Posts by adminprolegal
Fitur Pemenuhan Persyaratan OSS RBA: Kunci Penting Memastikan Kepatuhan dan Validitas Dokumen
Fitur Pemenuhan Persyaratan OSS RBA: Kunci Penting Memastikan Kepatuhan dan Validitas Dokumen “Pemenuhan persyaratan OSS RBA berhasil jika dokumen yang diajukan memenuhi standar, status akan berubah menjadi “Izin/Persyaratan Terverifikasi”, yang berarti dokumen telah lengkap, valid, dan siap digunakan untuk penerbitan perizinan berusaha.” Sejak diluncurkan, sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) menjadi jalur utama…
Read MoreBegini Langkah Membatalkan KBLI Usaha di OSS RBA
Begini Langkah Membatalkan KBLI Usaha di OSS RBA “Membatalkan KBLI usaha di OSS RBA merupakan langkah penting untuk memastikan akurasi data perizinan dan pelaporan LKPM, terutama ketika KBLI yang terdaftar sudah tidak relevan dengan kegiatan usaha yang dijalankan.” Pembatalan KBLI kerap dibutuhkan saat terjadi perubahan kegiatan usaha, penyesuaian legalitas, atau evaluasi ulang terhadap kegiatan yang…
Read MoreLegalitas yang Harus Dipenuhi untuk Mendirikan Industri Produksi Semen di Indonesia
Legalitas yang Harus Dipenuhi untuk Mendirikan Industri Produksi Semen di Indonesia “Legalitas industri produksi semen melibatkan pemenuhan perizinan yang ketat, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan investasi, lokasi, kapasitas produksi, dan standar teknis.” Semen merupakan komoditas strategis dengan beragam jenis sesuai kebutuhan konstruksi, mulai dari Portland cement (OPC), Portland composite cement, Portland pozzolan cement, hingga berbagai varian…
Read MoreLegalitas yang Perlu Disiapkan Sebelum Buka Bisnis Industri Cat
Legalitas yang Perlu Disiapkan Sebelum Buka Bisnis Industri Cat “Sebagai bagian dari sektor industri, diperlukan legalitas bisnis industri cat sesuai ketentuan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha bidang industri yang sesuai.” Pertumbuhan sektor konstruksi, renovasi, dan industri pengolahan terus mendorong permintaan cat dekoratif maupun cat industri di Indonesia. Mengutip Kontan (17/9/2025), industri cat dan pelapis…
Read MoreKetika WNA Menjadi Direktur BUMN, Izin Apa Saja yang Diperlukan?
Ketika WNA Menjadi Direktur BUMN, Izin Apa Saja yang Diperlukan? “WNA menjadi direktur adakah batasannya? Batas terpenting yang perlu diperhatikan adalah larangan bagi TKA untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia (Pasal 11 PP 34/2021).” Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan yang menarik perhatian publik saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. …
Read MoreTahapan Penapisan AMDAL untuk Perizinan Berusaha di OSS-RBA
Tahapan Penapisan AMDAL untuk Perizinan Berusaha di OSS-RBA “Pentingnya memahami tahapan penapisan AMDAL untuk perizinan berusaha, karena menjadi dasar penyusunan dokumen AMDAL, yang dimulai dari penyediaan data seperti deskripsi rencana usaha, kondisi awal lingkungan hidup, dan hasil konsultasi publik.” Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) atau Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hadir sebagai sistem perizinan…
Read MoreKetentuan Hukum dan Persyaratan Terbaru Usaha Angkutan Umum di Indonesia
Ketentuan Hukum dan Persyaratan Terbaru Usaha Angkutan Umum di Indonesia “Perusahaan usaha angkutan umum orang wajib berbentuk badan hukum Indonesia, seperti BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas, atau Koperasi, lantas apa syaratnya?” Di berbagai daerah di Indonesia, kita dapat dengan mudah menjumpai beragam jenis transportasi umum, mulai dari angkutan kota yang beroperasi di jalur tetap, bus antarkota…
Read MoreMengenal Apa Itu KPPA, Adakah Batasan dalam KPPA?
Mengenal Apa Itu KPPA, Adakah Batasan dalam KPPA? “Salah satu batasan dalam KPPA yaitu hanya diperbolehkan sebatas pengawasan, penghubung, dan koordinasi untuk kepentingan perusahaan induk.” Indonesia menjadi salah satu tujuan utama bagi perusahaan asing yang ingin memperluas jangkauan bisnisnya. Namun, sebelum mendirikan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), banyak perusahaan memilih mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing…
Read MoreRUPS sebagai Dasar Pengangkatan dan Pengaturan Hak Direksi, Perlukah Perjanjian Terpisah?
RUPS sebagai Dasar Pengangkatan dan Pengaturan Hak Direksi, Perlukah Perjanjian Terpisah? “RUPS sebagai Dasar Pengangkatan dan Pengaturan Hak Direksi menjadi landasan utama dalam menetapkan posisi dan kewenangan direksi di perusahaan, namun dokumen RUPS sering kali tidak memuat rincian mengenai hak dan kewajiban secara menyeluruh.” Dalam sebuah perusahaan, direksi dapat diibaratkan sebagai nahkoda yang mengarahkan jalannya…
Read MoreMau Buka Usaha Jasa Kurir? Ini Izin Usaha Jasa Kurir yang Perlu Disiapkan!
Mau Buka Usaha Jasa Kurir? Ini Izin Usaha Jasa Kurir yang Perlu Disiapkan! “Izin usaha jasa kurir dengan KBLI 53201 termasuk dalam kategori risiko tinggi, sehingga pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha sebelum memulai kegiatan operasional atau komersial.” Di era digital seperti sekarang, gaya hidup masyarakat sudah banyak berubah. Aktivitas…
Read More