Posts by adminprolegal
Risiko Fatal Telat Update Data Direksi di AHU
“Masa tenggang 6 bulan dari Kemenkumham segera berakhir. Abaikan kewajiban update data direksi di AHU, perusahaan Anda berisiko masuk daftar nonaktif permanen.”” Banyak pelaku usaha menganggap pembaruan data perusahaan tidak perlu dilakukan selama kegiatan usaha tetap berjalan. Padahal, kepatuhan administrasi merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu kewajiban yang sering terabaikan…
Read MorePengajuan PKKPR di OSS: Berapa Lama Izin Terbit?
“Berapa lama estimasi pengajuan PKKPR di OSS-RBA? Pahami SLA PP 28/2025, tahapan pembayaran PNBP, dan cegah risiko delay pada jadwal operasional proyek Anda.” Dalam proses perizinan berusaha, lokasi usaha menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sejak awal. Pasalnya, setiap kegiatan usaha pada prinsipnya harus sesuai dengan ketentuan tata ruang agar proses penerbitan izin…
Read MoreKewajiban Sertifikasi Halal 2026: Kosmetik & Tekstil
“Tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal 2026 makin dekat. Pahami aturan PP 42/2024, batas waktu per sektor industri, dan risiko sanksi bagi perusahaan!” Sertifikasi halal menjelang Oktober 2026 telah bergerak dari isu sosialisasi ke isu kepatuhan hukum. Pelaku usaha yang belum menyiapkan rantai pasok, bahan, dan label produk akan berisiko menghadapi hambatan peredaran serta pengawasan yang…
Read MorePengurusan NIB Perusahaan Setelah PP 28/2025 Jadi Lebih Sulit?
“Pengurusan NIB perusahaan kini lebih ketat akibat aturan PP 28/2025. Pahami jebakan persyaratan dasar di OSS-RBA agar izin usaha tidak tertolak.” Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025), banyak pelaku usaha mulai merasa proses Pengurusan NIB Perusahaan dan perizinan usaha dianggap menjadi lebih rumit dibanding sebelumnya. …
Read MoreAwas Proyek Mandek Akibat Penapisan Amdalnet
“Pahami tahapan penapisan Amdalnet, SLA izin lingkungan terbaru PP 28/2025, dan cara mencegah error integrasi sistem OSS” Dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia, Persetujuan Lingkungan (PL) menjadi salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan. Seiring berkembangnya sistem perizinan berbasis digital, proses pengurusan dokumen lingkungan kini tidak lagi dilakukan secara manual,…
Read MorePenambahan KBLI 2025 di OSS: Wajib Urus Ulang PKKPR?
“Penambahan KBLI baru umumnya akan berdampak langsung pada dokumen PB utama, khususnya pembaruan data NIB dan klasifikasi kegiatan usaha dalam OSS-RBA.” Perubahan KBLI menjadi KBLI 2025 tidak hanya berdampak pada klasifikasi kegiatan usaha, tetapi juga dapat berpengaruh pada berbagai dokumen perizinan dalam sistem OSS-RBA. Dalam praktiknya, salah satu hal yang cukup sering terjadi adalah pelaku…
Read MoreKegiatan Usaha Tidak Sesuai RDTR? Ini Solusinya!
“Pengajuan izin lokasi di OSS terhambat notifikasi “Kegiatan Usaha Tidak Sesuai RDTR”? Temukan penyebab dan solusi legalnya agar operasional bisnis tak tertunda” Rencana pembukaan cabang atau pengembangan fasilitas baru, lokasi adalah investasi bernilai tinggi bagi perusahaan. Namun, tidak jarang jajaran manajemen dan Legal Manager menghadapi situasi genting: tanah sudah dibeli atau gedung sudah disewa, tetapi…
Read MoreDampak KBLI 2025 pada KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
“KBLI 70209 untuk konsultan manajemen mengalami perubahan di KBLI 2025. Apakah perusahaan wajib segera update NIB di OSS? Cek aturan dan risiko legalitasnya!” Pemberlakuan KBLI 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 membawa sejumlah penyesuaian terhadap klasifikasi kegiatan usaha, termasuk KBLI 70209 “Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya”. Dalam pembaruan ini, KBLI 70209 tidak…
Read MorePindah dari Marketplace ke Website Sendiri? Awas Jebakan Ini
“Berencana pindah dari marketplace ke website sendiri demi margin yang lebih besar? Ketahui keuntungan, biaya, dan jebakan fatal yang bisa membuat website Anda diblokir.” Belanja online kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Sejak awal kemunculannya, marketplace, yakni platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online, menjadi pilihan utama banyak pelaku usaha karena…
Read MoreRangkap Jabatan Direksi Asing Joint Venture: Boleh atau Berisiko?
“Apakah rangkap jabatan direksi asing di perusahaan Joint Venture diperbolehkan? Pahami aturan hukum, batasan TKA, dan risiko sanksinya bagi perusahaan” Dalam praktik investasi di Indonesia, skema penanaman modal asing melalui Joint Venture atau perusahaan patungan dengan mitra lokal menjadi salah satu model bisnis yang cukup umum digunakan. Secara sederhana, Joint Venture merupakan bentuk kerja sama…
Read More