
“Perusahaan akan mengakuisisi brand makanan melalui pembelian saham, merek, atau aset produksi? Pastikan status izin edar BPOM MD tetap sesuai sebelum transaksi diselesaikan.”
Izin edar BPOM setelah akuisisi tidak otomatis berpindah kepada perusahaan pembeli. Kewajiban perizinannya bergantung pada struktur transaksi, identitas badan hukum pemegang registrasi, serta perubahan kegiatan produksi yang dilakukan setelah pengambilalihan.
Persoalan ini relevan dengan rencana pengambilalihan PT Sari Murni Abadi, perusahaan yang dikenal melalui produk makanan ringan Momogi, oleh PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO).
Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, COCO menandatangani Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) dengan Metaside Global Holding Pte. Ltd. pada 6 Mei 2026 untuk rencana pengambilalihan hingga 99,99% saham PT Sari Murni Abadi.
Penandatanganan CSPA tersebut menunjukkan adanya kesepakatan jual beli saham bersyarat. Namun, dokumen itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh persyaratan transaksi telah dipenuhi atau proses closing telah selesai.
Bagi perusahaan pangan, transaksi seperti ini memunculkan pertanyaan penting: apakah nomor izin edar BPOM MD yang dimiliki perusahaan target tetap dapat digunakan setelah terjadi perubahan pemegang saham?
Jawabannya, tidak selalu membutuhkan pengalihan maupun registrasi baru.
Dalam akuisisi saham, badan hukum pemegang registrasi pada prinsipnya tetap sama meskipun pemegang sahamnya berubah. Sebaliknya, pembelian merek, penggantian perusahaan pendaftar, atau pemindahan produksi dapat menimbulkan kewajiban registrasi yang berbeda.
Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan (PerBPOM 23/2023) mengatur ketentuan registrasi baru, perubahan data, serta hubungan antara perusahaan pendaftar dan fasilitas produksi.
Karena itu, status izin edar sebaiknya diperiksa melalui legal due diligence sebelum perusahaan menandatangani perjanjian akuisisi atau menyelesaikan transaksi.
Baca Juga: Ketentuan Izin Edar Pangan Olahan BPOM untuk Registrasi Baru
Apakah Izin Edar BPOM Setelah Akuisisi Saham Tetap Berlaku?
Pada prinsipnya, izin edar BPOM dapat tetap berlaku setelah akuisisi saham apabila badan hukum pemegang registrasi tidak berubah, PB-UMKU masih berlaku, dan tidak terjadi perubahan lain yang mengharuskan penyesuaian perizinan.
Akuisisi saham berbeda dari pembelian aset atau pengalihan merek.
Dalam pembelian saham, investor mengambil alih sebagian atau seluruh kepemilikan saham perusahaan target.
Namun, perusahaan target tetap merupakan badan hukum yang sama.
Misalnya, PT A memiliki beberapa produk makanan dengan nomor BPOM MD yang tercatat atas nama PT A.
Kemudian, PT B membeli 99,99% saham PT A.
Meskipun PT B menjadi pemegang saham pengendali, PT A tetap menjadi badan hukum pemegang registrasi produk tersebut.
Nomor BPOM MD tidak otomatis beralih menjadi milik PT B hanya karena PT B telah membeli saham PT A.
Perusahaan juga tidak otomatis wajib mengajukan Registrasi Baru hanya akibat perubahan komposisi pemegang saham.
Namun, hal ini tidak berarti seluruh data perizinan dapat diabaikan.
Apa yang Harus Diperiksa Setelah Pemegang Saham Berubah?
Perusahaan perlu memastikan apakah transaksi menimbulkan perubahan informasi yang tercatat dalam sistem perizinan.
Misalnya:
- Nama atau identitas badan hukum perusahaan.
- Alamat kantor atau lokasi produksi.
- Identitas penanggung jawab teknis.
- Data legalitas usaha.
- Struktur produksi atau hubungan kontrak dengan pihak lain.
- Informasi produk yang sebelumnya telah disetujui BPOM.
Apabila perubahan hanya terjadi pada kepemilikan saham dan tidak memengaruhi informasi registrasi, kewajiban perubahan data BPOM tidak otomatis muncul.
Sebaliknya, apabila transaksi diikuti perubahan yang termasuk kategori wajib dilaporkan atau disetujui, perusahaan harus memenuhi ketentuan tersebut.
