Posts Tagged ‘perizinan berusaha’
NIB Sulit Terbit Karena RDTR Belum Tersedia, Apa Solusinya?
“Proses penerbitan NIB Anda terhambat karena lokasi usaha belum memiliki RDTR? Ketahui strategi mitigasi dan prosedur PKKPR” Dalam menjalankan kegiatan usaha, kepastian perizinan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kendala administratif, khususnya yang berkaitan dengan kesesuaian tata ruang seperti RDTR dan KKPR, masih sering menjadi faktor yang memperlambat penerbitan NIB. Karena itu, pemahaman yang tepat…
Read MoreJangan Salah Pilih KBLI, Ini Perbedaan KBLI 2025 dan KBLI Lama Berdasarkan Peraturan BPS 7/2025
Jangan Salah Pilih KBLI, Ini Perbedaan KBLI 2025 dan KBLI Lama Berdasarkan Peraturan BPS 7/2025 “Contoh perbedaan KBLI 2025 dan KBLI lama, dalam sektor lingkungan dan energi, KBLI 2025 memisahkan aktivitas penangkapan karbon dan penyimpanan karbon ke dalam kode yang berbeda.” Pemberlakuan KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang…
Read MoreKBLI 2025 Berlaku, Ini Dampaknya bagi Legalitas dan Kegiatan Usaha Perusahaan
KBLI 2025 Berlaku, Ini Dampaknya bagi Legalitas dan Kegiatan Usaha Perusahaan “KBLI 2025 berlaku, yang mana nanti KBLI tidak lagi didasarkan pada sarana digital yang digunakan, melainkan pada substansi kegiatan usaha dan jenis layanan yang menjadi objek intermediasi tersebut.” Setelah melalui proses panjang, pada Kamis (18/12/25) Badan Pusat Statistik secara resmi menerbitkan Peraturan Badan Pusat…
Read MoreIzin Usaha Efektif Melalui Fitur SLA dan Fikpos Dalam PP 28/2025
Izin Usaha Efektif Melalui Fitur SLA dan Fikpos Dalam PP 28/2025 “Salah satu cara izin usaha efektif adalah melalui SLA dan FikPos tetap disertai dengan mekanisme verifikasi dan evaluasi yang terstruktur.” Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) sebagai penyempurnaan dari aturan sebelumnya,…
Read MoreKetentuan Baru PB UMKU dalam PP 28/2025, Apa yang Perlu Dipahami?
Ketentuan Baru PB UMKU dalam PP 28/2025, Apa yang Perlu Dipahami? “Ketentuan baru PB UMKU baru diantaranya memuat penegasan dan kewajiban sistematis, klasifikasi dan integrasi oss, kewenangan, pencabutan dan sanksi.” Perizinan berusaha sering kali langsung dikaitkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar, karena keduanya menjadi syarat utama dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.…
Read MoreMemahami Tahapan Usaha dalam PP 28/2025, Kapan Usaha Masuk Tahap Konstruksi atau Produksi?
Memahami Tahapan Usaha dalam PP 28/2025, Kapan Usaha Masuk Tahap Konstruksi atau Produksi? “Aturan baru memberikan struktur lebih rinci terkait tahapan usaha PP 28/2025, pelaku usaha kini memiliki acuan yang jelas dalam menentukan posisi usahanya serta kewajiban pelaporan LKPM yang harus dipenuhi.” Banyak pelaku usaha, terutama yang baru memulai, sering kali bingung menentukan status tahapan…
Read MoreUpdate Aturan Baru Perizinan Berusaha PP 28/2025, Apa Saja yang Berubah?
Update Aturan Baru Perizinan Berusaha PP 28/2025, Apa Saja yang Berubah? “Pada dasarnya aturan baru perizinan berusaha PP 28/2025 menyempurnakan aturan sebelumnya berupa pendekatan sistematis dan berbasis teknologi, apa saja itu?” Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Regulasi ini menggantikan ketentuan dalam PP…
Read More