Posts by adminprolegal
Kasus MinyaKita, Begini Hak Konsumen dan Sanksi bagi Produsen Nakal
Kasus MinyaKita, Begini Hak Konsumen dan Sanksi bagi Produsen Nakal “Jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, UU PK dapat memberikan sanksi administratif maupun pidana.” Kasus MinyaKita berupa ketidaksesuaian takaran berbuntut panjang dan mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Sebanyak 66 pelaku usaha, yang terdiri dari…
Read MoreApa yang Harus Dilakukan Direksi Jika RUPS Tahunan Perusahaan Terlambat Dilaksanakan?
Apa yang Harus Dilakukan Direksi Jika RUPS Tahunan Perusahaan Terlambat Dilaksanakan? “Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan sebagai badan hukum, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk direksi.” Salah satu tugas Direksi yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah menyampaikan laporan tahunan kepada para pemegang saham. Sesuai ketentuan,…
Read More29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke MK, Apa Saja Poin Gugatannya?
29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke MK, Apa Saja Poin Gugatannya? “29 musisi gugat UU Hak Cipta berkaitan dengan performing rights, yaitu hak ekonomi pencipta atas penggunaan karyanya dalam bentuk pertunjukan di tempat umum.” Belakangan ini, publik diramaikan oleh kabar sejumlah musisi Indonesia yang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi…
Read MoreLanggar Izin Tata Ruang dan Lingkungan, Taman Rekreasi Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar
Langgar Izin Tata Ruang dan Lingkungan, Taman Rekreasi Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar “RTRW menjadi acuan utama dalam penerbitan KKPR, yang memastikan suatu proyek sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan, seperti kawasan permukiman, industri, atau perdagangan.” Wisata rekreasi Hibisc Fantasy Puncak, Bogor, resmi dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada awal Maret 2025 atas…
Read MoreApakah Karyawan Resign Dapat THR? Begini Ketentuannya!
Apakah Karyawan Resign Dapat THR? Begini Ketentuannya! “Apakah Karyawan Resign Dapat THR? Hal tersebut masih sering menjadi pertanyaan,jawabannya tergantung waktu terjadinya PHK.” Pada Selasa (11/03/2025), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan swasta untuk tahun 2025. SE ini menjadi…
Read MoreKaryawan Bocorkan Informasi Rahasia, Perusahaan Berhak PHK? Belajar dari Kasus Meta
Karyawan Bocorkan Informasi Rahasia, Perusahaan Berhak PHK? Belajar dari Kasus Meta “Jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja harus melakukan perundingan terlebih dahulu.” Meta, perusahaan induk dari Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 20 karyawannya. Pemecatan ini dilakukan karena karyawan bocorkan informasi rahasia perusahaan,…
Read MorePerusahaan Wajib Tahu! Ini Dokumen Penting dalam UU Pelindungan Data Pribadi
Perusahaan Wajib Tahu! Ini Dokumen Penting dalam UU Pelindungan Data Pribadi “Dalam praktiknya, perusahaan wajib memastikan bahwa data dikumpulkan secara sah dengan persetujuan subjek data dan memiliki tujuan yang jelas.” Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan dan keamanan data pribadi. Perusahaan, kini…
Read MoreHak Karyawan Setelah Perusahaan Pailit, Ini yang Harus Diketahui dalam Pemberesan Sritex
Hak Karyawan Setelah Perusahaan Pailit, Ini yang Harus Diketahui dalam Pemberesan Sritex “Dalam kasus kepailitan, baik kurator maupun karyawan memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004.” Setelah dinyatakan pailit pada Oktober 2024, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) kini menjalani proses pemberesan aset oleh tim kurator. Ketika sebuah perusahaan…
Read MoreWajib Lapor LKPM Q1 2025 Dibuka 17 Maret – 17 April, Ini Prosedurnya
Wajib Lapor LKPM Q1 2025 Dibuka 17 Maret – 17 April, Ini Prosedurnya “Jika kewajiban tetap tidak dipenuhi, dapat dikenakan penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha, atau pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terutama bagi usaha yang memerlukan izin pendukung.” Pada 14 Februari 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengeluarkan surat terkait pelaporan Laporan…
Read MoreKoperasi Bisa Jadi LJK? Ini Ketentuannya dalam POJK 47/2024
Koperasi Bisa Jadi LJK? Ini Ketentuannya dalam POJK 47/2024 “Koperasi bisa jadi LJK asal yang beroperasi di sektor jasa keuangan dan dapat memilih ruang lingkup, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR Syariah, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lainnya.” Rezim UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) membawa perubahan signifikan bagi sektor ekonomi dan keuangan Indonesia,…
Read More