Artikel ID
Memahami Penyebab dan Solusi Dalam Sengketa Merek Dagang
Memahami Penyebab dan Solusi Dalam Sengketa Merek Dagang “Sengketa merek dagang sering terjadi akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pendaftaran tanpa niat penggunaan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, pengadilan, atau arbitrase untuk melindungi hak merek secara hukum.” Sengketa merek adalah suatu permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh banyak pelaku usaha di Indonesia. Merek, sebagai…
Read MoreKetentuan Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (Sertifikat K3L)
Ketentuan Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (Sertifikat K3L) “Registrasi sertifikat K3L adalah langkah penting bagi perusahaan untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dalam operasionalnya.” Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) merupakan aspek penting dalam operasional usaha. Ketentuan terkait registrasi K3L menjadi salah satu langkah penting yang diwajibkan bagi pelaku usaha untuk…
Read MoreJaga Data Perusahaan! Hati-Hati dalam Menyerahkan Akta Perusahaan
Jaga Data Perusahaan! Hati-Hati dalam Menyerahkan Akta Perusahaan “Pasal 4 ayat (3) UU PDP menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data yang dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.” Dalam praktik bisnis sehari-hari, pengiriman akta perusahaan telah menjadi bagian dari standar operasional, terutama dalam proses due…
Read MoreIndonesian Airlines Siap Mengudara, Bagaimana dengan Izin Operasionalnya?
Indonesian Airlines Siap Mengudara, Bagaimana dengan Izin Operasionalnya? “Sebelum dapat beroperasi, maskapai penerbangan harus memiliki izin pendirian yang mencakup legalitas badan usaha dan izin usaha di sektor penerbangan.” Indonesian Airlines, maskapai baru yang digadang-gadang akan meramaikan industri penerbangan Indonesia, tengah bersiap untuk beroperasi. Maskapai ini didirikan oleh Calypte Holding Pte Ltd, perusahaan berbasis di Singapura,…
Read MoreOJK Atur Ulang Aturan Modal Ventura Melalui Aturan Terbaru, Apa Saja Ketentuannya?
OJK Atur Ulang Aturan Modal Ventura Melalui Aturan Terbaru, Apa Saja Ketentuannya? “Pasal 2 POJK 46/2024 menetapkan bahwa regulasi ini bertujuan meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dan aturan modal ventura dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui regulasi industri modal ventura melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 46 Tahun 2024…
Read MoreKewajiban Perekaman Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan?
Kewajiban Perekaman Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan? “Dengan adanya kewajiban ini, perusahaan harus memiliki rekaman yang terdokumentasi dengan baik untuk mencatat kapan, bagaimana, dan oleh siapa Data Pribadi diproses dalam sistemnya.” Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur berbagai kewajiban bagi perusahaan atau organisasi yang memproses…
Read More29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke MK, Apa Saja Poin Gugatannya?
29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke MK, Apa Saja Poin Gugatannya? “29 musisi gugat UU Hak Cipta berkaitan dengan performing rights, yaitu hak ekonomi pencipta atas penggunaan karyanya dalam bentuk pertunjukan di tempat umum.” Belakangan ini, publik diramaikan oleh kabar sejumlah musisi Indonesia yang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi…
Read MorePerusahaan Wajib Tahu! Ini Dokumen Penting dalam UU Pelindungan Data Pribadi
Perusahaan Wajib Tahu! Ini Dokumen Penting dalam UU Pelindungan Data Pribadi “Dalam praktiknya, perusahaan wajib memastikan bahwa data dikumpulkan secara sah dengan persetujuan subjek data dan memiliki tujuan yang jelas.” Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan dan keamanan data pribadi. Perusahaan, kini…
Read MoreKoperasi Bisa Jadi LJK? Ini Ketentuannya dalam POJK 47/2024
Koperasi Bisa Jadi LJK? Ini Ketentuannya dalam POJK 47/2024 “Koperasi bisa jadi LJK asal yang beroperasi di sektor jasa keuangan dan dapat memilih ruang lingkup, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR Syariah, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lainnya.” Rezim UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) membawa perubahan signifikan bagi sektor ekonomi dan keuangan Indonesia,…
Read MoreUpdate OSS RBA: Perubahan Data Usaha Kini Lebih Fleksibel!
Update OSS RBA: Perubahan Data Usaha Kini Lebih Fleksibel! “Melalui fitur update OSS RBA Perubahan Data Usaha, pelaku usaha dapat memperbarui berbagai informasi penting, termasuk lokasi usaha, rencana investasi, produk atau jasa, persetujuan lingkungan, tenaga kerja, serta data usaha lainnya.” Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) kembali menghadirkan pembaruan pada fitur Perubahan Data…
Read More