Posts Tagged ‘OSS’
Izin JPT Mandek? Cara Mengurus SIUJPT 2026
“Pahami transisi KBLI 2025 dan cara mengurus SIUJPT 2026 berdasarkan aturan terbaru Permenhub PM 1/2026.” Transisi regulasi perizinan logistik nasional di tahun 2026 membawa implikasi hukum yang krusial bagi entitas korporasi di sektor freight forwarding dan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Banyak perusahaan logistik mengalami kebuntuan administrasi di sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS…
Read MoreCek Bisnis! NIB Tidak Cukup, Cek Sertifikat Standar OSS
“Jangan terjebak ilusi kepatuhan! Pahami perbedaan risiko menengah rendah dan menengah tinggi dalam mengurus Sertifikat Standar OSS berdasarkan PP 28/2025.” Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan berarti seluruh kewajiban perizinan telah selesai. Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), banyak kegiatan usaha juga diwajibkan memiliki Sertifikat Standar sesuai tingkat risiko usahanya. Berhenti…
Read MoreAturan Baru: EduTech & Izin Lembaga Kursus Pelatihan
“Startup EduTech bukan sekadar portal digital. Pahami pemetaan KBLI 2025 dan syarat izin lembaga kursus pelatihan agar bisnis lolos audit investor!” Perkembangan industri startup Education Technology (EduTech) di Indonesia bergerak sangat masif. Banyak startup yang awalnya hanya beroperasi sebagai portal penyedia konten video (VOD) kini berekspansi menjadi penyelenggara bootcamp interaktif, pelatihan kerja intensif, hingga penerbit…
Read MorePenambahan KBLI 2025 di OSS: Wajib Urus Ulang PKKPR?
“Penambahan KBLI baru umumnya akan berdampak langsung pada dokumen PB utama, khususnya pembaruan data NIB dan klasifikasi kegiatan usaha dalam OSS-RBA.” Perubahan KBLI menjadi KBLI 2025 tidak hanya berdampak pada klasifikasi kegiatan usaha, tetapi juga dapat berpengaruh pada berbagai dokumen perizinan dalam sistem OSS-RBA. Dalam praktiknya, salah satu hal yang cukup sering terjadi adalah pelaku…
Read MoreKegiatan Usaha Tidak Sesuai RDTR? Ini Solusinya!
“Pengajuan izin lokasi di OSS terhambat notifikasi “Kegiatan Usaha Tidak Sesuai RDTR”? Temukan penyebab dan solusi legalnya agar operasional bisnis tak tertunda” Rencana pembukaan cabang atau pengembangan fasilitas baru, lokasi adalah investasi bernilai tinggi bagi perusahaan. Namun, tidak jarang jajaran manajemen dan Legal Manager menghadapi situasi genting: tanah sudah dibeli atau gedung sudah disewa, tetapi…
Read MoreWajib Tahu! Perubahan KBLI Industri setelah PP 28/2025
“Pahami dampak perubahan KBLI industri pasca PP 28/2025. Ketahui penyederhanaan klasifikasi, skema KBLI 1 lini, dan langkah mitigasi “ Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sistem perizinan berusaha, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini…
Read MoreIntegrasi OSS SIINas, Verifikasi Perizinan Industri Lebih Praktis?
“Kini, proses tersebut dilakukan melalui SIINas yang telah terintegrasi langsung dengan OSS melalui mekanisme SSO, sehingga pelaku usaha cukup menggunakan satu akun untuk mengakses kedua sistem.” Transformasi digital dalam sistem perizinan berusaha terus berkembang seiring upaya pemerintah menciptakan proses yang lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)…
Read MoreApa Itu PKKPR? Pahami Sebelum Izin Usaha Anda Ditolak
“Pelajari apa itu PKKPR, perbedaannya dengan KKKPR, serta kriteria perusahaan yang wajib memilikinya untuk memastikan kepatuhan tata ruang dalam sistem OSS.” Dalam proses perizinan berusaha di Indonesia, kesesuaian tata ruang menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko, setiap kegiatan usaha pada prinsipnya harus selaras dengan…
Read MoreIsu KKPR OSS Dihapus: Mitigasi Risiko bagi Jajaran Direksi
“Salah satu perubahan utama adalah penegasan dua skema penerbitan KKPR OSS, yaitu konfirmasi dan persetujuan.” Sejak adanya pembaruan sistem Online Single Submission (OSS) yang baru-baru ini diimplementasikan, beredar isu bahwa KKPR, yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), telah dihapus dari mekanisme perizinan berusaha di Indonesia. Memang dalam pembaruan OSS terbaru, terdapat perubahan pada tampilan sistem…
Read MoreNIB Sulit Terbit Karena RDTR Belum Tersedia, Apa Solusinya?
“Proses penerbitan NIB Anda terhambat karena lokasi usaha belum memiliki RDTR? Ketahui strategi mitigasi dan prosedur PKKPR” Dalam menjalankan kegiatan usaha, kepastian perizinan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kendala administratif, khususnya yang berkaitan dengan kesesuaian tata ruang seperti RDTR dan KKPR, masih sering menjadi faktor yang memperlambat penerbitan NIB. Karena itu, pemahaman yang tepat…
Read More