Pasal 38 PerBPOM 23/2023, misalnya, mewajibkan perubahan data akun secara mandiri melalui Sistem Registrasi apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab teknis, nomor kontak penanggung jawab teknis, atau alamat gudang importir.
Kewajiban tersebut berlaku jika data yang dimaksud benar-benar berubah, bukan semata-mata karena saham perusahaan beralih kepada pemegang saham baru.
Di luar BPOM, perusahaan juga perlu memeriksa kewajiban pencatatan perubahan data korporasi dan perizinan melalui AHU serta OSS berdasarkan perubahan yang terjadi.
Apa Perbedaan Akuisisi Saham, Merek, dan Aset terhadap BPOM MD?
Perbedaan struktur transaksi menjadi faktor utama dalam menentukan konsekuensi izin edar BPOM setelah akuisisi.
Perusahaan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk pembelian saham, pengalihan merek, dan pembelian fasilitas produksi.
Berikut gambaran awalnya.
| Struktur transaksi | Dampak terhadap BPOM MD | Pemeriksaan utama |
|---|---|---|
| Akuisisi saham perusahaan | Tidak otomatis perlu registrasi baru jika badan hukum pemegang izin tetap sama | Identitas pemegang PB-UMKU, masa berlaku, dan perubahan data |
| Pembelian merek tanpa perusahaan | Nomor BPOM MD tidak otomatis berpindah | Hak merek, perjanjian lisensi, identitas pendaftar |
| Pembelian aset produksi | Dapat menimbulkan perubahan sarana atau pendaftar | Izin usaha, CPPOB/PMR, dan data registrasi |
| Pemindahan produksi ke pabrik lain | Perlu evaluasi registrasi berdasarkan sarana produksi | Pasal 7 dan ketentuan fasilitas produksi |
| Penambahan pabrik oleh perusahaan yang sama | Dapat menggunakan skema Single MD jika seluruh syarat terpenuhi | Pasal 32 dan Lampiran V |
| Perubahan label atau komposisi setelah akuisisi | Dapat memerlukan variasi atau registrasi baru | Pasal 34–36 |
| Perjanjian lisensi yang mendasari registrasi berakhir | Dapat menyebabkan PB-UMKU tidak berlaku | Pasal 10–11 |
Tabel tersebut merupakan panduan pemeriksaan awal.
Penentuan mekanisme perizinan tetap harus mempertimbangkan dokumen transaksi, identitas badan hukum, serta data registrasi setiap produk.
Mengapa Struktur Transaksi Harus Diperiksa Sebelum Closing?
Pembelian suatu perusahaan dapat mencakup berbagai aset dan hak komersial.
Namun, tidak seluruh hak dan legalitas yang berkaitan dengan produk otomatis berpindah bersama transaksi.
Misalnya, perusahaan pembeli mendapatkan merek dan mesin produksi, tetapi nomor BPOM MD masih tercatat atas nama perusahaan penjual.
Tanpa memeriksa hubungan antara pemilik merek, pemegang registrasi, dan produsen, perusahaan pembeli berisiko salah mengasumsikan bahwa seluruh produk dapat langsung diproduksi serta diedarkan menggunakan nomor registrasi sebelumnya.
Karena itu, struktur transaksi perlu dikaji sebelum menentukan kewajiban perizinan pasca-akuisisi.
Bagaimana Jika Brand dan Pemegang Izin Edar Berbeda Perusahaan?
Pemilik merek dan pemegang registrasi BPOM tidak selalu harus merupakan badan hukum yang sama.
PerBPOM 23/2023 mengatur beberapa bentuk hubungan produksi dan registrasi pangan olahan.
Pasal 8 membedakan pangan olahan yang diproduksi sendiri dengan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak.
Untuk produk yang diproduksi sendiri, registrasi diajukan oleh produsen.
Sementara itu, untuk produk yang diproduksi berdasarkan kontrak, registrasi diajukan oleh pemberi kontrak.
Selain itu, Pasal 10 mengatur penggunaan perjanjian lisensi atau peredaran dalam penyelenggaraan registrasi pangan olahan.
Dengan demikian, sebuah perusahaan dapat memiliki merek produk, sedangkan kegiatan produksinya dilakukan oleh perusahaan lain berdasarkan hubungan kontrak yang sesuai.
Contoh Struktur Kepemilikan dan Produksi
Misalnya:
- PT A merupakan pemilik merek makanan ringan.
