Perubahan dan Pengembangan Bisnis
Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Lupa Diaktakan, Apa Konsekuensinya?
Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Lupa Diaktakan, Apa Konsekuensinya? “Pasal 21 ayat (5) UUPT, keputusan RUPS yang mengubah Anggaran Dasar wajib dituangkan dalam akta notaris paling lambat 30 hari, lalu bagaimana jika perubahan anggaran dasar lupa diaktakan?” Dalam praktik korporasi, proses untuk mengubah Anggaran Dasar (AD) memiliki tahapan dan mekanisme tersendiri yang harus diikuti dengan cermat. …
Read MoreAturan Baru Modal Disetor PMA: Perka BKPM 5/2025, Benarkah Turun?
Aturan Baru Modal Disetor PMA: Perka BKPM 5/2025, Benarkah Turun? “Melalui Perka BKPM 5/2025, aturan baru modal disetor PMA pemerintah menurunkan menjadi Rp2,5 miliar. Meski begitu, nilai investasi minimum tetap sama, yaitu lebih dari Rp10 miliar per bidang usaha (5 digit KBLI) per lokasi proyek.” Pemerintah lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru saja merilis…
Read MoreDanantara Tambah Modal Garuda Lewat Private Placement, Ini Ketentuan Private Placement
Danantara Tambah Modal Garuda Lewat Private Placement, Ini Ketentuan Private Placement “Jika bukan untuk memperbaiki kondisi keuangan, perusahaan terbuka hanya dapat menambah modal maksimal 10% dari saham disetor guna membatasi dampak dilusi bagi pemegang saham lama, khususnya minoritas.” Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana memperkuat kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk…
Read MorePahami Perbedaan Modal Dasar PT dan Nilai Investasi agar Tak Salah Input di OSS
Pahami Perbedaan Modal Dasar PT dan Nilai Investasi agar Tak Salah Input di OSS “Nilai investasi yang diinput ke dalam OSS terdiri atas modal tetap (tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan lainnya) serta modal kerja untuk tiga bulan operasional.” Modal, dalam perusahaan, memegang peranan penting sebagai dasar untuk menjalankan kegiatan usaha dan menentukan struktur kepemilikan. Melalui…
Read MoreRisiko Tidak Menyampaikan LKPM, Akses OSS-RBA Bisa Dicabut!
Risiko Tidak Menyampaikan LKPM, Akses OSS-RBA Bisa Dicabut! “Sanksi tidak menyampaikan LKPM, berupa peringatan tertulis bertahap. Jika perusahaan tetap lalai, pelanggaran meningkat ke kategori sedang, sanksi berupa peringatan tertulis/penghentian sementara kegiatan usaha.” Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kepemilikan akun Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan hal penting bagi setiap pelaku usaha, baik…
Read MorePertimbangan Penting dalam Menetapkan Modal Dasar dan Disetor Perusahaan Induk
Pertimbangan Penting dalam Menetapkan Modal Dasar dan Disetor Perusahaan Induk “Terkait ketentuan minimalnya, Pasal 33 ayat (1) UUPT mengatur bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar wajib ditempatkan dan disetor penuh.” Dalam praktik bisnis, banyak perusahaan beroperasi sebagai bagian dari grup perusahaan, yaitu kumpulan entitas bisnis yang terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Perusahaan…
Read MoreTak Kunjung Listing di BEI Padahal Berstatus Tbk, Bank Muamalat Belum Penuhi Syarat OJK
Tak Kunjung Listing di BEI Padahal Berstatus Tbk, Bank Muamalat Belum Penuhi Syarat OJK “Untuk menjadi perusahaan publik, sebuah perseroan harus melakukan penawaran umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), serta memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor.” Rencana PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) untuk mencatatkan…
Read MoreBelajar Dari RUPSLB Bank Mandiri, Ini Syarat dan Prosedurnya?
Belajar Dari RUPSLB Bank Mandiri, Ini Syarat dan Prosedurnya? “Sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (4) UU PT, RUPSLB Bank Mandiri dapat diselenggarakan kapan saja sesuai kebutuhan untuk kepentingan perseroan.” Senin (4/8/2025) lalu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan perombakan jajaran pengurus perusahaan. Dikutip dari Kompas…
Read MoreUpdate Peraturan OJK Tentang Perusahaan Efek Apa Saja Poin Pentingnya?
Update Peraturan OJK Tentang Perusahaan Efek Apa Saja Poin Pentingnya? “POJK 13/2025 diundangkan pada tanggal 11 Juni 2025 dan akan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan, yaitu Desember 2025.” Pada 5 Juni 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan peraturan baru yang mengatur soal pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek. Aturan ini berlaku…
Read MoreDiduga Langgar Ketentuan Notifikasi, Akuisisi Tokopedia oleh TikTok Kembali Disorot
Diduga Langgar Ketentuan Notifikasi, Akuisisi Tokopedia oleh TikTok Kembali Disorot “Notifikasi ini harus disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal efektif. Tujuannya adalah agar KPPU dapat mengevaluasi apakah transaksi menimbulkan konsentrasi usaha yang dapat menghambat persaingan.” Belum lama setelah memperoleh persetujuan bersyarat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), akuisisi Tokopedia oleh TikTok kembali menjadi…
Read More