Posts by adminprolegal
Bisakah Swasta Menjadi PSE Lingkup Publik? Ini Penjelasannya
Bisakah Swasta Menjadi PSE Lingkup Publik? Ini Penjelasannya “Sebagaimana diatur dalam Permenkominfo 5/2025, pihak swasta yang dimaksud sebagai Institusi berbeda dari Instansi yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan.” Di era digital saat ini, hampir setiap layanan publik maupun privat bergantung pada sistem elektronik. Untuk mengatur penyelenggaraannya, pemerintah membagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) ke dalam dua…
Read MoreUU PDP Berlaku, Apakah Website Perusahaan Wajib Punya Cookie Policy?
UU PDP Berlaku, Apakah Website Perusahaan Wajib Punya Cookie Policy? “UU PDP membedakan antara data pribadi umum (seperti nama, agama, jenis kelamin) dan data pribadi spesifik (seperti data biometrik, genetika, atau data kesehatan).” Pernahkah Anda mengunjungi sebuah website lalu mendapati pop-up yang menanyakan persetujuan penggunaan cookie? Biasanya, notifikasi tersebut memberi tahu bahwa situs menggunakan cookie…
Read MoreMemahami Penyebab dan Solusi Dalam Sengketa Merek Dagang
Memahami Penyebab dan Solusi Dalam Sengketa Merek Dagang “Sengketa merek dagang sering terjadi akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pendaftaran tanpa niat penggunaan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, pengadilan, atau arbitrase untuk melindungi hak merek secara hukum.” Sengketa merek adalah suatu permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh banyak pelaku usaha di Indonesia. Merek, sebagai…
Read MoreKetentuan Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (Sertifikat K3L)
Ketentuan Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (Sertifikat K3L) “Registrasi sertifikat K3L adalah langkah penting bagi perusahaan untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dalam operasionalnya.” Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) merupakan aspek penting dalam operasional usaha. Ketentuan terkait registrasi K3L menjadi salah satu langkah penting yang diwajibkan bagi pelaku usaha untuk…
Read MoreJaga Data Perusahaan! Hati-Hati dalam Menyerahkan Akta Perusahaan
Jaga Data Perusahaan! Hati-Hati dalam Menyerahkan Akta Perusahaan “Pasal 4 ayat (3) UU PDP menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data yang dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.” Dalam praktik bisnis sehari-hari, pengiriman akta perusahaan telah menjadi bagian dari standar operasional, terutama dalam proses due…
Read MoreMerek Terkenal vs First to File, Pelajaran dari Kasus Sengketa Merek BYD, BMW, dan PT WNA
Merek Terkenal vs First to File, Pelajaran dari Kasus Sengketa Merek BYD, BMW, dan PT WNA “Namun, meskipun Indonesia menerapkan prinsip first to file, hukum juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal.” BYD, merek mobil listrik yang tengah naik daun di Indonesia, kembali menghadapi sengketa merek. Kali ini, BMW Group Indonesia menggugat PT BYD Motor Indonesia…
Read MoreAkibat Lalai Tidak Menyampaikan Kewajiban LKPM, Izin Usaha Bisa Dicabut!
Akibat Lalai Tidak Menyampaikan Kewajiban LKPM, Izin Usaha Bisa Dicabut! “Jika dalam waktu 30 hari setelah penghentian sementara perusahaan tetap tidak memberikan tanggapan atau memenuhi kewajiban pelaporan, maka pemerintah dapat melakukan pencabutan perizinan berusaha, yang berakibat pada hilangnya legalitas usaha.” Memasuki periode pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), mungkin masih banyak pelaku usaha yang skeptis…
Read MoreIndonesian Airlines Siap Mengudara, Bagaimana dengan Izin Operasionalnya?
Indonesian Airlines Siap Mengudara, Bagaimana dengan Izin Operasionalnya? “Sebelum dapat beroperasi, maskapai penerbangan harus memiliki izin pendirian yang mencakup legalitas badan usaha dan izin usaha di sektor penerbangan.” Indonesian Airlines, maskapai baru yang digadang-gadang akan meramaikan industri penerbangan Indonesia, tengah bersiap untuk beroperasi. Maskapai ini didirikan oleh Calypte Holding Pte Ltd, perusahaan berbasis di Singapura,…
Read MoreOJK Atur Ulang Aturan Modal Ventura Melalui Aturan Terbaru, Apa Saja Ketentuannya?
OJK Atur Ulang Aturan Modal Ventura Melalui Aturan Terbaru, Apa Saja Ketentuannya? “Pasal 2 POJK 46/2024 menetapkan bahwa regulasi ini bertujuan meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dan aturan modal ventura dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui regulasi industri modal ventura melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 46 Tahun 2024…
Read MoreKewajiban Perekaman Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan?
Kewajiban Perekaman Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan? “Dengan adanya kewajiban ini, perusahaan harus memiliki rekaman yang terdokumentasi dengan baik untuk mencatat kapan, bagaimana, dan oleh siapa Data Pribadi diproses dalam sistemnya.” Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur berbagai kewajiban bagi perusahaan atau organisasi yang memproses…
Read More