Posts by adminprolegal
Aturan Baru: Syarat Seller Asing E-Commerce di Indonesia
“Penetrasi pasar cross-border makin ketat! Pahami syarat seller asing e-commerce di Permendag 19/2026 agar pendaftaran toko Anda tidak ditolak oleh platform.” Pemerintah Indonesia secara resmi memperketat arus masuk barang impor lintas negara (cross-border) melalui platform perdagangan digital. Jika sebelumnya entitas luar negeri dapat dengan mudah mendaftarkan akun di marketplace lokal, lanskap regulasi tersebut kini telah…
Read MoreAwas Blokir! Platform Asing Wajib KP3A & SIUP3A PMSE
“Platform digital asing terancam diblokir jika tidak mematuhi aturan PMSE. Pahami syarat pembentukan KP3A dan SIUP3A PMSE berdasarkan Permendag 19/2026.” Bagi entitas teknologi multinasional dan platform e-commerce cross-border, pasar Indonesia merupakan salah satu ekosistem digital paling menggiurkan di Asia Tenggara. Namun, kemudahan menjual produk dari luar negeri tanpa kehadiran fisik di Indonesia kini telah dibatasi…
Read MoreAwas Jangan Sampai Salah! Ini KBLI Restoran 2025 Terbaru
“Jangan tunda Grand Opening cabang baru Anda akibat cacat administrasi! Pahami aturan KBLI 56101 dan panduan KBLI Restoran 2025 agar izin PB-UMKU tidak ditolak.” Bisnis restoran di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap industri kuliner. Tidak hanya restoran konvensional, berbagai model usaha baru seperti restoran cepat saji, cloud kitchen, food truck, hingga layanan…
Read MoreAturan E-Commerce: Wajib Prioritas Produk Lokal
“Algoritma platform digital harus segera dirombak! Pahami kewajiban memprioritaskan Produk Dalam Negeri dalam aturan e-commerce terbaru agar aman dari sanksi.” Lanskap industri teknologi dan perdagangan digital kembali terguncang. Persaingan di platform digital kini tidak lagi murni dikendalikan oleh metrik organik, kekuatan modal, atau bidding iklan berbayar (Ads). Memasuki paruh kedua tahun 2026, pemerintah secara resmi…
Read MoreLaporan AHU: Laporan Keuangan Perusahaan Wajib Audit
“Pastikan status audit laporan keuangan perusahaan Anda valid agar terhindar dari pemblokiran.” Bagi mayoritas Perseroan Terbatas (PT), usainya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan bukanlah garis akhir dari kewajiban kepatuhan korporasi. Justru, tugas krusial jajaran Direksi dan Corporate Secretary baru saja dimulai. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum 49/2025), setelah persetujuan…
Read MoreAwas Salah Akta! Pendirian PT Wajib KBLI 2025
“Jangan copy-paste KBLI perusahaan induk! Sejak 15 Juni 2026, sistem AHU dan OSS mensyaratkan pendirian PT baru wajib mengacu pada KBLI 2025.” Bagi jajaran Board of Directors (BOD) yang merencanakan pembentukan anak perusahaan atau entitas bisnis baru pada Kuartal III tahun ini, lanskap perizinan hukum baru saja berubah drastis. Sejak tanggal 15 Juni 2026, sistem…
Read MoreRisiko Fatal Abaikan Legalitas Pengembangan Usaha
“Jangan sampai rencana penambahan cabang dan lini bisnis baru berujung sanksi. Pahami urutan update legalitas pengembangan usaha di sistem AHU dan OSS RBA.” Memasuki Kuartal III tahun 2026, banyak korporasi mulai agresif mengeksekusi budget untuk peningkatan skala bisnis. Manuver ini biasanya berwujud pembukaan fasilitas baru, penambahan kapasitas produksi, atau diversifikasi jenis usaha (menjual lini produk/jasa…
Read MoreKBLI 64210: Syarat Wajib Holding Company di OSS RBA
“KBLI Holding Company 2025 berubah. Apakah perusahaan induk wajib menambahkan KBLI 64210 setelah melakukan spin off? Pahami ketentuannya agar perizinan OSS tidak diblokir!” Spin off sering menjadi pilihan perusahaan untuk memisahkan lini bisnis agar lebih fokus berkembang. Namun, di balik restrukturisasi tersebut, ada satu hal yang kerap terlupakan, yaitu apakah perubahan struktur perusahaan juga mengharuskan…
Read More7 Kesalahan Fatal Saat Isi Laporan LKPM Triwulan
“Waktu Anda menipis! Hindari 7 jebakan fatal saat menyusun laporan lkpm triwulan di sistem OSS RBA agar operasional perusahaan aman dari sanksi BKPM.” Bagi jajaran Board of Directors (BOD) dan Chief Financial Officer (CFO) di entitas Penanaman Modal Asing (PMA) maupun korporasi Menengah-Besar, ini adalah alarm peringatan tingkat tinggi. Masa penyampaian laporan LKPM triwulan (periode…
Read MoreRisiko Fatal Abaikan Izin KKPR Pembukaan Cabang Baru
“Jangan sampai uang sewa lahan hangus akibat izin ditolak OSS! Pahami aturan Izin KKPR Pembukaan Cabang berdasarkan PP 28/2025 sebelum mengeksekusi proyek Anda.” Pengembangan usaha dan pembukaan cabang sering kali tersendat karena persoalan tanah dan tata ruang. Banyak perusahaan sebenarnya sudah menyiapkan modal, menentukan lokasi, menyusun rencana bangunan, hingga menetapkan target operasional. Namun, semua itu…
Read More