- PT B memproduksi makanan tersebut berdasarkan kontrak.
- Produk didaftarkan oleh pihak yang berwenang sesuai struktur produksi dan ketentuan BPOM.
Apabila investor membeli merek milik PT A, pengalihan merek tersebut tidak otomatis membuat seluruh nomor BPOM MD yang berkaitan dengan produk menjadi atas nama investor.
Perusahaan perlu memeriksa siapa pemegang registrasi dan bagaimana hubungan kontraktualnya dengan pemilik merek.
Perbedaan antara pemilik merek dan pemegang registrasi bukan otomatis pelanggaran. Hal yang menentukan adalah kesesuaian struktur hukum, keabsahan hak penggunaan merek, serta pemenuhan persyaratan registrasi.
Karena itu, pemeriksaan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak dapat menggantikan pemeriksaan status PB-UMKU melalui dokumen dan data registrasi BPOM.
Apakah Pembelian Merek atau Aset Membutuhkan Registrasi BPOM Baru?
Tidak selalu, tetapi kemungkinan kebutuhan Registrasi Baru lebih besar apabila transaksi mengubah perusahaan pendaftar atau sarana produksi.
Misalnya, PT B membeli merek makanan milik PT A, kemudian berencana memproduksi produk tersebut di fasilitas milik PT B.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus memeriksa apakah PT B memenuhi persyaratan sebagai pendaftar atau produsen serta apakah perubahan itu menyebabkan nomor PB-UMKU harus berbeda.
Pasal 34 ayat (3) PerBPOM 23/2023 mengatur bahwa apabila perubahan data perusahaan dan/atau produk mengakibatkan perubahan nomor PB-UMKU dan/atau biaya registrasi, perusahaan harus mengajukan Registrasi Baru.
Karena itu, perusahaan tidak dapat langsung menggunakan nomor BPOM MD yang sebelumnya diterbitkan untuk struktur pendaftar dan produksi yang berbeda.
Bagaimana Jika Pabrik Penjual Tetap Memproduksi Produk?
Pembeli merek dapat mempertimbangkan hubungan produksi berdasarkan kontrak dengan fasilitas milik penjual.
Namun, struktur tersebut harus memenuhi persyaratan pendaftaran oleh pemberi kontrak serta legalitas sarana produksi.
Dalam kondisi tertentu, perusahaan juga dapat mengevaluasi mekanisme Registrasi Baru untuk Pangan Olahan Sejenis berdasarkan Pasal 33 PerBPOM 23/2023.
Pasal tersebut mengatur pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak dan sama dengan produk yang sebelumnya telah memiliki nomor PB-UMKU.
Namun, terdapat satu ketentuan penting.
Registrasi Pangan Olahan Sejenis tetap menghasilkan nomor PB-UMKU yang berbeda dari produk sebelumnya.
Karena itu, skema tersebut bukan mekanisme pengalihan nomor BPOM MD lama kepada pemilik baru.
Kesesuaiannya harus dinilai berdasarkan produk, pendaftar, dan hubungan produksinya.
Baca Juga: Izin Edar untuk Produk Pangan Olahan Sejenis
Apakah Pemindahan Pabrik Setelah Akuisisi Memerlukan Nomor BPOM MD Baru?
Pemindahan produksi dapat memengaruhi persetujuan registrasi pangan olahan.
Pasal 7 ayat (1) huruf d PerBPOM 23/2023 mengatur registrasi untuk pangan olahan yang memiliki perbedaan nama dan/atau alamat sarana produksi di Indonesia.
Karena itu, apabila perusahaan setelah akuisisi memindahkan produksi ke sarana lain, perubahan tersebut harus diperiksa terhadap data yang telah disetujui BPOM.
Contohnya, sebuah perusahaan makanan sebelumnya memproduksi makanan ringan di Kabupaten Bogor.
Setelah diakuisisi, pemegang saham baru ingin memindahkan produksi ke fasilitas lain di Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi distribusi.
Perusahaan perlu mengevaluasi dampak perpindahan tersebut terhadap identitas sarana, perizinan fasilitas, dan registrasi produk.
Pemindahan produksi tidak dapat dianggap hanya sebagai keputusan operasional internal ketika lokasi sarana menjadi bagian dari data registrasi pangan olahan.
Apakah Perubahan Nama Pabrik Sama dengan Pemindahan Lokasi?
