Perizinan Berusaha
Ini Dia Legalitas Usaha Furnitur Kayu atau Rotan yang Wajib Anda Punya
Ini Dia Legalitas Usaha Furnitur Kayu atau Rotan yang Wajib Anda Punya “Tingkat risiko inilah yang kemudian menentukan bentuk PB yang wajib dipenuhi, apakah cukup dengan NIB saja, atau memerlukan tambahan Sertifikat Standar sebagai legalitas operasional.” Indonesia merupakan salah satu produsen furnitur terbesar di dunia dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, khususnya kayu, rotan, dan…
Read MorePersamaan Merek Jadi Sengketa, “Bebiotic” Milik MS Glow Digugat Pihak “Bebio”
Persamaan Merek Jadi Sengketa, “Bebiotic” Milik MS Glow Digugat Pihak “Bebio” “Menurut Pasal 21 ayat (1) UU Merek, persamaan merek pada pokoknya terjadi ketika unsur dominan dari dua merek menimbulkan kesan kemiripan.” PT Kosmetika Cantik Indonesia, pemilik brand skincare MS Glow, kembali menghadapi sengketa merek setelah PT Ultra Sakti, pemilik merek Bebio, menggugat peluncuran merek…
Read MoreAce Hardware Kembali ke Indonesia, Begini Ketentuan Lisensi Merek yang Berlaku
Ace Hardware Kembali ke Indonesia, Begini Ketentuan Lisensi Merek yang Berlaku “Terkait ini, UU Merek juga menegaskan bahwa pemilik merek dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi merek.” Setelah sempat hengkang dari pasar Indonesia, merek ritel perlengkapan rumah tangga ternama Ace Hardware dikabarkan akan segera kembali hadir. Kali ini, bukan lagi bersama PT…
Read MoreBelajar Dari Pelaku Usaha Didenda Rp 50 Juta, Karena Tak Punya Lisensi Nobar di Tempat usaha!
Belajar Dari Pelaku Usaha Didenda Rp 50 Juta, Karena Tak Punya Lisensi Nobar di Tempat usaha! “Ketentuan pencatatannya sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PP 36/2018).” Banyak pemilik usaha seperti warung makan, kafe, maupun restoran memanfaatkan momen nonton bareng (nobar) pertandingan olahraga, mulai dari sepak bola…
Read MoreParadigma Baru Pengawasan Perizinan Dalam PP 28 2025, Apa Bedanya?
Paradigma Baru Pengawasan Perizinan Dalam PP 28 2025, Apa Bedanya? “Berdasarkan Pasal 241 PP 28/2025, setiap laporan yang disampaikan pelaku usaha melalui OSS atau sarana lain akan direviu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.” Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko…
Read MoreIzin Usaha BPR Disky Surya Jaya Dicabut karena Gagal Penyehatan, Adakah Tanggung Jawab Pengurus?
Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Dicabut karena Gagal Penyehatan, Adakah Tanggung Jawab Pengurus? “Apabila dalam proses penyehatan terbukti pengurus lalai atau tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, maka tanggung jawab yang timbul dapat bersifat perdata, administratif, maupun pidana.” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Disky Surya Jaya setelah bank tersebut…
Read MoreAturan Pelaksana PP 56/2021 tentang Royalti Musik Terbit, Berikut Implikasinya bagi Pelaku Usaha
Aturan Pelaksana PP 56/2021 tentang Royalti Musik Terbit, Berikut Implikasinya bagi Pelaku Usaha “Aturan royalti musik melalui Permenkum 27/2025 menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha.” Belakangan ini, isu royalti musik menjadi pembicaraan hangat di Indonesia. Berawal dari gugatan bernilai fantastis terhadap musisi Vidi Aldiano, sengketa antara Agnez…
Read MoreMusisi Ari Lasso Kritik Distribusi Royalti, Bagaimana Mekanisme Pengelolaan di Indonesia?
Musisi Ari Lasso Kritik Distribusi Royalti, Bagaimana Mekanisme Pengelolaan di Indonesia? “Dalam ketentuan Pasal 87 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat membentuk LMK sebagai organisasi nirlaba yang berbadan hukum.” Belakangan ini, isu royalti musik menjadi sorotan publik, mulai dari kasus Agnez Mo hingga penetapan tersangka direktur Mie…
Read MoreArcteryx Tegaskan Gerai di Jakarta Bukan Resmi, Bagaimana Kemudian Perlindungan Mereknya?
Arcteryx Tegaskan Gerai di Jakarta Bukan Resmi, Bagaimana Kemudian Perlindungan Mereknya? “Kasus dugaan Arcteryx Jakarta bukan resmi berkaitan dengan isu perlindungan merek yaitu prinsip first to file dan perlindungan merek terkenal.” Setelah sebelumnya muncul kasus di Bali, di mana ada pihak yang menggunakan merek Arc’teryx untuk membuka gerai tidak resmi, persoalan serupa kini kembali terjadi…
Read MoreKontroversi Film Merah Putih One For All: Karakter Mirip Aset Marketplace, Apa Sanksinya?
Kontroversi Film Merah Putih One For All: Karakter Mirip Aset Marketplace, Apa Sanksinya? “Mengacu pada definisi dalam UU Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis dari pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk memanfaatkan karya mereka dengan tujuan tertentu.” Belakangan ini, media sosial ramai membicarakan trailer film animasi Merah Putih: One for All. Sejak dirilis,…
Read More