Posts by adminprolegal
Penyesuaian KBLI Pasca Pemecahan KBLI 63122 Bagi Platform Intermediasi Kesehatan
“Bagi pelaku usaha berbasis platform digital, penyesuaian KBLI termasuk penghapusan KBLI 63122 juga memperjelas batas peran antara penyedia teknologi dan penyelenggara layanan klinis.” Penerbitan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar dalam pengelompokan kegiatan usaha platform digital. Salah satu implikasi penting dari pemecahan KBLI 63122…
Read MoreKBLI 63122 Dipecah, Platform EduTech Masuk dalam Kewajiban Penyesuaian
“KBLI 63122 dipecah, pendekatan baru ini menegaskan bahwa platform digital tidak lagi dipandang semata sebagai penyedia teknologi atau portal, melainkan sebagai pelaku intermediasi dalam sektor-sektor usaha tertentu.” Sebagaimana telah dibahas dalam artikel sebelumnya, penerbitan KBLI terbaru melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia (KBLI) (Peraturan BPS 7/2025) membawa sejumlah…
Read MoreBeneficial Owner Palsu dan Kewajiban Pelaporan Pasca PERMA 3/2025
“Dalam pencegahan beneficial owner palsu, negara dan pengadilan tidak berhenti pada apa yang tertulis di akta, struktur saham, atau sistem AHU, tetapi akan menguji siapa yang dalam praktik memberi perintah, mengendalikan keputusan, menguasai aliran dana, dan menikmati keuntungan.” Belum lama ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 (PERMA 3/2025) yang berisi…
Read MoreHilangnya KBLI 63122 di KBLI 2025 dan Implikasinya bagi Platform Digital
“Dengan demikian, sejak berakhirnya masa transisi yang ditetapkan, seluruh rujukan terhadap KBLI 2020 tidak lagi memiliki dasar hukum, termasuk penggunaan KBLI 63122 di KBLI 2025.” Sebagaimana diketahui, pada awal tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang menggantikan KBLI 2020. Pembaruan ini membawa berbagai penyesuaian terhadap klasifikasi kegiatan…
Read MorePanduan Perizinan Usaha untuk Memulai Bisnis Kuliner di Indonesia
“Persyaratan dasar wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum atau bersamaan dengan penerbitan perizinan bisnis kuliner.” Bisnis kuliner merupakan salah satu sektor usaha yang tidak pernah kehilangan relevansinya, karena kebutuhan manusia akan makanan dan minuman bersifat mendasar dan berlangsung sepanjang waktu. Seiring dengan perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap ragam konsep kuliner,…
Read MoreMenempatkan Anak sebagai Pemegang Saham PT, Strategi Bijak atau Berisiko?
“Menempatkan anak sebagai pemegang saham PT merupakah salah satu strategi untuk menjaga aset, namun dibalik itu ada bom waktu yang menanti, apa itu?” Dalam perusahaan keluarga (family company), praktik menempatkan anak yang secara hukum masih di bawah umur sebagai pemegang saham sudah menjadi hal yang cukup lazim. Strategi ini kerap digunakan sebagai bagian dari perencanaan…
Read MoreIni Alasan Mengapa Pelaporan Beneficial Ownership Tidak Bisa Diabaikan oleh Pelaku Usaha
“Perubahan kepemilikan saham, pergantian pengendali, atau perubahan struktur manajemen yang berpengaruh terhadap pengendalian perusahaan harus segera diikuti dengan penyesuaian data dalam pelaporan Beneficial Ownership.” Banyak pelaku usaha masih menganggap pelaporan dan penetapan Beneficial Ownership (BO) sebagai sekadar proses pendataan administratif. Padahal, konsep BO memiliki peran yang jauh lebih penting dalam memastikan transparansi kepemilikan dan pengendalian…
Read MoreBisnis Lancar Tanpa Hambatan Dimulai dari Pemahaman OSS RBA
“Pemahaman OSS RBA sangat penting bagi kelancaran bisnis, yang saat ini diatur dalam PP 28/2025, yang menempatkan OSS sebagai satu-satunya pintu perizinan usaha di Indonesia.” Banyak pelaku usaha masih menganggap OSS RBA sebagai urusan administratif yang cukup diserahkan kepada tim legal atau konsultan. Padahal, pemahaman terhadap OSS Risk-Based Approach (OSS RBA) justru berkaitan langsung dengan…
Read MoreWajib Tau! Kewajiban dan Batas Waktu Penyesuaian KBLI 2025
“Berdasarkan Pasal 5, penyesuaian KBLI 2025 wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan tersebut diundangkan.” Awal tahun 2025, pemerintah melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (Peraturan BPS 7/2025) resmi menetapkan KBLI 2025 sebagai acuan baru klasifikasi kegiatan usaha di Indonesia. Pemberlakuan KBLI 2025…
Read MorePeran Laporan Keuangan dalam Kepatuhan dan Pengambilan Keputusan Bisnis
“Salah satu peran laporan keuangan yaitu sebagai lembar pertanggungjawaban, melalui PP 43/2025, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan.” Dalam menjalankan usaha, pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk mengejar pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan perusahaan dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di tengah persaingan dan perkembangan dunia usaha yang semakin…
Read More