Tidak.
Pasal 35 ayat (2) huruf a mengatur perubahan nama produsen yang tidak mengubah kepemilikan, termasuk perubahan alamat pabrik sepanjang tidak mengubah lokasi fisik pabrik.
Perubahan tersebut termasuk kategori perubahan data akun perusahaan.
Namun, apabila kegiatan produksi benar-benar dipindahkan ke lokasi berbeda, perusahaan harus memeriksa ketentuan registrasi berdasarkan identitas sarana produksi.
Karena itu, tim legal perlu membedakan perubahan administratif pada alamat dari perpindahan fisik fasilitas produksi.
Kapan Skema Single MD BPOM Bisa Digunakan?
Pasal 32 PerBPOM 23/2023 memberikan mekanisme bagi perusahaan yang mempunyai beberapa sarana produksi di Indonesia dengan alamat berbeda untuk menggunakan nomor PB-UMKU yang sama.
Namun, skema tersebut memiliki persyaratan khusus.
Single MD tidak otomatis berlaku hanya karena beberapa pabrik berada dalam satu grup perusahaan setelah akuisisi.
Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa perusahaan yang memiliki beberapa sarana produksi dengan standar produksi dan produk yang sama dapat diberikan nomor PB-UMKU yang sama.
Kemudian, ayat (2) merujuk pada persyaratan Lampiran V.
Persyaratan tersebut mencakup kesamaan sejumlah unsur, seperti identitas perusahaan, nama dan karakteristik produk, komposisi, jenis kemasan, serta standar dan proses produksi sesuai ketentuan.
Selain itu, Pasal 32 ayat (3) mengharuskan registrasi diajukan untuk masing-masing sarana produksi.
Mengapa Single MD Penting dalam Integrasi Pasca-Akuisisi?
Misalnya, PT A membeli saham PT B dan kedua perusahaan memiliki fasilitas produksi makanan ringan.
Walaupun setelah akuisisi keduanya berada dalam satu grup usaha, hal tersebut tidak otomatis berarti seluruh produk dapat menggunakan satu nomor BPOM MD.
Perusahaan perlu memeriksa apakah fasilitas-fasilitas tersebut berada dalam struktur perusahaan yang memenuhi Pasal 32 serta seluruh persyaratan lainnya.
Selain itu, Pasal 32 ayat (5) mengatur bahwa jika sarana yang pertama kali memperoleh nomor PB-UMKU tidak lagi memproduksi pangan olahan tersebut, nomor PB-UMKU produk dari sarana lainnya dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan ini perlu diperhitungkan ketika perusahaan merencanakan penutupan, penggabungan, atau pemindahan kegiatan produksi.
Bagi investor, keputusan menghentikan operasional pabrik tertentu dapat berdampak pada keberlanjutan registrasi produk yang menggunakan mekanisme Single MD.
Karena itu, restrukturisasi fasilitas produksi perlu dikoordinasikan dengan pemeriksaan perizinan BPOM.
Apa Risiko Jika Perjanjian Produksi atau Lisensi Berakhir Setelah Akuisisi?
Perusahaan yang membeli brand makanan juga perlu memeriksa seluruh perjanjian yang menjadi dasar produksi dan peredaran produk.
Pasal 10 PerBPOM 23/2023 mengatur persyaratan perjanjian lisensi atau peredaran.
Perjanjian tersebut paling sedikit memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban dalam menjamin keamanan, mutu, gizi, serta label pangan olahan, dan jangka waktu berlakunya kerja sama.
Kemudian, Pasal 11 mengatur bahwa perusahaan wajib melaporkan berakhirnya surat penunjukan atau perjanjian lisensi yang menjadi dasar registrasi sesuai ketentuan.
Pasal 11 ayat (2) juga menyatakan bahwa PB-UMKU yang diterbitkan dinyatakan tidak berlaku sejak surat penunjukan dan perjanjian lisensi tersebut berakhir.
Ketentuan ini penting bagi transaksi yang melibatkan perusahaan dengan struktur produksi dan distribusi melalui pihak ketiga.
Mengapa Klausul Change of Control Perlu Diperiksa?
Misalnya, sebuah produsen memiliki perjanjian lisensi untuk memproduksi dan mengedarkan makanan dengan merek tertentu.
Perjanjian tersebut mengatur bahwa perubahan pengendalian perusahaan membutuhkan persetujuan pihak pemberi lisensi.
