Perizinan Berusaha
Tak Penuhi Syarat Permodalan, Satu Lagi Izin Perusahaan Modal Ventura Dicabut
Tak Penuhi Syarat Permodalan, Satu Lagi Izin Perusahaan Modal Ventura Dicabut “Ketentuan permodalan dalam industri modal ventura diatur melalui POJK 25/2023, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam POJK 35/2015.” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha salah satu perusahaan modal ventura. Kali ini, PT Sarana Papua Ventura (SPV) harus menghentikan seluruh…
Read MoreTrump Kritik Sistem Impor RI, Begini Aturan Izin Impor Saat Ini
Trump Kritik Sistem Impor RI, Begini Aturan Izin Impor Saat Ini “Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha wajib memiliki izin impor berupa NIB yang berfungsi sekaligus sebagai Angka Pengenal Importir atau API.” Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, belum lama ini mengkritik sistem perizinan impor di Indonesia. Dalam 2025 National Trade Estimate Report yang dikutip dari metrotvnews.com (03/04/2025),…
Read MoreBisakah Swasta Menjadi PSE Lingkup Publik? Ini Penjelasannya
Bisakah Swasta Menjadi PSE Lingkup Publik? Ini Penjelasannya “Sebagaimana diatur dalam Permenkominfo 5/2025, pihak swasta yang dimaksud sebagai Institusi berbeda dari Instansi yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan.” Di era digital saat ini, hampir setiap layanan publik maupun privat bergantung pada sistem elektronik. Untuk mengatur penyelenggaraannya, pemerintah membagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) ke dalam dua…
Read MoreMerek Terkenal vs First to File, Pelajaran dari Kasus Sengketa Merek BYD, BMW, dan PT WNA
Merek Terkenal vs First to File, Pelajaran dari Kasus Sengketa Merek BYD, BMW, dan PT WNA “Namun, meskipun Indonesia menerapkan prinsip first to file, hukum juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal.” BYD, merek mobil listrik yang tengah naik daun di Indonesia, kembali menghadapi sengketa merek. Kali ini, BMW Group Indonesia menggugat PT BYD Motor Indonesia…
Read MoreKasus MinyaKita, Begini Hak Konsumen dan Sanksi bagi Produsen Nakal
Kasus MinyaKita, Begini Hak Konsumen dan Sanksi bagi Produsen Nakal “Jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, UU PK dapat memberikan sanksi administratif maupun pidana.” Kasus MinyaKita berupa ketidaksesuaian takaran berbuntut panjang dan mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Sebanyak 66 pelaku usaha, yang terdiri dari…
Read MoreLagi, Mie Gacoan Disegel, Kali ini di Serpong: Pentingnya Izin PBG
Lagi, Mie Gacoan Disegel, Kali ini di Serpong: Pentingnya Izin PBG “Pasal 41 UU 28/2002 mewajibkan pemilik bangunan gedung untuk menyediakan rencana teknis yang memenuhi standar sesuai dengan fungsinya, memiliki PBG, serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana teknis yang telah disetujui.” Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali menyegel gerai Mie Gacoan di Serpong, Kota…
Read MoreSkincare Ilegal Tanpa Izin Edar Ditarik BPOM, Pastikan Urus Izin dengan Cara Ini
Skincare Ilegal Tanpa Izin Edar Ditarik BPOM, Pastikan Urus Izin dengan Cara Ini “Proses perolehan izin edar BPOM telah terintegrasi dalam sistem OSS sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).” Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) semakin gencar mengawasi peredaran produk kosmetik dan skincare di Indonesia, terutama akibat maraknya penjualan melalui…
Read MoreAsuransi Jiwasraya Tutup, Mengapa Direksi dan Komisaris Dilarang Memindahkan Aset?
Asuransi Jiwasraya Tutup, Mengapa Direksi dan Komisaris Dilarang Memindahkan Aset? “Selama proses ini, perseroan hanya diperbolehkan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban. Jika ketentuan ini dilanggar, anggota direksi, komisaris, serta perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng.” Setelah mengalami gagal bayar akibat skandal korupsi yang melibatkan mantan direksi serta pihak terkait, yang menjadikannya…
Read MoreOJK Terbitkan Aturan Baru Pinjol, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha?
OJK Terbitkan Aturan Baru Pinjol, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha? “OJK menetapkan POJK 40/2024 sebagai aturan baru pinjol sebagai regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri keuangan digital.” Setelah sebelumnya memperkenalkan istilah “pindar” sebagai pengganti “pinjol” untuk menyebut fintech peer-to-peer (P2P) yang legal atau berizin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini resmi menerbitkan Peraturan…
Read MoreEksportir Tak Patuh Aturan Devisa Hasil Ekspor Bisa Kena Sanksi, Ini Penjelasannya
Eksportir Tak Patuh Aturan Devisa Hasil Ekspor Bisa Kena Sanksi, Ini Penjelasannya “Regulasi terbaru mewajibkan eksportir menempatkan 100% DHE SDA di dalam negeri selama satu tahun, berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan retensi 30% selama tiga bulan.” Presiden RI, Prabowo Subianto, baru-baru ini resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor…
Read More