Perubahan dan Pengembangan Bisnis
Usai Pengendali Wafat: Wajib Laporan RUPS Tahunan PT?
“Bagaimana status hukum peralihan saham pengendali yang wafat? Pahami kewajiban pelaporan OJK dan pencatatannya dalam Laporan RUPS Tahunan PT.” PT Bank Central Asia Tbk (BCA) baru saja punya wajah baru di kursi pengendali. Robert Budi Hartono kini resmi jadi Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) tunggal BCA. Perubahan ini terjadi usai wafatnya sang kakak, Bambang Hartono…
Read MoreAturan E-Commerce: Wajib Prioritas Produk Lokal
“Algoritma platform digital harus segera dirombak! Pahami kewajiban memprioritaskan Produk Dalam Negeri dalam aturan e-commerce terbaru agar aman dari sanksi.” Lanskap industri teknologi dan perdagangan digital kembali terguncang. Persaingan di platform digital kini tidak lagi murni dikendalikan oleh metrik organik, kekuatan modal, atau bidding iklan berbayar (Ads). Memasuki paruh kedua tahun 2026, pemerintah secara resmi…
Read MoreAwas Salah Akta! Pendirian PT Wajib KBLI 2025
“Jangan copy-paste KBLI perusahaan induk! Sejak 15 Juni 2026, sistem AHU dan OSS mensyaratkan pendirian PT baru wajib mengacu pada KBLI 2025.” Bagi jajaran Board of Directors (BOD) yang merencanakan pembentukan anak perusahaan atau entitas bisnis baru pada Kuartal III tahun ini, lanskap perizinan hukum baru saja berubah drastis. Sejak tanggal 15 Juni 2026, sistem…
Read MoreRisiko Fatal Abaikan Legalitas Pengembangan Usaha
“Jangan sampai rencana penambahan cabang dan lini bisnis baru berujung sanksi. Pahami urutan update legalitas pengembangan usaha di sistem AHU dan OSS RBA.” Memasuki Kuartal III tahun 2026, banyak korporasi mulai agresif mengeksekusi budget untuk peningkatan skala bisnis. Manuver ini biasanya berwujud pembukaan fasilitas baru, penambahan kapasitas produksi, atau diversifikasi jenis usaha (menjual lini produk/jasa…
Read MoreKBLI 64210: Syarat Wajib Holding Company di OSS RBA
“KBLI Holding Company 2025 berubah. Apakah perusahaan induk wajib menambahkan KBLI 64210 setelah melakukan spin off? Pahami ketentuannya agar perizinan OSS tidak diblokir!” Spin off sering menjadi pilihan perusahaan untuk memisahkan lini bisnis agar lebih fokus berkembang. Namun, di balik restrukturisasi tersebut, ada satu hal yang kerap terlupakan, yaitu apakah perubahan struktur perusahaan juga mengharuskan…
Read MoreAwas Pemblokiran Akun! Wajib NIB Content Creator
“Jangan sampai dana monetisasi tertahan! Aturan baru Permendag wajibkan kepemilikan NIB Content Creator.” Industri kreatif digital kini telah bertransformasi dari sekadar aktivitas hobi menjadi mesin ekonomi raksasa. Bagi para Mega-Influencer, Agensi KOL Management, hingga Multi-Channel Network (MCN), perputaran uang dari endorsement, afiliasi, dan monetisasi platform bernilai hingga miliaran rupiah. Namun, besarnya valuasi ini kini berada…
Read MoreAwas Blokir! Wajib Laporan Tahunan PT di SABH
“Wajib tahu! Aturan Permenkum 49/2025 mensyaratkan penyetoran laporan tahunan PT di SABH per 1 Juni 2026. Abaikan kewajiban ini, akses operasional AHU Anda berisiko diblokir!” Banyak Perseroan Terbatas (PT) menganggap kewajiban laporan tahunan telah selesai setelah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum…
Read MoreBatas Juni Habis! Awas Sanksi Telat RUPS Tahunan
“Tenggat waktu Juni hampir habis. Kenali sanksi telat RUPS Tahunan, dari pemblokiran sistem SABH AHU hingga risiko gugatan harta pribadi Direksi.” Saat ini kita telah berada di bulan Juni, yang berarti alarm peringatan bagi seluruh jajaran Direksi dan Corporate Secretary di Indonesia telah berbunyi. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan…
Read MoreRisiko Fatal Telat Update Data Direksi di AHU
“Masa tenggang 6 bulan dari Kemenkumham segera berakhir. Abaikan kewajiban update data direksi di AHU, perusahaan Anda berisiko masuk daftar nonaktif permanen.”” Banyak pelaku usaha menganggap pembaruan data perusahaan tidak perlu dilakukan selama kegiatan usaha tetap berjalan. Padahal, kepatuhan administrasi merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu kewajiban yang sering terabaikan…
Read MoreRangkap Jabatan Direksi Asing Joint Venture: Boleh atau Berisiko?
“Apakah rangkap jabatan direksi asing di perusahaan Joint Venture diperbolehkan? Pahami aturan hukum, batasan TKA, dan risiko sanksinya bagi perusahaan” Dalam praktik investasi di Indonesia, skema penanaman modal asing melalui Joint Venture atau perusahaan patungan dengan mitra lokal menjadi salah satu model bisnis yang cukup umum digunakan. Secara sederhana, Joint Venture merupakan bentuk kerja sama…
Read More