Apabila perusahaan diakuisisi tanpa memperhatikan klausul tersebut, hubungan kerja sama dapat menghadapi risiko kontraktual.
Namun, apakah perubahan pengendalian menyebabkan perjanjian berakhir harus dinilai berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perusahaan tidak dapat menganggap setiap akuisisi otomatis mengakhiri lisensi.
Sebaliknya, perusahaan juga tidak sebaiknya mengasumsikan seluruh perjanjian tetap berlaku tanpa pemeriksaan.
Karena itu, due diligence izin edar BPOM perlu mencakup kontrak produksi, lisensi merek, penunjukan distributor, dan kewajiban persetujuan perubahan pengendalian jika relevan.
Legal Due Diligence BPOM: Dokumen Apa yang Harus Diperiksa?
Pemeriksaan izin edar BPOM setelah akuisisi sebaiknya dilakukan terhadap seluruh portofolio produk perusahaan target, bukan hanya beberapa produk unggulan.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi pemegang registrasi dan memastikan status persetujuan masing-masing produk.
1. Identitas Pemegang Registrasi
Pasal 55 ayat (2) PerBPOM 23/2023 mengatur tanggung jawab perusahaan pemegang PB-UMKU berdasarkan bentuk kegiatan produksinya.
Pemegang registrasi dapat berupa produsen, pemberi kontrak, atau importir sesuai skema penyelenggaraan kegiatan usaha.
Karena itu, calon pembeli perlu meminta daftar lengkap produk beserta salinan dokumen persetujuan registrasinya.
Pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap identitas perusahaan pendaftar, bukan hanya nama merek yang tercantum pada kemasan.
2. Status PB-UMKU Setiap Produk
Pasal 5 ayat (2) PerBPOM 23/2023 mengatur beberapa bentuk persetujuan Registrasi Baru, termasuk:
- Sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan.
- Sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI.
- Izin edar pangan olahan.
- Izin edar pangan olahan dengan notifikasi.
Perusahaan perlu memeriksa jenis persetujuan, masa berlaku, serta kewajiban yang melekat pada masing-masing produk.
Pasal 53 ayat (1) menetapkan bahwa PB-UMKU berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang melalui Registrasi Ulang, dengan ketentuan khusus untuk produk yang menggunakan nomor sama berdasarkan Pasal 32.
Bagi investor, masa berlaku yang mendekati akhir perlu dimasukkan ke dalam rencana integrasi agar produk tidak kehilangan legalitas pada masa transisi.
3. Legalitas Sarana Produksi
Perusahaan perlu memeriksa NIB, izin usaha industri pangan, serta pemenuhan persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan/atau Program Manajemen Risiko (PMR).
Pasal 8 PerBPOM 23/2023 mengatur persyaratan terhadap produsen, pemberi kontrak, dan penerima kontrak sesuai kegiatan yang dijalankan.
Jika pembeli berencana menggunakan atau memindahkan fasilitas produksi, kebutuhan perubahan izin sarana harus dievaluasi secara terpisah dari registrasi produk.
4. Kesesuaian Produk dengan Data yang Disetujui
Investor juga perlu membandingkan produk yang beredar di pasar dengan data registrasi BPOM.
Pemeriksaan dapat mencakup komposisi, berat bersih, nama dagang, masa simpan, klaim, Informasi Nilai Gizi, dan rancangan label.
Ketidaksesuaian antara produk yang beredar dan data yang telah disetujui dapat menimbulkan risiko administratif.
Pasal 61 ayat (6) huruf c PerBPOM 23/2023 bahkan menempatkan ketidaksesuaian tersebut sebagai salah satu dasar pencabutan PB-UMKU.
5. Riwayat Registrasi, Pengawasan, dan Sanksi
Selain status izin saat ini, perusahaan perlu memeriksa riwayat Registrasi Variasi dan Registrasi Ulang.
Calon pembeli juga sebaiknya meminta informasi mengenai hasil pengawasan, temuan ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikan yang masih berjalan.
Pemeriksaan ini membantu calon investor memperkirakan risiko dan kebutuhan kepatuhan setelah transaksi selesai.
Baca Juga: Tingkat Risiko dalam Izin Edar Pangan Olahan BPOM Terbaru
Apa yang Harus Diurus ke BPOM Setelah Closing Akuisisi?
