Posts by adminprolegal
Risiko Sanksi OSS: Cara LKPM Sektor Jasa Keuangan
“Pahami kewajiban pelaporan LKPM sektor jasa keuangan secara berkala di OSS berdasarkan Peraturan BKPM 5/2025 agar NIB tidak dicabut.” Di bawah rezim regulasi investasi masa lalu, entitas bisnis di sektor keuangan menikmati privilese khusus. Mereka dibebaskan dari kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (5)…
Read MoreAturan BKPM Baru: LKPM Sektor Hulu Migas 2026
“Perusahaan Anda tidak lagi kebal aturan! Pahami kewajiban pelaporan LKPM sektor hulu migas terbaru berdasarkan Peraturan BKPM 5/2025 agar NIB tidak dicabut.” Bagi jajaran Board of Directors (BOD) dan Legal Manager di entitas bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas), status pengecualian pelaporan administratif kini telah berakhir. Selama bertahun-tahun, pelaku usaha hulu migas menikmati hak…
Read MoreBisnis Farmasi Aman? Urus Izin PSE dan PSEF
“Jangan sampai platform e-pharmacy Anda diblokir Komdigi! Pahami hierarki dan perbedaan izin PSE dan PSEF agar legalitas korporasi Anda aman.” Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) semakin agresif mengeksekusi sanksi pemutusan akses (access blocking) terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang beroperasi tanpa izin. Bagi korporasi di sektor digital health dan e-pharmacy, ancaman penertiban ini…
Read MoreMau Buka Apotek Online? Cek Syarat Izin Apotek Online
“Penetrasi pasar digital kefarmasian diperketat! Pahami syarat izin apotek online berdasarkan Permenkes 11/2025 dan aturan BPOM agar aplikasi Anda tidak diblokir.” Layanan kesehatan digital (healthtech) dan telefarmasi kini menjadi strategi esensial bagi jaringan fasilitas kesehatan untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Namun, mendistribusikan sediaan farmasi ke kanal digital—baik melalui marketplace maupun aplikasi mandiri—bukanlah sekadar…
Read MoreIzin JPT Mandek? Cara Mengurus SIUJPT 2026
“Pahami transisi KBLI 2025 dan cara mengurus SIUJPT 2026 berdasarkan aturan terbaru Permenhub PM 1/2026.” Transisi regulasi perizinan logistik nasional di tahun 2026 membawa implikasi hukum yang krusial bagi entitas korporasi di sektor freight forwarding dan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Banyak perusahaan logistik mengalami kebuntuan administrasi di sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS…
Read MoreAwas Ditolak! Cek Syarat Izin PSEF Jakarta
“Peluncuran platform e-pharmacy Anda tertunda akibat PB UMKU ditolak? Pahami syarat izin PSEF Jakarta berdasarkan Permenkes 11/2025 agar lolos verifikasi OSS.” Bagi pelaku usaha digital health dan e-commerce farmasi yang berkantor di Jakarta, memahami syarat daftar PSEF adalah langkah wajib sebelum meluncurkan platform. Pemerintah melalui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar…
Read MoreAwas Disegel! Berikut Golongan Gudang Wajib TDG
“Pahami klasifikasi golongan gudang wajib TDG beserta pengecualiannya berdasarkan PP 3/2026 agar fasilitas logistik Anda tidak disegel.” Penutupan fasilitas pergudangan secara paksa bukanlah sekadar skenario teoretis. Tindakan penyegelan adalah instrumen hukum yang dapat dieksekusi langsung oleh petugas pengawas perdagangan tanpa melalui proses peringatan yang panjang. Bagi Supply Chain Director, Warehouse Manager, atau Tim Legal yang…
Read MoreAwas Disegel! Syarat Tanda Daftar Gudang 2026
“Rantai pasok bisnis Anda terancam mandek tanpa izin legal! Pahami syarat Tanda Daftar Gudang (TDG) terbaru berdasarkan aturan PP 3/2026.” Pelaku usaha yang menggunakan gudang untuk menyimpan barang yang diperdagangkan perlu memastikan bahwa gudangnya telah memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Saat ini, pengajuan TDG dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai Perizinan…
Read MoreNIB Tidak Cukup! Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
“NIB saja tidak cukup! Pahami kewajiban Sertifikat Standar Usaha Pariwisata di Permenpar 6/2025 agar operasional bisnis Anda terhindar dari pencabutan izin.” Banyak manajemen entitas bisnis pariwisata baru menyadari adanya celah kepatuhan ketika proses perizinan lanjutan mereka tertahan di sistem Online Single Submission (OSS) atau ketika menerima surat peringatan dari instansi pengawas. Akar masalahnya sering kali…
Read MoreCek Bisnis! NIB Tidak Cukup, Cek Sertifikat Standar OSS
“Jangan terjebak ilusi kepatuhan! Pahami perbedaan risiko menengah rendah dan menengah tinggi dalam mengurus Sertifikat Standar OSS berdasarkan PP 28/2025.” Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan berarti seluruh kewajiban perizinan telah selesai. Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), banyak kegiatan usaha juga diwajibkan memiliki Sertifikat Standar sesuai tingkat risiko usahanya. Berhenti…
Read More