Perubahan dan Pengembangan Bisnis
KBLI 64210: Syarat Wajib Holding Company di OSS RBA
“KBLI Holding Company 2025 berubah. Apakah perusahaan induk wajib menambahkan KBLI 64210 setelah melakukan spin off? Pahami ketentuannya agar perizinan OSS tidak diblokir!” Spin off sering menjadi pilihan perusahaan untuk memisahkan lini bisnis agar lebih fokus berkembang. Namun, di balik restrukturisasi tersebut, ada satu hal yang kerap terlupakan, yaitu apakah perubahan struktur perusahaan juga mengharuskan…
Read MoreAwas Pemblokiran Akun! Wajib NIB Content Creator
“Jangan sampai dana monetisasi tertahan! Aturan baru Permendag wajibkan kepemilikan NIB Content Creator.” Industri kreatif digital kini telah bertransformasi dari sekadar aktivitas hobi menjadi mesin ekonomi raksasa. Bagi para Mega-Influencer, Agensi KOL Management, hingga Multi-Channel Network (MCN), perputaran uang dari endorsement, afiliasi, dan monetisasi platform bernilai hingga miliaran rupiah. Namun, besarnya valuasi ini kini berada…
Read MoreAwas Blokir! Wajib Laporan Tahunan PT di SABH
“Wajib tahu! Aturan Permenkum 49/2025 mensyaratkan penyetoran laporan tahunan PT di SABH per 1 Juni 2026. Abaikan kewajiban ini, akses operasional AHU Anda berisiko diblokir!” Banyak Perseroan Terbatas (PT) menganggap kewajiban laporan tahunan telah selesai setelah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum…
Read MoreBatas Juni Habis! Awas Sanksi Telat RUPS Tahunan
“Tenggat waktu Juni hampir habis. Kenali sanksi telat RUPS Tahunan, dari pemblokiran sistem SABH AHU hingga risiko gugatan harta pribadi Direksi.” Saat ini kita telah berada di bulan Juni, yang berarti alarm peringatan bagi seluruh jajaran Direksi dan Corporate Secretary di Indonesia telah berbunyi. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan…
Read MoreRisiko Fatal Telat Update Data Direksi di AHU
“Masa tenggang 6 bulan dari Kemenkumham segera berakhir. Abaikan kewajiban update data direksi di AHU, perusahaan Anda berisiko masuk daftar nonaktif permanen.”” Banyak pelaku usaha menganggap pembaruan data perusahaan tidak perlu dilakukan selama kegiatan usaha tetap berjalan. Padahal, kepatuhan administrasi merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu kewajiban yang sering terabaikan…
Read MoreRangkap Jabatan Direksi Asing Joint Venture: Boleh atau Berisiko?
“Apakah rangkap jabatan direksi asing di perusahaan Joint Venture diperbolehkan? Pahami aturan hukum, batasan TKA, dan risiko sanksinya bagi perusahaan” Dalam praktik investasi di Indonesia, skema penanaman modal asing melalui Joint Venture atau perusahaan patungan dengan mitra lokal menjadi salah satu model bisnis yang cukup umum digunakan. Secara sederhana, Joint Venture merupakan bentuk kerja sama…
Read MorePemegang Saham Tidak Hadir dalam RUPS, Bisakah Dikeluarkan?
“Apakah pemegang saham pasif bisa dikeluarkan dari perusahaan? Ketahui hukum perseroan saat pemegang saham tidak hadir dalam RUPS dan solusi strategisnya.” Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan momen penting bagi pemegang saham untuk mengetahui perkembangan dan kinerja perusahaan, sekaligus menggunakan haknya dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum ini, pemegang saham dapat menyampaikan pandangan, memberikan…
Read MoreDividen Interim: Jebakan Tanggung Renteng Direksi
“Pembagian dividen interim memungkinkan distribusi laba tanpa menunggu RUPS Tahunan.” Dalam dinamika ekspansi bisnis, manajemen arus kas dan apresiasi terhadap pemegang saham harus berjalan taktis. Salah satu instrumen keuangan yang sering dimanfaatkan perseroan adalah pembagian laba sebelum tahun buku berakhir, atau yang dikenal sebagai dividen interim. Berbeda dengan dividen final yang mutlak membutuhkan pengesahan melalui…
Read MoreAwas Deadlock! Solusi Kuorum RUPS Tidak Tercapai
“Pemegang saham yang sulit dipanggil bukan alasan operasional terhenti. Pahami eskalasi hukumnya untuk menghindari cacat legalitas.” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan adalah forum krusial bagi jajaran Direksi untuk mengesahkan langkah ekspansi, perombakan manajemen, dan laporan keuangan. Namun, kelancaran agenda strategis ini sering kali tersandera oleh satu masalah: pemegang saham sulit dihubungi atau sengaja absen.…
Read MoreBisakah Direksi PT Diubah Tanpa RUPS? Simak Status Hukum dan Risikonya
“RUPS merupakan kegiatan yang wajib dilakukan PT sesuai periode yang telah ditentukan dan membahas aspek krusial. Lantas bisakah direksi PT diubah tanpa RUPS?” Dalam praktik pengelolaan Perseroan Terbatas (PT), perubahan susunan direksi merupakan hal yang cukup umum terjadi, baik karena pergantian kepengurusan, restrukturisasi organisasi, maupun kebutuhan strategi bisnis perusahaan. Namun demikian, perubahan direksi tidak dapat…
Read More