Perizinan Berusaha
Strategi Transisi KBLI 2025 Bagi Perusahaan E-Commerce
“Waspada jebakan perubahan tingkat risiko di OSS RBA! Cek panduan KBLI 2025 agar status legalitas perusahaan e-commerce Anda tidak mendadak ilegal” Pada Jumat (27/03/2026), pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. SEB ini ditandatangani oleh Menteri Investasi…
Read MoreKBLI 2025 Sektor Transportasi dan Logistik: Wajib Ubah Izin?
“Panduan esensial bagi direksi menghadapi SEB KBLI 2025 sektor transportasi dan logistik. Pahami jebakan migrasi izin JPT ke Multimoda dan mitigasi risikonya.” Belum lama ini pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. SEB ini menjadi pedoman bagi…
Read MoreKBLI 2025 Terbaru: Ternyata Perusahaan Tak Wajib Ubah Akta
“Redakan kebingungan manajemen. Pelajari pedoman KBLI 2025 terbaru dan ketahui syarat agar izin perusahaan Anda bisa bermigrasi secara otomatis” Penerbitan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memicu gelombang keresahan di ruang rapat para eksekutif dan direktur perusahaan. Pembaruan ini merombak banyak klasifikasi bisnis, memunculkan pertanyaan kritis: Apakah legalitas…
Read MoreSanksi Izin TDG Sewa Gudang: Penyewa Kena Imbas Pemilik
“Jangan jadi korban kelalaian pemilik aset. Pelajari kewajiban TDG sewa gudang agar pihak penyewa tidak menanggung denda operasional.” Gudang memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan usaha, khususnya dalam aspek penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi barang. Bagi pelaku usaha seperti distributor, importir, maupun pelaku industri, keberadaan gudang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga…
Read MoreWajib Tau! Perubahan KBLI yang Mengatur Layanan Telemedicine
“Salah satu perubahan KBLI Telemedicine adalah penghapusan KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, yang sebelumnya digunakan sebagai kode payung bagi berbagai platform digital lintas sektor.” Seiring dengan pesatnya perkembangan layanan kesehatan digital, telemedicine kini menjadi salah satu bentuk pelayanan medis yang semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi komunikasi memungkinkan…
Read MoreKerangka Baru Perancangan Proyek Investasi dalam Permeninveshil 5 Tahun 2025
“Kerangka baru perancangan proyek investasi berkaitan dengan struktur modal perusahaan, disiplin pergerakan modal, klasifikasi skala usaha berdasarkan modal dan hasil penjualan tahunan, dan masih banyak lagi” Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) sebagai pengganti PP 5/2021 membawa sejumlah perubahan dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang…
Read MoreRUPST Lewat dari Batas Waktu Juni 2026, Apa Dampaknya bagi Perusahaan?
“Pasal 78 ayat (2) UU PT menegaskan bahwa RUPST wajib diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, lantas bagaimana jika RUPST lewat dari batas waktu?” Berakhirnya tahun buku atau tutup buku merupakan tahap penting dalam siklus tata kelola perusahaan yang menandai selesainya pencatatan keuangan untuk satu periode. Setelah proses…
Read MorePerubahan KBLI 2025 Sektor Pergudangan, Apa Saja yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha?
“Dalam ketentuan perubahan KBLI 2025, kode KBLI di sektor pergudangan berubah dan dialihkan ke KBLI 52101.” Dalam sistem distribusi, gudang memiliki peran penting sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, dan pengendalian arus barang sebelum didistribusikan ke konsumen atau mitra usaha. Agar kegiatan tersebut dapat diakui dan dijalankan secara legal, setiap pelaku usaha wajib mengklasifikasikan aktivitasnya sesuai dengan…
Read MoreApa Konsekuensinya Jika Pelaku Usaha Tidak Melakukan Penyesuaian KBLI 2025?
“Secara tegas, kewajiban penyesuaian KBLI diatur dalam Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025 yang menetapkan bahwa penyesuaian terhadap KBLI 2025 wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan tersebut diundangkan.” Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pemerintah melalui BPS telah menerbitkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Regulasi ini…
Read MoreUpdate KBLI E-Commerce 2026, Apa yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha?
“Kewajiban KBLI E-Commerce mencakup tata kelola informasi barang/jasa, identitas pelaku usaha, mekanisme pembayaran, serta tata cara penyerahan barang.” Sebagaimana diketahui, pemerintah belum lama ini melakukan pembaruan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan model bisnis dan ekosistem digital. Salah satu sektor yang terdampak langsung dari pembaruan ini adalah pelaku…
Read More