penerima dalam mekanisme Permendag 25/2025 dapat ditolak.

Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan ketika calon mitra sudah menyiapkan lokasi, peralatan, atau pengeluaran investasi untuk pembukaan gerai.

Karena itu, kesiapan dokumen pemberi perlu diperiksa sebelum perusahaan membuat komitmen ekspansi bersama mitra.

4. Risiko Kualitas dan Reputasi Brand

Di luar persoalan administratif, perusahaan perlu memperhitungkan kemampuan menjaga konsistensi operasional.

Gerai yang dikelola mitra tetap menggunakan identitas dan sistem bisnis pemberi waralaba.

Jika standar kualitas, pengawasan, atau mekanisme penyelesaian masalah belum siap, ketidakkonsistenan pelayanan pada satu gerai dapat memengaruhi reputasi jaringan secara keseluruhan.

Inilah sebabnya kesiapan franchise harus dinilai dari kombinasi aspek hukum, keuangan, dan sistem operasional.

Apa Kewajiban Setelah STPW Terbit?

Penerbitan STPW bukan akhir dari kewajiban penyelenggara waralaba.

PP 35/2024 juga mengatur penggunaan Logo Waralaba, pengutamaan produk dalam negeri, serta penyampaian laporan kegiatan usaha.

Penggunaan Logo Waralaba

Pasal 21 PP 35/2024 mengatur kewajiban penggunaan Logo Waralaba bagi kategori penyelenggara sebagaimana Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf h.

Logo diberikan setelah penyelenggara memperoleh STPW dan harus dipasang pada tempat yang terbuka serta mudah terlihat di setiap gerai sesuai ketentuan.

Pengutamaan Produk Dalam Negeri

Pasal 26 dan Pasal 27 PP 35/2024 mengatur pengutamaan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri, pengembangan kerja sama dengan UMKM, serta pengutamaan pengolahan bahan baku di dalam negeri.

Ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian ketika pemberi waralaba menyusun sistem pengadaan barang, standar pemasok, dan mekanisme dukungan kepada mitra.

Pelaporan Kegiatan Usaha Tahunan

Pasal 28 PP 35/2024 mewajibkan kategori penyelenggara waralaba yang diatur untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun melalui OSS.

Laporan disampaikan paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.

Informasi yang dilaporkan dapat mencakup jumlah penerima waralaba, jumlah gerai, omzet, laporan keuangan, tenaga kerja, status kekayaan intelektual, serta dukungan kepada mitra.

Pihak penerima laporan ditentukan berdasarkan kategori penyelenggara, baik melalui Menteri maupun instansi daerah yang berwenang.

Kewajiban ini perlu dimasukkan ke dalam kalender kepatuhan perusahaan sejak jaringan waralaba mulai beroperasi.

Baca Juga: Baru di PP Waralaba, Produk Dalam Negeri dan Pelaporan

Checklist Kesiapan Brand Sebelum Menawarkan Franchise

Sebelum memasarkan program waralaba kepada calon investor atau menandatangani perjanjian, pemilik brand perlu memastikan persyaratan berikut.

Apabila sebagian besar persyaratan masih belum terpenuhi, perusahaan sebaiknya memprioritaskan pembenahan sistem dan legalitas sebelum menawarkan franchise.

Jika persyaratan substansial telah terpenuhi, tahap berikutnya adalah menyiapkan prospektus, permohonan STPW pemberi, dan dokumen perjanjian.

Pemeriksaan tersebut juga membantu manajemen mengidentifikasi kebutuhan biaya dan sumber daya sebelum memutuskan target jumlah gerai mitra.

FAQ Syarat Usaha Franchise

1. Apakah harus memiliki PT untuk membuka usaha franchise?

Tidak selalu. PP 35/2024 memungkinkan orang perseorangan maupun badan usaha menjadi pemberi atau penerima waralaba. Namun, penyelenggara tetap harus memenuhi kriteria waralaba dan persyaratan perizinan yang berlaku.

2. Apakah merek terdaftar sudah cukup untuk menjadi pemberi waralaba?

Belum. Merek terdaftar merupakan salah satu unsur kekayaan intelektual, tetapi pemberi waralaba juga harus memenuhi kriteria sistem bisnis, rekam jejak keuntungan, serta dukungan berkesinambungan sesuai Pasal 4 PP 35/2024.

3. Berapa lama usaha harus berjalan sebelum dapat diwaralabakan?

Pasal 4 ayat (5) PP 35/2024 mengatur kegiatan usaha yang akan diwaralabakan harus telah berlangsung paling sedikit tiga tahun berturut-turut, serta memenuhi ketentuan laporan keuangan dua tahun terakhir.

4. Apakah pemberi waralaba wajib memiliki STPW sebelum menandatangani perjanjian?

Ya. Pasal 13 ayat (1) PP 35/2024 mensyaratkan STPW dimiliki oleh pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan sebelum membuat Perjanjian Waralaba.

5. Kapan prospektus harus diberikan kepada calon mitra?

Prospektus wajib disampaikan paling lambat 14 hari kalender sebelum Perjanjian Waralaba ditandatangani, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) PP 35/2024.

6. Apakah penerima waralaba juga memerlukan STPW?

Ya. Pasal 14 ayat (1) PP 35/2024 mewajibkan penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan memiliki STPW sebelum memulai kegiatan usaha.

7. Apakah seluruh STPW diterbitkan dalam lima hari kerja?

Tidak dapat digeneralisasikan. Jangka waktu lima hari kerja dalam Permendag 25/2025 mengatur verifikasi dan penerbitan STPW yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kategori yang disebutkan peraturan tersebut.

Brand Anda Siap Ekspansi Melalui Franchise? Periksa Legalitasnya Terlebih Dahulu

Mengembangkan bisnis melalui waralaba dapat menjadi pilihan bagi perusahaan yang ingin memperluas jaringan bersama mitra.

Namun, keputusan menawarkan franchise perlu didasarkan pada kesiapan sistem bisnis, rekam jejak keuntungan, perlindungan kekayaan intelektual, serta kemampuan memberikan dukungan berkelanjutan.

PT dan merek terdaftar dapat menjadi bagian penting dari fondasi usaha, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan penyelenggaraan waralaba.

Sebelum menandatangani kontrak dengan calon mitra, perusahaan juga harus menyiapkan prospektus, memenuhi kewajiban STPW pemberi, dan memastikan Perjanjian Waralaba sesuai ketentuan.

Sudah memiliki beberapa gerai dan mulai menerima penawaran kerja sama franchise dari calon investor?

Prolegal.id dapat membantu perusahaan memeriksa kesiapan legalitas waralaba, mengevaluasi dokumen usaha dan kekayaan intelektual, serta mempersiapkan kebutuhan prospektus, Perjanjian Waralaba, dan STPW sesuai ketentuan.

Konsultasikan kesiapan brand dan perizinan franchise perusahaan Anda bersama Prolegal.id sebelum menawarkan kerja sama kepada calon mitra.

Author: Annisa Rendanianti