Hak Pekerja Penyandang Disabilitas yang Wajib Dipenuhi

“Baik pemerintah maupun perusahaan swasta, keduanya wajib menerima pekerja penyandang disabilitas dan memenuhi hak-haknya.”   Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberi amanat dalam Pasal 28D ayat (2), bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Salah satu…

Read More

Prosedur Pengajuan Nama Yayasan oleh Umum

“Berawal dari nama, lantas menjadi badan hukum yang memiliki potensi untuk berkembang.” Yayasan tidak bisa disahkan menjadi badan hukum jika pendiri belum melakukan permohonan pengajuan nama yayasan. Oleh karena itu, penamaan yayasan bukanlah hal sepele dan harus dilewatkan begitu saja. Justru, penentuan nama harus dipikirkan matang-matang bersamaan dengan maksud dan tujuan yayasan didirikan. Pengajuan nama…

Read More

Syarat Penting Sebelum Mengajukan Nama untuk Yayasan

“Penentuan nama yayasan tidak boleh sama dengan yayasan lainnya.” Pemilihan suatu nama badan hukum tentu sangatlah penting. Berawal dari penamaan ini, bisa membuat masyarakat tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut. Saking pentingnya, penamaan yayasan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan terkait yayasan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (PP…

Read More

Pendirian dan Legalitas Badan Usaha Rumah Sakit Milik Yayasan

“Yayasan tetap bisa mencari keuntungan melalui badan usaha yang didirikannya. Salah satunya badan usaha untuk pendirian rumah sakit.” Pendirian rumah sakit dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau pun pihak swasta. Pendirian oleh pihak swasta ini salah satunya dapat berbentuk yayasan untuk pengelolaan rumah sakit. Pada hakikatnya, pendirian rumah sakit yang berasal dari yayasan ini…

Read More

Dari Kasus ACT, Apakah Pengurus Yayasan Boleh Digaji?

“Yayasan identik dengan bantuan sosial dan kemanusiaan. Apakah berarti pengurus yayasan juga harus sukarela tidak diberi bayaran apapun?” Masih ingat kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang viral beberapa bulan yang lalu, bukan? Dilansir dari Kompas.com (25/07/2022), diketahui bahwa pengurus ACT telah melakukan penggunaan dana hasil sumbangan yang tidak sesuai peruntukannya, atau bisa dikatakan juga…

Read More

Ketentuan dan Wewenang Organ Yayasan

“Kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan kepada pembina, pengurus, dan pengawas.” Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Yayasan juga dapat melakukan…

Read More

Pengaruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Saham Perusahaan

“Hak memesan efek terlebih dahulu merupakan aksi korporasi (perbuatan hukum perusahaan) untuk melakukan penambahan modal.” Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) memiliki nama lainnya yakni right issue. Apa itu efek? Efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan…

Read More

Syarat dan Prosedur Pendirian Yayasan

“Yayasan didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.” Pendirian yayasan bertujuan untuk menjalankan visi dan misi badan usaha dalam bidang nonkomersial. Walau begitu, yayasan boleh menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Namun, jika ingin menghasilkan keuntungan, maka yayasan harus mendirikan badan usaha melalui badan usaha yang lain. Jadi, yayasan tidak…

Read More

Upaya Hukum Jika Perusahaan Tidak Membayar Upah Sesuai UMR

“Sebenarnya, istilah upah minimum regional (UMR) saat ini lebih dikenal sebagai upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota. Perusahaan dapat diancam sanksi pidana jika tidak menaati ketentuan upah minimum.”   Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022. Dalam…

Read More

Catat! Begini Syarat dan Prosedur Pengajuan Tanda Daftar Gudang OSS

“Jika pemilik gudang tidak memiliki Tanda Daftar Gudang di sistem OSS, maka banyak sanksi yang akan menanti.” Keberadaan suatu gudang pasti tidak lepas dari kegiatan perdagangan besar. Terutama bagi para distributor dan produsen. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gudang dapat diartikan sebagai “rumah atau bangsal tempat menyimpan barang-barang.” Sementara itu, definisi gudang yang diatur…

Read More