Posts Tagged ‘Legalitas Usaha’
Daftar Bahan Kritis Halal suatu Produk
“Bahan kritis halal dapat menentukan jaminan kehalalan suatu produk.” Bahan merupakan salah satu aspek dari kriteria sistem jaminan produk halal (sistem JPH). Kriteria sistem JPH dijadikan sebagai tolok ukur yang menjadi dasar penilaian atau penetapan jaminan produk halal. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menerapkan sistem JPH dalam pengurusan sertifikasi halal. Hal ini dituangkan dalam…
Read MoreKBLI Banyak dalam Satu NIB, Apakah Boleh?
“NIB dan KBLI memang saling berkaitan satu sama lain.” Jika pelaku usaha yang ingin memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Umumnya, satu KBLI digunakan untuk satu NIB. Jangan sampai KBLI-nya tidak sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan, karena bisa…
Read MoreFungsi NIB sebagai Dokumen “Sakti” Pelaku Usaha
“Fungsi NIB yang paling utama adalah sebagai tanda pengenal pelaku usaha.“ Anda pasti sudah tidak asing dengan Mie Gacoan, Mixue, Marugame Udon, dan restoran atau kedai makanan/minuman lainnya. Nah, usaha-usaha tersebut tentunya mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Mulai dari skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar, wajib memiliki dokumen satu ini untuk menjalankan kelangsungan usahanya.…
Read MoreRamadan Tiba! Ini Ketentuan Izin Usaha Reseller Baju Muslim
“Izin usaha penjualan baju muslim jelas dibutuhkan reseller untuk bisnis jangka panjang.” Bulan Ramadan tentunya memberikan banyak keberkahan dalam hidup. Salah satunya, membuka pintu rezeki dengan banyaknya peluang usaha. Salah satunya adalah menjadi reseller baju muslim. Sebab, kita bisa melihat bahwa Hari Raya Idul Fitri juga identik dengan pakaian baru. Menjual baju muslim ini juga…
Read MorePerbedaan IMB dan PBG Pasca Perppu Cipta Kerja
“Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berganti nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).” Sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2020) dan peraturan turunannya disahkan, pemerintah resmi mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kehadiran PBG ini akan menerapkan konsep norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang berpatokan…
Read MoreIzin Usaha Parkiran: Peluang Bisnis di Tengah Larangan
“Larangan parkir sembarangan di Kota Solo membuka peluang bisnis baru, yaitu menjadi pemilik parkiran yang legal.” Baru-baru ini, tersiar kabar bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, resmi menandatangani Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Perda Kota Surakarta 10/2022). Salah satu pasal yang menarik perhatian adalah larangan bagi setiap orang…
Read MoreLegalitas UMKM yang Terdaftar pada Aplikasi TalokGo
“Legalitas UMKM kini lebih dipermudah, terlebih jika memiliki risiko rendah pada kegiatan usahanya.” Salah satu media promosi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di Desa Talok, Kabupaten Malang diwadahi oleh Aplikasi TalokGo. Aplikasi ini diciptakan oleh seorang pemuda berusia 32 tahun bernama Evan Helga, salah satu warga asal Desa Talok. Dilansir…
Read MoreKewajiban Direktur Mendaftarkan Perusahaaan
“TDP wajib dimiliki oleh setiap Perusahaaan” Setelah menghadap Notaris dan mempunyai Akta dan SK Pengesahan Badan Hukum, PT anda memang sudah resmi menjadi Badan Hukum. Namun, apakah Perusahaan Anda telah didaftarkan dan mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP)? Bagaimana sih mendaftarkan Perusahaan? mari kita simak ulasan berikut ini. Pengertian Daftar Perusahaaan adalah daftar catatan resmi yang…
Read MoreKewajiban Pengusaha untuk Mendaftarkan Tenaga Kerjanya
“Setiap pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Dinas Ketenagakerjaan”. Setiap Pengusaha yang memiliki pekerja wajib untuk melaporkan pekerjanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang dapat dikatakan sebagai pengusaha ialah yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1981 yaitu; Orang,…
Read MoreKenali Klasifikasi pada SIUP Anda
“Klasifikasi SIUP ini cukup berpengaruh pada Bisnis anda khususnya pada saat anda mengikuti Tender, yang mana pihak penyelenggara akan menjadikan klasifikasi SIUP sebagai salah satu indikator kesanggupan perusahaan anda anda dalam melaksanakan pekerjaan yang mereka tenderkan.” Tak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengusaha kerap tidak memperhatikan ketentuan yang diberikan dalam melakukan permohonan Surat Izin…
Read More