Kewajiban setelah closing bergantung pada perubahan yang benar-benar terjadi.
Perusahaan yang hanya mengalami pergantian pemegang saham tidak otomatis harus mengajukan Registrasi Baru bagi seluruh produknya.
Namun, apabila terjadi perubahan data perusahaan, komposisi, label, atau sarana produksi, jalur penyesuaiannya perlu diperiksa.
Perubahan Data Akun Perusahaan
Pasal 35 ayat (2) mengatur beberapa jenis perubahan data akun perusahaan, termasuk perubahan nama produsen tanpa perubahan kepemilikan dan perubahan alamat tertentu yang tidak mengubah lokasi pabrik.
Jenis perubahan ini mengikuti mekanisme Registrasi Variasi akun sesuai persyaratan.
Sementara itu, Pasal 38 mengatur pembaruan mandiri melalui Sistem Registrasi untuk perubahan nama atau kontak penanggung jawab teknis serta alamat gudang importir.
Karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi perubahan yang terjadi sebelum menentukan jalur pengajuan.
Registrasi Variasi Minor dan Mayor
Pasal 35 membedakan perubahan data produk menjadi variasi minor dan mayor.
Variasi minor mencakup antara lain perubahan nama dagang, nama jenis, berat atau isi bersih, masa simpan, serta perubahan tertentu pada warna dan tata letak label.
Sementara itu, variasi mayor mencakup perubahan rancangan label, Informasi Nilai Gizi, klaim, atau komposisi produk.
Sebagai contoh, perusahaan yang baru menyelesaikan akuisisi ingin mengganti identitas visual produknya.
Jika perubahan hanya mencakup warna dasar atau tata letak logo, kategorinya dapat berbeda dari perubahan rancangan label secara substansial.
Apabila perusahaan sekaligus mengubah komposisi dan klaim produk, penilaian registrasi juga menjadi berbeda.
Namun, Pasal 36 memberikan pengecualian kewajiban persetujuan variasi bagi perubahan tertentu pada produk dengan jenis PB-UMKU yang disebutkan dalam pasal tersebut.
Karena itu, perusahaan perlu menilai jenis persetujuan yang dimiliki dan ruang lingkup perubahan sebelum mengajukan variasi.
Kapan Harus Mengajukan Registrasi Baru?
Registrasi Baru perlu dipertimbangkan ketika perubahan menyebabkan nomor PB-UMKU atau kondisi lain yang termasuk ketentuan Pasal 34 ayat (3) harus diproses melalui registrasi baru.
Contohnya dapat berkaitan dengan pergantian pendaftar atau perubahan sarana produksi yang mengharuskan pendaftaran produk tersendiri.
Sementara itu, perubahan Izin Penerapan CPPOB pada fasilitas produksi merupakan proses perizinan yang berbeda.
PerBPOM Nomor 27 Tahun 2025 mengatur standar perizinan berbasis risiko subsektor obat dan makanan, termasuk aspek perizinan sarana produksi.
Karena itu, jangka waktu pengurusan perubahan CPPOB tidak dapat digunakan sebagai patokan otomatis untuk durasi Registrasi Baru atau Registrasi Variasi BPOM MD.
Bagi transaksi yang mempunyai target penyelesaian tertentu, perusahaan sebaiknya menyusun jadwal penyesuaian perizinan berdasarkan masing-masing proses.
Apa Risiko Jika Izin Edar BPOM Tidak Diperiksa sebelum Akuisisi?
Kegagalan melakukan pemeriksaan legalitas produk sebelum transaksi dapat menyebabkan perusahaan pembeli memperoleh aset bisnis dengan kewajiban kepatuhan yang belum terselesaikan.
Beberapa risiko perlu diperhatikan.
Pertama, risiko keberlanjutan peredaran produk. Jika izin edar tidak sesuai atau masa berlakunya telah berakhir, perusahaan dapat mengalami hambatan produksi dan distribusi.
Kedua, risiko perubahan sarana produksi. Integrasi fasilitas tanpa penyesuaian dokumen yang diperlukan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kegiatan produksi dan data persetujuan.
Ketiga, risiko hubungan kontraktual. Berakhirnya lisensi atau perjanjian yang menjadi dasar registrasi dapat memengaruhi keberlakuan PB-UMKU sebagaimana Pasal 11.
