Laporan Perusahaan
Integrasi OSS SIINas, Verifikasi Perizinan Industri Lebih Praktis?
“Kini, proses tersebut dilakukan melalui SIINas yang telah terintegrasi langsung dengan OSS melalui mekanisme SSO, sehingga pelaku usaha cukup menggunakan satu akun untuk mengakses kedua sistem.” Transformasi digital dalam sistem perizinan berusaha terus berkembang seiring upaya pemerintah menciptakan proses yang lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)…
Read MoreApakah Perusahaan Anda Wajib Lapor SIINas? Cek Di Sini
“Merujuk pada UU 3/2014, kewajiban lapor SIINas pada dasarnya melekat pada setiap pelaku usaha industri.” Memasuki periode pelaporan Triwulan I (Q1), kewajiban pelaku usaha tidak hanya terbatas pada penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Bagi sebagian pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor industri, pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) juga menjadi hal yang…
Read MoreSiapkah Perusahaan Anda untuk LKPM Q1 2026? Ini Dampak Jika Tidak atau Telat Lapor LKPM
“Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan yang mencakup realisasi penanaman modal, tenaga kerja, produksi termasuk nilai ekspor, dan kewajiban lainnya, lantas apa dampak jika tidak atau telat lapor LKPM?” Memasuki periode pelaporan kuartal 1 2026, perusahaan perlu memastikan kembali kesiapan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS. Bertepatan dengan periode cuti Lebaran, banyak…
Read MoreApa Saja Aspek Pelaporan yang Wajib Disampaikan dalam SIINas?
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi aspek pelaporan yang wajib dalam SIINas.” Pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari sistem pengelolaan data industri nasional yang terintegrasi. Seiring dengan perubahan skema pelaporan menjadi triwulanan dan penyesuaian…
Read MorePersiapan Pelaporan LKPM dan SIINas Q1 2026, Apa yang Harus Diantisipasi Pelaku Usaha?
“Pelaporan LKPM dan SIINas Q1 2026 sebentar lagi, pelaku usaha wajib memperhatikan apa saja yang dilaporkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.” Memasuki akhir Triwulan I tahun 2026, pelaku usaha perlu kembali mencermati kewajiban pelaporan yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi…
Read MoreHati-Hati Menjadi Risiko! Pentingnya Akurasi Data Beneficial Owner dalam Perusahaan
“Ketidakakuratan dalam pengisian data beneficial owner, termasuk kesalahan dalam mengidentifikasi pihak, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif.” Pasca diterbitkannya sejumlah peraturan baru terkait pelaporan beneficial owner, transparansi kepemilikan dan pengendalian korporasi menjadi prinsip utama yang ditekankan oleh pemerintah. Kewajiban ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa pihak yang sebenarnya…
Read MoreBeneficial Owner Palsu dan Kewajiban Pelaporan Pasca PERMA 3/2025
“Dalam pencegahan beneficial owner palsu, negara dan pengadilan tidak berhenti pada apa yang tertulis di akta, struktur saham, atau sistem AHU, tetapi akan menguji siapa yang dalam praktik memberi perintah, mengendalikan keputusan, menguasai aliran dana, dan menikmati keuntungan.” Belum lama ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 (PERMA 3/2025) yang berisi…
Read MoreIni Alasan Mengapa Pelaporan Beneficial Ownership Tidak Bisa Diabaikan oleh Pelaku Usaha
“Perubahan kepemilikan saham, pergantian pengendali, atau perubahan struktur manajemen yang berpengaruh terhadap pengendalian perusahaan harus segera diikuti dengan penyesuaian data dalam pelaporan Beneficial Ownership.” Banyak pelaku usaha masih menganggap pelaporan dan penetapan Beneficial Ownership (BO) sebagai sekadar proses pendataan administratif. Padahal, konsep BO memiliki peran yang jauh lebih penting dalam memastikan transparansi kepemilikan dan pengendalian…
Read MorePeran Laporan Keuangan dalam Kepatuhan dan Pengambilan Keputusan Bisnis
“Salah satu peran laporan keuangan yaitu sebagai lembar pertanggungjawaban, melalui PP 43/2025, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan.” Dalam menjalankan usaha, pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk mengejar pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan perusahaan dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di tengah persaingan dan perkembangan dunia usaha yang semakin…
Read MoreLaporan Tahunan RUPS Pasca Permenkum 49/2025, Ini Prosedur dan Risiko Jika Tidak Lapor RUPS!
“Dengan diberlakukannya Permenkum 49/2025, kewajiban ini tidak hanya berakhir pada persetujuan RUPS, tetapi juga harus dilaporkan kepada negara melalui mekanisme administratif yang ditentukan, lantas apa risiko jika tidak lapor RUPS?” Kementerian Hukum telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkum…
Read More