Perizinan Berusaha
Pahami Bedanya! Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Usaha dalam OSS RBA
Pahami Bedanya! Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Usaha dalam OSS RBA “Meski sama-sama berujung pada “penghapusan” perizinan, pencabutan dan pembatalan perizinan usaha, memiliki perbedaan mendasar dari sisi waktu, dasar hukum, dan akibat administratifnya.” Sebagai platform terintegrasi untuk mengurus berbagai perizinan berusaha, OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) berperan penting dalam mempermudah proses perizinan di…
Read MoreApa Itu SIUJPT? Mengenal Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding)
Apa Itu SIUJPT? Mengenal Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) “Kepemilikan atas Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi menandakan bahwa suatu perusahaan secara resmi diakui oleh pemerintah.” Dalam kegiatan logistik dan distribusi barang, tidak semua perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh proses pengiriman secara mandiri. Di sinilah peran jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding menjadi…
Read MoreCari Tau, Kapan Bisnis Farmasi Wajib Mengurus Izin PSE?
Cari Tau, Kapan Bisnis Farmasi Wajib Mengurus Izin PSE? “Bisnis farmasi wajib mengurus izin PSE jika turut dalam distribusi, penjualan, atau pelayanannya dilakukan melalui sistem elektronik.” Obat merupakan salah satu jenis barang yang peredarannya diawasi secara ketat oleh pemerintah karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Saat ini, pembelian obat tidak lagi terbatas pada…
Read MoreMenteri UMKM Usul Produksi Tas Branded KW, Emang Boleh? Begini Pandangan Hukum Merek
Menteri UMKM Usul Produksi Tas Branded KW, Emang Boleh? Begini Pandangan Hukum Merek “Terkait usul produksi tas branded KW, UU Merek menjelaskan merek sebagai suatu tanda yang berfungsi membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu pelaku usaha dengan yang lainnya.” Belum lama ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memicu kontroversi…
Read MoreHeboh Berlogo Halal Tapi Mengandung Babi, Begini Aturan Label Halal di Indonesia
Heboh Berlogo Halal Tapi Mengandung Babi, Begini Aturan Label Halal di Indonesia “Jika benar terdapat produk berlogo halal tapi mengandung babi maka, dapat berujung pada peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran.” Belum lama ini, internet dihebohkan dengan video yang menampilkan produk impor asal Korea Selatan berlogo halal namun bertuliskan “mengandung babi”. Snack…
Read MorePerubahan Penting! KBLI Pendukung Harus Masuk Akta Sesuai Perka BKPM 5/2025
Perubahan Penting! KBLI Pendukung Harus Masuk Akta Sesuai Perka BKPM 5/2025 “Aturan baru Perka BKPM 5/2025, telah merubah beberapa ketentuan dalam proses perizinan usaha salah satunya kewajiban KBLI Pendukung harus masuk akta.” Belum lama ini, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara…
Read MoreWajib Tau, Ini Pentingnya PB UMKU untuk Kelancaran Bisnis Usaha
Wajib Tau, Ini Pentingnya PB UMKU untuk Kelancaran Bisnis Usaha “PB UMKU untuk bisnis usaha umumnya dibutuhkan ketika pelaku usaha menjalankan kegiatan tambahan di luar kegiatan utama yang tercantum dalam NIB, terutama yang memiliki risiko tertentu atau diatur oleh regulasi sektoral.” Dalam ekosistem perizinan berusaha di Indonesia, pelaku usaha umumnya berfokus pada perizinan utama seperti…
Read MoreAturan Baru! Pelaku Usaha Kini Wajib Cantumkan Info Halal di Media Sosial
Aturan Baru! Pelaku Usaha Kini Wajib Cantumkan Info Halal di Media Sosial “Selain menegaskan kewajiban pencantuman Label Halal Indonesia pada produk yang telah bersertifikat halal, kini pelaku usaha wajib cantumkan info halal di media sosial.” Pada 28 Agustus 2025 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2025…
Read MoreTVRI Resmi Pegang Hak Siar Piala Dunia, Kupas Tuntas Mekanisme Lisensi Hak Siar
TVRI Resmi Pegang Hak Siar Piala Dunia, Kupas Tuntas Mekanisme Lisensi Hak Siar “Berdasarkan Pasal 25 UU Hak Cipta, lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi berupa lisensi hak siar untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran, maupun penggandaan hasil siaran.” Televisi Republik Indonesia (TVRI), jaringan televisi publik…
Read MoreMemahami Sertifikat Standar, Syarat Wajib Perizinan Usaha Risiko Menengah di Indonesia
Memahami Sertifikat Standar, Syarat Wajib Perizinan Usaha Risiko Menengah di Indonesia “Pasal 128 ayat (2) PP 28/2025, sertifikat standar syarat perizinan usaha untuk tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi dengan mekanisme dan kekuatan hukum yang berbeda.” Semenjak diberlakukannya sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), skema perizinan usaha di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar. Jika…
Read More