Keempat, risiko sanksi administratif. Pasal 61 PerBPOM 23/2023 mengatur sanksi, termasuk penangguhan proses registrasi, pembatalan atau pencabutan PB-UMKU, dan larangan registrasi dalam kondisi tertentu.
Namun, sanksi tersebut tidak otomatis dikenakan atas setiap akuisisi.
Konsekuensi hukumnya ditentukan oleh jenis pelanggaran dan ketentuan yang relevan.
Bagi calon pembeli, hasil pemeriksaan dapat digunakan untuk menyusun kewajiban penjual, persyaratan pendahuluan transaksi, rencana perbaikan kepatuhan, dan mekanisme pembagian risiko dalam dokumen akuisisi.
Checklist Pemeriksaan Izin Edar BPOM Sebelum Closing
Sebelum menyelesaikan akuisisi brand makanan, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan berikut.
| Area pemeriksaan | Hal yang harus dipastikan |
|---|---|
| Struktur transaksi | Apakah yang dibeli adalah saham, merek, aset, atau kombinasi beberapa unsur? |
| Identitas pendaftar | Siapa badan hukum pemegang PB-UMKU setiap produk? |
| Status izin edar | Apakah nomor registrasi masih berlaku dan sesuai produk? |
| Data perusahaan | Apakah transaksi menimbulkan perubahan data yang wajib diperbarui? |
| Kepemilikan merek | Apakah hak merek dan penggunaan merek telah terdokumentasi? |
| Perjanjian lisensi | Apakah terdapat klausul perubahan pengendalian atau persetujuan pihak lain? |
| Kontrak produksi | Apakah hubungan produsen dan pemberi kontrak masih berlaku setelah transaksi? |
| Sarana produksi | Apakah lokasi, izin usaha, dan penerapan CPPOB/PMR sesuai? |
| Single MD | Apakah penggunaan beberapa sarana memenuhi Pasal 32 dan Lampiran V? |
| Informasi produk | Apakah formula, label, klaim, dan informasi gizi sesuai persetujuan? |
| Riwayat pengawasan | Apakah terdapat sanksi, temuan, atau kewajiban perbaikan yang belum selesai? |
| Registrasi Ulang | Apakah ada PB-UMKU yang mendekati akhir masa berlaku? |
| Rencana pasca-closing | Siapa yang bertanggung jawab atas perubahan akun, variasi, atau registrasi baru? |
Checklist tersebut dapat menjadi dasar koordinasi antara tim legal, corporate development, regulatory affairs, produksi, dan keuangan.
Perusahaan juga dapat menyusun matriks izin edar berdasarkan produk dan entitas pendaftarnya.
Dengan cara tersebut, risiko hukum dapat dipetakan sebelum keputusan akhir transaksi dibuat.
Akan Mengakuisisi Brand Makanan? Periksa Izin Edar BPOM Sebelum Closing
Akuisisi perusahaan atau merek makanan dapat membantu investor memperluas pasar dan memperoleh jaringan distribusi yang sudah terbentuk.
Namun, keberlanjutan operasional tidak hanya bergantung pada nilai merek, penjualan, dan fasilitas produksi.
Izin edar BPOM setelah akuisisi harus diperiksa berdasarkan struktur transaksi, identitas badan hukum pemegang registrasi, serta perubahan kegiatan produksi dan perjanjian yang mendasarinya.
Akuisisi saham tidak otomatis mengharuskan registrasi ulang seluruh produk.
Sebaliknya, pembelian merek, penggantian pendaftar, pemindahan sarana produksi, atau berakhirnya perjanjian lisensi dapat menimbulkan kebutuhan penyesuaian perizinan yang berbeda.
Karena itu, pemeriksaan legalitas produk sebaiknya dilakukan sebelum closing, bukan setelah perusahaan pembeli mulai melakukan integrasi bisnis.
Perusahaan Anda sedang merencanakan pembelian saham, pengambilalihan brand makanan, atau akuisisi fasilitas produksi pangan olahan?
Prolegal.id dapat membantu perusahaan memeriksa status PB-UMKU dan dokumen perizinan produk, memetakan kebutuhan Registrasi Baru atau Registrasi Variasi, serta mendampingi persiapan penyesuaian perizinan sesuai ketentuan BPOM.
Konsultasikan kesiapan legalitas produk pangan olahan perusahaan Anda bersama Prolegal.id sebelum transaksi akuisisi diselesaikan.
Author: Annisa Rendanianti